Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Teknik Sipil Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Yustisia PRIVATE LAW SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i REPERTORIUM Gema Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal HAM Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JHCLS Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Medika: Medika Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Jurisprudence
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Eksistensi Kedaulatan Kreditor Konkuren dalam Perdamaian melalui PKPU yang Berkeadilan : (Studi Putusan: Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024) Brigita Natalia Rose Santi; Adi Sulistiyono
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5819

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that provides an opportunity for creditors and debtors to submit a debt reschedule plan to avoid bankruptcy. In the PKPU process, creditors have a role in determining the success of the agreement. In this case, concurrent creditors are more advantaged, because their position can be equal to that of separatist creditors who have collateral. This study examines how the existence of concurrent creditor sovereignty in the agreement process through PKPU, and to what extent the regulations regarding concurrent creditors and their rights are benefited in the cassation decision, especially in the Supreme Court Decision Number 751 K /Pdt.Sus-Pailit/2024. This research is a normative legal research, with prescriptive legal approach and conceptual approach. The types of data used include primary and secondary legal materials, which are collected through literature studies. The legal material analysis technique uses the syllogism and interpretation methods. The results of the analysis, this study identifies how the protection of concurrent creditor sovereignty in peace through PKPU. And how the Supreme Court Decision in Decision No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pays more attention to concurrent creditors. In this discussion, shows how the regulations and legal protection of concurrent creditors, while discussing the Supreme Court Decision No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 which gave rise to polemics in the interpretation of the provisions of Article 281 paragraph 1. However, it is likely to reflect the judiciary in considering all creditors and debtors, to achieve equal justice for all parties.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung Zuhrah; Adi Sulistiyono; Ridwan; Syamsuddin; Iksan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.236

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.
Safeguarding Maritime Sovereignty: Comparative Law Enforcement against Illegal Fishing in Positive and Contemporary Islamic Law Sri Dwi Retno Ningsih; Adi Sulistiyono; Hartiwiningsih; Emmy Latifah
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11303

Abstract

Illegal fishing poses a critical threat to maritime sovereignty, undermining national security, ecological sustainability, and economic stability. This study conducts a comparative analysis of law enforcement against illegal fishing under Indonesian positive law and contemporary Islamic law. Employing a qualitative legal research method supported by statutory, case, and conceptual approaches, it examines the normative foundations, enforcement challenges, and philosophical principles underpinning both systems. The findings show that Indonesian positive law provides a comprehensive regulatory framework through instruments such as Law No. 45/2009 and the Fisheries Act. However, its enforcement faces significant obstacles, including jurisdictional overlaps, limited institutional resources, and weak interagency coordination. In contrast, contemporary Islamic law frames marine resource protection as part of ḥimāyah al-bi’ah (environmental protection) and maṣlaḥah (public welfare), advocating community-based accountability and ethical stewardship rooted in moral responsibility. The study highlights the potential for normative synergy between the two systems, suggesting that integrated legal pluralism could enhance maritime governance by balancing legal deterrence with ethical imperatives. Such an approach promotes not only compliance but also shared moral commitment to resource preservation. This research contributes to the discourse on environmental justice within Islamic jurisprudence and offers policy recommendations for strengthening enforcement mechanisms through a holistic, values-based legal framework.
JUSTIFICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A LAND COURT IN INDONESIA: REALIZING JUSTICE IN LAND DISPUTE RESOLUTION Wahid, Abdul; Sulistiyono, Adi
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.2.2025.179-213

Abstract

Agrarian disputes in Indonesia are highly complex, covering a range of issues such as customary and communal land rights, certificate disputes, conflicts between communities and corporations, and state land acquisition. These challenges are compounded by the inability of general courts to effectively address them due to overlapping jurisdictions, inadequate coordination, and a lack of technical expertise. Consequently, the resolution of land disputes is often delayed, leading to diminished public trust in the judicial system. Comparative studies from Brazil and New Zealand have shown that specialized land courts can enhance efficiency, consistency, and the protection of indigenous rights by focusing on specific mandates, employing expert knowledge, and utilizing mediation mechanisms. This research highlights the urgent need for the establishment of a Land Court in Indonesia, presenting it as a critical institutional reform that would ensure legal certainty, provide substantive justice, and improve access to justice. The novelty of this study lies in its integrative approach, which combines doctrinal, comparative, and empirical analyses. The proposed Land Court, staffed with specialized judges, land experts, and supported by strong mediation procedures, is designed to offer quicker, fairer, and more socially legitimate outcomes. This approach is expected to strengthen public confidence in Indonesia’s land governance system, ultimately improving the overall effectiveness of land dispute resolution.
Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Digital Wicaksono, Bagas Wahyu; Sulistiyono, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.1992

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dimana pelaku menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan. Bentuk terhadap tindak pidana pencucian umumnya hanya melalui harta bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi setelah era revolusi industri 4.0 tentunya dengan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pencucian uang dilakukan dengan melibatkan teknologi digitalisasi. Tujuan dalam penelitian ini tentunya digunakan untuk mengetahui beberapa faktor serta peran aparat penegak hukum dalam memberantas serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi digital. Pembahasan masalah yang diangkat dan dibahas dalam Pendekatan metodologi normatif ini digunakan untuk menganalisa kerangka terhadap tindak pidana perdagangan orang yang meliputi beberapa faktor hingga penegakan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pendekatan normatif ini melibatkan studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum hingga buku hukum. Sehingga hasil dalam penelitian ini meliputi faktor serta fungsi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis digital. Faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang tentunya meliputi faktor perkembangan teknologi, e money, dan globalisasi. Serta terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis digital
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA (Studi Kasus : Putusan Nomor 57/ Pdt-Sus-Merek/ 2019/PN Niaga Jkt Pst) Torong, Eddy Ramon; Sulistiyono, Adi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38360

Abstract

Abstrak Merek dan Indikasi Geografis salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentu 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek dibedakan atas merek dagang dan merek jasa.Merek dagang adalah merek digunakan pada kegiatan perdagangan sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa dalam kegiatan perdagangan. Syarat merek dagang mendapat perlindungan apabila telah diterbitkan sertifikat merek. Merek dagang ditolak pendaftarannya karena tidak memilik daya pembeda. Permasalahan, apa problematika yang muncul pada merek dagang  dan mengapa pentingnya dilakukan  pendaftaran merek dagang? Metode penelitian yang digunakan, penelitian kepustakaan. Jenis penelitiannya normatif. Pendekatan penelitian, adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundangan. Data hasil penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, problematika yang muncul dalam merek dagang adalah terdapat merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek terdaftar lebih dahulu menggugat merek yang kemudian, pentingnya pendaftaran merek memiliki daya pembeda agar pendaftaran merek diterima, diterbitkan sertifikat merek, mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Kata kunci: Pendaftaran, Merek Dagang , Daya Pembeda AbstractMarks and Geographical Indications are one of the branches of Intellectual Property Rights regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements in 2-dimensional or 3-dimensional form to differentiate goods and/or services produced by individuals or legal entities in trading activities. Brands are differentiated into trademarks and service marks. Trademarks are brands used in trading activities, while service marks are brands used for services in trading activities. Trademark requirements receive protection if a trademark certificate has been issued. Trademark registration is rejected because it does not have distinguishing power. Problems, what problems arise with trademarks and why is it important to register a trademark? The research method used is library research. The type of research is normative. Research approaches are the context approach, problem approach and regulatory approach. Data from library research were analyzed qualitatively. The results of the research show that the problem that arises in trademarks is that there are brands that do not have distinguishing power, the registered mark first challenges the brand and then the importance of registering a mark has distinctive power so that the mark registration is accepted, a brand certificate is issued, and it receives legal protection from the government. Keywords: Registration, Trademark, Differentiating Powe
Analisa Yuridis terhadap Pemegang Merek Dagang UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Eddy Ramon Torong; Adi Sulistiyono
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol. 3 No. 2 (2023): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v3i2.227

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for a period of 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win - win solution.
Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online Beryl Alfarez Hertanto; Adi Sulistiyono
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.104

Abstract

This article aims to explore the urgency of applying the principle of proportionality in online loan agreements. The research results are expected to be utilized by all parties involved, especially prospective recipients of online loans, in crafting a standardized online loan agreement. The research methodology employs normative legal research, utilizing both primary and secondary legal materials through a literature review data collection technique. The approaches used in this research are the legislative approach (statute approach) and the conceptual approach. The data analysis technique employed is deductive analysis using the syllogism method. The application of the proportionality principle is examined through a guiding theory to identify the proportionality principles in contracts, including the principles of equality of rights, freedom, proportional distribution, and an elegant resolution with a win-win solution. Applying the proportionality principle in online loan electronic contracts is expected to minimize the risk of disputes during the execution of online loan agreements.
Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021: Analysis of Judges' Considerations Is It Permissible to Take Cassation Against Decisions to Postpone Debt Payment Obligations? Yitawati, Krista; Pujiyono; Adi Sulistiyono
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 1, June 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i1.1039

Abstract

ABSTRACT Purpose: This study aims to analyze the impact of the Constitutional Court's Decision Number 23/PUU-XIX/2021 regarding the permissibility of cassation in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Methodology: The research method used by the researcher was a normative research method by reviewing statutory regulations and related legal materials. Results: The judge's consideration in the Constitutional Court's Decision Number 23/PUU-XIX/2021 is the permit of a cassation legal action against the decision on PKPU submitted by the creditor and the rejection of the offer of reconciliation from the debtor so that the court's decision on the PKPU application submitted by the creditor can be corrected as part of the control mechanism over court decisions at lower levels. However, with this decision, it is necessary to immediately issue implementing regulations regarding the mechanism for submitting PKPU and to control the good faith of creditors, so they do not actually injure. This is because the existence of debtors becomes a part of business actors playing a role in maintaining economic stability, so business continuity is sustained and is not misused. That being said, the legal certainty of the PKPU instrument can definitely be realized in accordance with the spirit of Law 37/2004, which is to provide legal protection for business actors. Applications of the study: It is expected that the legal certainty of the PKPU instrument can definitely be realized in accordance with the spirit of Law Number 37 of 2004, which is to provide balanced legal protection between debtors and creditors. Novelty/Orginalty of this study: This research is conducted due to the decision of the Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021 that has recently been issued, the author analyzed the impact of the issuance of the decision on creditors and debtors. Keywords: Judges' Considerations, Decisions, Constitutional Court, PKPU
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Andi Tri Haryono Anggraeni, Sindi Ayu Annastasya Saputri, Nindya Arief Suryono Ario Bagaskoro, Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ariyanti, Dwi Oktafia Arsyad Aldyan Aziz, Sannia Beryl Alfarez Hertanto Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Buwana, Yoakim Vocalio Caska - Deselta, Azalia Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Ekaputra, Anandita Reza Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Faisal Luqman Hakim, Faisal Luqman Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Heri Azwansyah Hermawan, Sapto Hutabarat, Kristin I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh Kusumo, Ayub Kusumo, Ayub Torry Satrio Lunaraisah, Lunaraisah M Syamsudin M. Hawin M. Hudi Asrori S M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Muhammad Ramadhan Murtiah, Ambar Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putra, Aries Aditya Putri, Fadilla Mariska Putri, Revania Nadira Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmaidha, Dewandira Rahmaidha, Dewandira Darruning Sripradnya Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Said Said, Said Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Septi Songgo Langit, Shyntaulloh Septianingrum, Reni Eka Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sitorus, Daniel Kristanto Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami suwadi, pujiyono Syamsuddin Talitha Danti Elvina Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Torry Satriyo Kusumo, Ayub Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widiasari, Ezra Mayora Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yitawati, Krista Yudho Taruno Muryanto Zuhrah