Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.483
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum PRIVATE LAW REPERTORIUM Gema Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Jurnal Repertorium PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal HAM Gema Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Prophetic Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Law and Society Primagraha Law Review MILRev: Metro Islamic Law Review International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) LAWPASS Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Medika: Medika Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Scientific Development Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI DAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN sudiman sihotang; Martin Roestamy; Adi Sulistiyono
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4164

Abstract

Undang-Undang Rumah Susun (UURS) mewajibkan pelaku pembangunan untuk memisahkan Rusun atas satuan Rusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, ketika pelaku pembangunan membangun suatu Rusun. Untuk itu  pembentukan pengembangan kelembagaan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pemilik dan penghuni rumah susun. Untuk itu perlindungan bagi pemilik dan penghuni satuan rumah susun perlu di perjuangkan untuk melindungi hak atas pengelolaan rumah susun. P3SRS seharusnya difasilitasi oleh pengembang dengan melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada Pemilik dan Penghuni yang merasa dirugikan. Kewajiban Pelaku Pembangunan rumah susun tidak sepenuhnya ikut campur dalam proses pembuatan P3SRS namaun sebagai fasilitator para Pemilik dan/atau Penghuni Rusun.
MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Nurwati Nur; Adi Sulistiyono; Martin Roestamy
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 11 No. 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v11i2.3123

Abstract

Tulisan ini akan membahas Pengembangan Hak Kekayaan Inteleklektual di bidang hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia  untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia . Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para pencipta, kreator, inventor  atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaan pada instansi terkait sebagai penghargaan. Hasil kajian ini dilaksanakan untuk menentukan Hak Cipta  sebagai  Obyek Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (3)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yang menunjukan bahwa Hak Cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena adanya hak eksklusif, yaitu hak ekonomi di samping hak moral yang dimiliki pemilik hak cipta. Penjaminan secara fidusia dari Hak Cipta akan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Namun nilai ekonomis dari hak cipta akan ditentukan dari pemanfaatan hak ekonomi dari obyek ciptanya berupa imbalan atau royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, pertama dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, tahap kedua melalui analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil Kajian menunjukan bahwa hak cipta dapat dibebani Fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminkan. Pendaftaran ini sangat penting sebagai bukti  pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Perkembangan masyarakat global, Hak Cipta Karya Musik dan Lagu akan di jadikan collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan.. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukaan peraturan  yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan dan pedaftaran Hak Cipta sebagai collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.
Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia Saputra, Toni Tri; Sulistiyono, Adi
Gema Keadilan Vol 11, No 1 (2024): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2024.22908

Abstract

Penelitian ini menyelidiki perlindungan hukum bagi investor dalam konteks investasi cryptocurrency di Indonesia, sebuah sektor investasi yang semakin diminati namun belum diatur secara khusus. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kerangka regulasi, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan badan pengawas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengatur pasar cryptocurrency di Indonesia, masih terdapat kekosongan dalam perlindungan hukum bagi investor. Regulasi yang terbatas dan ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko investasi bagi pemegang aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum investor, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan transparansi, dan pendidikan investor mengenai risiko cryptocurrency.
The role and position of the indonesian medical discipline honorary council in the fair resolution of medical disputes Setiaji, Sigit; Isharyanto, Isharyanto; Sulistiyono, Adi
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Vol 5 No 1 (2023): PROCEEDINGS ICTESS: "Human Security in Multidisciplinary Perspective” (Mainstream
Publisher : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The primary objective of this study is to provide a comprehensive description of the role and position of the Medical EthicsCouncil of Indonesia (MKDKI) in facilitating the equitable resolution of medical disputes within the Indonesian context. Thepresent study constitutes a normative legal research. The research findings indicate that the resolution of medical disputes shouldbe channelled through MKDKI, as it possesses the necessary expertise in the application of professional discipline within themedical field. Furthermore, MKDKI is an authoritative institution responsible for determining whether a doctor has violatedprofessional disciplinary standards. The term "can" as stipulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004regarding Medical Practise encompasses the possibility of either initiating a complaint against MKDKI or refraining fromdoing so. Legal confusion may occur, thus necessitating the replacement of the word "can" with "must." This implies thatcomplaints regarding medical issues must be resolved through MKDKI as a mandatory step. It is imperative to conduct ajudicial review of Article 66, paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 pertaining to Medical Practise. Additionally, it isessential to deliberate on the authority of the Medical Council of Indonesia (MKDKI) in determining compensation for disputingparties. In order to ensure legal clarity for both medical practitioners and the general public, it is imperative that every decisionmade by the MKDKI (Medical Knowledge and Decision-making Institute) is carefully considered.Keywords: Medical Disputes; MKDKI; Doctors
The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok Hariati, Sri; Moh. Jamin; Adi Sulistiyono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1475

Abstract

This research examines the legal status of merariq marriages within the Sasak traditional community in Lombok. Merarik marriages, governed by customary practices and norms, often conflict with Indonesia's national positive law. This study explores the interaction between Sasak customary law and national law regarding merarik marriages. Using qualitative methods and a case study approach, the researcher conducted in-depth interviews with traditional leaders, legal practitioners, and community members to gain a comprehensive understanding of the issue. The findings reveal a discrepancy between national legal provisions and customary practices, creating challenges in legal recognition and enforcement. The study suggests that harmonization between customary and positive law is necessary to ensure fair recognition of customary practices and the protection of individual rights. This research aims to enhance understanding of the legal dynamics within Indigenous communities and support the development of policies that are inclusive and responsive to cultural diversity.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Deselta, Azalia; Sulistiyono, Adi; Ginting, Rehnalemken
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal
Juridical Analysis of MSME Trademark Holders Based on Law No. 20 of 2016 Concerning Brand Rights and Geographical Indications Torong, Eddy Ramon; Sulistiyono, Adi
International Journal of Sustainability in Research Vol. 2 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijsr.v2i1.1233

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win-win solution.
Analisa Yuridis terhadap Pemegang Merek Dagang UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Eddy Ramon Torong; Adi Sulistiyono
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol 3 No 2 (2023): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v3i2.227

Abstract

The legal protection given to trademark certificate holders is that the trademark is valid for a period of 10 years and the only registered trademark owner has the rights to the trademark and cannot be changed without the trademark owner's permission. Law enforcement provided by the Trademark and Geographical Indications Law is criminal and civil. There are other alternatives, namely through arbitration and alternative dispute resolution with the concept of a win - win solution.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI FITUR PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo; Adi Sulistiyono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5921

Abstract

Seiring bekembangnya teknologi, muncul banyak sekali marketplace yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi, salah satunya adalah Shopee. Shopee memiliki sebuah fitur bernama ”SPaylater” dimana fitur ini dapat digunakan penggunanya untuk melakukan transaksi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dimana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum baku (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini ditujukan pada pendekatan perundang-undangan (Statutory Approach). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi dokumen atau literatur kemudian dilakukan metode analisis data dengan menggunakan silogisme. Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan jawaban bahwa praktik rekayasa gesek tunai ini tidak memenuhi 2 dari 4 syarat sahnya perjanjian baik menurut Hukum Kontrak Elektronik maupun Hukum Kontrak Konvesional sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keabsahan dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam konteks praktik penarikan uang tunai melalui fitur Shopee PayLater, penerapan hukum masih menemui kendala karena kekurangan regulasi yang mengatur secara khusus praktik ini, meskipun praktik serupa dengan kartu kredit sudah dianggap ilegal berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI). Kata kunci: Penegakan Hukum, Shopee, SPaylater, Gestun, E-Commerce
Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam Musataklima, Musataklima; Syamsudin, M; Sulistiyono, Adi
Jurnal HAM Vol 14, No 2 (2023): August Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2023.14.137-154

Abstract

People are ipso facto consumers. People, as consumers, have rights that must be protected by law. As human beings, consumers have rights that must be protected, respected, fulfilled, and advanced by the state. However, current consumer protection could be more effective and stronger, as evidenced by many consumer complaints to the National Consumer Protection Agency. (BPKN). This is also due to the weak legal instruments of consumer protection that need to be burned into the country’s constitution. Based on this, the study aims to analyze the urgency of constitutionalizing consumer protection from the perspective of human rights and prophetic Islamic law. The research method used is the study of doctrinal law with conceptual and legislative approaches. The data used is secondary data, i.e., primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through the study of libraries and online searching (internet searching), surfing, and downloading, and subsequently analysed qualitatively. As for the results of this study, the first constitutionalization of consumer protection from a human rights perspective can guarantee the fulfillment of the right to life as a fundamental human right and can be an instrumentation of the fulfillment of a right to a decent and safe standard of living to be consumed. Second, from the perspective of prophetic law, the constitutionalization of protection can empower public authorities to fulfill, respect, implement, and enforce consumer protection, thus realizing the liberation and humanization of consumers from unfair and fraudulent trade.
Co-Authors Abdul Wahid Ahya Mofidi Lahida AL Hakim, Dimas Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anggraeni, Sindi Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Beta Wulansari Brigita Natalia Rose Santi Budi Prasetyo Burhanudin Burhanudin Burhanudin Harahap Caska - Deselta, Azalia Dewi Septiana Dhikma Heradika Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Eddy Ramon Torong Emmy Latifah Endang Pandamdari Fadilla Mariska Putri Fitri Fatmawati, Vera Fitriyah, Sarah Fitriyah, Sarah Grahani Wahyu Widhyastuti Hari Purwadi,, Hari Hariati, Sri Hartiwiningsih Hatimah, Khusnul Hazdan, M Fahmi Heradika, Dhikma Hermawan, Sapto I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Idris Assaf, Muhammad Iksan Isharyanto ,, Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Renaldi Kartika Cahyaningtyas Krista Yitawati Kukuh Tejomurti, Kukuh M Syamsudin M. Hawin M. Syamsudin Melati Adventine Christi Silitonga Moh. Jamin Monaya, Nova Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo Nanda Bagus Trihatmojo Novianti, Dinda Nurwati Nur Padma Widyantari Perwitasari, RR. Intan Ratih Prameswari, RA Alilah Fathyarani Pranoto , Prasetyo Hadi Purwandoko PUJIONO Pujiyono , Purnama Adi , Fadhil Putri, Fadilla Mariska Rahman, Reza Fazlur Rahman, Reza Fazlur Rahmawati, Nur Ainiyah Rehnalemken Ginting Ridwan Rochim, Bayu Nur Roestamy, Martin Salsabila, Elora Salsabila, Sekar Salma Saptanti, Noor Saputra, Toni Tri Setiaji, Sigit Sihotang, Sudiman Sindi Ayu Anggraeni Sri Dwi Retno Ningsih Sri Utami Syamsuddin Tesalonika Marta Ayuning Tyas Tifani Rizki Dianisa Torong, Eddy Ramon Trihatmojo, Nanda Bagus Tuhana Tuhana Umi Handayani Wardhani, Rachmalia Rosa Wardhani, Rachmalia Rosa Wicaksono, Bagas Wahyu Widyantari, Padma Winuratri Gita Prawardhani Yudho Taruno Muryanto Zuhrah