Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia REFLEKSI EDUKATIKA Media Penelitian Pendidikan : Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran Majalah Lontar Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi RELIGIA Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Jurnal Pendidikan dan Konseling JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik AL-ADABIYA: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Sophia Dharma: Jurnal Filsafat Agama Hindu dan Masyarakat Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Masyarakat: Jurnal Pengabdian Educalingua Journal Jurnal Ragam Pengabdian
Agus Sutono
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.575

Abstract

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme
MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.628

Abstract

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskritptif-analitis serta mengggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Hasil penelitian ini antara laian adalah bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaa, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidika yang bermartabat.Kata kunci : Pancasila, filsafat, pendidikan
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA TINJAUAN SECARA FILOSOFIS DAN TEORITIS Haryono, Haryono; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1904

Abstract

Ada dua Filosofi dan teori pengakuan hak cipta (copy right), yaitu filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law) Joh Locke dan teori Utilitarian Jeremy Bentham dan JS Mill. Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir secara alamiah (natural right) setelah karya cipta selesai dibuat, sehingga perlindungannya secara otomatis (Automatically protection), tidak perlu ada registrasi atau pendaftaran. Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (moral right), dianut oleh Indonesia dan Perancis. Sedangkan berdasarkan teori Utilitarian, pengakuan hak cipta kepada ciptaan (copy right), sebagai hak ekonomi (economy right), yang memerlukan registrasi (registration), sehingga pengakuan dan perlindungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang, teori tersebut diikuti Amerika, Inggris dan Australia.Kata Kunci : Teori Hukum Alam, Teori Utilitas, Hak Cipta.
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.461

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
AKSIOLOGI PANCASILA Sutono, Agus; Purwosaputro, Supriyono
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v8i2.4678

Abstract

Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensinilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah Nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah Nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat,berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan pernghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.
IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEUTAMAAN DALAM SERAT TRIPAMA SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA PS, Supriyono; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2.609

Abstract

Supriyono PS, Agus Sutono ( 2013) Identifikasi Nilai-Nilai Keutamaan Dalam Serat Tripama Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Penelitianinidilatarbelakangiolehkurangnya pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya. Dengan pengindentifikasian nilai-nilai keutmaan dalam Serat Tripama sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya akan dapat memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Oleh karenanya pula penelitianiniadalahuntukmengetahui nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai keutamaan atau nilai-nilai karakter yang dapat ditemukan dalam Serat Tripama sebagai sarana pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukan beberapa temuan sebagai berikut: Serat Tripama sebagai sebuah karya sastra telah mampu menghadirkan banyak kisah keteladanan yang kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pengembangan pendidikan karakter bagi generasi muda. Serat Tripama menghadirkan 3 orang tokoh yang mewakili sebuah bentuk keteladanan nyata yang bisa diikuti oleh siapa saja. Ketiga tokoh tersebut adalah Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna. Bahwa terdapat nilai-nilai keutamaan yang dapat diidentifikasikan dalam Serat Tripama ini, yang antara lain adalah nilai keberanian, nilai kejujuran, dan nilai penghargaan atas komitmen.Nilai-nilai keutamaan dalam Serat Tripama dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan dan pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Kata Kunci: Serat Tripama, Pendidikan Karakter, lokal
NILAI HUMANISTIK DALAM PENGENDALIAN SUMBER ENERGI NUKLIR Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.595

Abstract

Energi nuklir menjadi issue yang sangat sensitif dalam tarik ulur dan pro kontra kebijakan pengembangan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia saat-saat ini. Argumentasi mengenai kehebatan, kecanggihan dan efisiensi atas desakan kebutuhan energi yang terus menunjukkan trend kenaikan, pada satu sisi berhadapan dengan argumen keamanan manusia dan keselamatan lingkungan , pada sisi yang lain. Perang pembenaran atas argumentasi kedua kelompok pro dan kontra justru terkesan semakin lari dari argumentasi ilmiah dan etis yang sesunghuhnya. Justifikasi ilmiah dan etis harus bisa dikembalikan dalam perdebatan panjang ini agar keputusan politik yang diperoleh memiliki pembenaran secara ilmiah dan etis dalam prespektif jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Tesis yang diajukan dalam perdebatan pro dan kontra mengenai isue pengembangan energi nuklir dalam wujud PLTN di Indonesia ini adalah bahwa dalam perspektif jangka panjang dan resiko yang mungkin terjadi pengembangan energi nuklir tidak bisa dibenarkan jika secara ilmiah dan etis mengancam nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan . Terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai perlu tidaknya pengembangan energi nuklir ini dilakukan. Yang pertama , kajian sejarah pengembangan nuklir menunjukkan bahwa faktor resiko tidak menjadi dasar utama dan perhatian utama . Resiko nuklir membuktikan bahwa manusia dan lingkungan menjadi korban teknologi ini secara massal. Tidak ada teknologi yang mampu menandingi daya rusak selain energi nuklir ini. Alasan kedua, bahwa masih terdapat sejumlah energi yang bisa digali dan dikembangkan sebagai alternatif energi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alasan ketiga, dalam pandangan nilai kemanusiaan bagi individu kesehatan menjadi problem serius atas resiko yang ditimbulkan dan secara sosial resiko nuklir telah mengancam rasa keadilan kelompok yang dekat dengan proyek pengembangn ini. Alasan ke empat, dalam pandangan nilai-nilai lingkungan bahwa resiko yang ditimbulkan aka mengancam kelestarian lingkungan dan kemusnahan species secara massal dan pada akhirnya akan merusak ekosistem dan akibat lebih lanjutnya adalah kerusakan lingkungan secara permanen serta kehancuran kehidupan. Teknologi nuklir dalam perspketif ilmiah dan etis tidak bisa dibenarkan jika resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh secara signifikan atas nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan, sedangkan alternatif bagi penyediaan sumber energi lain masih terbuka yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. . Kata Kunci: energi nuklir, nilai etik kemanusiaan dan lingkungan,
NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM Sutono, Agus; Widodo, Wahyu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.376

Abstract

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan.?é?á Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan?é?á hukum merupakan?é?á upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus ?é?ámengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya. Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati . Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satu?é?á wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara.?é?á Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalah?é?á nialai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai?é?á bentuk pencerminan?é?á?é?á penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat. ?é?á Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan
Lakon Punakawan as a Form of Religious and Cultural Transformation of Javanese Community Noorzeha, Fuad; Sutono, Agus; Suryosumunar, John Abraham Ziswan
Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Vol. 17 No. 1 (2022): Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/adabiya.v17i1.1706

Abstract

Wayang (puppet shows) for the Javanese people are a source of culture and tradition, philosophical values as well as religious teachings. It developed into a means of socio-cultural-religious transformation of da’wah, especially for Sunan Kalijaga. In the wayang, some lakon (plays, scenes, episodes) are taken from the epic story of the Ramayana, Mahabharata, and other ancient literatures. Meanwhile, wayang characters that resonate the Javanese people are Punakawan. The cultural and religious transformation brought by the lakon can be seen in the meaning and naming of Punakawan. In addition, the displayed role contains an elegant religious message wrapped in culture. Employing qualitative research using the analysis method, steps taken done to write the paper are; first, observing the theological and social revolution of the Javanese society, which is animist, dynamic, and paganist towards monotheistic mysticism. The second is the shift phenomena of Javanese Hindu ideology towards the Islamization of Java through an egalitarian concept of Islam. The third is the interpretation of young people’s anxiety through the distinctive voices of criticism. The result of this research is the disclosure of written descriptions of the characteristics of the practice of Javanese society through the process of cultural and religious transformation in the interpersonal play of Punakawan.
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUHUHAN (ABORSI): TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS Budoyo, Sapto; Sutono, Agus; Arofah, Nilna Nur
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v12i1.14464

Abstract

Abortion is one of the causes of death of women in childbearing years in developing countries which is done secretly and usually by personnel who are not specifically educated, including pregnant women who want action. philosophically against the crime of murder, abortion, Indonesian criminal law in the judge's decision Number 252K/Pid/2017. The method used in this research is normative juridical, namely an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to qualitative descriptive approach research, with data collection from the study. literature. The results of this study conclude that the sanctions for the perpetrators of the crime of abortion in article 346 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of four years in prison. The sanctions for perpetrators of the crime of abortion in the Criminal Code (KUHP) strictly prohibit abortion for any reason, while the Health Law allows abortion on medical indications or because of rape
Co-Authors Akhmad Air Puji Andi Maulana, Andi Aprilian, Rizki Arofah, Nilna Nur Arti, Helmi Aryo Andri Nugroho Astuti, Desta Widya Ayu Sri Rejeki Berliana, Arvi Okta Budi Irianto Chusna, Vaza Anil Devi Lestari Dewi. S, Anita Chandra Drifanda, Valdyan Fuad Noorzeha Galih Dwi Pradipta Harhara, Andre Aggasy Haryono Haryono Hastuti, Listiawati Dwi Heri Prabowo Heru Priyanto Hikmah, Iklimatul Iin Purnamasari John Abraham Ziswan Suryosumunar Joko Siswanto Joko Siswanto Joko Sulianto . . Kuswanto muhtarom Muhtarom Noorzeha, Fuad Nur Khoiri Ornella Alika Osa Maliki Padera, Mark Philip C. Rahma, Nur Rahmat Sudrajat, Rahmat Ratna Ayuningtyas Rosalina Ginting Sapto Budoyo Setiyawan Setiyawan Sri Suneki Sumarno . Sunarya Sunarya Supartiningsih - - Supriyono PS, Supriyono Supriyono Purwosaputro Sutomo, Andi Suwarno Widodo Triwidodo, Agung Umi Rachmawati Wahyu Widodo Wahyuhastuti, Novika Yuli Aristianto