Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.4
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law IBLAM Law Review Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ilham Abbas
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB Muh Gazali Yusuf; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1523

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis befektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif, disebabkan permasalahan subtantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, juga terkendala proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka. Juga adanya permasalahan teknis yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik, penggantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan dan persidangan yang tidak dihadiri oleh lawan (verstek), juga belum dapat dikatakan efektif disebabkan faktor masyarakat dan faktor budaya dimana karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. The research objective to analyze the effectiveness of electronic trial implementation and the factors that influence it. This study uses normative research. The results of this study indicate that the implementation of the electronic trial process at the Parepare Religious Court is running ineffectively, due to substantive problems namely from the Perma itself where electronic trials can occur if with the consent of the plaintiff and the defendant to proceed electronically, the implementation of closed trials is also constrained the evidentiary process must still be carried out in face-to-face trials. There are also technical problems, namely that there are still many people who do not understand electronic trial procedures, replacement of attorneys for cases that are already under way and trials that are not attended by opponents (verstek), also cannot be said to be effective due to community factors and cultural factors where the people in the jurisdiction of the Parepare Religious Court has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of electronic trials.
Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Reski Apriliani Idris; Ilham Abbas; Anzar Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1528

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahundi Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di Pengadilan Agama Maros kurang efektiv dilihat dari banyaknya permohonan yang masuk setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.; (2) faktoryang mempengaruhi efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun2019 tentang permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros adalah faktor substansi, ekonomi, budaya dan lingkungan sosial. Rekomendasi Penelitian: (1) iharapkan hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan lebih selektif untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak memenuhi syarat mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pemerintah diharapkan aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the marriage dispensation for couples who have not reached the age of 19 at the Maros Religious Court. This research uses the empirical legal research type. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the Marriage Dispensation for Couples Who Have Not Reached the Age of 19 at the Maros Religious Court is less effective as seen from the number of applications submitted after the enactment of Law No. 16 of 2019.; (2) factors that influence the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning applications for Marriage Dispensation at the Maros Religious Court are substantive, economic, cultural and social environmental factors. Research Recommendations: (1) It is hoped that judges who handle requests for marriage dispensation will be more selective in granting requests or rejecting requests for marriage dispensation if there are no urgent matters or do not meet the requirements to achieve the objectives of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 1974 concerning Marriage. (2) The government is expected to actively provide legal education to the public regarding Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.
Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa Diana Amir; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1493

Abstract

Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk rnengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian (1) aktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasanadalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah: a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu. b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh arapat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the (1) To find out and analyze what factors lead to violent theft in Gowa Regency. (2) To find out and analyze the efforts made to deal with violent theft in Gowa Regency. The research method used is an empirical legal research method. The results of the study (1) the actors causing theft by violence are economic conditions, lack of education and a lack of understanding of the teachings of the religion they adhere to. (2) Efforts to prevent theft by violence are a. Preventive efforts, namely an effort made by law enforcement and the community before the occurrence of violent theft to establish an environmental security system, improve the handling of areas prone to theft and conduct patrols at any time at certain hours. b. Law enforcement officers make repressive efforts to hold arrests for perpetrators of theft with violence in the Gowa Regency and be processed in accordance with applicable law.
JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING CASES FOR REQUESTS FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE LEGAL AREA OF THE BANTAENG RELIGIOUS COURT Dian Aslamiah; Ilham Abbas; Lao De Husen
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.170

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of requests for marriage dispensation at the Bantaeng Religious Court. To find out and analyze the factors that influence judges' considerations in deciding cases of marriage dispensation applications in the legal area of ​​the Bantaeng religious court, research, in general, can be classified into two types, namely sociological empirical research (field), namely research conducted with an approach to legal reality in society. This research is based on symptoms in the form of a gap between expectations (das solen) and reality (das sein) in law. Normative research, namely research conducted using an approach to legal norms or substances, legal principles, legal theory, legal arguments, and comparative law. In this study, the authors examined using a qualitative approach as mentioned above in a study. The results showed that the implementation of the application for marriage dispensation at the Bantaeng Religious Court was the Compilation of Islamic Law in Article 53, considering the benefit of the reasons put forward by the applicants and to protect children from early marriage. It is also hoped that the dispensation of the marriage age will benefit the community by providing convenience and solutions for problems. The factors that influence judges' considerations in deciding cases of applications for marriage dispensation in the jurisdiction of the Bantaeng religious court are social conditions, cultural factors, customs, and facts of the trial.
Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik Rahmad Sugiarto; Aan Aswari; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Highways are solutions and innovations that are developed so that people get facilities in driving that are more in line with expectations. Highway construction is an acceleration of a community goal to immediately enjoy its facilities and services, by it to get all the advantages contained in highway utilization, users must carry out their obligations in order to obtain rights, particularly in the use of electronic highway cards. This article analyzes the achievements of legal protection for consumers of e-toll road users. The research method of this article uses a normative legal research type. The results of this study describe that technology to build smart steps in utilizing toll roads can shorten service time and build creativity in services. Legal protection secures the objectives of the legal actions of highway administrators and users, through Government Regulations and Presidential Regulations. The implementation of Government and Presidential Regulations related to the highway in addition to further shortening distances, the use of technology also shortens travel time to destination areas because of the use of e-tolls amid an increasing number of vehicles. However, the new regulations have not been able to fully fulfil the rights of consumers as they need to be fully realized, and are contained in consumer protection laws. Abstrak: Jalan tol merupakan solusi dan inovasi yang dikembangkan agar masyarakat mendapatkan fasilitas dalam berkendara lebih sesuai dengan harapan. Pembangunan jalan tol merupakan sebuah percepatan sebuah tujuan masyarakat untuk segera dinikmati fasilitas dan layanannya, olehnya untuk mendapatkan seluruh keunggulan yang terdapat dalam pemanfaatan jalan tol maka pengguna harus melaksanakan kewajiban agar bisa mendapatkan hak, secara khusus dalam pemanfaatan kartu tol elektronik. Artikel ini menganalisis capaian perlindungan hukum konsumen pengguna e-toll dijalan tol. Metode penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa teknologi membangun langkah cerdas dalam pemanfaatan jalan toll dapat mempersingkat waktu pelayanan dan membangun kreativitas dalam pelayanan. Perlindungan hukum mengamankan tujuan dari perbuatan-perbuatan hukum penyelenggara dan pengguna jalan tol, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Presiden terkait Jalan tol selain semakin mempersingkat jarak, penggunaan teknologi juga mempersingkat waktu tempuh ke wilayah tujuan karena penggunaan e-toll ditengah peningkatan jumlah kendaraan semakin meningkat. Namun, regulasi yang baru tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dari konsumen sebagaimana perlu terwujud secara utuh, dan tertuang didalam hukum perlindungan konsumen.
Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020 Yudha Kuswara; Ilham Abbas; Hardianto Djanggih
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment andbeatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure. Abstrak Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri(Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upayapenanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindakpidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penguguran Kandungan di Kota Makassar Rizky Amelia; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

his study aims to determine and analyze what factors cause the crime of abortion in the city of Makassar. As well, what efforts have been made by the police in overcoming or reducing the crime of abortion in the city of Makassar. This study uses the Legal Research method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with Police Investigators. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran kandungan di kota makassar. Serta, Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi Kejahatan Penguguran kandungan di kota makassar.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe ‎penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan pengamatan (observasi) dilapangan. Serta didukung oleh ‎penambahan Data Primer yaitu merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan seperti wawancara Penyidik Kepolisian. Sedangkan Data Sekunder yaitu merupakan data yang tidak secara langsung dari lokasi penelitian tetapi diperoleh dari beberapa literatur, jurnal,dan peraturan perundang-undangan.
Kinerja Polrestabes Makassar Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Disituasi Darurat Covid-19 (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Feby Annisa; Ilham Abbas; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic that attacks the world has had many impacts on the world community in various sectors. Especially the economic sector. regional restrictions imposed by various countries in the world have resulted in an unstable world economy. including Indonesia, the country of Indonesia which consists of an archipelago and a large population affected by this pandemic, especially in the economic sector. Many Indonesians have lost their jobs because their places of work are unable to pay their wages due to this pandemic. This has resulted in the poverty rate in Indonesia increasing because the community has been affected by the Covid-19 pandemic. economic factors that ultimately make some people to be desperate to meet their daily needs. many who end up committing conventional crimes such as stealing to make ends meet. By committing this crime, the perpetrators were always based on urgent economic needs due to unemployment during the Covid-19 pandemic. one of the duties of the police as the protector of the community, whose role is to prevent this crime from occurring. In addition to conventional crimes in this pandemic, new criminal cases such as the forcible collection of the bodies of patients confirmed by Covid-19 are also more of a duty and concern for the police. Abstrak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia mengakibatkan banyak dampak bagi masyrakat dunia dalam berbagai sector. terutama sektor ekonomi. pembatasan wilayah yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak stabil. termasuk Indonesia, negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan serta jumlah penduduk yang banyak ikut terdampak akan pandemic ini terutama dalam sektor ekonomi. banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya karna tempat mereka bekerja tidak mampu membayar upah mereka akibat pandemic ini. hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat karna masyarakatannya yang terdampak pandemic Covid-19. faktor ekonomi yang akhirnya menjadikan Sebagian orang untuk nekad dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. banyak yang akhirnya melakukan Tindak kejahatan konvesional seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan tindak kejahatan ini, para pelaku selalu berlandasan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat tidak adanya pekerjaan selama pandemic Covid-19. salah satu tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat yang berperan untuk mencegah terjadi tindak kejahatan ini. selain kejahatan konvensional dalam pandemic ini, kasus pidana baru seperti pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 juga menjadi tugas serta perhatian lebih bagi kepolisian.
Tinjauan Hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Dilakukan Setelah Pernikahan Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the agreement on separation of assets after marriage in Indonesia and to find out and analyze the legal impact of the agreement on separation of assets after marriage based on the Constitutional Court (MK) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in writing this thesis is a normative method, by examining library materials or secondary data. The object of research is a document of statutory regulations. The results of this study indicate that the agreement for separation of assets after marriage is made with the aim of legal protection of the assets of husband and wife, as well as the birth of the impact of changes to the law of separation of assets before and after marriage to the Constitutional Court Decree No. 69 of 2015, which was initially null and void, becomes valid and has a permanent legal force. Research recommendations for law enforcement officials in this case provide information on effectiveness with the aim of enriching knowledge in the field of civil law, as well as contributing to law enforcers to continue to assist, serve, and resolve any existing legal cases Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pisah harta yang dilakukan setelah pernikahan di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum terhadap perjanjian pisah harta setelah pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian pisah harta setelah pernikahan dibuat dengan tujuan proteksi hukum terhadap harta kekayaan suami dan isteri, serta lahirnya dampak perubahan terhadap hukum perjanjian pisah harta sebelum dan setelah pernikahan terhadap Keputusan MK No. 69 Tahun 2015 yang awalnya batal demi hukum menjadi sah dan memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap. Rekomendasi penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini memberikan informasi mengenai efektivitas dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, serta memberikan kontribusi kepada penegak hukum untuk terus membantu, melayani, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang ada
Analisis Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Resepsi Pernikahan Selama Covid-19 Andi Winda Kurnia Taqwa; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In today’s world, is switched by the attack of Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) or commonly called Corona Virus that the status set to be pandemic by WHO (World Health Organization). Which means, the virus already spread all around the world. This Covid-19 effect many how lease agreement of the wedding hall works. This reaserch use normative method, by searching in library materials, books, magazines, and regulations that have each corralations to the research. That is why, this reaserch tend to the library research. The result of this case is indicate that Covid-19 can called to be relative’s force majeur, by meets unexpecting lemnts, there is obstacle that cause the achievement not to arried out, there is no bas faith from the debtor, and the debtor can’t risky the impact. The legal consequence is the agreement to be delay. Abstrak Dunia dewasa ini, sedang digemparkan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau awam disebut Virus Corona yang statusnya telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai Pandemi. Artinya, telah menyebar secara luas di dunia. Covid-19 ini mempengaruhi jalannya perjanjian sewa-menyewa gedung resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid-19 dapat digolongkan sebagai force majeur relatif, memenuhi unsur tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi,tidak adanya itikad buruk dari debitur, dan tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Akibat hukum dari covid-19 adalah adanya penundaan perjanjian.
Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Achmadi Ali Adelia Apriyanti Adeliya Azzahra Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Mustapa Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Andika Prawira Buana Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Aslamiah Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Kharismawati Kharismawati Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laeli Fajriyah Lao De Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M. Kamal Hidjaz M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Media Imas Raya Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nur Rahma Asjaksan Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin