Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PLATFORM DIGITAL ZAKAT DOMPET DHUAFA Syam, Fahmi; Jacob, Jufri; Florid, Muhamad Irfan; Semmawi, Ramli; Burhanuddin, Burhanuddin
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 2 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i2.13132

Abstract

Abstrak Pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah pada Dompet Dhuafa menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan penelitian ini bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia mengalami peningkatan dan sedikit penurunan baik secara keseluruhan maupun ZIS yang masuk di Dompet Dhuafa. Dengan adanya sistem pembayaran ZIS online di Dompet Dhuafa dapat memudahkan para muzakki atau donatur dalam melakukan ZIS. Hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif baik bagi pertumbuhan ZIS maupun dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kata Kunci: Pertumbuhan ZIS, Platform Digital, Dompet Dhuafa
PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI INDONESIA Semmawi, Ramli; Bakri, Asri Ady; Susanto, Edy; Kalsum, Ummu; Natsir, Imron
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 2 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i2.13335

Abstract

Abstrak Zakat produktif menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendakatan kualitatif dan deduktif. Temuan penelitian ini bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik sangat efektif. Karena dengan adanya zakat produktif dapat membantu para mustahik dalam pembangunan usaha, penambahan modal, pengembangan usaha dan lain-lain. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan para mustahik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk mengubah para mustahik menjadi muzakki. Dengan hal ini, maka kemiskinan di Indonesia dapat terselesaikan. Kata Kunci: Zakat Produktif, Meningkatkan Pendapatan, Mustahik
STRATEGI KOLABORASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DENGAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SDGS Silam, Muhammad Mochtar Mandala; Rosdaniah, Rosdaniah; Santoso, Cahyo Budi; Semmawi, Ramli; Syahril, Syahril
JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 15 No. 1 (2026): JURNAL LENTERA BISNIS, JANUARI 2026
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/jrlab.v15i1.2183

Abstract

This study aims to analyze the collaborative strategy between zakat institutions and the government in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The approach used was qualitative with descriptive research. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, involving zakat institution managers, government officials, and beneficiaries (mustahik). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that collaboration between zakat institutions and the government has contributed to poverty alleviation, increased access to education, and health services. However, this collaboration has not been optimal due to obstacles such as lack of coordination, lack of data integration, and differences in program approaches. Therefore, more effective strategic collaboration is needed through integration programs, strengthening integrated data systems, utilizing digital technology, and increasing human resource capacity. This study concludes that synergistic collaboration between zakat institutions and the government has significant potential for achieving the SDGs sustainably in Indonesia
Implementasi Sistem Pembayaran Digital Untuk Peningkatan Perputaran Ekonomi di Pasar Tradisional : Penelitian Made Susilawati; Detti Meilandri; Ramli Semmawi; Niken Savitri Primasari; Suryati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital di pasar tradisional guna meningkatkan perputaran ekonomi pedagang serta mendorong adaptasi masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, meliputi tahap identifikasi dan analisis kebutuhan, perencanaan dan perancangan program, sosialisasi program, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan tingkat adopsi pembayaran digital di kalangan pedagang, khususnya melalui penggunaan QR Code (QRIS) dan dompet digital. Implementasi pembayaran digital membawa perubahan positif terhadap pola transaksi yang menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, sehingga mendorong peningkatan frekuensi transaksi dan minat belanja konsumen. Dampak tersebut berkontribusi pada meningkatnya omzet penjualan serta percepatan perputaran ekonomi pedagang. Selain itu, Persepsi pedagang dan konsumen terhadap pembayaran digital juga menunjukkan respons positif, baik dari aspek kemudahan, keamanan, maupun kenyamanan.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL Ramli Semmawi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i2.173

Abstract

Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/institusi demi ditegakkannya haak dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah air di Indonesia. Sesuai amanat dari UUD 1945, maka lembaga penegak hukum di Indonesia telah ditambah dengan satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini ingin melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam tata hukum di Indonesia dan dalam plotik hukum nasional Indonesia. Dan dari penulusuran penulis ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga  yang dianggap penting ada dalam rangka memperbaiki tatanan hukum di negeri ini. Hal tersebut dimungkinkan karena peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum  yang berada pada posisi puncak dalam hal-hal tertentu yang terkait antara penegakan hukum yang berkaitan dengan  fungsi UU dan pengaruh UU terhadap suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Lembaga MK ini kemudian menjadi jalan bagi setiap orang atau lembaga yang ingin mendapatkan keadilan  yang dianggap akan UU yang melahirkan  satu ketidakadilan di mata mereka. Maka dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi  yang diamanatkan oleh UUD 1945 ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.
URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM Ramli Semmawi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 2 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i2.23

Abstract

Manusia tidak pernah lepas dari kontrak (perjanjian/akad) da­ lam kehidupannya. Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Misalkan, seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat pernikahan hanya apabila telah dilaksanakan akad nikah. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad, demikian pula terjadinya sewa menyewa didahului oleh akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk memahami akad tersebut maka penulis melakukan telu­ suran pustaka yang membahas tentang landasan filosofis dalam perjanjian (akad) Islam. Kemudian dilakukan analisis dengan memberi contoh kasus sebagai bahan kajian. Hasil studi yang dilakukan ditemukan bahwa ada tiga poin penting yang sepatutnya diperhatikan dalam akad. Pertama, penting di­ pahami bahwa asas-asas yang melahirkan akad tersebut merupa­ kan acuan moral agama. Kedua, memahami syarat dan rukun dalam akad merupakan aspek penting kedua yang sepatutnya dipenuhi dalam akad. Ketiga, pemahaman yang lebih baik ten­ tang asas, rukun dan syarat pada akad akan melahirkan para pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan isi perjan­ jian kontrak yang dilahirkan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai ajaran agama sebagai spirit di dalamnya
AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF THE MINORITY MUSLIM COMMUNITY IN MINAHASA: CULTURAL ADAPTATION AND SOCIAL CONTRIBUTIONS IN A CHRISTIAN-MAJORITY SETTING Muhammad Kamil Jafar; Taufani Taufani; Ramli Semmawi; Natalia Olivia Kusuma Dewi Lahamendu
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajip.v11i1.4512

Abstract

Studies on interfaith relations in Indonesia are often trapped in a simplistic dichotomy between potential sectarian conflict and the romanticism of normative tolerance. This ethnographic study aims to analyze the lived experiences, cultural adaptation mechanisms, and dynamics of peaceful coexistence within a minority Muslim community amidst a Christian-majority population in Minahasa, North Sulawesi. Employing a qualitative approach with a holistic ethnographic design, data were gathered through participant observation (a four-month living-in period), in-depth interviews, and documentary analysis across two strategic sites: the inland historical enclave of Kampung Jawa Tondano (Jaton) and the coastal region of Minahasa (Kema). Data were analyzed iteratively using Clifford Geertz’s symbolic anthropology framework (webs of significance) and Pierre Bourdieu’s cultural sociology (habitus, field, and capital). The findings reveal that: (1) The integration of the Islamic community in Minahasa did not stem from political expansion, but through peaceful acculturation including intermarriage, the creolization of the Javanese Tondano language, and the inculturation of life-cycle rituals without compromising doctrinal orthodoxy; (2) The philosophy of Si Tou Timou Tumou Tou and the doctrine of Torang Samua Basudara transform majority-minority dynamics into cultural fictive kinship, operationalized through the traditional Mapalus institution as an everyday habitus of tolerance (lived tolerance), such as cross-guarding protocols during religious holidays and halal culinary management (orang dapur); and (3) The minority Muslim community actively converts its cultural and symbolic capital (historical legitimacy as national hero descendants) into trust-based social capital and functional interdependence within economic arenas. This study concludes that sustainable peace is not dictated by top-down regulations, but is nurtured through cultural dispositions actively practiced in daily social routines.Keywords: Ethnography, Minority Muslim, Minahasa, Habitus of Tolerance, Mapalus, Torang Samua Basudara.Abstrak:  Kajian hubungan antarumat beragama di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi simplistis antara potensi konflik sektarian atau romantisme toleransi normatif. Penelitian etnografis ini bertujuan untuk menganalisis lived experience, mekanisme adaptasi budaya, serta dinamika koeksistensi damai komunitas Muslim minoritas di tengah masyarakat mayoritas Kristen di Minahasa, Sulawesi Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi holistik, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif (living-in selama empat bulan), wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di dua lokasi strategis: enklave historis pedalaman Kampung Jawa Tondano (Jaton) dan kawasan pesisir Minahasa (Kema). Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan kerangka antropologi simbolik Clifford Geertz (webs of significance) dan sosiologi budaya Pierre Bourdieu (habitus, field, dan capital). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Integrasi komunitas Islam di Minahasa tidak terbentuk melalui ekspansi politik, melainkan melalui akulturasi damai termasuk pernikahan silang, kreolisasi bahasa Jawa Tondano, dan inkulturasi ritus daur hidup tanpa mengorbankan ortodoksi akidah; (2) Falsafah Si Tou Timou Tumou Tou dan doktrin Torang Samua Basudara mentransformasikan relasi mayoritas-minoritas menjadi kekerabatan kultural (fictive kinship), yang dioperasionalkan melalui pranata Mapalus sebagai habitus toleransi sehari-hari (lived tolerance), seperti tradisi pengamanan silang tempat ibadah dan sensitivitas tata kelola kuliner halal (orang dapur); serta (3) Komunitas Muslim minoritas secara aktif mengonversi modal kultural dan simbolik (legitimitasi sejarah pejuang bangsa) menjadi modal sosial berbasis kepercayaan (trust) dan ketergantungan fungsional di arena ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak didikte oleh regulasi top-down, melainkan dirawat melalui disposisi kultural yang dihidupi dalam rutinitas harian masyarakat.Kata Kunci: Etnografi, Muslim Minoritas, Minahasa, Habitus Toleransi, Mapalus, Torang Samua Basudara.
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN BRANDING PRODUK UMKM Muchtar Anshary Hamid Labetubun; Prastika Suwandi Tjeng; Rina Nopianti; Ramli Semmawi; Syahril
Journal of Community Service Vol 8 No 1 (2026): JCS, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v8i1.453

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal sekaligus memperkuat kemampuan dalam membangun branding produk. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, seperti sosialisasi, praktik, konsultasi, serta pendampingan, serta evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mempersiapkan legalitas serta memperkuat identitas produk. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata hasil evaluasi dari 45% pada pre-test menjadi 86,7% pada post-test, atau meningkat sebesar 41,7 poin persentase. Peningkatan paling tinggi terlihat pada pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dan konsep branding produk. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik membantu peserta memahami persiapan sertifikasi halal dan menerapkan prinsip branding secara lebih terarah. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk memperbaiki identitas produk, informasi kemasan, serta kemampuan dalam mengomunikasikan keunggulan produk kepada konsumen. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal dan branding dapat menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesiapan legalitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk UMKM.
Muslim Representation and Inclusive Governance in SouthwestPapua’s Special Autonomy Era Suparto Iribaram; Muhammad Rusdi Rasyid; Sudirman Sudirman; Shushilil Azam bin Shuib; Yusriah Dzinnun; Ramli Semmawi
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 14 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v14i3.2805

Abstract

This article examined the unequal political representation of Muslims within the bureaucracy and legislature of Southwest Papua during the Special Autonomy era, despite their comprising a substantial share of the province’s population. Addressing the limited scholarly attention to minority political negotiation within asymmetrical autonomy regimes, this study explored how Muslim political participation extended beyond formal representation through what was conceptualized as compensatory participation—the mobilization of non-electoral channels and social capital to sustain political influence. Employing a qualitative descriptive-exploratory design, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving Muslim actors in the bureaucracy, religious organizations, and civil society, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings revealed persistent underrepresentation in the Regional House of Representatives and strategic bureaucratic positions, alongside evidence that Muslim actors built political influence through education, religious organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, and interfaith dialogue, despite recurring resistance framed around Islamization narratives. The article argued that inclusive governance in Southwest Papua emerged from the interplay of formal representation, bureaucratic performance, and interfaith social capital, positioning compensatory participation as a key mechanism through which minority groups expanded political influence while maintaining social cohesion.