Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Jurnal Repertorium Indonesian Journal of Medicine Journal of Health Policy and Management Journal of Maternal and Child Health Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Arief Suryono
Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Putra, Bayu Setiawan Hendri; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40367

Abstract

AbstractThis article aims to find out the position and legal protection of holders of land title certificates as a material guarantee. This normative legal research is prescriptive and applied. The types and sources of material for this study include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. Data analysis techniques are carried out by examining research from literature studies or secondary data studies. The results of this study explain that the position of Land Rights as collateral is regulated in the Basic Agrarian Law which states that land rights can be used as collateral for debt by encumbering Mortgage Rights. Land rights that can be used as Mortgage Rights objects must fulfill two elements, namely, must be registered with the Land Office and according to their nature must be transferable. Creditors have a strong position against collateral objects. Legal protection for the holder of the land rights certificate as a material guarantee if the debtor defaults, the creditor has the right to sell collateral for repayment of the receivables regulated in the Mortgage Right Act. The Mortgage Rights Act is a manifestation of the objectives of the Basic Agrarian Law in providing and guaranteeing legal certainty and legal protection in preventive and repressive forms.Keywords: Collateral; Mortgage Right; Legal Protection; Land RightAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dan terapan. Jenis dan sumber bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji penelitian dari studi kepustakaan atau studi data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Hak Atas Tanah sebagai jaminan diatur dalam UU Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan harus memenuhi dua unsur yaitu, wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Kreditur memiliki kedudukan yang kuat terhadap benda jaminan. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. UU Hak Tanggungan merupakan wujud dari tujuan UU Pokok Agraria dalam memberikan dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Kata Kunci: Jaminan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah
PENGARUH LIKUIDITAS PERUSAHAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN Putri Hasan, Naomi Adinda; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48411

Abstract

AbstractThis article aims to find out how companies that have good liquidity can be bankrupt and the consequences  of canceling Accord and satisfaction based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments. This normative legal research is prescriptive in that it uses a statutory approach. The types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out are library  research techniques or document studies. Bankruptcy when associated with company liquidity where a  company with good liquidity should be able to fulfill its debt obligations, but the bankruptcy of the company is not based on it, but an aspect where when the debtor defaults, the bankruptcy process at the company can be carried out. When default occurs in a accord agreement where there are creditors who request cancellation and are accepted, it automatically results in the bankruptcy of the company, regardless of the financial condition of the company. Bankruptcy also implies that the company is replaced by the Curator to manage the company.Keyword: Bankruptcy; Liquidity; Accord and Satisfaction AgreementAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang berlikuiditas baik dapat dipailitkan  serta konsekuensi dari pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normative ini bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undang. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Kepailitan jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan dimana perusahaan dengan likuiditas yang baik semestinya mampu memenuhi kewajiban utangnya, akan tetapi pailitnya perusahaan bukan didasarkan pada hal tersebut, melainkan aspek dimana ketika debitur wanprestasi, maka proses kepailitan pada perusahaan dapat dilakukan. Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian perdamaian dimana ada kreditur yang memohon pembatalannya dan diterima maka secara otomatis berakibat pada pailitnya perusahaan tersebut, terlepas dari keadaan financial perusahaan. Kepailitan juga berimpilkasi pada operasional perusahaan yang selanjutnya digantikan oleh Kurator untuk mengelola perusahaan.Kata Kunci: Kepailitan; Likuiditas; Perjanjian Perdamaian
AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK TERHADAP DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PERDATA Sezia Nur Aini, Mutia; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48422

Abstract

AbstractThe aim of this study is to find out the consequence of doing malpractice by a doctor. This case is  examined by terms of civil law. This legal study ia a prescriptive normative legal study which uses statute approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal sources. The data collecting technique used in this research is literature studies and document studies. The data are analyzed by deductive method, according to this study, basically the objective of civil liability is to get compensation for patient’s losses caused by the breach of contract and or unlawful action of the doctor. The breach of contract done by doctor is the unfulfilled requirements in agreed agreement. By the act against the law, the doctor can be blamed for breakin article 1365, 1367 of Civil Law. Therefore, the doctor should be responsible for compensation either materally or immaterially to the patient or family for error that cause injury and even death.Keywords: Malpractice; Doctor; Breach of Contract; Unlawful Act.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dokter apabila melakukan malpraktik, dalam hukum  perdata. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan menggunakan metode deduktif sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bertujuan memperoleh ganti rugi yang di derita oleh pasien karena adanya wanprestasi dan/perbuatan melanggar hukum dari tindakan dokter. Wanprestasi yang dilakukan dokter adalah dengan tidak memenuhinya syarat yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam perbuatan melanggar hukum, dokter dapat dipersalahkan apabila melanggar pasal 1365, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pengganti kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap pasien atau keluarga atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia. Kata Kunci: Malpraktik; Dokter; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI UNIT LINK BANCASSURANCE DI PT. ASTRA AVIVA LIFE Ivana, Dinda Bertha; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19256

Abstract

AbstractThis article is aimed to acknowledge the implementation of unit link insurance claim handling that marketed through bancassurance in PT. Astra Aviva Life and the obstacles in the implementation of unit link bancassurance insuranace claim handling along with solutions to overcome them. This research is categorized as a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data was collected through the interview on the individual business claim division and learning and development division in PT. Astra Aviva Life and a document or literature review. Based on the research and discussion, is as unit link insurance products in general, the insured, policyholders, or beneficiaries can claim for life protection benefits, and for unit link insurance products in PT. Astra Aviva Life it consists of claims for death risk, terminal illness risk, total and permanent disability and also health risks in additional insurance. In practice, filing such claims may not always work properly. Claims that were submitted by the insured, the policyholder, or the beneficiary might be declared closed or even denied as a result of any constraints arising from the insured, the policyholder, the beneficiary, or even the insurer itself.Keywords: Insurance;  Claim; Unit Link; and Bancassurance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link yang dipasarkan melalui bancassurance di PT. Astra Aviva Life dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersisfat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara pada Bagian Klaim Individu dan Bagian Pembelajaran dan Pengembangan PT. Astra Aviva Life dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  adalah sebagaimana produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.Kata kunci: Asuransi; Klaim; Unit Link; dan Bancassurance.
PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLAPROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO Faizal T.A., Muhammad; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48410

Abstract

AbstractThis article Aims to find out, describe, and analysis the cooperation agreement process between football  players with Persis Solo football club. This research uses the normative legal approach. The research was prescriptive or applied. The research approach used by the authors is by the legislation approach. The legal material used by the authors is the primary legal material and secondary legal material. The techniques of collecting legal materials authors using literature study techniques and technical analysis techniques using silogism methods. Process agreement between the club exactly with the player is a  process of agreement made unilaterally (the club) by using the standard professional contract PSSI.  The agreement has qualified the terms of the agreement set forth in article 1320 of the KUH Perdata. The agreement also qualifies for a specific employment contract, in which the agreement must be made in writing.Keywords: Agreements; Employment Contracts; Football Players; Football ClubsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses perjanjian kerjasama  antara atlet pemain sepakbola dengan Klub Persis Solo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme. Proses perjanjian antara klub Persis dengan pemainnya merupakan proses perjanjian yang dibuat secara sepihak (klub) dengan menggunakan standar kontrak profesional PSSI. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dimana perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Kerja; Pemain Sepakbola; Klub Sepakbola
PENGARUH LIKUIDITAS PERUSAHAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN Putri Hasan, Naomi Adinda; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48411

Abstract

AbstractThis article aims to find out how companies that have good liquidity can be bankrupt and the consequences  of canceling Accord and satisfaction based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments. This normative legal research is prescriptive in that it uses a statutory approach. The types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out are library  research techniques or document studies. Bankruptcy when associated with company liquidity where a  company with good liquidity should be able to fulfill its debt obligations, but the bankruptcy of the company is not based on it, but an aspect where when the debtor defaults, the bankruptcy process at the company can be carried out. When default occurs in a accord agreement where there are creditors who request cancellation and are accepted, it automatically results in the bankruptcy of the company, regardless of the financial condition of the company. Bankruptcy also implies that the company is replaced by the Curator to manage the company.Keyword: Bankruptcy; Liquidity; Accord and Satisfaction AgreementAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang berlikuiditas baik dapat dipailitkan  serta konsekuensi dari pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normative ini bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undang. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Kepailitan jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan dimana perusahaan dengan likuiditas yang baik semestinya mampu memenuhi kewajiban utangnya, akan tetapi pailitnya perusahaan bukan didasarkan pada hal tersebut, melainkan aspek dimana ketika debitur wanprestasi, maka proses kepailitan pada perusahaan dapat dilakukan. Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian perdamaian dimana ada kreditur yang memohon pembatalannya dan diterima maka secara otomatis berakibat pada pailitnya perusahaan tersebut, terlepas dari keadaan financial perusahaan. Kepailitan juga berimpilkasi pada operasional perusahaan yang selanjutnya digantikan oleh Kurator untuk mengelola perusahaan.Kata Kunci: Kepailitan; Likuiditas; Perjanjian Perdamaian
AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK TERHADAP DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PERDATA Sezia Nur Aini, Mutia; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48422

Abstract

AbstractThe aim of this study is to find out the consequence of doing malpractice by a doctor. This case is  examined by terms of civil law. This legal study ia a prescriptive normative legal study which uses statute approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal sources. The data collecting technique used in this research is literature studies and document studies. The data are analyzed by deductive method, according to this study, basically the objective of civil liability is to get compensation for patient’s losses caused by the breach of contract and or unlawful action of the doctor. The breach of contract done by doctor is the unfulfilled requirements in agreed agreement. By the act against the law, the doctor can be blamed for breakin article 1365, 1367 of Civil Law. Therefore, the doctor should be responsible for compensation either materally or immaterially to the patient or family for error that cause injury and even death.Keywords: Malpractice; Doctor; Breach of Contract; Unlawful Act.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dokter apabila melakukan malpraktik, dalam hukum  perdata. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan menggunakan metode deduktif sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bertujuan memperoleh ganti rugi yang di derita oleh pasien karena adanya wanprestasi dan/perbuatan melanggar hukum dari tindakan dokter. Wanprestasi yang dilakukan dokter adalah dengan tidak memenuhinya syarat yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam perbuatan melanggar hukum, dokter dapat dipersalahkan apabila melanggar pasal 1365, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pengganti kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap pasien atau keluarga atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia. Kata Kunci: Malpraktik; Dokter; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum
TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Pratiwi, Arinda Dyah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28750

Abstract

AbstractThis article aimed to find out the effect of the enactment of Article 55 of Presidential Regulation No.82 of 2018 about Health Insurance on the problems the participants of BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health) deal with to get their rights in FKTP (First-Level Healthcare Facility). This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The approach method employed was statute approach. Secondary data type included primary and secondary law materials, supported with primary data as the supporting data. Techniques of collecting data used were library study and field study, and then technique of analyzing data used was deductive one. The result of research showed that the problems of the participants of BPJS Kesehatan deal with in FKTP included their problems inside and outside the health facility’s jurisdiction. The problems outside health facility’s jurisdiction included interpretation and border outside the health facility’s jurisdiction not governed clearly so that individual parties interpreted the meaning outside health facility’s jurisdiction according to their interest, sustainable treatment, and the effect of capitation fund on FKTP claim. Meanwhile, the problem inside health facility’s jurisdiction involved the participants residing in same territory but not getting health service.      Keywords: Participants; BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health); and Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (First-Level Healthcare Facility or FKTP)  AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Pratiwi, Arinda Dyah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28750

Abstract

AbstractThis article aimed to find out the effect of the enactment of Article 55 of Presidential Regulation No.82 of 2018 about Health Insurance on the problems the participants of BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health) deal with to get their rights in FKTP (First-Level Healthcare Facility). This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The approach method employed was statute approach. Secondary data type included primary and secondary law materials, supported with primary data as the supporting data. Techniques of collecting data used were library study and field study, and then technique of analyzing data used was deductive one. The result of research showed that the problems of the participants of BPJS Kesehatan deal with in FKTP included their problems inside and outside the health facility’s jurisdiction. The problems outside health facility’s jurisdiction included interpretation and border outside the health facility’s jurisdiction not governed clearly so that individual parties interpreted the meaning outside health facility’s jurisdiction according to their interest, sustainable treatment, and the effect of capitation fund on FKTP claim. Meanwhile, the problem inside health facility’s jurisdiction involved the participants residing in same territory but not getting health service.      Keywords: Participants; BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health); and Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (First-Level Healthcare Facility or FKTP)  AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL PENOLAKAN PASIEN MISKIN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT Romadhoni, Hanifah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25596

Abstract

AbstractThis article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital’s civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.Keywords: rejection of poor patients; hospitals; responsibility.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior, dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.Kata Kunci: penolakan pasien miskin; rumah sakit; tanggung jawab.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indarto, Dono Indarto Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI Makbul, A. Makbul, Ahmad Monicha, Defi Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna