Articles
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo ]]>
<![CDATA[Hamsurah Hamsurah]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.334 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i3.165
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorongtalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis.The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Abd. Kadir]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.424 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i6.234
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri khususnya penyidik anak. This study aims to identify and analyze about the implementation of the diversion of children in conflict with the law territory of juridiction Polres Polewali Mandar and for aware factor that effect the applicationof the diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system on Polres Polewali Mandar.Diversion one of the things regulated juvenile settlement of the criminal justice processto the outside of the criminal justice process and of the research result have found that investigation phase has not been effectively implemented police in an effort to minimize the use of inprisonment for children in conflict with the law. Factors that effect the application of diversion in dealing in conflict with the law is a legal substance factor, factor structure of law, factor available facilities, and human resource capacity factor police investigators especially children.]]>
<![CDATA[Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial Dan Pembatalan Yudisial ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Ishak]]>;
<![CDATA[Dachran Busthami]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.056 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.347
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kesediaan dan ketersediaan hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisial, dan menganalisis hubungan hukum yang berlaku antara perwalian kelas dengan anggota kelas pada gugatan perwakilan. Tipe penelitian ini adalah normative. Hasil Penelitian bahwa Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari activisme yudisial yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan. The research objective is to analyze the willingness and availability of law in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions, and to analyze the prevailing legal relationship between class guardianship and class members in a representative lawsuit. This type of research is normative. The results of the study show that legal willingness and availability in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions based on the role of judges in accordance with Perma No. 1 of 2002 concerning Representative Lawsuit Procedures. However, there are still deficiencies in this regulation, such as in the absence of legal remedies for the determination of judges and peace, so this is the function of the judicial activism given by the judge which in making decisions on all cases in order to realize justice for the people who appeal for their rights through this representative suit. The legal relationship that applies between class representatives and class members in a representative suit is a power relationship in which the role of class representatives is more to fight for their rights through a representative suit.]]>
<![CDATA[Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros ]]>
<![CDATA[Tri Rzkyanti Azis]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.31 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.367
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis menganalisis tinjauan yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian ini adalah normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil dari Penelitian ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan. The research objective is to analyze the juridical review of divorce permits for civil servants in the settlement of divorce cases at the Religious Court of Maros Regency. This research method is empirical normative research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the analysis of divorce permits like civil servants in solving divorce cases. The results of this study Civil servants at the Religious Court of Maros Regency must have a permit if they want to carry out a divorce where the permit must go through several procedures. If seen in the regulations, Civil Servants who are the plaintiffs are required to have prior permission from the official who is given the delegation of authority, while Civil Servants who are defendants are required to have a certificate from an authorized official.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik ]]>
<![CDATA[Ahmad Farid Saputra]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.36 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.377
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.]]>
<![CDATA[Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha R]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.539 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.382
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak. The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ]]>
<![CDATA[Indriani Pustikawati]]>;
<![CDATA[Anzar Anzar]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.106 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah tersebut dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Empiris atau lapangan penelitian dilakukan di Kota Malili, Tepatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur belum maksimal sehingga masih Kurang Efektif di karenakan masih banyak Masyarakat belum mendaftarkan Tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni penentuan kepastian hak dan masalah mahalnya biaya pendaftaran tanah serta letak geografis Kabupaten Luwu Timur yang masih banyak Kawasan Hutan menjadi suatu kendala tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp ]]>
<![CDATA[Andi Sudasri Anugrah]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.267 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang- undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas- asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.]]>
<![CDATA[Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah ]]>
<![CDATA[Irma Irma]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.368 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada BPRS sudah tepat dan benar, menurut hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank Perkreditan rakyat Syariah sudah tepat dan benar (2) Akibat hukum terhadap peneyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan sudah memberi kemamfaatan hukum dalam penelitian. Rekomendasi dari penelitian perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan pengelolaan ekonomi, penyelesaian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan menggunakan dasar hukum pasal 6 UU hak tanggungan. The research objective to analyze the settlement of bad loans with mortgage guarantees at the BPRS that is correct and correct, according to law. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) Settlement of bad loans with mortgage guarantees at Islamic rural credit banks is correct and correct (2) The legal consequences of settlement of bad loans with mortgages have provided legal benefits in research. Recommendations from the research on the need for prudential principles in lending, and economic management, settlement of loans guaranteed with mortgages uses the legal basis of Article 6 of the Mortgage Law.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Telleng ]]>
<![CDATA[Andi Widya Astrid Nita]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.93 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum terhadap wewenang PPAT dalam pembagian atas tanah telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya”. (2) Faktor yang mempengaruhi proses pembagian tanah telling terdiri dari faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi. The research objective to analyze the legal certainty of PPAT's authority in the distribution of telleng land in Lake Tempe, Wajo Regency. The type of research used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: (1) The Land Deed Making Official has the authority contained in Article 3 of the PPAT Position Regulation which states that: "To carry out this main task, the Land Deed Making Officer has the authority to make authentic deeds regarding all legal actions as mentioned above. , regarding land rights and ownership rights to flat units located within the working area. The Special Land Deed Making Official is only authorized to make a Deed regarding a legal act which is specifically named for its appointment. (2) Factors influencing the process of land division telling consist of knowledge factors, awareness factors, cultural factors, law enforcement factors, and economic value factors..]]>
