Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.458
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurnal niara Journal of Governance and Public Policy Politeia: Jurnal Ilmu Politik Politeia: Jurnal Ilmu Politik JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Unri Conference Series: Community Engagement Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Publicuho Innovative: Journal Of Social Science Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Ali Yusri
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 96 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 96 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022 Adlin, Adlin; Yusri, Ali; Muchtar, Erman; Azwar, Wazni; Yealta, Den
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1258.988 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1521

Abstract

The intervention of the Riau provincial government through various policies needs to be carried out to develop village-owned enterprises (BUMDes). One form of intervention that has been carried out is formulating a regulatory policy regarding the provision of special financial assistance for the development of BUMDEs, which will be described in this article. The Riau provincial government has made changes to regulatory policies related to the use of Special Financial Assistance (BKK) funds which can be used to develop business units and village-owned businesses. In this case, the Riau provincial government prohibits using BKK funds to establish business units that do not drive the community's economy, banking business units such as savings and loans and financing. The theory used as a reference is the opinion of (Haeder & Yackee), (Goo & Heo) and Saravade et al. Data were collected through interviews and documents and then analyzed qualitatively. This study concludes that regulatory policies have caused changes in the types of BUMDes business units developing in Riau province in 2020-2022.
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 Afilla, Riska Diva; Yusri, Ali
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 7 of 2017 Article 1 Paragraph 17 regulates that "the Election Supervisory Body (Bawaslu) as an election organizing institution throughout Indonesia" has the authority to, among other things, supervise the implementation of election stages, receive reports of alleged election/regional election violations, and follow up on findings or reports to authorized agencies. Supervision carried out by independent institutions and community supervision to realize the main objectives of the election itself. This is known as participatory supervision. Participatory supervision is contained in Bawaslu Regulation No. 2 of 2023. This study aims to determine how the implementation of the participatory supervision program of the Pekanbaru City Bawaslu in 2024 and the obstacles faced. This study is a study that uses a qualitative method presented descriptively based on secondary and primary data using data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study is based on the participatory supervision theory put forward by Suswantoro. The indicators of participatory supervision consist of limited, broad and issue-based participatory supervision models. The results of this study indicate that in the implementation of the participatory supervision program, Bawaslu Pekanbaru City has a superior program, namely the participatory supervision socialization program. There are three types of participatory supervision discussed, namely limited, widespread and based participatory supervision. Each indicator has its own strategy to improve the participatory supervision socialization program. However, in the implementation there are obstacles such as factors from the community, budget limitations and human resource limitations Keywords: Bawaslu, Participatory Supervision, Program
Tata Kelola Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024 Robinson; Ali Yusri; Zulkarnaini
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/6yxjse70

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola parkir di Kota Pekanbaru tahun 2023–2024 dalam perspektif good governance dan New Public Management (NPM). Latar belakang penelitian adalah tingginya mobilitas kendaraan yang menimbulkan masalah parkir liar, ketidakjelasan regulasi, serta kesenjangan antara potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola parkir masih menghadapi kendala berupa lemahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana-prasarana, praktik pungutan liar, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat upaya peningkatan transparansi melalui digitalisasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, implementasi di lapangan belum optimal. Faktor penentu utama adalah kualitas aparatur, pengawasan, konsistensi regulasi, dan kesadaran publik. Penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola parkir Pekanbaru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan, percepatan parkir digital, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sistem parkir yang tertib, modern, dan berkelanjutan
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU MELALUI BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2023 Syahfutra, Aldi Maat; Yusri, Ali; Mandar, Agus
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49882

Abstract

Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tingkat kemungkinan terjadinya bencana alam relatif besar, penanggulangan bencana sangat penting untuk diperhatikan berdasarkan kebutuhan daerah dengan panduan dari pemerintah. Penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Melalui Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2023. Sepanjang data 2023 tercatat dari total 16 kecamatan di Kabupaten Rokan hulu, 14 kecamatan diantaranya terdampak bencana banjir yang artinya 90% dari jumlah kecamatan yang ada dengan jumlah bencana banjir yang terjadi hingga 76 kali. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanggulangan bencana yang digunakan pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan sudah optimal berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sesuai indikator strategi penanggulangan bencana yakni terbagi menjadi dua bentuk strategi penanggulangan bencan banjir, yaitu strategi structural dan non-struktural, strategi structural sendiri dilakukan dengan dua program yaitu pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengerahan tim reaksi cepat (TRC) sedangkan mengenai strategi non-struktural juga terdapat dua program, yaitu penyaluran bantuan masyarakat dan rehabilitasi korban terdampak bencana. Pemerintaha Kabupaten Rokan hulu memilih strategi ini sepanjang tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada dan dapat dilaksanakan dengan lancer dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
Recruitment of Legislative Candidates with Entrepreneurial Backgrounds by Political Parties in Pekanbaru City in the 2024 Election: Rekrutmen Calon Legislatif Berlatar Pengusaha oleh Partai Politik di Kota Pekanbaru pada Pemilihan 2024 Rika Yolanda; Ali Yusri; Muchid
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4800

Abstract

Political Parties have one important function, namely recruiting competent cadres to determine the continuity of the political system. In 2024 Indonesia will face general elections. In the run-up to the general election in Indonesia, Various phenomena occurred, one of which was the phenomenon of the increasing number of entrepreneurs getting involved or running as legislative candidates. There are arguments that say that businessmen's involvement in politics has a negative impact. This does not only happen in the center of Indonesia's capital city, but also occurs in other regions of Indonesia, one of which is Pekanbaru City. This research purpose is to identify the implementation of political party recruitment Golkar, Perindo, Nasdem and PKS Pekanbaru City for entrepreneurs who are legislative candidates for Pekanbaru City 2024. The theory used is the implementation of candidate recruitment by political parties according to Pippa Norris (Haris et al., 2016) consists of the certification stage, nomination stage and election stage. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. Research location in Pekanbaru City. The results of this research show that the recruitment process carried out by the political parties Golkar, Perindo, Nasdem and PKS was carried out openly, following the systematics that apply to each party. Registration for each party reached more than 100% of the number required for the party to be registered with the Pekanbaru City General Election Commission. Internal factors owned by entrepreneurs, religious norms and self-values ​​of entrepreneurs, financial resources and motivation of legislative candidates with entrepreneurial backgrounds are internal factors for political parties recruiting entrepreneurs. Meanwhile, external factors include mass support from legislative candidates with entrepreneurial backgrounds and conditions of political change.
Strategi Pemenangan Mira Roza Dalam Memperoleh Suara Terbanyak Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2019 Sewitri, Sewitri; Yusri, Ali; Marta, Auradian
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8870

Abstract

Penelitian ini dipicu oleh kemenangan Mira Roza sebagai calon anggota parlemen perempuan pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2019, memperoleh suara terbanyak dibandingkan calon anggota DPR perempuan lainnya, yakni sebanyak 25.276 suara. Total suara Mira Roza terakhir kali hanya sekitar 13.000, namun perolehan suaranya meningkat hampir dua kali lipat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis strategi keberhasilan Mira Roza memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum Provinsi Riau tahun 2019 dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi  tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan merupakan data primer  dari informan penelitian, yang selanjutnya didukung oleh data sekunder  dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kemenangan Mira Roza yang meraih suara terbanyak pada Pilkada Riau  2019 dilakukan melalui penerapan strategi politik, pemasaran politik, serta branding dan positioning politik. Strategi politik dilakukan melalui pelaksanaan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif diawali dengan pembentukan tim pemenang yang terdiri dari seorang koordinator dan 10 anggota  agar  lebih efektif menjalankan strategi kemenangan. Strategi agresif tersebut dilakukan dengan  melakukan pendekatan  langsung kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan citra positif Mira Roza di mata masyarakat. Pemasaran politik kemudian dilakukan melalui kegiatan door to door, pembagian kartu nama, pembagian kalender, pemasangan spanduk, dan pendekatan berdasarkan gender, pekerjaan, umur, serta tokoh agama dan adat. Sedangkan branding dan positioning yang dilakukan oleh Mira Roza dan tim pemenangan menunjukkan bahwa Mira Roza adalah seorang perempuan yang mempunyai pengalaman di bidang legislatif, seorang yang cerdas, religius, dan seorang perempuan yang belum pernah ada kontak sebelumnya di Distrik 5. Hal ini untuk diperkenalkan kepada semua orang. Suatu permasalahan muncul selama saya menjabat sebagai anggota DPRD Yudikatif. Terletak di provinsi Benkali dan Riau.
Implementation of Good Governance as An Acceleration of Public Services at The Village Level Wicaksono, Baskoro; Yusri, Ali; Asrida, Wan; Wazni, Wazni; Rafi, M.; Pane, Rico Purnawandi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.2557

Abstract

The slow administrative process, lack of public participation in decision-making, and low transparency and accountability in public financial management are the main problems in public services in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. One of the efforts to improve the service system that still faces various challenges is through the implementation of good governance. This study aims to examine the implementation of good governance in public services in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. This study uses the Focus Group Discussion (FGD) research method. The data collection method in this study involves a review of literature. After the data is collected, the analysis is carried out by filtering relevant data, presenting the data, and finally making conclusions. The findings of the study indicate that the application of good governance principles can accelerate public services at the village level, as seen in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. Therefore, the recommendation that can be taken from this finding is the importance of implementing good governance principles consistently to enhance the standard of public services and boost community engagement and satisfaction.
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PELALAWAN Khairunissa, Triarta; Yusri, Ali
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11: Edisi II Juli - Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in maintaining the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Pelalawan Regency. The neutrality of ASN is a crucial principle in ensuring fairness and transparency in the administration of elections, especially in Pilkada, where ASN is expected to be impartial and not use their position for political purposes. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Bawaslu's supervision of ASN neutrality violations, particularly in various stages of the Pilkada, such as candidate registration, campaigning, and voting. This research uses a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results show that despite Bawaslu's efforts to monitor, violations of ASN neutrality still occur, albeit in small numbers. The contributing factors to these violations include the lack of effective sanctions and the lack of understanding of ASN's role and responsibility in maintaining neutrality. Therefore, stronger strategic steps are needed to increase ASN awareness and understanding and to strengthen inter-agency cooperation in enforcing ASN neutrality violations. Keywords : Supervision, Neutrality, ASN, Pilkada, Bawaslu
KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM MENCEGAH BANJIR PADA TAHUN 2022 Hampratama, Ahlunazaril; Yusri, Ali
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11: Edisi II Juli - Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Floods in Pekanbaru City have become a "regular" disaster that often occurs throughout the year. In 2022, Pekanbaru City will be recorded as having 363 flood problem points spread throughout the Pekanbaru City area. This is of course still a major problem that the Pekanbaru City government has not been able to resolve. In this research, to conduct an analysis of the Pekanbaru City government regarding its handling of flooding, Performance Theory was used to assess the extent to which the Pekanbaru City government has worked to prevent flooding. The research method used is a qualitative method by explaining descriptively. The type of research data used is primary data in the form of data obtained from research informants as well as secondary data obtained from related documents that can support data for research. The research location was carried out at the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Department. The results of the research show that the performance of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Department in the productivity aspect can be said to be good by showing positive results. In terms of service quality, it is in accordance with what the community needs and wants. In the aspect of responsiveness, responsiveness to community reports/complaints related to flooding, responsiveness to complaints about the IPAL project, and responsiveness in fulfilling community aspirations and hopes are still not good. In the aspect of responsibility, there are still problems with drainage which is experiencing problems but is slow to make improvements and there are still many drainages that are not connected between one area and another. In the aspect of accountability, the relevant public officials have done well, but accountability to the community is still lacking so that the public still feels that the Public Works and Spatial Planning Department has not been optimal in carrying out its duties. Keywords: Performance, Floods, Pekanbaru City PUPR Department
PENGAWASAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DI PROPINSI RIAU (STUDI KASUS DINAS KEHUTANAN) Vinky, Ravi Alwafi; Yusri, Ali
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Satuan Tugas Sweep Pengap Liung (Satgas Saber Pungli) in the Riau Forestry Service. And to analyze the factors that inhibit the supervision of the Clean Sweep Task Unit (Satgas Saber Pungli) in the Riau Province Forestry Office. The type of research used is qualitative research, informant using snowball sampling technique and as informant in this research is Member of Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Riau Province, Riau Forestry Office and Regional Office of Law and Human Rights Riau (Posko Saber Pungli ). The data type of this research is primary and secondary data with source of data from informant and documentation. While for data collection in research through interviews and documentation. Based on the result of the research, it can be seen that the form of supervision of Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) of Riau Province against illegal acts committed by the state apparatus in Riau Province outline through the community in the form of reports or public complaints in the implementation of public services. Supervision by the Clean Sweep Task Unit (Satgas Saber Pungli) Riau Province in accordance with the laws and regulations. One of the obstacles that hindered the illegal levy action because there has been no strict sanction in the form of direct dismissal without going through the judicial process for government officials who are proven to be caught red-handed. For that it is suggested in this study the officers (state apparatus) to carry out their duties in accordance with the authority and not abuse his power to seek profit from the community. To the government to presumably pay more attention to the criminal acts of illegal levies on the community because in this case the role of government is needed to eradicate the practice of illegal levies to roots. Keywords: Saber Pungli, Forest Service
Co-Authors ', Ishak ', Wazni Abdul Rahman Adel Andriadi Adinda Moreta Adiwirman Adiwirman Adlin Adlin Adlin Adlin Adlin adlin Adlin ADLIN, ADLIN Afilla, Riska Diva Agung Budiono Agus Mandar Agusta, Ridho Alexander Putra Tampubolon, Alexander Putra Amirul Mukminin Andi Larosa Lorera Villani Andre Yulinusman Andriadi, Adel Anisa Armayanti Aqil, Rafiq ASANO, ADISTY Asrol Fickri Aulia Hanifah Auradian Marta Baskoro Wicaksono, Baskoro Bustomi " Dahlan Tampubolon Daniel Christian Ambarita Della Puspita Den Yealta Dicky Rifaldo Elma Julita Endang Septiatuti Endow Muqni ERMAN MUCHTAR Fadli, Mashur Febby Triandini Febi Sabrina Fikri Haikal Gery Ari Yonry Hampratama, Ahlunazaril Hayati, Umi Herdi Fadillah Heru Kurniawan Hesti Asriwandari Husnir Wansitio, Husnir Ichwan Nur Fadillah Ida Yulia Ishak Jery Nov Pratama Julita, Elma Kadir " KHAIRUL ANWAR Khairunissa, Triarta Lexsi Fanfair Lovelby Sprindwiva Lusy Febriani M. Haryadi ", M. Haryadi M. Rafi M. Rafi Mega Fatimah Rosana Mega Gustin Muchid Muchid Muhammad Arius Nst, Amesza Ghadijah Nur Laila Meilani Ogi Seftiawan Pane, Rico Purnawandi Prabowo, Vicky Andrian Dwi Qadri, Fakhtiar Ramadhan, Alfian Randy Helnal Dinata Ranggi Yuska Pratiwi Ravi Alwafi Vinky Rian Hidayat Ridho Agusta Rika Yolanda Riski Makmur Rizki Amalia, Dita Robinson Rufi'i Ryanda Adlis Salty, Ria Erica Sanjaya " Saputra, Andi Eko Sepmawati, Rema Septiatuti, Endang Sewitri, Sewitri Shahira Harun Sitorus, Sonta Ulina Syahfutra, Aldi Maat Syahri Ramadhani Sinuraya Syahroni Albi Syahroni Alby Tatin Ambari Vadilah, Nur Valeria Oktoviani Vinky, Ravi Alwafi Wan Asrida Wasillah, Asiah Wazni, Wazni Wirdatul Jannah Wiris Andespi Dier Yophi Salrahmanda Zebua, Ben Hansel Notatema Zulkarnaini Zulkarnaini