Claim Missing Document
Check
Articles

KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013) Kartika Cahyaningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17598

Abstract

AbstractThe article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPU's decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.Keyword: Procurement for goods and or services; Conspiracy of tender; Affiliation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi 
ANALISIS AKUISISI LINTAS NEGARA (CROSS-BORDER ACQUISITION) DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Beta Wulansari; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18328

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal basis of cross-border acquisition of companies based on investment law in Indonesia. The type of research is doctrinal (normativewith ekplanatoris research. The approach used in this study were statute approach with the primary legal materials and secondary law. The method legal materials’ collection and the analysis technicque in this article were a literature study and analysis techniques and the that I uses were the method of syllogism and interpretation by using deductive mindset. Cross-border acquisition by a business entity in the country by a business entity abroad are subject to the laws of the country that becames domicile enterprises expropriated, because cross-border acquisition is done outside the jurisdiction of Indonesia, so that the applicable law is the law in the country of the acquisition target company. This is in accordance with Article 5 of Law No. 25 of 2007 on Investment. Cross-border acquisition unlock insights and ideas for doing investment law reform becomes more clear and explicit. So that the purpose of the control and ownership of the acquisition target company is not detrimental to the company being acquired.Keywords: Acquisition of Cross Country, Investment Law, ShareholdersAbstrakArtikel ini  bertujuan untuk  mengetahui landasan yuridis perusahaan  cross-border  acquisition sesuai dengan hukum penanaman modal di Indonesia. Jenis penelitian adalah doktrinal (normatif) dengan sifat penelitian ekplanatoris. Pendekatan penelitian  yang digunakan  pendekatan undang-undang  (statute approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan serta teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Tindakan akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) oleh suatu badan usaha di dalam negeri oleh suatu badan usaha di luar negeri tunduk pada hukum negara yang menjadi domisili badan usaha yang diambilalih, karena tindakan akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) tersebut dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berada di negara perusahaan target akuisisi. Ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akuisisi lintas negara (cross-border acquisition) membuka wawasan dan pemikiran bagi dilakukannya pembaharuan hukum penanaman modal menjadi lebih  jelas  dan  tegas. Sehingga  supaya  tujuan untuk  pengendalian dan kepemilikan saham dari perusahaan target akuisisi tidak merugikan pihak perusahaan yang diakuisisi.Kata Kunci: Akuisisi Lintas Negara, Hukum Penanaman Modal, Pemegang Saham
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK BISNIS BERBAHASA ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Fadilla Mariska Putri; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (849.678 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25586

Abstract

AbstractThe absence of the threat of sanctions againts obligation to use Bahasa Indonesia in a contract subject to  Law  Number  24  of  2009  concerning  Flag,  Language,  Country’s  Symbols,  and  National Anthem caused anxiety both in the general public and a practitioner of law. This article aims to know the legal certainty as to the business contract in foreign languages since Law Number 24 Of 2009 Concerning Flag, Language, Country’s Symbols, and National Anthem Became Affective. This article is normative legal research which is prescriptive. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. Data collection techniques used in library study. Technical analysis is deductive method. The result shows that Article 87 Law Number 12 of 2011 provide legal certainty that since Law Number 24 of 2009 became affective the business contract of foreign languages which does not use the Indonesian becomes invalid and null and void.Keywords: Business Contract; Null and Void; Legitimacy of ContractAbstrakKetidakberadaan  ancaman  sanksi  pelanggaran  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun praktisi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disahkan, tidak dibuatnya kontrak bisnis berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Batal Demi Hukum; Sahnya Kontrak
PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Dhikma Heradika; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19260

Abstract

AbstractThis article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation arbitration to resolve business disputes. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Surakarta. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution due to several factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product and ADR to promote such laws; The existence of Indonesian National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no socialization conducted BANI to the Arbitration Act and ADR besides the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1 ) points d mention BANI assessment Organizing authorities and research and training / education regarding arbitration and alternative dispute resolution; and dispute settlement patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the courts into their comfort zone. Also in dispute settlement practice when business people consult their concerns to the advocates of no advocates who suggest the settlement of disputes through arbitration.Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukaan bahwa tidak berdayanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU Arbitrase dan APS untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut; Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum diketahui para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase dan APS selain itu dalam struktur organisasi BANI tidak ada yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan pola penyelesaian sengketa para pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Kata Kunci : Pemberdayaan, Undang-Undang Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.
PROSEDUR PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA Nanda Bagus Trihatmojo; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.904 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39330

Abstract

AbstractThis research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration decision arranged in act of law number 30 of 1999. This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Technical analysis is deductive method. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement Dispute stipulates the annulment of the arbitration award in Clause 70 stating that the parties may apply for reason for cancellation of decision is alleged to contain elements of falsifying letters or documents, or found documents hidden by the opponent, or the verdict derived from the results of the deception done by either party in the dispute. However, the practice of annulment of still suffers from uniformity and inconsistency, in particular with regard to the reasons for the cancellation of Clause 70 of Law Number 30 of 1999.Keywords: Arbitration; Cancellation of Verdict; Reason for cancellation of DecisionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 199. Dan penelitian ini penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif dan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kata Kunci : Arbitrase; Pembatalan Putusan; Alasan Pembatalan Putusan
PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP) Padma Widyantari; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.148 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40384

Abstract

AbstractEstablishment of legislation is the process of making legislation basically starting from planning, preparation, techniques of preparation, formulation, discussion, endorsement, enactment, and dissemination. Among the series of processes above, there is a process that is not explicitly mentioned but has a very important role, namely the harmonization process. Harmonization is one of a series of processes for the formation of legislation which is an effort to harmonize a statutory regulation with other laws and regulations, both higher, equal and lower, and other matters outside of legislation. laws, so that they are arranged systematically, not conflicting or overlapping. The problem in this study is how to harmonize the Personal Data Protection Bill. The method of this study uses a descriptive normative legal research approach with a statute approach . The primary legal sources are laws, books, journals, while the secondary legal sources are the results of interviews with related parties. The results of this study are expected to allow readers to know how to implement harmonization of legislation in general, and the implementation of harmonization of the Personal Data Protection Bill in particular.Keywords: Harmonization; Legislation; Personal Data Protection Bill.AbstrakPembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan pada  dasarnya dimulai dari perencanaan,persiapan,  teknik penyusunan,perumusan,pembahasan, pengesahan,pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi.Harmonisasi merupakansalah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain,  baik  yang  lebih tinggi,  sederajat, maupun yang  lebih rendah,  dan  hal-hal lain di  luar  peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara  sistematis, tidak  saling  bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan  Data Pribadi Metode kajian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif deskriptifdengan pendekatan perundang-undangan (statute approac). Adapun sumber hukum primernya adalah undang-undang, buku, jurnal, sedangkan sumber hukum sekundernya adalah hasil wawancara pihak terkait. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pelaksanaan harmonisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi pada khususnya.Kata Kunci: Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan; RUU Perlindungan Data Pribadi.
PROBLEMATIKA HUKUM PEREDARAN VIRTUAL CURRENCY DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Sindi Ayu Anggraeni; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.035 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40387

Abstract

AbstractThis article describes how the legal problems in Article 21 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40 / PBI / 2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, and Article 8 Paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 19/12 / PBI / 2017 concerning the Implementation of Financial Technology concerning the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia and how is the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a payment instrument for electronic commercial transactions in Indonesia. This research is normative or doctrinal research with prescriptive and applied nature. The results showed that the legal problem of the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia based on the principle of legal certainty lies in the virtual currency arrangement issued by Bank Indonesia only covering the use of virtual currency as a means of payment, but not mentioned regarding the rules for circulation of virtual currency. Furthermore, in this research, also outlines the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a means of payment for electronic commercial transactions in Indonesia, given the absence of rules regarding the circulation of virtual currency.Keywords: Legal Problems; Virtual Currency; Payment Tools; Bank Indonesia’s Legal PoliticsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana problematika hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial mengenai peredaran virtual  currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem  hukum di Indonesia serta bagaimana politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya problematika hukum peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum terletak pada pengaturan virtual currency yang di terbitkan oleh Bank Indonesia hanya mencakup mengenai penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran, tetapi tidak di sebutkan mengenai aturan peredaran virtual currency. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga meguraikan politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia, mengingat tidak adanya aturan mengenai peredaran virtual currency.Kata Kunci: Problematika Hukum; Virtual Currency; Alat Pembayaran; Politik Hukum Bank Indonesia
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT KARENA OBJEK JAMINAN TIDAK SAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG) Tesalonika Marta Ayuning Tyas; Pranoto ,; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aimed to find out and to answer the problem statement on the status of consideration the deed treaty credit canceled because the unauthorized security and effect certificate law when credit agreement between the creditors and debtor in cancel. This research is using methods of statute approach and conceptual approach. Based on the results of research and discussion produced drawing conclusions that the object guarantee is not valid because a for justice, then credit agreement as basic agreement does not necessarily void. So that a credit agreement certificate Number 04 date 04 March 2011 between Bank UOB with Mr. Chandra should be kept legal and debtors must remain pay off its debts to a creditor. Consideration judge in declaring credit agreement certificate not legal and have no might evidence according to author has already been surpassed the authority of a magistrate, because is not mentioned in a lawsuit the plaintiff.Keywords: The cancellation certificate, Credit Agreement, Guarantee AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim yang membatalkan akta perjanjian kredit karena objek jaminan tidak sah dan akibat hukum apabila akta perjanjian kredit antara Pihak Kreditur dan Debitur di batalkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undangundang dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa objek jaminan yang tidak sah karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak serta merta batal. Sehingga Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 04 Maret 2011 antara PT. Bank UOB dengan Tuan Chandra tersebut seharusnya tetap sah dan Debitur harus tetap melunasi hutangnya kepada Kreditur. Pertimbangan hakim dalam menyatakan Akta perjanjian Kredit tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti menurut penulis telah melampaui kewenangan hakim, karena tidak tercantum dalam gugatan Penggugat.Kata Kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Kredit, Jaminan
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS KREDITOR YANG LIKUIDASI DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA TANAH PERUMAHAN Grahani Wahyu Widhyastuti; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article to determine the legal protection of debtors on liquidation creditors in the process of changing the status of Building Use Rights to Ownership on residential land. To solve this problem, normative law research methods used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials and data obtained by using the Act and concept approach and using content analysis. The research that has been done to obtain the result that according to Indonesian banking system, the protection of customers as creditor can be done through 2 (two) ways, that is implicit protection and protection explicitly, and can also be done through 2 (two) ways namely direct protection and protection indirect. Based on Article 22 paragraph (4) of the Mortgage Law which states that in the case of a Certificate of Mortgage right can not be notified by the creditor that the Deposit Rights has been abolished because the receivable guaranteed by the repayment has been paid off, may be replaced by a written statement from the creditor that the Deposit Rights have been abolished because the receivables guaranteed to be settled with the Deposit Rights have been settled. If the creditor is unable to provide the Lunas Financing Certificate, whereas in fact the debtor has paid its debts, the interested party (especially the debtor) submits a request for the deletion (Roya) of Deposit Rights to the Head of the Local District Court which includes the enlistment of the object of the Mortgage Right, based on the decision of the District Court, the Land Office of East Bekasi carry out the deletion (Roya) of the Mortgage Rights in question. Suggestions that the authors can provide should be in the Law on Banking the protection of the law against the customer is only done implicitly, but, for the sake of continuity of the bank as an institution in particular and sisitem banking in general, the protection must be a unified whole. Furthermore, in the Mortgage Law, a clear and detailed arrangement of creditors as holders of Mortgage Rights further enhances cooperation with the local Land Affairs Offices, to be more precise in the management of documents especially concerning liquidated bank assets.Keywords: Legal Status; Responsibility; Creditor; Liquidation.AbstrakTujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas kreditor yang likuidasi dalam proses perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanah perumahan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konsep serta menggunakan analisis deduktif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Apabila pihak kreditor tidak dapat memberikan Surat Keterangan Lunas Pembiayaan, padahal dalam kenyataannya debitor telah melunasi hutangnya, maka pihak yang berkepentingan (khususnya debitor) mengajukan permohonan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang meliputi terdaftarnya objek Hak Tanggungan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Kantor Pertanahan Bekasi Timur melaksanakan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan yang dimaksud. Saran yang penulis dapat berikan adalah hendaknya dalam Undang-Undang Perbankan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya dilakukan secara implisit, tetapi  secara eksplisit juga. Kemudian, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan hendaknya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan setempat, agar lebih teliti dalam pengelolaan dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut aset bank yang di likuidasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perubahan Hak; Kreditor; Likuidasi.
PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Nova Monaya; Adi Sulistiyono; Burhanudin Burhanudin
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4134

Abstract

Wakaf yang diberikan kpd lembaga keagamaan pada mulanya dimaksudkan  untuk mendukung sumber keuangan utk memutar aktifitas kelembagan sesuai dengan  tujuan ataupun maksud pendiriannya. Wakaf sebagaimana telah diatur pada UU Wakaf memiliki rigiditas sebagaimana pembatasan yang sama diatur dalam Kaedah agama Islam yang membatasi dan melarang  benda wakaf utk dihibahkan, dijual belikan dan diwariskan.   Pembatasan tsb mengakibatkan benda wakaf berada pada area rigiditas dan kurang produktif. Keadaan ini berdampak kpd sukarnya lembaga keagamaan khususnya pendidikan berbasis yayasan yang dilahirkan dg benda wakaf berkembang dan memasuki persaingan bebas.Penelitian ini dimaksud mencari solusi dari kekosongan hukum  terhadap produktifitas benda wakaf  yang justru menjadi beban bagi pengelola, seperti kewajiban perawatan dan pemelihataa  benda wakaf termasuk beban pajak dan iuran, dengan merekonstruksi rigiditas tanah wakaf dengan model BOT sebagaimana dilakukan antara pemerintah atau lembaga swasta lain agar dpt meningkat produktifitas tanah wakaf, Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan melihat kedalaman kaidah dan asas yang mengatur dan berhubungan demgan hukum wakaf, disamping pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan indept interview kpd pengelola tanah wakaf antara lain nazir wakaf, pimpinan perguruan dan yayasan pendidikan islam yang didirikan diatas tanah wakaf,  penelitian ini di tujukan untuk memberikan alternatif solusi peningkatan produktifitas tanah wakaf dg mengkombinasikan praktik hukum perdata dan hukum bisnis dalam ruang lingkup tanah wakaf. key words : Produktifitas, Tanah Wakaf,.
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anggraeni, Sindi Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dewi Septiana Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Hermawan, Sapto I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh M Syamsudin M. Hawin M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putri, Fadilla Mariska Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami Syamsuddin Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah