p-Index From 2021 - 2026
7.685
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA EGALITA Pandecta Jurnal Ketahanan Nasional Arena Hukum Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Res Judicata JURNAL HERITAGE Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal KRTHA BHAYANGKARA Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Batulis Civil Law Review Journal Justiciabelen (JJ) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Economic & Business Law Review Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia Muwazah: Jurnal Kajian Gender Khazanah Hukum Journal of Shariah Economics
Claim Missing Document
Check
Articles

PERMANENT LEGAL STRENGTH (INKRACHT VAN GEWEIJSDE) PKPU PEACE IN BANKRUPTCY LAW Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas; Susanti, Dyah Ochtorina; Tektona, Rahmadi Indra; Suci, Ivida Dewi Amrih; Astutik, Sri
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1167

Abstract

The decision to ratify PKPU peace (homologation) based on its regulations has permanent legal force (inkracht van geweijsde). The nature of permanent legal force is related to whether it can be executed or implemented immediately, so that this decision requires legal certainty by stating that the decision must have permanent legal force. Bankruptcy law regulates differently regarding the permanent legal force in PKPU decisions, the difference being that the permanent legal force does not apply to the entire substance of the case but only to the peace agreement agreement, which can be called limited permanent legal force. Regarding this specificity, the researcher wants to analyze it under the title "permanent legal force (inkracht van geweijsde) of PKPU peace in bankruptcy law". This research uses normative juridical research methods, with the analysis of peace theory, legal system theory and theory of legal objectives with a statutory approach, conceptual approach and case approach and which is expected to have prescriptive value in the future in accordance with its axiology, namely the aim of law is justice
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Agusyanti, Kusuma Astuti; Setyawan, Fendi; Tektona, Rahmadi Indra
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0 Oktaviyani, Evin; Sari, Nuzulia Kumala; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.37883

Abstract

Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Kusuma Astuti Agusyanti; Fendi Setyawan; Rahmadi Indra Tektona
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
Principle of Justice in Compensation for Disputes Due to Breach of Murabahah Contract Nury Khoiril Jamil; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah) Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Contract default often occurs, as a result the creditor demands compensation from the debtor through the religious court instrument, the murabahah contract as a sharia contract which in fact implements sharia principles has fundamental differences related to compensation. The difference lies in the calculation of compensation only taking into account the original losses suffered and not the loss of future profits. The study focuses on two legal issues, namely the characteristics of compensation and the suitability of the application of compensation cases with the principle of justice in murabahah contract default disputes. This study is a normative legal study with a statutory, conceptual and case approach. The results show that sharia principle compensation has special characteristics, namely the value of compensation is calculated from real losses and does not depend on total future profits. In several cases of this study, the mandated sharia principles often do not become the legal basis for judges in deciding cases of compensation for default so that the principle of justice is not achieved.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Perspektif Socio-Legal) Rahmadi Indra Tektona
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.8955

Abstract

Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN Rahmadi Indra Tektona
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.9992

Abstract

Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rights.
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017 Rahmadi Indra Tektona
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i2.8478

Abstract

Bank dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat  memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur dalam rangka pengembalian hutang  sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Salah satunya yakni diberikannya jaminan hak tanggungan sebagai agunan oleh debitur kepada pihak bank selaku kreditur. Kewenangan terkait pemberian Hak Tanggungan tercantum pada pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan. Apabila objek jaminan terdapat dalam sebuah perkawinan, maka objek jaminan tersebut dikatakan sebagai harta bersama sehingga objek jaminan itu milik pasangan suami istri tersebut. Namun, perkawinan yang putus karena perceraian akan berakibat pada kewenangan terkait harta bersama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan mengenai benda jaminan yang berasal dari harta yang diperoleh semasa perkawinan milik sepasang suami istri yang sudah bercerai/berpisah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kualitative sehingga memfokuskan penelitian terkait penerapan kaidah serta norma dalam hukum positif yang menghasilkan Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan.
Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai’Salam Online Melalui Instagram Wahyu Wahyu; Rahmadi Indra Tektona
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v2i2.117

Abstract

Islam strongly emphasizes that all economic activities carried out by humans in the world are an accountability that must be in accordance with Islamic law. In the Sharia economy there are khiyar rights which are expected to provide good benefits in the sale and purchase agreement and make buying and selling activities in accordance with the principles of Islamic law, it is consensual and also providing benefits to the parties in accordance with the provisions in Islamic law and the existence of willingness or sincerity in buying and selling activities in accordance with the Koran and hadith. Currently, many buying and selling transactions are carried out online, one of which is using the social media, Instagram, which has millions of users who can exceed time and space. Many business actors ranging from housewives, students, state employees, private employees who post goods to be traded on Instagram, behind this convenience, of course there are problems, it is the existing image and the merchant’s reputation is something that is highly valued in online trading. The problem that arises in the online buying and selling contract is the mismatch of goods with pictures and descriptions on social media resulting in a one-sided cancellation of the purchase of ordered goods by the buyer and this results in losses to the seller, even though before the transaction the two parties have mutually agreed. The research objective of this paper was to analyze legal certainty in the implementation of khiyar in purchasing ordered goods in online buying and selling transactions via Instagram, the research method used is normative juridical, the results of research on the form of legal certainty in the implementation of khiyar. Keywords: Legal certainty, Khiyar Syarat, Bai’ Salam Online
Co-Authors Agusyanti, Kusuma Astuti Alvian Romdani, Vina Amadis, Fay Alejandra Amalia Putri Vairus Amalina Roslan Amru Hanifa Mukti Anang Suindro Anang Suindro Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Citra Santyaningtyas Ayudya Rizqi Rachmawati Bakhouya Driss, Bakhouya Benu, Marthen Choirur Roziqin Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dwi Putra, Alifian Billie Dwi Ruli Handoko Dyah Ochtorina Susanti Efendi, Aan Elliani Sudjana Emi Zulaikha Emi Zulaikha Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Fona Kartika Listiyapuji H.M Rifqinizamy Karsayuda Haldin Perdana Putra Handono, Mardi Helmi Septianto, Dea I Wayan Yasa, I Wayan Ikarini Dani Widiyanti Iswi Hariyani Khoidin Khoidin Kurniawan, Nidal Safaraz Kusuma Astuti Agusyanti M Adriani Harefa, Jemi Maudyna Fitria Moh. Ali Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Fasholli Nur Huda Mukti, Amru Hanifa Nadya Ulfa Safilia Nurdeng Deuraseh Nurhayati Nurhayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Oktaviyani, Evin Paramita Cahyaning Dewanti Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Provisky, Cedatendo Lambang Qoriatur Risma Qorina Fatimatus Zahro Raihana Mohd Raffi Regina Yurisprastita Jufri Rhama Wisnu Wardhana Risqullah Cahyanan Putra Santyaningtyas, Ayu Citra Savitri Indiarti Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Tiya Ningrum Rahayu Triasita Nur Azizah Ulhfah Mutiarachmah Vela Ardian Ninda Wahjuni, Edi Wahyu Wahyu Yusmi Zam Zam Maharani Zulaikha, Emi