Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Yustisia SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Deselta, Azalia; Sulistiyono, Adi; Ginting, Rehnalemken
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal
Juridical Analysis of MSME Trademark Holders Based on Law No. 20 of 2016 Concerning Brand Rights and Geographical Indications Torong, Eddy Ramon; Sulistiyono, Adi
International Journal of Sustainability in Research Vol. 2 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijsr.v2i1.1233

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win-win solution.
Analisa Yuridis terhadap Pemegang Merek Dagang UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Eddy Ramon Torong; Adi Sulistiyono
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol 3 No 2 (2023): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v3i2.227

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for a period of 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win - win solution.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI FITUR PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo; Adi Sulistiyono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5921

Abstract

Seiring bekembangnya teknologi, muncul banyak sekali marketplace yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi, salah satunya adalah Shopee. Shopee memiliki sebuah fitur bernama ”SPaylater” dimana fitur ini dapat digunakan penggunanya untuk melakukan transaksi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dimana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum baku (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini ditujukan pada pendekatan perundang-undangan (Statutory Approach). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi dokumen atau literatur kemudian dilakukan metode analisis data dengan menggunakan silogisme. Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan jawaban bahwa praktik rekayasa gesek tunai ini tidak memenuhi 2 dari 4 syarat sahnya perjanjian baik menurut Hukum Kontrak Elektronik maupun Hukum Kontrak Konvesional sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keabsahan dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam konteks praktik penarikan uang tunai melalui fitur Shopee PayLater, penerapan hukum masih menemui kendala karena kekurangan regulasi yang mengatur secara khusus praktik ini, meskipun praktik serupa dengan kartu kredit sudah dianggap ilegal berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI). Kata kunci: Penegakan Hukum, Shopee, SPaylater, Gestun, E-Commerce
Telaah Konsensus Privacy Policy Sebagai Kontrak Digital pada E-Commerce Guna Memberikan Perlindungan Data Pribadi Salsabila, Elora; Sulistiyono, Adi
Primagraha Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/ss719993

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of personal data misuse occurring in various e-commerce platform. E-commerce platforms inherently have the authority and full responsibility over the collection, processing, and utilization of personal data through profiling activities. The policy regarding these activities is regulated an included in the digital agreement document called the “Policy Privacy”. This study aims to examine whether the “Privacy Policy” has obtained sufficient validity of agreement form e-commerce service users, considering the consensus given appears to be coercive. Moreover, many clauses in these "Privacy Policies" often transfer the legal protection of personal data responsibilities to the users, thus this can be classified as an exemption clauses. This research is a normative juridical study that utilizes legal approach, case approaches, and conceptual approaches to examine the involvement of various laws and the application of the pacta sunt servanda principal in creating fair legal protection for consumers' personal data. The results obtained indicate that agreement on the “Privacy Policy” can be considered to have the same validity as other conventional agreements. However, there is a need for further development of supervision and provisions regarding the use of the “Privacy Policy”.
Konsep Disgorgement Fund Antara Indonesia, India dan Amerika Serikat Melalui Studi Perbandingan Hukum Tifani Rizki Dianisa; Adi Sulistiyono
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i4.529

Abstract

This research aims to analyze the concept of Disgorgement Fund in Indonesia, India, and the United States through a comparative legal study approach. The Disgorgement Fund is a legal mechanism aimed at returning illegally obtained profits to the aggrieved parties and serves as a form of recovery for investors. The methodology employed includes analysis of legislation, court practices, and regulatory policies in the three countries. The findings indicate that while all three countries share the same goals in the implementation of the Disgorgement Fund, there are significant differences in the implementation and legal approaches taken. In the United States, the Disgorgement Fund is detailed by the Securities and Exchange Commission (SEC), while in Indonesia and India, it is still in the developmental stage and often influenced by local social and economic contexts. This research provides recommendations for enhancing the legal framework and implementation of the Disgorgement Fund in Indonesia and India, as well as offering a broader perspective on understanding the importance of investor protection in the context of the global capital market.
Legal Consequences of Establishing a Limited Liability Company by a Foundation in Violation of the Law Hatimah, Khusnul; Sulistiyono, Adi; Sudarwanto, Al Sentot
International Journal of Law and Society Vol 2 No 1 (2023): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v2i1.30

Abstract

The purpose of this research is to analyze the responsibility of a notary and the legal consequences for a limited liability company that a foundation has established but violates the law on foundations. The research was conducted using doctrinal legal research methods. The results of the study show that: (1) Notaries as officials who are authorized in terms of doing authentic deeds, including the deed of establishment of limited liability companies established by foundations, have a great responsibility insofar as they concern the formal requirements of authenticating the deed. However, the notary is not responsible for the substance of the deed because it is the will of the parties themselves, so if what is violated is the formal terms of the deed, the notary can be sued for compensation and fines. (2) The legal consequence for the limited liability company is that it violates Article 7 of the Law on Foundations. It is null and void because the deed of an establishment violates the objective requirements of the legal terms of an agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code. In addition, the legal status of a Limited Liability Company has been deemed to have never existed, causing all actions that have been carried out or carried out by the organs of the company to have no legal standing.  
Overmacht And Unforeseen Circumstances In Agreements According To Indonesian Civil Law And Dutch Law Fitri Fatmawati, Vera; Sulistiyono, Adi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 6 (2024): December 2024 ( Indonesia - Somalia - Nigeria )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i6.894

Abstract

An agreement generally includes a clause on force majeure. This is so that the parties understand between negligence caused by the parties themselves and negligence that occurs due to force majeure. This research is a normative-research that studies legal objectives, values of justice, validity of legal rules, legal concepts, and legal norms. The source materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are the Indonesian Criminal Code and the Dutch Criminal Code. Furthermore, the data collected is analyzed qualitatively. Overmacht is intended to provide protection to one of the parties harmed in an agreement, provided that the objective and/or subjective conditions of a situation can be classified as overmacht. Overmacht is a common clause in an agreement in Indonesia, the regulation of this clause is found in the Civil Code in Article 1244 and Article 1245, the position of Overmacht in an agreement is in the main agreement, not separate as an additional agreement and associated with the main agreement. Dutch contract law places great importance on the agreement reached between the parties to the contract. Therefore, Dutch courts are reluctant to set aside binding agreements on grounds based on force majeure events and unforeseen circumstances. Contracting parties should scrutinize carefully the agreed risk allocation (e.g. when drafting a force majeure clause) between them before signing the agreement, as ultimately, the agreed risk allocation set out in the agreement, will most likely be upheld.
Legal Protection For Land Rights Holders Upon Disposal Of Land Rights For Public Interest (Case Study Of Depok Toll Road Land Acquisition) Novianti, Dinda; Sulistiyono, Adi; Hermawan, Sapto
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 6 (2024): December 2024 ( Indonesia - Somalia - Nigeria )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i6.906

Abstract

Indonesia as a legal state is clearly guided by existing rules in policies relating to the rights of its citizens. This research aims to determine the form of legal protection for land ownership rights for development in the public interest of the Depok Toll Road and to determine the mechanism for providing compensation for land ownership rights for development in the public interest. The method used in this research is a normative research method with a conceptual and statutory approach, as well as using quantitative quantitative analysis in the form of quantitative analytical literature. Compensation for land for public purposes must be based on the principle of justice, where there are adequate guarantees to the entitled parties, the obstacle that arises is the lack of funds from the government for land acquisition.
Data Protection Laws in Indonesia: Navigating Privacy in the Digital Age Prasetyo, Budi; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Sulistiyono, Adi
Side: Scientific Development Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Side: Scientific Development Journal
Publisher : Arbain Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/petfxv64

Abstract

The rapid expansion of digital technologies in Indonesia has brought significant challenges regarding data protection and privacy. With the increasing use of online services, e-commerce, and digital transactions, concerns over personal data security have intensified. In response, the Indonesian government enacted the Personal Data Protection Law (PDP Law) in 2022, marking a significant milestone in the country’s legal framework for data privacy. This study explores the implementation and effectiveness of data protection laws in Indonesia using a qualitative research approach. Through in-depth interviews with legal experts, government officials, and digital rights advocates, this research examines the extent to which current regulations align with global standards and whether they adequately address data security threats. The findings indicate that while the PDP Law represents progress, challenges remain in enforcement, compliance, and public awareness. Many organizations, particularly in the private sector, struggle to adapt to the new regulatory environment, and law enforcement agencies face difficulties in overseeing compliance due to resource limitations. Additionally, a lack of digital literacy among Indonesian citizens poses risks, as individuals are often unaware of their data protection rights. Comparisons with international best practices, such as the European General Data Protection Regulation (GDPR), reveal gaps in Indonesia’s approach, particularly in enforcement mechanisms and penalties for data breaches. This study highlights the need for greater government oversight, stronger institutional capacity, and enhanced public education programs to ensure that Indonesia’s data protection laws effectively safeguard digital privacy in the evolving digital landscape.  
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Azalia Deselta Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Ekaputra, Anandita Reza Emmy Latifah Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto Hutabarat, Kristin I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Hudi Asrori S M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Murtiah, Ambar Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putra, Aries Aditya Putri, Fadilla Mariska Putri, Revania Nadira Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Septianingrum, Reni Eka Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widiasari, Ezra Mayora Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah