Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Mencegah Kekerasan Geng Remaja di Kota Lhokseumawe Ilham, Iromi; Alawi, Muh. Fahrudin; Suadi; Nasution, Abdullah Akhyar; Mujtahid, Zainul; Hidayat; Hasibuan, Wahyu; Fransiska, Fifi
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 1 (2025): Januari-Maret 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i1.9007

Abstract

Kekerasan yang melibatkan remaja, termasuk tindakan kriminal oleh geng remaja, telah menjadi masalah serius di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pengawasan orang tua, serta tekanan sosial-ekonomi. Kekerasan remaja tidak hanya berdampak negatif pada pelaku dan korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Untuk menanggulangi masalah ini, Universitas Malikussaleh melalui program pengabdian masyarakatnya, melaksanakan kegiatan penguatan karakter pelajar berbasis nilai-nilai Pancasila di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini melibatkan ceramah, diskusi, pelatihan pembuatan poster anti kekerasan, serta penandatanganan deklarasi anti kekerasan oleh para peserta. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, moral, serta kemampuan kreatif remaja dalam kampanye anti kekerasan. Program ini berhasil menanamkan nilai-nilai positif dan memotivasi para pelajar untuk menjauhi kekerasan, sekaligus memperkuat karakter mereka sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif Sahlan, Muhammad; Ilham, Iromi; Amin, Khairul; Kamil, Ade Ikhsan
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i1.25272

Abstract

This reflective paper aims to discuss the importance of using a cultural approach to resolve political conflicts and see the past as a learning space to create a civilization in the present and future. In the context of conflict, Aceh has become a medium for learning how the political conflict between GAM and the Indonesian government is resolved. The experience of past conflicts, a series of failed negotiations, and the cultural approach to the Helsinki negotiations, in parallel, serve as important lessons and evidence that historical-humanism does not work in a vacuum. This article illustrates that a cultural approach is a key to successful negotiations for a resolution. This is due to several things: first, building an estuary of peace with a cultural approach taking into account the representations and interests of the two conflicting parties, related to technicalities and mechanisms and matters of a substantive nature. Second, understanding and appreciating the perspective of others is important to know what messages and aspirations have not been conveyed properly so far. And third, acknowledging past mistakes and sins, then sincerely and boldly apologizing to those who were hurt, is a form of acknowledging regret for what has been done.AbstrakTulisan reflektif ini bertujuan untuk membahas pentingnya menggunakan pendekatan budaya untuk menyelesaikan konflik politik dan melihat masa lalu sebagai ruang belajar untuk menciptakan peradaban di masa sekarang dan masa depan. Dalam konteks konflik, Aceh menjadi media pembelajaran bagaimana konflik politik antara GAM dan pemerintah Indonesia diselesaikan. Pengalaman konflik masa lalu, serangkaian negosiasi yang gagal, dan pendekatan kultural terhadap negosiasi Helsinki, secara paralel, menjadi pelajaran dan bukti penting bahwa humanisme-historis tidak bekerja dalam ruang hampa. Artikel ini menggambarkan bahwa pendekatan budaya adalah kunci keberhasilan negosiasi untuk sebuah resolusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, membangun muara perdamaian dengan pendekatan budaya dengan memperhatikan representasi dan kepentingan kedua pihak yang bertikai, terkait teknis dan mekanisme serta hal-hal yang bersifat substantif. Kedua, memahami dan menghargai cara pandang orang lain penting untuk mengetahui pesan dan aspirasi apa yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Dan ketiga, mengakui kesalahan dan dosa masa lalu, kemudian dengan tulus dan berani meminta maaf kepada yang tersakiti, merupakan bentuk pengakuan penyesalan atas apa yang telah dilakukan.
Ulama: Roh Kebudayaan untuk Rekonsiliasi di Aceh Sahlan, Muhammad; Amin, Khairul; Kamil, Ade Ikhsan; Ilham, Iromi
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v13i2.18460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang posisi Ulama Aceh sebagai roh kebudayaan untuk proses rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosio kultural masyarakat aceh, posisi ulama masih menempati strata yang tinggi. Kontribusi dan peran ulama dalam lintas sejarah hingga saat ini telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimensi kultural ulama sebagai ruh kebudayaan masyarakat Aceh dapat menjadi solusi dari rekonsiliasi Aceh untuk perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pelibatan ulama aceh secara praktis dalam kerja rekonsiliasi dapat menjadi salah satu faktor pendukung perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Paradigma Postmodernisme; Solusi untuk Kehidupan Sosial? Ilham, Iromi
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 12, No 1 (2018): Konstruksi dan Evolusi Sosial
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMost social scientists see that the presence of postmodernism is as anti-modernism, but according to the author there is no clear boundary between the "modern world" and "postmodern world". In this paper, I try to examine important aspects related to the postmodern paradigm in the context and its development as a paradigm. I also analyzed whether the presence of postmodern thought could be the answer to the social crisis that had been accused of modernism as the cause. In completing this article, I conducted a literature study and descriptive analysis related to this topic.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Paradigm, Social CrisisAbstrakKebanyakan para ahli ilmu sosial melihat bahwa kehadiran pemikiran postmodernisme adalah sebagai anti dari modernisme, namun menurut penulis belum ada batasan yang jelas antara dunia modern dan dunia postmodern. Dalam paper ini, saya berusaha mengkaji aspek-aspek penting yang berkaitan dengan paradigma postmodernisme dalam konteks dan perkembangannya sebagai sebuah paradigma. Saya juga menganalisis apakah kehadiran pemikiran postmodernisme ini bisa menjadi jawaban atas krisis sosial yang selama ini dituduhkan kepada kaum modernism sebagai penyebabnya. Dalam menyelesaikan tulisan ini, saya melakukan studi kepustakaan dan analisis deskriptif yang berkaitan dengan topik ini.Kata Kunci: Modernisme, Postmodernisme, Paradigma, Krisis Sosial
Pengembangan Kelompok Peternak Melalui Hibah Sarana Produksi Konsentrat Dan Pendampingan Usaha di Gampong Blang Gurah Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Nazaruddin, M.; Nasution, Abdullah Akhyar; Yunanda, Rizki; Ilham, Iromi; Sukmawati, Cut; Kamil, Ade Ikhsan; Huzaifah, Huzaifah; Saragih, Nurul Miftahul Jannah
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 1 No. 2 (2023): Pengembangan Kelompok
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v1i2.12431

Abstract

The main problem that has occurred so far is the unsatisfactory livestock productivity. One of the things behind it is the limited availability of animal feed. To get maximum results, one of the important things that must be considered is related to the availability of feed. Thus, community service activities with the theme of concentrate processing are important to be carried out in the farming community of Blang Gurah Gampong, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. In 2021, the interdisciplinary lecturer service team has conducted training on making silage, while in 2022, which is a continuation of the previous year, is developing activities for concentrate production and business assistance. The problem experienced by breeders so far is limited knowledge and facilities in processing feed for livestock. So far, what the field team has done is to conduct a survey related to needs during the implementation of activities. While the follow-up agenda of this service is to conduct outreach and training on how to make concentrate feed.
Penguatan Literasi Kekerasan dan Perdamaian pada Pengurus Organisasi Santri Pesantren Ulumuddin, Kota Lhokseumawe Suadi, Suadi; Ilham, Iromi; Chalid, Ibrahim; Yunanda, Rizki; Arifin, Awaludin; Kurniadi, Kurniadi; Hilda, Rauzana
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 6, No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v6i2.10315

Abstract

Pesantren (Islamic boarding school) is one of Indonesia's formal educational institutions with a boarding system. The full-day learning process at Pesantren carries the potential for both physical and verbal violence. The team of the Community Service (PkM) initiated an activity with the theme ‘Strengthening Violence and Peace Literacy for the Santri Organisation Management in Lhokseumawe City.’ This activity aims to optimize violence and peace literacy among Islamic boarding school students. Some agendas are: 1) technical guidance on strengthening literacy; 2) implementation of interactive reading activities; and 3) the formation of discussion groups to examine issues of violence and peace. Ulumuddin Islamic Boarding School, Lhokseumawe, carried out this activity. The activity results showed an increase in the understanding of the santri regarding violence and peace literacy because the material presented included an introduction to the concept of violence, how to resolve conflicts peacefully, and the importance of building peace. Previously, damaging behavior in the form of violence was considered normal by some students. This will have an impact on the normalization of violence in the classroom environment. Providing problem-solving practices through peaceful means helps students understand the mechanism for resolving simple cases among themselves. The hope is that the santri will become effective agents of peace in the pesantren and society.
Peran Ulama dalam proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh: The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh Sahlan, Muhammad; Fajarni, Suci; Ikramatoun, Siti; Kamil, Ade Ikhsan; Ilham, Iromi
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i2.106

Abstract

In the context of Aceh, the word “Ulama" refers to an Islamic scholar who own boarding school (In Aceh language known as Dayah) or a leader of an Islamic boarding school (known as Teungku Dayah). Ulama become "the backbone" of any social problem and play strategic and influential roles in Acehnese society. However, The Ulama roles have changed in the post-conflict era in Aceh. The assumption that Ulama are unable running their authorities in Acehnese society especially in the post-conflict era. Ideally, their roles are needed in the reconciliation regarding the agents of reconciliation who have authority like the Ulama and are trustworthy by Acehnese society. Therefore, this article aims to discuss the position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh. To investigate the problem, a descriptive qualitative method was used, where the method is to describe the nature of a temporary situation that occurs when the research is carried out in detail, and then the causes of the symptoms were examined. The data were literature studies, participatory observation, and in-depth interviews. The results of this research showed that during an important period of Aceh's history, the Ulama constantly become guardians that provide a religious ethical foundation for each socio-political change in Aceh, and subsequently they also act as the successor to the religious style that developed in the society. Even the formation and development of the socio-political and cultural system occurred partly on the contribution of the Ulama. The position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh can be found in four ways. Firstly, knowledge transmission. Secondly, as a legal decision-maker which refers to Sharia law, especially related to the reconciliation process. Thirdly, as a mediator. Fourthly, cultural roles in the form of ritual or ceremonial guides that are carried out when the parties of the conflict have met an agreement to reconcile.
Harmonizing Diversity: Reviewing Multicultural Awareness and Political Policy Ketaren, Amiruddin; Ilham, Iromi; Rangkuty, Rakhmadsyah Putra; Husen, M.; Maliati, Nulwita
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v4i2.10847

Abstract

A multicultural society is an intricate social construct with diverse components, including ethnicity, religion, and race, which engage in social interactions that mutually impact one another. Nevertheless, minority groups frequently find themselves in a precarious and subjugated state. The prevalence of majority dominance frequently leads to repressive actions, subsequently provoking resistance from minority factions and even escalating into violent conflicts. This article aims to seek novel strategies for governing pluralistic communities, emphasizing the significance of multicultural consciousness as the fundamental basis for formulating comprehensive and equitable policies. To effectively navigate the intricacies of ethnic interactions, it is essential to implement policies and activities that prioritize justice, autonomy, and shared accountability. To achieve a harmonious multicultural society, it is necessary to reorganize government institutions and create an atmosphere that values, appreciates, and incorporates multiple identities, hence promoting fairness and equality. This article suggests developing an enhanced framework for effectively managing social conflict and fostering harmony in a diverse society.