Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.4
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law IBLAM Law Review Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ilham Abbas
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet Andi Fadly Ichdar; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, diantaranya mobil yang dipesan sampai ke tangan konsumen tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang telah dibeli oleh konsumen; (2) cara penyelesaian masalah apabila penjual melakukan wanprestasi terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet adalah konsumen dapat menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Konsumen dapat menuntut pembatalan perjanjian. PT. Adira Finance mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik Adira Finance. The research objective is to analyze the form of default in car sale and purchase agreements in pre-order contracts through internet services. The research method in this study uses an empirical legal research type. The results of this study indicate that: (1) defaults in the car sale and purchase agreement in pre-order contracts through internet services are of various kinds, including cars that are ordered to reach the consumer's hands not on time or not in accordance with what has been agreed, there are hidden defects in cars that have been purchased by consumers; (2) the way to solve the problem if the seller defaults on the consumer in a car sale and purchase agreement in a pre-order contract through internet services is that the consumer can use the instrument of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as a legal basis. Consumers can demand cancellation of the agreement. PT. Adira Finance prioritizes the principle of deliberation with the aim of consumer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of Adira Finance.
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht) Nugroho Hasan Putera; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh perlindungan hukum jika tidak mengetahui atau tidak menjadi pihak dalam perkara; (2) Sebab Sertipikat Hak Atas Tanah dibatalkan cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena amar putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terbukti pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, serta dalam pertimbangan putusan terbukti fakta cacat dalam penerbitan produk hukum atau perbuatan hukum dalam peralihan hak. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision that has permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and/or other criminal acts, as well as in the consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.
Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur Rudi Yunus; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi Proses Hukum Diversi Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses hukum diversi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai) belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum diversi terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.. The research objective is to analyze the legal process of diversion in traffic accident criminal cases involving underage suspects at the Gowa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the study show (1) The legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in the suspect being a minor in the jurisdiction of the Gowa Police is carried out with diversion procedures and procedures as stipulated in law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system namely carried out through deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, social counsellors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach to reach a mutual agreement (peace) has not run optimally due to several factors (2) Factors that influence the legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in underage suspects in the jurisdiction of the Gowa Police are Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.
Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Wendy Amelia Triani; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi efektivitas pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten gowa dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah belum efektif, Faktor yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kualitas data elektronik. Saran: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara layanan elektronik dibidang pertanahan, pemanfaatan layanan elektronik lebih dimaksimalkan, sumber daya manusia yang lebih profesional, serta kontrol kualitas data ditingkatkan sehingga hasil yang lebih maksimal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa District Land Office and influencing factors. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa Regency Land Office is not yet effective. Influential factors are human resources, facilities and infrastructure and quality of electronic data. Suggestion: Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as an electronic service provider in the land sector, maximize the use of electronic services, and more professional human resources, and improve data quality control so that results are maximized.
Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru Sulaeman Abu; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1464

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal dalam penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; (2) Faktor pendukung penanganan bagi Anak pelaku tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah dari segi Hukumnya, Penegak Hukumnya dan Masyarakat serta respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, masih ada Penyidik yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak dan Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit in handling and protecting the law for children who commit crimes. This study uses an empirical approach. The results of the study show that legal handling and protection for children who commit crimes is through peaceful means or restorative justice. The process of restorative justice is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer of the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of getting a balance, or restoring the situation; (2) Factors supporting the handling of child perpetrators of criminal acts by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are in terms of law, law enforcement and society as well as positive responses from victims and victims' families to services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the child's character and cooperation with related institutions/agencies, there are still investigators who have not attended training on crimes against children and facilities.
Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Iin Arianti Nurdin; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1465

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam efektifitas penanganan sengketa terhadap sertipikat hak milik atas tanah di pengadilan tata usaha negara makassar serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara sudah berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan secara tepat dan benar serta melakukan putusan dan pertimbangan hukum dengan mengsinergikan faktor subtansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the effectiveness of handling disputes over land ownership certificates at the Makassar State Administrative Court and to implement concretely and accountably administrative certainty and present information on land registration rights effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the study show that the handling of State Administrative disputes at the Makassar State Administrative Court against certificates of land ownership rights which are the object of state administrative disputes has taken place effectively, this is reflected in the decision of the Makassar State Administrative Court in Case No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, the legal considerations of the panel of judges have not properly and correctly reflected and made decisions and legal considerations by synergizing factors of legal substance, legal structure and legal culture so as to reflect legal certainty and justice.
Efektivitas Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1466

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pendaftaran tanah yang diatur secara khusus dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka peningkatan pelayanan prima pertanahan kepada masyarakat, maka pengaruh struktur hukum yang berkaitan sumber daya manusia aparat BPN RI., khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros maka perlu direkomendasikan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus dan berkesinambungan pelatihan-pelatihan teknis pertanahan, sehingga dapat mewujudkan ''Efektifitas Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Menurut PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, melalui langkah-langkah rekomendasi lebih konkrit yaitu maka Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Data Fisik dan data Yuridis dalam Pendaftaran hak atas tanah dalam untuk MencegahTimbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the registration of land rights and to implement concrete and accountable administration certainty and presentation of information on the registration of rights to land effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the research show that the procedures for land registration are specifically regulated in PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration in the context of improving excellent land services to the community, the influence of the legal structure related to the human resources of the BPN RI apparatus, especially at the Maros Regency Land Office, it is necessary to recommend that it be further improved and perfected continuously and continuously training- land technical training, so as to realize ''Effective Processing of Physical Data and Juridical Data of Land Registration According to PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration, through more concrete recommendation steps, namely the Implementation of the Management of Physical Data and Juridical Data in the Registration of Internal Land Rights to Prevent State Administrative Disputes at the Land Office of Maros Regency through the management of physical data and juridical data in bookkeeping rights in the registration of land rights.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Hasrul Hasrul; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1474

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan KUHP. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sulitnya memeriksa alat bukti. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sdm penyidik peolisian serta sarana dan prasarana. The aim of the research is to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of placing false statements in authentic deeds, and 2) To analyze the factors that influence law enforcement on the crime of placing false statements in authentic deeds based on the Criminal Code. This study uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the effectiveness of criminal law enforcement by placing false statements in authentic deeds. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The research results show that: the effectiveness of criminal law enforcement placing false statements in authentic deeds is less effective or not working well because of obstacles such as the difficulty of examining evidence. Factors that influence law enforcement by the police in the crime of placing false statements in authentic deeds are the legal structure, legal culture, public legal awareness, human resources for police investigators and facilities and infrastructure.
Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Asrul Hidayat; Ilham Abbas; Syamsul Alam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1488

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan (1) menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Parepare; (2) menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan hidup di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif dikarenakan pencemaran lingkungan yang ada di kota parepare belum bisa diatasi secara baik dan masih ada lingkungan yang berpotensi tercemar. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektivitas pencemaran lingkungan di Kota Parepare yaitu faktor budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana. This research aimed to (1) analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Environmental Pollution in the City of Parepare; (2) analyze what factors influence the effectiveness of regional regulation number 2 of 2011 regarding environmental pollution in Parepare City. This study uses the Empirical legal method. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of Regional Regulation No. 2 of 2011 regarding environmental pollution has not worked effectively because environmental pollution in the city of Parepare has not been properly handled and there are still potentially polluted environments. (2) the factors that influence the effectiveness of environmental pollution in Parepare City are not yet influenced by legal culture, community legal awareness, and facilities and infrastructure.
Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia Muhaimin Marsono; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1501

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan gugatan class action di Indonesia pada lingkup peradilan umum dan menganalisis dan mengevaluasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan gugatan class action di Indonesia. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan gugatan class action pada lingkungan peradilan umum belum terlaksana secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi gugatan class action, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi anggota kelas, persyaratan kelayakan, dan proses pembuktian; (2) Pelaksanaan gugatan class action tidak telpeas dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut berperan penting dalam proses pelaksanaan gugatan class action di Indonesia. The research objective is to analyze the implementation of class action lawsuits in Indonesia within the scope of general justice and to analyze and evaluate what factors influence the implementation of class action lawsuits in Indonesia. This research, if you look at its type, this research is empirical legal research and was conducted at the Class IA Makassar District Court. The results of this study indicate that: (1) The implementation of class action lawsuits in the general court environment has not been carried out optimally, due to various obstacles and challenges in implementing class action lawsuits, such as lack of public understanding, difficulties in identifying class members, eligibility requirements, and the process proof; (2) The implementation of a class action lawsuit does not account for legal factors, law enforcement factors, community factors, infrastructure and facilities factors, and cultural factors. These five factors play an important role in the process of implementing a class action lawsuit in Indonesia
Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Achmadi Ali Adelia Apriyanti Adeliya Azzahra Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Mustapa Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Andika Prawira Buana Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Aslamiah Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Kharismawati Kharismawati Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laeli Fajriyah Lao De Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M. Kamal Hidjaz M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Media Imas Raya Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nur Rahma Asjaksan Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin