Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Yustisia SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Validity of The Absence of An Indonesian Translation in International Business Contracts Septi Songgo Langit, Shyntaulloh; Sulistiyono, Adi; Torry Satriyo Kusumo, Ayub
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 6 (2025): December 2025 ( Indonesia - Malaysia )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i6.1015

Abstract

An agreement is a legal act between two or more parties who bind themselves to one another. Indonesian law requires agreements to be drafted in the Indonesian language, as stipulated in Law Number 24 of 2009 and Law Number 2 of 2014. However, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 states that the absence of the Indonesian language in an agreement shall not automatically render the agreement null and void, creating a potential conflict with the contractual validity requirement of a lawful cause. This study aims to analyze the legal implications of agreements drafted without an Indonesian-language version in light of SEMA Number 3 of 2023. The research serves for the preparation of a Master of Notarial Law thesis at Sebelas Maret University, providing deeper insight and understanding of the legal issues involved. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study concludes that the absence of the Indonesian language in agreements may result in nullity by operation of law, violates Article 31 of Law Number 24 of 2009 and Article 43 of Law Number 2 of 2014, which explicitly mandate the use of Indonesian. Such violations affect the objective validity requirement of a lawful cause. This normative inconsistency has broader implications for Indonesia’s economic stability, as legal certainty supports economic growth. The obligation to use the Indonesian language is reinforced by Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the hierarchy of laws, applying the principle of lex superior derogat legi inferiori.
PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA Sulistiyono, Adi
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8698

Abstract

AbstractThis writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower any aspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that authoritative and efficient, nationalism of legislator, and legal politics of president and vice president that makes law as general that guide economic activities conduciveness and firmly punish for the offenders destroy economic of nation. The all activities has done consistent based on vision and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the people AbstrakPenulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan kondusifitas iklim usaha yang tentu saja menjadi tuntutan bagi bidang ekonomi. Pada kulminasi inilah pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development), melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja,  tapi juga  memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; nasionalisme anggota Legislatif;  dan adanya politik hukum presiden dan wakil presiden yang menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi yang kondusif dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktifitas tersebut dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu mewujudkan daya saing bangsa,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  juga mampu menjadikan hukum sebagai radar  pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan  menyejahterakan  rakyat.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Azalia Deselta; Adi Sulistiyono; Rehnalemken Ginting
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Azalia Deselta Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Ekaputra, Anandita Reza Emmy Latifah Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto Hutabarat, Kristin I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Hudi Asrori S M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Murtiah, Ambar Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putra, Aries Aditya Putri, Fadilla Mariska Putri, Revania Nadira Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Septianingrum, Reni Eka Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widiasari, Ezra Mayora Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah