Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA EGALITA Pandecta Jurnal Ketahanan Nasional Arena Hukum Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Res Judicata JURNAL HERITAGE Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Khazanah Hukum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal KRTHA BHAYANGKARA Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum Journal of Sharia Economics Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Batulis Civil Law Review Journal Justiciabelen (JJ) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Economic & Business Law Review Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Multidisiplin Ibrahimy Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Rahmadi Indra Tektona
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implikasi Hukum Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Initial Coin Offering di Indonesia Kurniawan, Nidal Safaraz; Rahmadi Indra Tektona; Rhama Wisnu Wardhana
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4366

Abstract

Dunia kriptografi telah berkembang pesat meskipun masih menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Cryptocurrency juga memunculkan model investasi baru, yakni Initial Coin Offering (ICO), di mana perusahaan berbasis blockchain mengumpulkan modal dengan menawarkan token digital kepada investor. ICO umumnya menggunakan smart contract, yang memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara. Namun, belum adanya regulasi khusus yang mengatur ICO juga penggunaan smarta contract menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hukum dan implikasi hukum dari inovasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yang diperoleh terkait implikasi hukum smart contract dalam transaksi Initial Coin Offering akan mencakup terkait kebasahan perjanjian, perlindungan hukum, dan kepastian hak investor. Perjanjian yang dibuat melalui smart contract harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam ICO akan melanggar Undang-Undang Mata Uang dan unsur klausa halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian terkait risiko seperti penipuan dan kegagalan proyek dapat meningkat jika tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga diperlukan pengaturan ICO juga penggunaan smart contract di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan investor. Penyelesaian sengketa bisa dalam transaksi ICO juga penggunaan smart contract dapat melalui litigasi atau non-litigasi dengan tantangan hukum yang masih berkembang.
KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Provisky, Cedatendo Lambang; Tektona, Rahmadi Indra; Efendi, Aan
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8910

Abstract

Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait
Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Ayu Citra Santyaningtyas; Rahmadi Indra Tektona
HERITAGE Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Heritage
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/heritage.v7i1.1571

Abstract

Bangsa yang besar adalah bangsa dengan kebanggaan bagi warisan budayanya. ekspresi budaya tradisional adalah yang paling penting atau paling diakui dasar untuk identitas budaya dan masyarakat. Negara sebagai manajer ekspresi budaya tradisional harus melindungi keberadaan ekspresi budaya tradisional dengan mempertimbangkan sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dapat mendukung ekonomi nasional. Sebuah isu yang menarik terkait dengan peningkatan adalah ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi nasional yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya intelektualitas oleh masyarakat adat sebagai penjaga sumber daya ini. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan memanfaatkan sumber daya ini tidak adil oleh negara-negara maju. masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur ketika ekspresi budaya tradisional mereka disalahgunakan oleh negara-negara lain.
Kepastian Hukum Atas Pemeriksaan Setempat Terhadap Sengketa Tanah Dalam Perkara Perdata Benu, Marthen; Ali, Moh.; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/k6jhry02

Abstract

The mechanism for resolving land rights disputes in the District Court is always handled by a judge, and before reaching an examination with an evidentiary agenda, the parties to the case will carry out efforts at peace or mediation. The judge/judicial panel, clerk/substitute clerk, and bailiff/substitute bailiff together with the parties present go to the location of the object to be inspected and carry out the inspection. The first thing that is asked for information is from the plaintiff in accordance with the contents of the lawsuit. The local inspection carried out by the judge has the function of assisting the judge in making his decision. The problems that arise are related to the role and function of the local inspection of the disputed object in the form of land if it is related to the construction of evidence in civil cases The problem formulation in this research is (1) Has the local examination of the object of a land dispute in a civil case provided legal certainty? (2) What are the legal implications of a local examination of a civil case object? and (3) What is legal certainty in future arrangements for local inspections of land objects in civil cases. From the results of the research carried out, it was found that local inspections were based on Article 153 HIR, Article 180 RBg and Articles 211 – 214 Rv and SEMA No. 7 of 2001 does not yet reflect legal certainty because it does not regulate in detail the local inspection mechanisms in the field, giving rise to multiple interpretations. Apart from that, the local examination is still ambiguous as to whether it is evidence whose evidentiary value is left to the judge or whether the local examination is not included in the category of evidence, it is an examination tool or method to obtain evidence. The results obtained in the local inspection are valid evidence. The legal implications of a local examination of a civil case object are (1) on the costs of the case if the judge desires a local examination, (2) on the evidentiary strength of the local examination. These two things contain legal consequences that need to be clarified in future regulatory aspects. Legal certainty in the future regulation of local inspections of land objects in civil cases is that all cases involving immovable objects such as land must be carried out locally and preferably carried out after further examination of evidence to overcome differences in the practice of carrying out local inspections. Uniformity of these arrangements is very important to create legal certainty regarding local inspections. Regulations regarding local examinations must be established at the statutory level so that they have strong binding power on all parties involved in the case, including judges, clerks and all.
PERMANENT LEGAL STRENGTH (INKRACHT VAN GEWEIJSDE) PKPU PEACE IN BANKRUPTCY LAW Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas; Susanti, Dyah Ochtorina; Tektona, Rahmadi Indra; Suci, Ivida Dewi Amrih; Astutik, Sri
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1167

Abstract

The decision to ratify PKPU peace (homologation) based on its regulations has permanent legal force (inkracht van geweijsde). The nature of permanent legal force is related to whether it can be executed or implemented immediately, so that this decision requires legal certainty by stating that the decision must have permanent legal force. Bankruptcy law regulates differently regarding the permanent legal force in PKPU decisions, the difference being that the permanent legal force does not apply to the entire substance of the case but only to the peace agreement agreement, which can be called limited permanent legal force. Regarding this specificity, the researcher wants to analyze it under the title "permanent legal force (inkracht van geweijsde) of PKPU peace in bankruptcy law". This research uses normative juridical research methods, with the analysis of peace theory, legal system theory and theory of legal objectives with a statutory approach, conceptual approach and case approach and which is expected to have prescriptive value in the future in accordance with its axiology, namely the aim of law is justice
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Agusyanti, Kusuma Astuti; Setyawan, Fendi; Tektona, Rahmadi Indra
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0 Oktaviyani, Evin; Sari, Nuzulia Kumala; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.37883

Abstract

Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.
Co-Authors Agusyanti, Kusuma Astuti Alifiyah, Fildza Shabrina Dias Alvian Romdani, Vina Amadis, Fay Alejandra Amalia Putri Vairus Amalina Roslan Amru Hanifa Mukti Anang Suindro Anang Suindro Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Citra Santyaningtyas Ayudya Rizqi Rachmawati Bakhouya Driss, Bakhouya Bariroh, Ariska Zakiyatul Benu, Marthen Choirur Roziqin Chumaira, Aida Najma Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dwi Putra, Alifian Billie Dwi Ruli Handoko Dyah Ochtorina Susanti Efendi, Aan Elliani Sudjana Emi Zulaikha Emi Zulaikha Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Fona Kartika Listiyapuji H.M Rifqinizamy Karsayuda Haldin Perdana Putra Handono, Mardi Helmi Septianto, Dea I Wayan Yasa, I Wayan Ikarini Dani Widiyanti Iswi Hariyani Khoidin Khoidin Kurniawan, Nidal Safaraz M Adriani Harefa, Jemi Maudyna Fitria Moh. Ali Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Fasholli Nur Huda Mukti, Amru Hanifa Nadya Ulfa Safilia Nurdeng Deuraseh Nurhayati Nurhayati Nuzulia Kumala Sari Oktaviyani, Evin Paramita Cahyaning Dewanti Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Provisky, Cedatendo Lambang Qoriatur Risma Qorina Fatimatus Zahro Raihana Mohd Raffi Regina Yurisprastita Jufri Rhama Wisnu Wardhana Risqullah Cahyanan Putra Santyaningtyas, Ayu Citra Savitri Indiarti Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Tiya Ningrum Rahayu Triasita Nur Azizah Ulhfah Mutiarachmah Vela Ardian Ninda Wahjuni, Edi Wahyu Wahyu Yusmi Zam Zam Maharani Zulaikha, Emi