Claim Missing Document
Check
Articles

Methodology for Compiling Hadith in the 4th Century Hijri: Integrating Transmission and Practical Orientation in Ibn Sunnī’s Work Ismail Nasution; Ahmad Zuhri; Ardiansyah Ardiansyah; Zulfirman Manik
Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol. 10 No. 1 (2025): Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis
Publisher : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/diroyah.v10i1.54358

Abstract

The development of hadith codification in the 3rd to 4th centuries of the Hijri marked an increasingly complex process of systematising the transmission of religious knowledge through various hadith compilations. However, modern hadith studies tend to focus on the criticism of the sanad (chain of transmission) and the evaluation of narrators’ authority. In contrast, the methodological dimensions of compilation methods, thematic organisation, and the practical orientation of hadith compilations are less thoroughly analysed. This gap is particularly evident in studies of the works of 4th-century Hijri scholars who integrated the legitimacy of sanad transmission with the practical needs of the community. This study aims to analyse the methodology of hadith compilation in the works of Ibn Sunnī and to explain how the integration of the legitimacy of sanad transmission and a practical orientation shaped the structure of hadith compilations during that period. The study uses a qualitative approach, with textual analysis and the historiography of hadith, through an examination of the thematic structure of the books, the configuration of the sanad transmission network, and variations in hadith redaction in Ibn Sunnī’s works. The results show that Ibn Sunnī’s compilation methodology exhibits three main characteristics. First, the pattern of hadith transmission relies on a broad and multi-layered network of teachers that strengthens the legitimacy of the sanad and reflects intellectual mobility within the 4th-century AH transmission network. Second, the hadith compilation is structured thematically, with a strong orientation towards worship, prayer, and daily ethics, so that it functions as a practical guide for the religious life of Muslim communities. Third, the text’s editing strategy preserves variations in hadith redactions across different transmission lines, representing the dynamics of transmission in the oral and written traditions. These findings suggest that Ibn Sunnī’s compilation functioned not only as an archive of sanad transmission but also as a pedagogical tool that connects scholarly authority with the religious needs of the community, thus making an important contribution to the understanding of the historiography and methodology of classical hadith compilation
ANALISIS KEPUTUSAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS DI JALAN GARU V KELURAHAN HARJOSARI I KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN Jihan Oka Khumairah; Ahmad Zuhri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pendirian rumah ibadah dalam perspektif siyāsah dustūriyyah dengan studi kasus pendirian gereja di Jalan Garu V, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktiknya kerap menghadapi dinamika sosial dan kendala administratif di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta masyarakat sekitar, dan diperkuat dengan studi dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan prinsip-prinsip siyāsah dustū riyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan rumah ibadah secara normatif telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang jelas. Namun, dalam implementasinya masih dipengaruhi oleh dinamika sosial dan administratif di tingkat lokal. Dalam perspektif siyasah dustūriyyah, kebijakan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) serta kemaslahatan (al-maṣlaḥah) yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat (maqāṣid al-syariah), khususnya dalam menyeimbangkan perlindungan hak beragama dengan pemeliharaan ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh relasi mayoritas – minoritas serta persepsi masyarakat terhadap perubahan fungsi bangunan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini tidak hanya memerlukan kepatuhan administratif, tetapi juga pendekatan dialogis guna mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.
Konsep Cadar Menurut Imam At-Thabari dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi’tawil Ayat Al-Qur’an (Tafsir QS Al-Ahzab:59) Dwi Wulandari; Ahmad Zuhri
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 4, No. 1 : INTEGRASI (JANUARI-JUNI 2026)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v4i01.329

Abstract

Penelitian ini membahas konsep cadar menurut Imam Ath-Thabari dalam penafsiran Q.S. Al-Ahzab ayat 59 pada kitab Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Ay al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman Imam At-Tabari tentang cadar serta relevansinya bagi Muslimah masa kini. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis isi terhadap tafsir ayat hijab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam At-Tabari, perintah jilbab dalam Q.S. Al-Ahzab:59 bertujuan menjaga kehormatan perempuan Muslimah agar tidak diganggu. Beliau menafsirkan bahwa perempuan dianjurkan menutup seluruh tubuh termasuk wajah, kecuali satu mata untuk melihat jalan. Dengan demikian, konsep cadar menurut Imam At-Tabari dipahami sebagai bentuk penjagaan diri, identitas kehormatan, serta perlindungan moral dan sosial bagi perempuan Muslimah.