Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Yustisia SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Digital Wicaksono, Bagas Wahyu; Sulistiyono, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.1992

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dimana pelaku menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan. Bentuk terhadap tindak pidana pencucian umumnya hanya melalui harta bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi setelah era revolusi industri 4.0 tentunya dengan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pencucian uang dilakukan dengan melibatkan teknologi digitalisasi. Tujuan dalam penelitian ini tentunya digunakan untuk mengetahui beberapa faktor serta peran aparat penegak hukum dalam memberantas serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi digital. Pembahasan masalah yang diangkat dan dibahas dalam Pendekatan metodologi normatif ini digunakan untuk menganalisa kerangka terhadap tindak pidana perdagangan orang yang meliputi beberapa faktor hingga penegakan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pendekatan normatif ini melibatkan studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum hingga buku hukum. Sehingga hasil dalam penelitian ini meliputi faktor serta fungsi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis digital. Faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang tentunya meliputi faktor perkembangan teknologi, e money, dan globalisasi. Serta terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis digital
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA (Studi Kasus : Putusan Nomor 57/ Pdt-Sus-Merek/ 2019/PN Niaga Jkt Pst) Torong, Eddy Ramon; Sulistiyono, Adi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38360

Abstract

Abstrak Merek dan Indikasi Geografis salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentu 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek dibedakan atas merek dagang dan merek jasa.Merek dagang adalah merek digunakan pada kegiatan perdagangan sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa dalam kegiatan perdagangan. Syarat merek dagang mendapat perlindungan apabila telah diterbitkan sertifikat merek. Merek dagang ditolak pendaftarannya karena tidak memilik daya pembeda. Permasalahan, apa problematika yang muncul pada merek dagang  dan mengapa pentingnya dilakukan  pendaftaran merek dagang? Metode penelitian yang digunakan, penelitian kepustakaan. Jenis penelitiannya normatif. Pendekatan penelitian, adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundangan. Data hasil penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, problematika yang muncul dalam merek dagang adalah terdapat merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek terdaftar lebih dahulu menggugat merek yang kemudian, pentingnya pendaftaran merek memiliki daya pembeda agar pendaftaran merek diterima, diterbitkan sertifikat merek, mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Kata kunci: Pendaftaran, Merek Dagang , Daya Pembeda AbstractMarks and Geographical Indications are one of the branches of Intellectual Property Rights regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements in 2-dimensional or 3-dimensional form to differentiate goods and/or services produced by individuals or legal entities in trading activities. Brands are differentiated into trademarks and service marks. Trademarks are brands used in trading activities, while service marks are brands used for services in trading activities. Trademark requirements receive protection if a trademark certificate has been issued. Trademark registration is rejected because it does not have distinguishing power. Problems, what problems arise with trademarks and why is it important to register a trademark? The research method used is library research. The type of research is normative. Research approaches are the context approach, problem approach and regulatory approach. Data from library research were analyzed qualitatively. The results of the research show that the problem that arises in trademarks is that there are brands that do not have distinguishing power, the registered mark first challenges the brand and then the importance of registering a mark has distinctive power so that the mark registration is accepted, a brand certificate is issued, and it receives legal protection from the government. Keywords: Registration, Trademark, Differentiating Powe
Analisa Yuridis terhadap Pemegang Merek Dagang UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Eddy Ramon Torong; Adi Sulistiyono
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol. 3 No. 2 (2023): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v3i2.227

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for a period of 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win - win solution.
Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online Beryl Alfarez Hertanto; Adi Sulistiyono
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.104

Abstract

This article aims to explore the urgency of applying the principle of proportionality in online loan agreements. The research results are expected to be utilized by all parties involved, especially prospective recipients of online loans, in crafting a standardized online loan agreement. The research methodology employs normative legal research, utilizing both primary and secondary legal materials through a literature review data collection technique. The approaches used in this research are the legislative approach (statute approach) and the conceptual approach. The data analysis technique employed is deductive analysis using the syllogism method. The application of the proportionality principle is examined through a guiding theory to identify the proportionality principles in contracts, including the principles of equality of rights, freedom, proportional distribution, and an elegant resolution with a win-win solution. Applying the proportionality principle in online loan electronic contracts is expected to minimize the risk of disputes during the execution of online loan agreements.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online Talitha Danti Elvina; Adi Sulistiyono
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5095

Abstract

Online loan-based financing services are increasingly attracting public interest because of the simplicity and rapidity of the procedure. However, in practice there are often violations of consumer rights, especially in the collection process by debt collectors who use violence and misuse personal information. This research seeks to assess the legal safeguards provided to consumers who use the Rupiah Plus application against such practices. By using a juridical-normative approach by examining applicable laws, regulations, and relevant case studies, this research reveals that although legal protection exists in a normative sense, its enforcement remains inadequate. Protective measures may be taken both preventively and repressively, while conflict resolution can be approached through judicial proceedings or alternative non-litigation methods.
CHARACTERISTICS OF THE MIXTURE OF LATASTON (HRS-WC) WITH DOLOMITE LIMESTONE AS A FILLER IN ASPHALT MIXTURE Sulistiyono, Adi; Said, Said; Azwansyah, Heri
Jurnal Teknik Sipil Vol 23, No 2 (2023): JURNAL TEKNIK SIPIL EDISI MEI 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jtst.v23i2.63061

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of natural resources; one of the natural resources in Indonesia is lime. In Palembang, there is a large-scale dolomite lime-producing company that covers the territory of Indonesia. The content in the dolomite lime is Magnesium Oxide (MgO) ≥ 18% and Calcium Oxide (CaO) ± 30%. The purpose of this study is to utilize dolomite lime as a mixture of asphalt concrete layers and to find out changes in the characteristics of the HRS-WC mixture due to the use of dolomite lime as a filler. The experiment refers to Bina Marga 2018 revision II. The method used in this study is the experimental method, which is carried out by conducting experimental activities to obtain data. The aggregate specific gravity test obtained more than 2.5 gr/cm3 results, which qualify the 2018 Bina Marga revision II specifications. Examination of the wear of the coarse aggregate yielded results that fulfil the 2018 Bina Marga revision II specifications. The filler used in this mixture is applied on combination with a percentage of 0% rock ash and 100% dolomite lime, then 25% rock ash and 75% dolomite lime, then 50% rock ash and 50% dolomite lime, then 75% rock ash and 25% dolomite lime, and 100% rock ash and 0% dolomite lime. %. The Marshall results from the percentage of 100% rock ash filler content and the percentage of 0% OAC dolomite lime filler content of 6.5% obtaine a stability value of 914.821 Kg, a flow value of 3.45 mm, and a Marshall Quotient value of 265.286 Kg/mm. The volumetric value of the percentage of 100% rock ash filler content and the percentage of dolomite lime filler content of 0 % OAC 6.5% deliver a VIM value of 4.153%, a VMA value of 18.391%, a VFB value of 79.671%.
PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Sulistiyono, Adi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10279

Abstract

Abstrak               Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi. Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis. Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menentukan kepercayaan investor dan daya saing nasional.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Iklim Investasi, Pertumbuhan Ekonomi
A Loose Legal Protection: Women Consumers’ Losses in Digital Commerce Hakim, Faisal Luqman; Adi Sulistiyono; Suwadi, Pujiyono
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 18 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2025.18202

Abstract

The losses suffered by women consumers in the purchase of cosmetics and skincare products through e-commerce transactions have emerged as a critical legal issue amid the rapid expansion of digital commerce. This situation undermines public trust, particularly as women consumers often do not receive adequate legal protection due to unclear and fragmented regulatory frameworks. Examining the issue from its root causes, this study analyzes existing legal protection mechanisms for women consumers against negligence by cosmetic and skincare sellers in e-commerce transactions. The analysis draws on consumer complaints reported across various media platforms, responses from business actors, and legal actions undertaken by affected women consumers. Data were collected through documentation of printed and online media reports, court decisions, and in-depth interviews. The findings reveal that women consumers frequently suffer losses resulting from sellers’ negligence, including misleading product information, unsafe cosmetic products, and ineffective complaint-handling mechanisms. These losses are further exacerbated by the absence of clear and effective regulations governing consumer legal remedies. This article argues that the current legal framework has not yet provided optimal protection for women consumers in digital commerce. Accordingly, it recommends strengthening regulatory provisions on consumer remedies in a clearer and more concrete manner to ensure effective legal protection for women consumers in e-commerce transactions. [Kerugian yang dialami oleh konsumen perempuan dalam pembelian produk kosmetik dan perawatan kulit melalui transaksi e-commerce sering kali menjadi isu krusial seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan dalam dunia digital. Namun, kepercayaan publik terhadap trasaksi itu terlukai, terutama, karena konsumen perempuan kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai akibat regulasi yang tidak jelas dan terfragmentasi. Dengan menelusuri akar permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen perempuan terhadap kelalaian pelaku usaha kosmetik dan perawatan kulit dalam transaksi e-commerce. Analisis ini didasarkan pada pengaduan konsumen yang dilaporkan melalui berbagai platform media, tanggapan dari pelaku usaha, serta upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen perempuan yang dirugikan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan media cetak dan daring, putusan pengadilan, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen perempuan kerap mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha, antara lain berupa informasi produk yang menyesatkan, peredaran produk kosmetik yang tidak aman, serta mekanisme penanganan pengaduan yang tidak efektif. Kerugian tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang jelas dan efektif mengenai upaya hukum bagi konsumen. Artikel ini berpendapat bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen perempuan dalam perdagangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan hukum terkait mekanisme pemulihan hak konsumen secara lebih jelas dan konkret guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen perempuan dalam transaksi e-commerce.]
The Impact Of The Loss Of The Basement Seen From The Side Of The Principle Of Social Function Annastasya Saputri, Nindya; Sulistiyono, Adi; Hermawan, Sapto
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.569

Abstract

The basement is a building that is below ground level; currently, with the increasing need for land to be built because of the increasing population, a basement will be built to be used as an underground building. The MRT, basement parking lots, and shops are examples of buildings currently being built.  The building must follow the social function regulated in the UUPA so that it can be enjoyed and used by all parties and communities so that what is achieved for the greatest prosperity of the people has been achieved properly. However, it does not rule out the possibility of damage or loss of the underground, causing a negative social impact on the damage and loss of the basement. This research uses a type of normative research by analyzing using a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal materials is the UUPA, the 1945 Constitution, and Government Regulation 18  of 2021 which regulates a few concerning using basements. The goal is to be able to answer all the problems that will be raised in the research in this article.
Legal Protection Against Leakage of Traveloka Consumer Personal Data by the Company Lunaraisah, Lunaraisah; Sulistiyono, Adi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i2.636

Abstract

Abstract. The number of incidents of misuse of personal data for loan applications on the Paylater e-commerce platform is currently caused by the lack of a strict security system in digital companies in Indonesia. Currently, data leakage problems befall Traveloka consumers. Although some of them don't use the pay later feature in the app, they still find it difficult to get approval from banks due to having poor credit scores. This study aims to analyze legal protection efforts provided against misuse of consumer data on the Traveloka PayLater feature. The author uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach analyzed through legal materials. Based on the results of the research, Traveloka as a service provider acts as a collector and manager of consumer data which is obliged to protect the data collected from the beginning until data deletion. Legal protection for consumers can be done both through internal legal protection and external legal protection, Internal legal protection can be done by considering the agreement between consumers and Traveloka companies and it is found that there is an exoneration clause in the agreement so that the agreement can be canceled. Meanwhile, external legal protection can be provided by sanctioning Traveloka as the collector and processor of consumer personal data following the provisions in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Traveloka Pay Later.
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Azalia Deselta Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Ekaputra, Anandita Reza Emmy Latifah Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto Hutabarat, Kristin I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Hudi Asrori S M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Murtiah, Ambar Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putra, Aries Aditya Putri, Fadilla Mariska Putri, Revania Nadira Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Septianingrum, Reni Eka Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widiasari, Ezra Mayora Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah