Claim Missing Document
Check
Articles

PROBLEMATIKA HUKUM PEREDARAN VIRTUAL CURRENCY DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Anggraeni, Sindi Ayu; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40387

Abstract

AbstractThis article describes how the legal problems in Article 21 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40 / PBI / 2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, and Article 8 Paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 19/12 / PBI / 2017 concerning the Implementation of Financial Technology concerning the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia and how is the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a payment instrument for electronic commercial transactions in Indonesia. This research is normative or doctrinal research with prescriptive and applied nature. The results showed that the legal problem of the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia based on the principle of legal certainty lies in the virtual currency arrangement issued by Bank Indonesia only covering the use of virtual currency as a means of payment, but not mentioned regarding the rules for circulation of virtual currency. Furthermore, in this research, also outlines the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a means of payment for electronic commercial transactions in Indonesia, given the absence of rules regarding the circulation of virtual currency.Keywords: Legal Problems; Virtual Currency; Payment Tools; Bank Indonesia’s Legal PoliticsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana problematika hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial mengenai peredaran virtual  currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem  hukum di Indonesia serta bagaimana politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya problematika hukum peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum terletak pada pengaturan virtual currency yang di terbitkan oleh Bank Indonesia hanya mencakup mengenai penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran, tetapi tidak di sebutkan mengenai aturan peredaran virtual currency. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga meguraikan politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia, mengingat tidak adanya aturan mengenai peredaran virtual currency.Kata Kunci: Problematika Hukum; Virtual Currency; Alat Pembayaran; Politik Hukum Bank Indonesia
PENDAYAGUNAAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya Dan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat). Hazdan, M Fahmi; Sulistiyono, Adi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18364

Abstract

AbstractThis article examines about what are the factors that constrain the inclusion of academic paper in the formation of regional regulations design of Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan Province in years of 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015. And analyze the implications of legislation that does not utilize the academic paper. This article is a non-doctrinal research, and a qualitative descriptive research. Data in this article is derived from in-depth interviews and documentation study.  From this research showed the  factors that constrain  the inclusion  of  academic  paper  in  the formation of regional regulations design of  Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan in years 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015 among others are due to the inclusion of academic paper are not required in the preparation of a formation of regional regulations design in legislation Number 12 Year 2011 about legal drafting. Holders authority of the regulations that do not all have a background in law, especially regarding the establishment of the regulation also be a factor in addition to the lack of awareness of the local community in terms of participation in the process of formation of the regional regulation.Keyword : Academic Paper, Local Regulations, Local Government.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam  pembentukan  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu  Raya dan  Kota Pontianak  di Provinsi Kalimantan  Barat Tahun  2011, 2012, 2013,  2014 dan  tahun 2015. Serta melakukan  analisis mengenai implikasi  Perda yang  tidak mendayagunakan  naskah akademik tersebut. Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum non-doktrinal, dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.Data dalam artikel ini menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu RayaDan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 antara lain ialah karena tidak diharuskannya penyertaan naskah akademik dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Pemegang  wewenang dari pembentuk peraturan yang tidak semua memiliki latar belakang hukum khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang – undangan juga menjadi  salah  satu  faktor penyebab selain  kurangnya kesadaran  dari masyarakat di daerah dalam hal partisipasi dalam proses pembentukan Perda tersebut.Kata kunci : Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN PADA KASUS PASIEN DENGAN KELAINAN KONGENITAL Setiaji, Sigit; ,, Isharyanto; Sulistiyono, Adi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17732

Abstract

AbstractThis paper analyzes the criminal liability of obstetricians and gynecologists in case of patients with congenital abnormalities. Congenital abnormalities in the patient cause the baby to be born disabled. Such circumstances cause the patient to suspect that there has been a medical malpractice in the medical treatment provided by obstetricians and gynecologists. This paper is a normative legal research that is prescriptive with the approach of law and conceptual approach. Techniques of collecting legal materials using literature studies and techniques of analysis of legal materials using methods of deduction. This paper concludes that the case of patients with congenital abnormalities is not a medical malpractice, but rather a medical risks. There is no causality between the medical treatment given by the obstetrician and gynecologists with the congenital abnormalities suffered by the patient. Criminal liability can not be applied to this case. This paper recommends the addition of provisions medical malpractice and medical risks in Law No. 29 of 2004 on Medical Practice to provide legal certainty to the medical profession and patients in the practice of health services.Keywords: congenital abnormalities, criminal liability, obstetrician and gynecologists, patient. AbstrakTulisan ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada kasus pasien dengan kelainan kongenital. Kelainan kongenital pada pasien menyebabkan bayi terlahir cacat. Keadaan demikian menyebabkan pasien menduga bahwa telah terjadi malpraktek medis pada tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kasus pasien dengan kelainan kongenital bukan merupakan malpraktek medis, melainkan resiko medis. Tidak terdapat kausalitas antara tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan kelainan kongenital yang diderita pasien. Pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Tulisan ini merekomendasikan ditambahkannya ketentuan yang mengatur tentang malpraktek medis dan resiko medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk memberikan kepastian hukum pada profesi kedokteran maupun pasien dalam praktek penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Kata kunci: dokter spesialis kandungan dan kebidanan, kelainan kongenital, pertanggungjawaban hukum pidana, pasien.
The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright Purwandoko, Prasetyo Hadi; Sulistiyono, Adi; Hawin, M.
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1544.072 KB)

Abstract

Indonesia as a multicultural and multi-ethnicity country has a wide Traditional Cultural Expression (TCE) which needs active protection as a cultural heritage from extinction and to provide certain economic benefits. However, a lot of elements are endangered due to the effect of globalization, lack of facilities, appreciation, and comprehension which cause erosion of values, functions, and cultural elements. This research was, therefore, conducted to discuss the implementation of TCE protection in Indonesia based on Article 38 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law 2014). It was concluded that the implementation of TCE protection is through the Draft of Governmental Decree concerning TCE but this draft has not been promulgated.
PENGUATAN REGULASI FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF Prameswari, RA Alilah Fathyarani; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60045

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out  how the regulations and /or provisions of the legislation related to investment activities, especially Foreign Direct Investment, or commonly referred to as FDI for the creative industries in Indonesia. The research method used is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials as well as non-legal materials sourced from ministries and / or agencies related to investment activities in Indonesia, by means of library / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method using deductive mindset.  The results  of this  study,  the Government  of  Indonesia  as  the State Facilitator of Investment Implementation Activities in Indonesia, do not yet have spesific regulations about creative industries with different types and applications like manufacturing industries, such as the industries software and content. Future regulations are expected to be able to improve the development of Indonesia's creative industry or creative economy. Although the level of legal certainty is still low, the Indonesian Government believes that the creative industry or creative economy can attract the existence of Foreign Direct Investment which is expected to meet the National Priority Program Target 3 in Increasing Economic Value Added and Investment in the Real Sector.Keywords:   Strengthening   Regulation;   Foreign   Direct   Investment;   Creative Industries Abstrak Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment, atau biasa disebut dengan FDI terhadap industri kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang bersumber dari Kementerian  dan/atau  Instansi  terkait  kegiatan  penyelenggaraan  penanaman modal di Indonesia, dengan cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil  penelitian  ini,  Pemerintah  Indonesia  sebagai  Negara  Fasilitator  dari Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia, belum memiliki regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat dan khusus atau spesifik mengatur mengenai industri kreatif dengan jenis dan penerapan yang berbeda dari industri manufaktur, seperti, industri software dan konten. Regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat tersebut, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia. Meskipun masih rendahnya tingkat kepastian hukum tersebut, namun Pemerintah Indonesia meyakini bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat menarik keberadaan Foreign Direct Investment yang diharapkan dapat memenuhi Target Program Prioritas Nasional 3 dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil.Kata Kunci : Penguatan Regulasi; Foreign Direct Investment; Industri Kreatif
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI Perwitasari, RR. Intan Ratih; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28900

Abstract

Abstract                                                     The development of Digital Financial Innovation (IKD) in Indonesia is very rapid, especially in one type of IKD, namely Information Technology Based Money Lending Services (LPMUBTI). In its development, cases of misuse of personal data of the Borrower were found by one of the LPMUBTI Organizers. Therefore, this article discusses the legal protection of personal data of Loan Recipients in LPMUBTI transactions. Thus, LPMUBTI Organizers can comply with and comply with personal data protection regulations and the Loan Recipient obtains legal protection of personal data by the competent authority. This study uses normative legal research that is prescriptive with data collection techniques used are document study techniques or library studies, with data sources consisting of primary, secondary and non-legal or tertiary legal materials.AbstrakPerkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia sangatlah pesat, khususnya pada salah satu jenis IKD, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam perkembangannya, ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Sehingga, Penyelenggara LPMUBTI dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan hukum data pribadi oleh otoritas yang berwenang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum atau tersier.
The Covid-19 Pandemic and Developing the Legal Certainty on Bankrupcy for Health Institution in Indonesia Krista Yitawati; Adi Sulistiyono; Pujiono
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14780

Abstract

This research aims to analyze how to develop the legal certainty for health institution during the Covid-19pandemic period. The method used in this research is the normative research method, which analyzes therelated constitutional regulations and legal materials. In handling the impacts of the Covid-19 pandemicwhich leads to the weakening of the economy, the government has issued some economic stimuli whichare not limited to direct cash aid to the impacted people, but also relaxation and restructurization programsfor health institution and their business organs. The writer concludes that those things are not enough tocope with the bankruptcy which threatens the nation. Because of that, there needs to be restructurizationagreements between the health institution. This is because until now, the Constitution on Bankruptcy andthe Postponement of Debt Payment Obligations are the latest legislations which regulate the debtors andcreditors’ relation regarding their financial obligations during a financial crisis during the period of theCovid-19 pandemic to protect the health institution.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KASUS CORNERING THE MARKET PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DI INDONESIA Arsyad Aldyan; Pujiyono ,; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17564

Abstract

AbstractThis article discusses the problematic law enforcement case of Cornering the Market on stock trading in the capital market in Indonesia. This article aims to find out the problems of law enforcement in the Cornering the Market case in stock trading in the capital market. The research methodology used is normative research using legislation approach. Cornering the Market is a form of violation of stock trading in the capital market. Cornering the Market. The practice of Cornering the Market violates the provisions of Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. Under the provisions of Article 55 of Law Number 21 Year 2011 regarding the Financial Services Authority, as of 31 December 2012, the functions, duties and authority of regulating and overseeing financial services activities in the Capital Market sector of the Capital Market Supervisory Agency have turned to the Financial Services Authority. The main problem in law enforcement on the Cornering the Market case in stock trading in the capital market is the problem of proving the existence of the case. Cornering the Market is closely related to technological advances, because given the stock trading system is now using the online system, so to prove the violation is not easy. In addition, during this case if there is a case of Cornering the Market is often sanctioned not the perpetrators of Cornering the Marketnya but securities companies and issuers in the form of administrative sanctions penalties and freezing of business activities and stock trading.Keywords: Law Enforcement; Cornering the Market; Capital Market.AbstrakArtikel ini membahas tentang problematika penegakan hukum kasus Cornering the Market  pada perdagangan saham di pasar modal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika penegakan hukum pada  kasus Cornering the Market pada perdagangan saham di pasar modal. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Cornering the Market adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal. Cornering the Market.Praktek Cornering the Market ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Problematika utama pada penegakan hukum terhadap kasus Cornering the Market  pada perdagangan saham di pasar modal adalah mengenai masalah pembuktian adanya kasus tersebut. Cornering the Market ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, karena mengingat sistem perdagangan saham sekarang menggunakan sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tersebut tidaklah mudah. Disamping itu selama ini apabila ada kasus Cornering the Market sering kali yang dikenai sanksi bukan pelaku Cornering the Marketnya melainkan perusahaan sekuritas dan emiten berupa sanksi administrasi denda dan pembekuan kegiatan usaha dan perdagangan saham.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Cornering the Market; Pasar Modal
IMPLEMENTASI PENGHENTIAN BANTUAN HIDUP PADA PASIEN TERMINAL DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HAK HIDUP Dewi Septiana; Al Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18264

Abstract

AbstractThis article aims to determine withholding of life support in terminal patients and the protection right of life in terminalpatients. This research uses method a literature review juridical-normative, by analysis the legislation directly and reference-law. The result of this research is the withholdingof life support is a passive euthanasia, which can shorten the patient’s life indirectly. This can be done in accordance with the regulation of the Minister of Health No. 37 of 2014. The implementation of withholdingof life support by doctors is also contrary to the code of medical ethics.Keywords:Withholding life support; patient terminal; the protection of the right to lifeAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penghentian bantuan hidup pada pasien terminal dan perlindungan hak hidup pada pasien terminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian telaah pustaka yang bersifat yuridis-normatif, dengan melakukan analisisperaturan perundang-undangandan melalui refrensi-refrensi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penghentian bantuan hidup merupakan euthanasia pasif, yang dapat memperpendek kehidupan pasien secara tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014.Namun pelaksanaan tindakan penghentian bantuan hidup yang dilakukan oleh dokter bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.Kata Kunci: penghentian bantuan hidup; pasien koma; perlindungan hak hidup
ASPEK HUKUM PROSES DIVESTASI SAHAM OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING Melati Adventine Christi Silitonga; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43011

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal aspects of the share divestment process carried out by  foreign mining companies in Indonesia and related to the obligation of the share divestment process offered to Indonesian Participants by Foreign Mining Companies according to the applicable legislation. This method of writing is legal research with a statute approach. Based on the research, the divestment arrangements in Indonesia still intersect with the non-compliance  of foreign mining companies and the uncertainty of regulations in the past, so that the divestment  process of foreign mining companies such as PT Freeport Indonesia had problems with the Government. The problem during the divestment of PT Freeport Indonesia's shares due to the incompatibility of permits granted by the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources to PT Freeport Indonesia was feared to provide bad influences for foreign mining companies which would later also divest.Keywords: divestment; share; law; miningAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari proses divestasi saham yang dilakukan  oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia dan terkait dengan kewajiban proses divestasi saham yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia oleh Perusahaan Pertambangan Asing menurut perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian, pengaturan divestasi di Indonesia masih bersinggungan dengan ketidakpatuhan perusahaan pertambangan asing serta ketidaktegasan peraturan di masa lalu sehingga membuat proses divestasi perusahaan pertambangan asing seperti PT Freeport Indonesia sempat bermasalah dengan Pemerintah.. Permasalahan selama divestasi saham PT Freeport Indonesia terbentur pada ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Freeport Indonesia dikhawatirkan dapat memberikan influensi yang buruk bagi perusahaanperusahaan pertambangan asing yang nantinya juga akan melakukan divestasi.Kata kunci: divestasi; saham; hukum; pertambangan
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anggraeni, Sindi Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dewi Septiana Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Hermawan, Sapto I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh M Syamsudin M. Hawin M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putri, Fadilla Mariska Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami Syamsuddin Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah