Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA EGALITA Pandecta Jurnal Ketahanan Nasional Arena Hukum Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Res Judicata JURNAL HERITAGE Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Khazanah Hukum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal KRTHA BHAYANGKARA Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum Journal of Sharia Economics Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Batulis Civil Law Review Journal Justiciabelen (JJ) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Economic & Business Law Review Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Multidisiplin Ibrahimy Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Rahmadi Indra Tektona
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai’As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship Rahmadi Indra Tektona; Risqullah Cahyanan Putra
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1093

Abstract

Coronavirus Disease-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (pre order). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran Coronavirus Disease-19 ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait physical distancing dan WFH atau Work From Home, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara pre order agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah Mohammad Fasholli Nur Huda; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621

Abstract

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries) Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2144

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) systems in production are expected in this era of sophisticated technology. However, there are deep concerns that AI technology will run out of control. With advanced technology, it was only a matter of time these systems began to produce amazing inventions without human intervention. This raises questions regarding intellectual property rights because it is not only disrupting the concept of copyright but also leads to questions related to the relevance of the Copyright Law, which, however, is considered lagging in responding to this development of AI. Through a conceptual approach and using normative, doctrinal legal research methods, and comparative studies, as well as using qualitative analysis techniques, this article argues that a conceptualization and redefinition of the regulation and legal framework related to copyright is needed as well as presenting social and legal tools to control the functions and outcomes of AI system. The recommendation in this article, the Government, should be aware of the great urgency of providing incentives needed by programmers and AI owners to stimulate future development and investment in AI. To accommodate AI-generated works, the Government needs to redesign the Indonesian Copyright Law to accommodate copyright issues, moral and economic rights, and the protection period for AI-created works; and consider adopting the use of the work made for hire concept. AbstrakPenggunaan sistem artificial intelligence (AI) dalam produksi merupakan hal biasa di era teknologi yang serba canggih. Namun, ada keprihatinan yang mendalam bahwa teknologi AI akan menjadi tidak terkendali. Dengan teknologi canggih, hanya masalah waktu sistem ini mulai menghasilkan penemuan yang luar biasa tanpa campur tangan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait hak kekayaan intelektual karena tidak hanya mendisrupsi konsep hak cipta, tetapi juga mengarah pada munculnya pertanyaan terkait relevansi UU Hak Cipta yang bagaimanapun dinilai tertinggal dalam merespon perkembangan AI ini. Melalui pendekatan konseptual dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, doktrinal, dan studi perbandingan, serta menggunakan teknik analisis kualitatif, artikel ini berpendapat bahwa dibutuhkan sebuah konseptualisasi dan redefinisi terhadap regulasi dan kerangka hukum terkait hak cipta serta menghadirkan alat sosial dan hukum untuk mengontrol fungsi dan hasil sistem AI. Saran dalam artikel ini, Pemerintah harus sadar akan urgensi besar pemberian insentif yang dibutuhkan oleh pemrogram dan pemilik AI untuk merangsang pengembangan dan investasi masa depan di bidang AI. Untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI, Pemerintah perlu mendesain ulang UU Hak Cipta Indonesia agar mampu mengakomodasi masalah hak cipta, hak moral dan ekonomi, dan jangka waktu perlindungan terhadap karya kreasi AI; serta mempertimbangkan untuk mengadopsi penggunaan konsep work made for hire.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN Rahmadi Indra Tektona
Muwazah Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.148

Abstract

Abstract : Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rightsAbstrak : Dalam hubungan pernikahan, kadang-kadang akan ada perceraian. Banyak hal yang dapat memicu penyebab, dan biasanya korban adalah anak-anak. Hak anak asuh sering menjadi masalah sebelum atau setelah perceraian. Ini, menjadi kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak anak.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Perspektif Socio-Legal) Rahmadi Indra Tektona
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.267

Abstract

Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.
Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro Rahmadi Indra Tektona; Qoriatur Risma
Batulis Civil Law Review Vol 1, No 1 (2020): VOLUME 1 NOMOR 1, NOVEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v1i1.420

Abstract

Credit is the ability to carry out a purchase or make a loan with a promise that payment will be deferred at an agreed time period. One financial institution that can provide credit is the bank, when providing credit the bank not only uses its own capital but also uses the customer's funds that have been entrusted to the bank. When providing credit, the bank cannot avoid the risk of non-performing loans, related to this, the bank applies the precautionary principle that is realized by the existence of the 5C principle, one of which is character. The application of the character principle aims to assess the character or character of the prospective debtor, whether the prospective debtor has a good character or is not good. The purpose of this paper is to analyze the factors driving and inhibiting the implementation of character principles in the analysis of micro business credit as a form of implementing prudential principles at Bank Mandiri Jember Branch. The type of research used by the author is Empirical Juridical. Then the method used is a qualitative approach method. The results of this research are the driving factors consisting of several factors, among others, in order to make credit activities run safely, minimize losses, ensure the smooth delivery of credit facilities, and build cooperation and trust between banks and customers for a long period of time. Related to the inhibiting factors consist of non-cooperative customers, bad faith in bank management, human resources, and proximity.
Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi Paramita Cahyaning Dewanti; Rahmadi Indra Tektona
Batulis Civil Law Review Vol 2, No 1 (2021): VOLUME 2 NOMOR 1, MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v2i1.467

Abstract

Intellectual Property Rights translated from Intellectual Property Right are the right to do something on the intellectual property which is regulated by applicable norms or laws. The purpose of this thesis research consists of general objectives and specific objectives, namely to find out and analyze the form of legal protection for Portraits, legal consequences, and efforts to resolve Portrait disputes. The research method includes the juridical - normative research type, while the research approach used is the statute approach. The result of this research is that portrait work is one of the copyrighted works protected by copyright law. which is contained in article 40 paragraph 1. This protection is given to the creator, namely the photographer and the copyright holder is the person photographed. This protection is given to motivate and encourage the creativity of creators who can create economic growth based on the scope of art, literature and science and provide an understanding to the public that portrait works are protected by law No. 28 of 2014 concerning copyright, where there is a prohibition for other people. use the copyright work arbitrarily without the permission of the creator or copyright holder. Acts of violating the copyright of Portrait's works that are used commercially without rights can be sued civil or criminal or can be done both, but if you want to do both, you must prioritize civil settlement then criminally. but the verdict of his civil case cannot waive his criminal sentence. Then to resolve the dispute, it can be done by litigation and also in non-litigation, namely dispute resolution by negotiation, mediation, and arbitration.
PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rahmadi Indra Tektona; Nadya Ulfa Safilia
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.74 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v14i1.8542

Abstract

AbstractZakat payments are increasingly developing in the current digital era, the Shackwell Lane Mosque in Hackney, London, England accepts zakat payments in other forms other than cash which is of cryptocurrencies such as Bitcoin. Related to the halal controversy and the prohibition of the use of bitcoin digital currency in Islamic law, Zayd al-Khair as a religious adviser at the mosque said, if Islamic scholars have argued and supported the use of cryptocurrencies. The purpose of this study is to find out and understand the use of bitcoin as a purpose of payment of zakat that is legal and accordance with Islamic law or not, in the sense that nothing deviates from the principles of Islamic law. The research method used is normative juridical. Bitcoin can be said to be haram because it contains the element of gharar and cannot be used as zakat payment. This is reinforced by the MUI fatwa No. 13 of 2011 about the law of zakat on haram assets which emphasizes that haram assets cannot be the compulsory object of zakat. AbstrakPembayaran zakat semakin berkembang di era digital saat ini, Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris menerima pembayaran zakat dalam bentuk lain di luar uang tunai yaitu berupa mata uang kripto seperti Bitcoin. Terkait dengan kontroversi halal dan haramnya penggunaan mata uang digital bitcoin dalam hukum Islam, Zayd al-Khair sebagai penasihat agama di masjid mengatakan, jika para cendekiawan Islam telah berdebat dan mendukung penggunaan mata uang kripto. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan bitcoin sebagai alat pem­baya­ran zakat yang sah dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam arti tidak ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis norma­tif. Bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta haram tidak bisa menjadi objek wajib zakat.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Siti Nur Shoimah; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i1.220

Abstract

Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic
Co-Authors Agusyanti, Kusuma Astuti Alifiyah, Fildza Shabrina Dias Alvian Romdani, Vina Amadis, Fay Alejandra Amalia Putri Vairus Amalina Roslan Amru Hanifa Mukti Anang Suindro Anang Suindro Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Citra Santyaningtyas Ayudya Rizqi Rachmawati Bakhouya Driss, Bakhouya Bariroh, Ariska Zakiyatul Benu, Marthen Choirur Roziqin Chumaira, Aida Najma Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dwi Putra, Alifian Billie Dwi Ruli Handoko Dyah Ochtorina Susanti Efendi, Aan Elliani Sudjana Emi Zulaikha Emi Zulaikha Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Fona Kartika Listiyapuji H.M Rifqinizamy Karsayuda Haldin Perdana Putra Handono, Mardi Helmi Septianto, Dea I Wayan Yasa, I Wayan Ikarini Dani Widiyanti Iswi Hariyani Khoidin Khoidin Kurniawan, Nidal Safaraz M Adriani Harefa, Jemi Maudyna Fitria Moh. Ali Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Fasholli Nur Huda Mukti, Amru Hanifa Nadya Ulfa Safilia Nurdeng Deuraseh Nurhayati Nurhayati Nuzulia Kumala Sari Oktaviyani, Evin Paramita Cahyaning Dewanti Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Provisky, Cedatendo Lambang Qoriatur Risma Qorina Fatimatus Zahro Raihana Mohd Raffi Regina Yurisprastita Jufri Rhama Wisnu Wardhana Risqullah Cahyanan Putra Santyaningtyas, Ayu Citra Savitri Indiarti Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Tiya Ningrum Rahayu Triasita Nur Azizah Ulhfah Mutiarachmah Vela Ardian Ninda Wahjuni, Edi Wahyu Wahyu Yusmi Zam Zam Maharani Zulaikha, Emi