p-Index From 2021 - 2026
8.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA EGALITA Pandecta Jurnal Ketahanan Nasional Arena Hukum Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Res Judicata JURNAL HERITAGE Yurispruden Awang Long Law Review Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal KRTHA BHAYANGKARA Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Batulis Civil Law Review Journal Justiciabelen (JJ) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Economic & Business Law Review SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia Muwazah: Jurnal Kajian Gender Khazanah Hukum Journal of Shariah Economics Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai’As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship Rahmadi Indra Tektona; Risqullah Cahyanan Putra
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1093

Abstract

Coronavirus Disease-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (pre order). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran Coronavirus Disease-19 ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait physical distancing dan WFH atau Work From Home, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara pre order agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah Mohammad Fasholli Nur Huda; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621

Abstract

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries) Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2144

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) systems in production are expected in this era of sophisticated technology. However, there are deep concerns that AI technology will run out of control. With advanced technology, it was only a matter of time these systems began to produce amazing inventions without human intervention. This raises questions regarding intellectual property rights because it is not only disrupting the concept of copyright but also leads to questions related to the relevance of the Copyright Law, which, however, is considered lagging in responding to this development of AI. Through a conceptual approach and using normative, doctrinal legal research methods, and comparative studies, as well as using qualitative analysis techniques, this article argues that a conceptualization and redefinition of the regulation and legal framework related to copyright is needed as well as presenting social and legal tools to control the functions and outcomes of AI system. The recommendation in this article, the Government, should be aware of the great urgency of providing incentives needed by programmers and AI owners to stimulate future development and investment in AI. To accommodate AI-generated works, the Government needs to redesign the Indonesian Copyright Law to accommodate copyright issues, moral and economic rights, and the protection period for AI-created works; and consider adopting the use of the work made for hire concept. AbstrakPenggunaan sistem artificial intelligence (AI) dalam produksi merupakan hal biasa di era teknologi yang serba canggih. Namun, ada keprihatinan yang mendalam bahwa teknologi AI akan menjadi tidak terkendali. Dengan teknologi canggih, hanya masalah waktu sistem ini mulai menghasilkan penemuan yang luar biasa tanpa campur tangan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait hak kekayaan intelektual karena tidak hanya mendisrupsi konsep hak cipta, tetapi juga mengarah pada munculnya pertanyaan terkait relevansi UU Hak Cipta yang bagaimanapun dinilai tertinggal dalam merespon perkembangan AI ini. Melalui pendekatan konseptual dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, doktrinal, dan studi perbandingan, serta menggunakan teknik analisis kualitatif, artikel ini berpendapat bahwa dibutuhkan sebuah konseptualisasi dan redefinisi terhadap regulasi dan kerangka hukum terkait hak cipta serta menghadirkan alat sosial dan hukum untuk mengontrol fungsi dan hasil sistem AI. Saran dalam artikel ini, Pemerintah harus sadar akan urgensi besar pemberian insentif yang dibutuhkan oleh pemrogram dan pemilik AI untuk merangsang pengembangan dan investasi masa depan di bidang AI. Untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI, Pemerintah perlu mendesain ulang UU Hak Cipta Indonesia agar mampu mengakomodasi masalah hak cipta, hak moral dan ekonomi, dan jangka waktu perlindungan terhadap karya kreasi AI; serta mempertimbangkan untuk mengadopsi penggunaan konsep work made for hire.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN Rahmadi Indra Tektona
Muwazah Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.148

Abstract

Abstract : Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rightsAbstrak : Dalam hubungan pernikahan, kadang-kadang akan ada perceraian. Banyak hal yang dapat memicu penyebab, dan biasanya korban adalah anak-anak. Hak anak asuh sering menjadi masalah sebelum atau setelah perceraian. Ini, menjadi kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak anak.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Perspektif Socio-Legal) Rahmadi Indra Tektona
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.267

Abstract

Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.
PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rahmadi Indra Tektona; Nadya Ulfa Safilia
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.74 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8542

Abstract

AbstractZakat payments are increasingly developing in the current digital era, the Shackwell Lane Mosque in Hackney, London, England accepts zakat payments in other forms other than cash which is of cryptocurrencies such as Bitcoin. Related to the halal controversy and the prohibition of the use of bitcoin digital currency in Islamic law, Zayd al-Khair as a religious adviser at the mosque said, if Islamic scholars have argued and supported the use of cryptocurrencies. The purpose of this study is to find out and understand the use of bitcoin as a purpose of payment of zakat that is legal and accordance with Islamic law or not, in the sense that nothing deviates from the principles of Islamic law. The research method used is normative juridical. Bitcoin can be said to be haram because it contains the element of gharar and cannot be used as zakat payment. This is reinforced by the MUI fatwa No. 13 of 2011 about the law of zakat on haram assets which emphasizes that haram assets cannot be the compulsory object of zakat. AbstrakPembayaran zakat semakin berkembang di era digital saat ini, Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris menerima pembayaran zakat dalam bentuk lain di luar uang tunai yaitu berupa mata uang kripto seperti Bitcoin. Terkait dengan kontroversi halal dan haramnya penggunaan mata uang digital bitcoin dalam hukum Islam, Zayd al-Khair sebagai penasihat agama di masjid mengatakan, jika para cendekiawan Islam telah berdebat dan mendukung penggunaan mata uang kripto. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan bitcoin sebagai alat pem­baya­ran zakat yang sah dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam arti tidak ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis norma­tif. Bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta haram tidak bisa menjadi objek wajib zakat.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Siti Nur Shoimah; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i1.220

Abstract

Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic
Kepastian Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 15, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banks in blocking accounts must be based on the applicable laws and regulations to maintain the trust of customers. Banks as financial service institutions should always follow the existing account blocking procedures and have been regulated in the prevailing laws and regulations so that errors do not result in losses for their customers. The mistake that can be detrimental to customers is unilaterally blocking accounts by the bank. This study aims to determine the form of legal protection for customers who experience unilateral account blocking, thereby resulting in the certainty of the right to unused customer funds. Based on the study results, it was found that customers can make Internal Dispute Resolution and External Dispute Resolution efforts to defend their rights when experiencing unilateral blocking by the bank.Keywords: Legal protection; account balance; blocking; customer; bank
PENGATURAN BEA METERAI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM Triasita Nur Azizah; Rahmadi Indra Tektona; Ermanto Fahamsyah
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.401 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.2934

Abstract

Pemerintah telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan pengesahan tersebut, maka ketentuan lama yang mengatur mengenai bea meterai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai resmi dicabut. Perubahan ini disebabkan karena pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, dimana perdagangan elektronik makin marak dan meluas jangkauannya. Maka dari itu, perlu dikaji terkait konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah agar lebih dipahami konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di indonesia dilihat dari segi teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian yang dicapai adalah Konsep pengaturan kedepannya terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia yaitu model bea meterai bersifat elektronik yang diatur dalam Undang - UndangNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah alternatif dalam hal pelaksanaan pembubuhan bea meterai terhadap perjanjian perdagangan secara elektronik yang terjadi di Indoneisa. Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik dengan tujuan secara hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan nantinya terkait pengenaan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik.
Co-Authors Agusyanti, Kusuma Astuti Alifian Billie Dwi Putra Alvian Romdani, Vina Amadis, Fay Alejandra Amalia Putri Vairus Amalina Roslan Amru Hanifa Mukti Anang Suindro Anang Suindro Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Citra Santyaningtyas Ayudya Rizqi Rachmawati Bakhouya Driss, Bakhouya Benu, Marthen Choirur Roziqin Devayanti, Rania Ayang Dewanti, Paramita Cahyaning Dewi Indriani Dwi Ruli Handoko Dyah Ochtorina Susanti Efendi, Aan Elliani Sudjana Emi Zulaikha Emi Zulaikha Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fanny Tanuwijaya Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Haldin Perdana Putra Handono, Mardi Helmi Septianto, Dea I Wayan Yasa I Wayan Yasa, I Wayan Ikarini Dani Widiyanti Iswi Hariyani Jemi M Adriani Harefa Khoidin Khoidin Kusuma Astuti Agusyanti Listiyapuji, Fona Kartika M Adriani Harefa, Jemi M. Rifqinizamy Karsayuda, M. Rifqinizamy Maudyna Fitria Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Fasholli Nur Huda Mukti, Amru Hanifa Nadya Ulfa Safilia Nidal Safaraz Kurniawan Nurdeng Deuraseh Nurhayati Nurhayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Oktaviyani, Evin Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Provisky, Cedatendo Lambang Qorina Fatimatus Zahro Raihana Mohd Raffi Rania Ayang Devayanti Regina Yurisprastita Jufri Rhama Wisnu Wardhana Risma, Qoriatur Risqullah Cahyanan Putra Savitri Indiarti Siti Naimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Tiya Ningrum Rahayu Triasita Nur Azizah Ulhfah Mutiarachmah Vela Ardian Ninda Wahjuni, Edi Wahyu Wahyu Yusmi Zam Zam Maharani Zulaikha, Emi