Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Yustisia PRIVATE LAW SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i REPERTORIUM Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal HAM Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JHCLS Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Medika: Medika Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Jurisprudence
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Reforming Supervision in State-Owned Insurance Enterprises: Lessons from South Korea Sitorus, Daniel Kristanto; Sulistiyono, Adi; Suwadi, Pujiyono; Andi Tri Haryono
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v6i1.923

Abstract

Indonesia’s insurance sector continues to expand rapidly, particularly within state owned enterprises managing substantial public funds. However, corruption cases involving PT Asuransi Jiwasraya and PT Asabri exposed weaknesses in corporate governance, regulatory supervision, and institutional coordination that hinder effective prevention of financial misconduct.  This study analyzes weaknesses in Indonesia’s current supervisory regime and formulates an anti-corruption supervisory model for state owned insurance companies. The study applies normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches.  The findings reveal that, first, Indonesia’s supervisory system has not established effective risk-based control mechanisms, continuous monitoring systems, or integrated preventive supervision, which consequently weakens the capacity to detect and prevent corruption within state owned insurance companies at an early stage. Second, this study develops a hybrid supervisory model that integrates legal fraud detection, risk-based supervision, early warning mechanisms, legal audits, compliance assessment, administrative veto authority, and preventive involvement of the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia in order to strengthen anti-corruption governance and enhance the protection of public finances.
PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA Sulistiyono, Adi
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8698

Abstract

AbstractThis writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower any aspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that authoritative and efficient, nationalism of legislator, and legal politics of president and vice president that makes law as general that guide economic activities conduciveness and firmly punish for the offenders destroy economic of nation. The all activities has done consistent based on vision and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the people AbstrakPenulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan kondusifitas iklim usaha yang tentu saja menjadi tuntutan bagi bidang ekonomi. Pada kulminasi inilah pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development), melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja,  tapi juga  memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; nasionalisme anggota Legislatif;  dan adanya politik hukum presiden dan wakil presiden yang menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi yang kondusif dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktifitas tersebut dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu mewujudkan daya saing bangsa,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  juga mampu menjadikan hukum sebagai radar  pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan  menyejahterakan  rakyat.
Penguatan Regulasi Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Rahmaidha, Dewandira; Sulistiyono, Adi; Kusumo, Ayub
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.109508

Abstract

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus sarana memperkuat identitas budaya bangsa. Akan tetapi, efektivitas regulasi yang mengaturnya masih menghadapi sejumlah kendala serius. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari regulasi ekonomi kreatif, sekaligus merumuskan arah penguatan hukum agar lebih responsif terhadap dinamika global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan perangkat hukum terkait, kemudian dibandingkan dengan pengalaman Malaysia dan Singapura. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup luas melalui UU Ekonomi Kreatif, UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten, serta UU Desain Industri, penerapannya masih belum optimal. Banyak aturan masih bersifat deklaratif, belum diturunkan dalam ketentuan teknis, serta sering tumpang tindih dengan regulasi lain. Keterbatasan peraturan daerah juga mengakibatkan penerapan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif lokal, sehingga menciptakan disparitas antarwilayah. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus di ruang digital menyebabkan karya kreatif Indonesia rentan terhadap pembajakan dan penggunaan tanpa izin, sementara literasi hukum pelaku kreatif relatif rendah. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan konsistensi regulasi, dukungan lembaga pembiayaan, serta perlindungan HKI yang efisien menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor kreatif. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia harus diarahkan pada harmonisasi antarundang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang operasional, penguatan kelembagaan di pusat dan daerah, serta pengembangan regulasi digital yang adaptif. Dengan demikian, regulasi ekonomi kreatif dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.
BADAN ARBITRASE NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (NDRC) SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA Buwana, Yoakim Vocalio; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53175

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the roles of National Dispute Resolution Chamber (NDRC) arbritation body in resolving dispute of football player in Indonesia. This research is normative law research that is prescriptive. The research using primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study techniques through electoral media and then strengthened by interviews. The analysis technique used is an analysis technique with deductive methods. The results of this research show that NDRC is a ray of hope in an attempt to transform Indonesian football into a deeper passion and more professional one. NDRC Indonesia has full authority in resolving disputes of football players in Indonesia, especially disputes that occur due to defaults on their contracts. But in practice in the escort of the verdict has not been affirmed effectively and maximally. There needs to be proper synergy from various stakeholders in an effort to build better Indonesian football.Keywords: Arbritration, Contract, Dispute, NDRC.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA DIGITAL DISRUPTION Ario Bagaskoro, Raden Mas Riandaru Sam Kusumo; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek hukum di tahun atau masa ini dan kedepannya dalam hal perlindungan hak cipta terutama karya musik/lagu dan juga mengetahui secara realita hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat doctrinal serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan metode deduksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak celah dan juga kekurangan dalam hal Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Indonesia terutama dalam era digitalisasi dimana yang menjadi fokus utama yaitu banyaknya persebaran dan juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di era Revolusi Industri 4.0
ASPEK YURIDIS KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) PADA PLATFORM YOUTUBE Ekaputra, Anandita Reza; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60466

Abstract

Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song meupakan suatu kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu dan/atau musik milik pencipta danatau pemegang hak cipta yang hasilnya dapat berbentuk musik atau video. Hasil dari cover song dapat diunggah oleh konten kreator ke berbagai media sosial, salah satunya adalah Youtube. Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video cover song pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, serta ada juga yang melakukan komersialisme terhadap video cover song tersebut. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana aspek yuridiskarya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song pada platform Youtube yang ditinjau dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana aspek yuridis mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN MEREK TERKENAL MENJADI MEREK GENERIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Septianingrum, Reni Eka; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50363

Abstract

This articles aim to determine the legal protection of well-known trademark into generic trademark in the Intellectual Property Law system in Indonesia. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials that are collected by using literature study techniques. The author in conducting this research uses a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Based on the results of the discussion, it was concluded that a well-known registered mark that proved to be transformed into a generic brand would lose its distinguishing power, so that such a brand has weak legal protection and has the potential to face a lawsuit for cancellation. However, under certain conditions, there are marks that are indicated to have changed to become generic and still receive legal protection and remain registered, provided that the mark is able to build secondary meaning by public understanding.Generic Trademark; Legal Protection; Wellknown Trademark 
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.85624

Abstract

AbstractBusiness dispute resolution plays a crucial role in the legal and economic development of a country. Investors will try to invest when the conduciveness of a country shows its role. One of the benchmarks for the ease of investors entering Indonesia includes 10 indicators as stated by the World Bank in its survey. For this reason, this study will discuss the government's efforts to increase the EoDB ranking as a form of legal and economic development as well as small lawsuits as a reform of Indonesian civil procedural law. This study will use socio-legal methods, where studying law does not solely use laws/legislative regulations, but also uses an interdisciplinary approach. That law as a tool of social engineering will be greatly influenced by power/government as a maker of laws and policies. So,  to  realize  the  State's  goals  as  stipulated  in paragraph 4 of the 1945 Constitution, the State must make efforts to increase economic development, through improvement efforts in the 10 EoDB Word Bank Indicator sectors. For this reason, it is important to position the role of business dispute resolution institutions as institutions that examine and adjudicate final and binding business disputes so that investors do not remain in time- consuming legal issues for too long which will impact investments.Abstrak :Penyelesaian sengketa bisnis memegang peranan penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi suatu Negara. Bahwa para investor akan berupaya berinvestasi ketika kondusifitas sebuah negara menunjukan peranannya. Salah satu tolak ukur kemudahan investor masuk ke Indoneisa diantaranya terdapat 10 indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam surveynya. Untuk itu kajian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menaikkan rangking EoDB  sebagai  bentuk  pembangunan hukum dan ekonomi serta gugatan sederhana sebagai pembaharuan hukum acara perdata Indonesia. Kajian ini akan menggunakan metode sosio legal, dimana mengkaji hukum tidak semata-mata menggunakan hukum/peraturan perundang-undangan semata, namun juga menggunakan pendekatan  interdisipliner. Bahwasannya  Hukum  sebagai Law as tool of Sosial Enggineering, akan sangat dipengaruhi oleh  kekuasaan/pemerintah sebagai  pembuat  hukum  dan kebijakan. Sehingg untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana alenia ke 4 UUD 1945 Negara harus melakukan upaya-upaya sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi,  melalui  upaya  perbaikan di  10  sektor  Indikator EoDB Word Bank. Untuk itu menjadi penting memposisikan peran lembaga penyelesaian sengketa Bisnis sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili sengketa bisnis yang besifat final dan binding sehingga investor tidak terlalu lama berada dalam persoalan hukum yang menyita waktu yang akan berdampak pada investas 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta) Widiasari, Ezra Mayora; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49319

Abstract

This article aims to find out what are the problems that hamper legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design according to law number 31 of 2000 concerning industrial design ( case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta).The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design which is protected a creator  of  graphic  design.  A  graphic  design  is  a  one  of  creation  must  be  protection. Especially for creator of design graphic. The result of protection for T-shit creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not protected optimally because there are defect in implementation and there are three inhibiting factors. Researchers getting conclusion that the implementation of protected for creator rights graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for creator and designer 
PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN- KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA Putra, Aries Aditya; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65079

Abstract

AbstractThis research is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor   Regulation   Number   104  Year   2018   regarding   National  Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS. Keywords: Health BPJS; participant rights; JKN-KBS AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memiliki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  bersifat  preskriptif  dan  terapan.  Jenis  bahan  hukum  meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis  yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbedaan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Hak peserta; JKN-KBS
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Andi Tri Haryono Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ario Bagaskoro, Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Aziz, Sannia Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Buwana, Yoakim Vocalio Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Ekaputra, Anandita Reza Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto Hutabarat, Kristin I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Kusumo, Ayub Kusumo, Ayub Torry Satrio Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Hudi Asrori S M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Murtiah, Ambar Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putra, Aries Aditya Putri, Fadilla Mariska Putri, Revania Nadira Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmaidha, Dewandira Rahmaidha, Dewandira Darruning Sripradnya Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Septianingrum, Reni Eka Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sitorus, Daniel Kristanto Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widiasari, Ezra Mayora Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yitawati, Krista Yudho Taruno Muryanto Zuhrah