Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Arief Suryono
Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI UNIT LINK BANCASSURANCE DI PT. ASTRA AVIVA LIFE Ivana, Dinda Bertha; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19256

Abstract

AbstractThis article is aimed to acknowledge the implementation of unit link insurance claim handling that marketed through bancassurance in PT. Astra Aviva Life and the obstacles in the implementation of unit link bancassurance insuranace claim handling along with solutions to overcome them. This research is categorized as a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data was collected through the interview on the individual business claim division and learning and development division in PT. Astra Aviva Life and a document or literature review. Based on the research and discussion, is as unit link insurance products in general, the insured, policyholders, or beneficiaries can claim for life protection benefits, and for unit link insurance products in PT. Astra Aviva Life it consists of claims for death risk, terminal illness risk, total and permanent disability and also health risks in additional insurance. In practice, filing such claims may not always work properly. Claims that were submitted by the insured, the policyholder, or the beneficiary might be declared closed or even denied as a result of any constraints arising from the insured, the policyholder, the beneficiary, or even the insurer itself.Keywords: Insurance;  Claim; Unit Link; and Bancassurance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link yang dipasarkan melalui bancassurance di PT. Astra Aviva Life dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersisfat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara pada Bagian Klaim Individu dan Bagian Pembelajaran dan Pengembangan PT. Astra Aviva Life dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  adalah sebagaimana produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.Kata kunci: Asuransi; Klaim; Unit Link; dan Bancassurance.
TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Pratiwi, Arinda Dyah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28750

Abstract

AbstractThis article aimed to find out the effect of the enactment of Article 55 of Presidential Regulation No.82 of 2018 about Health Insurance on the problems the participants of BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health) deal with to get their rights in FKTP (First-Level Healthcare Facility). This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The approach method employed was statute approach. Secondary data type included primary and secondary law materials, supported with primary data as the supporting data. Techniques of collecting data used were library study and field study, and then technique of analyzing data used was deductive one. The result of research showed that the problems of the participants of BPJS Kesehatan deal with in FKTP included their problems inside and outside the health facility’s jurisdiction. The problems outside health facility’s jurisdiction included interpretation and border outside the health facility’s jurisdiction not governed clearly so that individual parties interpreted the meaning outside health facility’s jurisdiction according to their interest, sustainable treatment, and the effect of capitation fund on FKTP claim. Meanwhile, the problem inside health facility’s jurisdiction involved the participants residing in same territory but not getting health service.      Keywords: Participants; BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health); and Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (First-Level Healthcare Facility or FKTP)  AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL PENOLAKAN PASIEN MISKIN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT Romadhoni, Hanifah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25596

Abstract

AbstractThis article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital’s civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.Keywords: rejection of poor patients; hospitals; responsibility.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior, dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.Kata Kunci: penolakan pasien miskin; rumah sakit; tanggung jawab.
TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING Sari, Silvi Triadita; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28762

Abstract

AbstractThis article aims to understand the the construction of legal relation of parties in motor vehicle leasing agreement. This study was normative law research that was prescriptive and applied in nature.  The approach used statute approach with secondary data source supported with primary data as supporting data. Techniques of collecting data used were literature studies and field studies. Furthermore, technique of analyzing data used was deductive method.  Considering the result of research analysis, it could be concluded that the construction of legal relation in leasing agreement did not meet the fourth requirement of legitimate agreement based on Article 1320 of KUHPerdata (Civil Code). Leasing agreement is in contradiction with Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 about Traffic and Road Transportation in the case of leasing object property juridically based on the certificate of ownership of the motor vehicle (BPKB). Although leasing agreement is based on the principle of contract freedom, its existence may not be in contradiction with the law, morality, and public orderliness as governed in Article 1337 of KUHPerdata Thus, the legal consequence of agreement should be void for the sake of law. Particularly for motor vehicle leasing in leasing agreement, the parties should agree to override the Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 just like the parties overriding Article 1266 of KUHPerdata to lessee in agreement. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi lessee dalam perjanjian.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Haryanto, Nanda Dwi; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39331

Abstract

Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah  Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada  adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis
ANALISIS TARIF RUMAH SAKIT DIBANDINGKAN DENGAN TARIF INDONESIAN CASE BASED GROUPS PADA PASIEN RAWAT INAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT Indriyati Oktaviano Rahayuningrum; Didik Gunawan Tamtomo; Arief Suryono
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: PROSIDING IMPLEMENTASI PENELITIAN PADA PENGABDIAN MENUJU MASYARAKAT MANDIRI BERKEMAJUAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.353 KB)

Abstract

Latar Belakang: Rumah sakit sebagai fasilitas rujukan tingkat lanjut memiliki peran penting dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang dirawat di RS, BPJS kesehatan melakukan pembayaran berdasarkan tarif Indonesian case based groups (INA CBGs). Namun hal ini belum efektif karena dengan tarif INA CBGs berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tarif RS lebih tinggi dari tarif INA CBGs dan apakah terdapat hubungan antara tarif RS dan faktor-faktor : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatan.Subjek dan Metode : Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2016 di dua RS pemerintah dan 2 RS Swasta. Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling.Jumlah sampel 100 sampel. Variabel terikat : tarif RS dan tarif INA CBGs, variabel bebas : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatanHasil: Tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Mean tarif RS Rp. 2.280.000 ,- dan mean tarif INA CBGs Rp. 3.060.000,-. Korelasi positif dan signifikan (r= 0.51 p = <0.001). Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan Jenis RS. Tarif RS swasta lebih rendah daripada RS pemerintah (b=-5.66xRp. 1.000.000, CI=95%, p= 0.078).Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan kelas perawatan (kelas 2 : b= -0.34 XRp.1.000.000,- , CI= 95 %, p =0.371 dan kelas 3 : b =-0.50 XRP. 1.000.000,-, CI =95%, p= 0.177). Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan penggunaan ICU (b= 1.58 X Rp. 1.000.000, CI= 95 %, p= <0.001).Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan tingkat keparahan sedang (b= 0.55 XRp, 1.000.000,-, CI =95 %, p= 0.150) dan terdapat hubungan negatif antara RS dan tingkat keparahan berat ( b= -0.12 XRp. 1.000.000,- , CI= 95 %, p= 0.894.7. Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan lama perawatan (b= 0.27 X Rp. 1.000.000,-, CI= 95%, p= 0.005 )Kesimpulan : tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Jenis RS, kelas perawatan, penggunaan ICU, lama perawatan meningkatkan tarif RS.Kata kunci : tarif RS, tarif INA CBGs
KAJIAN YURIDIS MALPRAKTIK DOKTER BERDASARKAN HUKUM PERDATA Arief Suryono
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.781

Abstract

Sifat hubungan hukum antara pasien dengan dokter adalah berdasarkan persetujuan/perjanjian dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum antara pasien dengan dokter, khususnya Hukum Perdata. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sifat hubungan Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum yang sejajar antara pasien dengan Dokter. Hubungan hukum antara Pasien dengan Dokter melahirkan Perjanjian Terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban antara Pasien dengan Dokter. Sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan terjadinya Malpraktek. Malpraktik dapat terjadi apabila dokter pada waktu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat malpraktik apabila menimbulkan kerugian bagi pasien, maka dokter bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Baik berupa kerugian materiil dan atau im-materiil. Kata kunci: Kajian Yuridis, Malpraktik, Hukum perdata.
Perbuatan Fraud Dilihat Dari Perspektif Pasal 1365 KUH Perdata Fitia Maulidia Rahma; Arief Suryono
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): April : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i2.89

Abstract

This scientific work discusses acts of fraud committed by insureds which often occur in the insurance industry in Indonesia. This action violates Article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Actions (PMH). This research is normative legal research which has prescriptive and applied research characteristics. From this research, it was concluded that fraudulent claims can be said to be unlawful if analyzed according to the elements of unlawful acts.
Penerapan Pelaksanaan Going Concern Oleh Tim Kurator PT Star Prima (Dalam Pailit) Dina Fiddaniah; Arief Suryono
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.144

Abstract

In the Bankruptcy Law and PKPU, there are two steps in proposing a going concern, namely after the bankruptcy decision (solvent), which is regulated in Article 104 of the Bankruptcy Law and PKPU, and after insolvency, which is regulated in Article 179 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU. This research uses an empirical juridical approach. Empirical juridical research is data that is first examined, namely secondary data, followed by research on primary data in the field or in the community. This research is descriptive empirical normative legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The approaches used in this research are the statute and case approaches. The research results show that the implementation of going concern carried out by the PT Star Prima Curator Team (in bankruptcy) is by the Bankruptcy Law and PKPU, namely 1) obtaining approval/permission from the supervisory judge and the creditors accepted, 2) proposed when the debtor is in a state of insolvency, 3) regularly 3 (three) months once reported to the supervising judge.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online Pada Pembayaran Metode Cash On Delivery (COD) Di Marketplace Shopee Alya Para Mestri; Arief Suryono
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.170

Abstract

This research analyzes the types of dispute resolution that can be carried out due to acts of default committed by buyers in online buying and selling using the Cash On Delivery (COD) payment method in the Shopee marketplace. This research is normative legal research that is prescriptive and applied. The collection of legal materials is through library research, including primary and secondary legal materials. This research aims to find out and examine what dispute resolution can be carried out by sellers due to acts of default committed by buyers in online buying and selling using the COD payment method on the Shopee marketplace in terms of statutory regulations and Shopee's Terms of Service.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adiartha, Aviyado Surya Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Desi, Puspita Trimulya Dewayanti, Irma Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Dono Indarto Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Hasna Nailah Yustisiana Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Juan, Christopher Khotimah, Allifah Khusnul Kinanti, Alya Putri Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI M. Hudi Asrori S Makbul, A. Makbul, Ahmad Meiliana, Brigita Cindy Monicha, Defi Muhammad Haikal Arsya Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Pujiyono Pujiyono Purbokusumo, Muhammad Bagas Hutama Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Raharjo, Prasetyo Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ramadhani, Luthfiyyah Pahlevi Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Rosita Tryas Fitriana Safira El Ulya Wahid Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna