Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.4
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law IBLAM Law Review Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ilham Abbas
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mulky Asrory Ilyas; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.269 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis program Perhutanan Sosial di bidang Hutan Kemasyarakatan dapat diterima pada masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyakatan yang dilakukan pada Gapoktan Tandung Billa tersebut efektif (sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut). Faktor-faktor yang mempengaruhi mempunyai pengaruh yang positif terhadap masyarakat dikarenakan : a. Faktor Pengaruh Hukum, dapat mengelola hutan secara legal dan faktor keamanan lingkungan sangat kondusif dengan adanya aturan yang jelas: b. Faktor Ekonomi, yakni memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, sehingga jenis usaha mereka semakin berkembang yang berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat setempat. c. Faktor Kebudayaan, dalam hal nilai-nilai budaya sesuai dengan yang terkadung dalam kehidupan masyarakat. The Research objective to analyze the Social Forestry program in the field of Community Forest that was acceptable to the people of Battang and West Battang Villages, Wara Barat District, Palopo City; and the factors that influence it. This type of research is the type of empirical research. The results of this study indicate that the Social Forestry Program with the Community Forest Scheme carried out at the Tandung Billa Gapoktan is effective (very welcome and responds well to the existence of the program). The influencing factors have a positive influence on society due to: a. Legal Influence Factors, being able to manage forests legally and environmental safety factors are very conducive with clear rules: b. Economic factors, namely providing access to good management for the community, so that their type of business is growing which has a positive effect on the economy of the local community. c. Cultural factors, in terms of cultural values ​​in accordance with those contained in people's lives.
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara A. Anugrah Sakti; Ilham Abbas; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.522 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan tentara nasional indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara, dan menganalisis kendala tentara nasional indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Kendala Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara adalah belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara. Keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia. Masalah kesejahteraan prajurit. Serta sumber daya manusia anggota tentara nasional indonesia. The research objective to analyze the position of the Indonesian National Army in the state defense and security system, and to analyze the constraints of the Indonesian National Army in maintaining the state's defense and security system. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The position of the Indonesian National Army in the state defense and security system under the authority of the President has the consequence that the President has power over the deployment of military force, but in the case of the deployment of military power, the President must obtain the approval of the House of Representatives. The president can mobilize the strength of the Indonesian National Armed Forces directly. The obstacle for the Indonesian National Army in maintaining the defense and security system of the country is the unclear concept of state defense and security. Limited budget of the Indonesian National Armed Forces. Soldier welfare issues. As well as human resources for members of the Indonesian National Army.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu Muh. Ricky Subarkah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.538 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Luwu Dan Untuk Mengetahui dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1) Pemerintah Telah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dengan Memberlakukan Berbagai Aturan Yang Dinilai Dapat Menekan Laju Alih Fungsi Lahan, Mulai Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 ; Dan (2) Adapun Yang Menjadi Kendala Utama Rentetan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersebut Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Adalah Karena Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Untuk Menetapkan Keputusan Bupati (Baik Tekstual Maupun Spasial) Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. The research objective to analyze the legal protection of agricultural land due to the occurrence of land conversion in Luwu Regency and to find out and the constraints faced. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that: (1) the government has provided legal protection to agricultural land due to the occurrence of land conversion by enacting various regulations that are considered to be able to suppress the rate of land conversion, starting from Law Number 41 of 2009, Government Regulation Number 1 In 2011, Presidential Regulation Number 59 of 2019 and Luwu Regency Regulation Number 5 of 2018; And (2) the main obstacle to the series of policies for the protection of sustainable food agricultural land that cannot work properly is due to the weak political will of the Luwu Regency Government to stipulate the Regent's Decree (both Textual and Spatial) as a follow-up to the Luwu Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 and Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah: Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Muhammad Syukur; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.462 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Wajo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui pendaftaran tanah tidak berjalan secara efektif. Namun dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak serta merta melindungi pemegang sertifikat tetapi sebatas bentuk perlindungan terhadap administrasinya melalui pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut terdapat prinsip-prinsip pemberian perlindungan dan kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo adalah Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di kabupaten wajo. The research objective to analyze the legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the Land Agency Office of Wajo Regency, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency through the Wajo Regency Land Office carried out through land registration did not run effectively. However, in this case the Land Office of Wajo Regency does not necessarily protect the certificate holder but is limited to a form of protection for its administration through land registration, in which the land registration contains the principles of providing legal protection and certainty. Factors that influence legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency are Structure, Substance, and Legal Culture. These three factors are interrelated to the provision of legal protection to land rights certificate holders through land registration in Wajo Regency.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Ahmad Taufiq Akil; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.673 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di BPOM Kab. Mamuju. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa \perlindungan hukum terhadap kosumen pada setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesiai Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Maka yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemerintah dalam melakukan peneasan sangat di bututhkan penguatan pemeberdayaan konsumen, Edukasi, dan system layanan pemerintah dalam hal pengaduan. The research objective to analyze the legal protection for the parties in the legal protection for consumers against foods that contain harmful substances and the factors that influence it. This research is located in BPOM Kab. Mamuju. The results of the research that have been carried out conclude that legal protection for consumers on every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers in accordance with Article 87 of the Law on Food. stipulates requirements that food be tested in a laboratory before being distributed, the intended testing is carried out in a laboratory appointed by and/or which has obtained accreditation from the government. So the main factor that influences the government in carrying out affirmations is the need for strengthening consumer empowerment, education, and the government service system in terms of complaints.
Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu Sigit Prasetya; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.171 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris Hasil penelitian bahwa korelasi pengadaan tanah di kabupaten luwu saat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaksanaan dalam pengadaan tanah, dalam hal pengupayaan pengendalian LP2B masih tidak memiliki. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengadaan tanah pelaksanaan terjadinya pengadaan tanah pembangunan di Kabupaten Luwu dikarenakan permintaan penggunaan lahan untuk pemukiman, perkantoran, perekonomian, dan faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga menurut penulis dari beberapa informan, pemerintah harus melakukan pembukaan lahan dan melihat pemanfaatan lahan. The research objective to analyze the correlation between land acquisition at the National Land Agency Office and Development Planning in Luwu Regency. The type of research used is juridical-empirical research. The results of the study show that the correlation of land acquisition in Luwu Regency when it is in accordance with applicable regulations and implementation in land acquisition, in terms of efforts to control LP2B still does not have. The factors that influence the occurrence of land acquisition in the implementation of the development of land acquisition in Luwu Regency are due to the demand for land use for settlements, offices, the economy, and the very rapid population growth factor. So, according to the authors from several informants, the government should do land clearing and see land use.
Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia Resa Wira Nata; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.801 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian menganalisis kedudukan kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. Kedua, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. This research objective to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law in Indonesia. The type of research used is normative law research. The results of the study can be concluded that First, a will according to Islam is the act of someone giving the right to another person to own something either in the form of objects or benefits voluntarily (tabarru') whose implementation is suspended after the death of the person who gave the will. The division of inheritance in Islam must be distributed fairly and based on Islamic law, which in this case has been listed in the Compilation of Islamic Law, this is intended to prevent division and bloodshed in the family environment. Second, that the will or will has a very important position in the distribution of inheritance according to Islam, because it is to protect the benefit of the people and keep the inheritance from being used for bad things, such as gambling, drunkenness, drinking. , and so forth.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ariya Satria; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.718 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tehnik pengumpulan data adalah dengan menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer terhadap responden yang telah ditentukan pada populasi seperti jaksa, pelaku korupsi, hakim, dan Advokat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlaluy prosuderal sehingga nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Dan faktor-faktor yang mempengarugi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum , dan Faktor Budaya hukum. This research objective to analyze the effectiveness of witness protection in corruption and the influencing factors. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical research with data collection techniques using questionnaires and interviews for primary data on respondents who have been determined in the population such as prosecutors, perpetrators of corruption, judges, and advocates. The results of the study illustrate that the effectiveness of legal protection for witnesses in criminal acts of corruption is less effective because it is too procedural so that later there is a recommendation from the LPSK that only legal protection can be given to witnesses. And the factors that affect the effectiveness of legal protection for witnesses in corruption are the legal substance factor, the legal structure factor, and the legal culture factor.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makassar Khairun Nisa; Ilham Abbas; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu Pada PT Fajar Graha Pena Makassar dan (2) Mengetahui bentuk dan faktor perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Fajar Graha Pena Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Pada PT Fajar Graha Pena Makassar dalam pelaksanaanya memberlakukan system kontrak (PKWT) Terhadap semua karyawan barunya. Jika di tinjau dari segi Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (1) dan (2) PKWT harus di buat secara tertulis; (2) Bentuk dan Faktor Perlindungan Kerja yang di berikan oleh PT Fajar Graha Pena Makassar, dapat di lakukan baik denga jalan memberikan santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Fisik Dan Sosial Ekonimo melalui norma-norma yang berlaku dalam perusahaan. The research objective to analyze to analyze the implementation of a certain time work agreement at PT Fajar Graha Pena Makassar and (2) to find out the forms and factors of legal protection for workers with a certain time work agreement status at PT Fajar Graha Pena Makassar. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach or a normative and empirical type approach. The results of the study show that: (1) Implementation of the Time Work Agreement at PT Fajar Graha Pena Makassar in its implementation applies a contract system (PKWT) to all new employees. If viewed from the perspective of the Manpower Act, that in the provisions of Article 57 Paragraphs (1) and (2) PKWT must be made in writing; (2) Forms and Factors of Work Protection provided by PT Fajar Graha Pena Makassar, can be done either by providing compensation or by increasing the recognition of Human Rights, Physical and Social Economic Protection through the norms that apply within the company.
Peranan Panitera Pengganti Dalam Menangani Berkas Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Rasdiyanah Rasdiyanah; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Panitera Pengganti yang berkaitan dengan proses penyelesaiaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan tujuan memahami fungsi Panitera Pengganti dalam proses peyelesaian berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta untuk fungsi Panitera Pengganti dalam proses penyelesaian berkas di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah terlaksana dengan baik,sedangkanFaktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah soal struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the function of the Substitute Registrar related to the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court with the aim of understanding the function of the Substitute Registrar in the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court and for the function of the Substitute Registrar in the process of completing the file at the Makassar Religious High Court. The method used by the researcher is empirical legal research. The results showed that the role of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court had been carried out well, while the factors that influenced the implementation of the duties and functions of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court were a matter of legal structure, legal culture. , as well as facilities and infrastructure.
Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Achmadi Ali Adelia Apriyanti Adeliya Azzahra Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Mustapa Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Andika Prawira Buana Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Aslamiah Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Kharismawati Kharismawati Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laeli Fajriyah Lao De Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M. Kamal Hidjaz M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Media Imas Raya Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nur Rahma Asjaksan Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin