p-Index From 2021 - 2026
8.924
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) jurnal niara Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Parafrase: Jurnal Kajian Kebahasaan dan Kesastraan Jurnal Representamen Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan JURNAL MANAJEMEN BISNIS Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Concept: Journal of Social Humanities and Education Journal of Scientific Research, Education, and Technology Journal of Research and Development on Public Policy Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Sains Student Research Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi MADIKA: Jurnal Politik dan Governance JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Journal of Governance and Public Administration Public Service And Governance Journal Sagita Academia Journal Mimbar Administrasi Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Society International Journal of Politics and Public Policy (IJPPP) Ulil Albab Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Academia Open
Claim Missing Document
Check
Articles

Understanding Sarinah as an Arena for Feminism Education Based on Local Culture: Memahami Sarinah Arena Pendidikan Feminisme Berbasis Budaya Lokal Nyoman Suwarta; Dwi Astutiek; Edi Dwi Riyanto; Ahmad Nurefendi Pradana; Bambang Kusbandrijo; Yopi Lutfi Subargo
Academia Open Vol. 9 No. 1 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.9.2024.9436

Abstract

General Background: Feminism education is crucial for fostering mutual respect and understanding of gender differences, emphasizing the social identity of archipelago feminism. This approach embraces the values of womanhood rooted in Indonesian culture and customs. Specific Background: The book "Sarinah" by President Sukarno offers a foundational perspective for exploring the historical and cultural significance of feminism education in Indonesia. Knowledge Gap: Despite analyses of "Sarinah" focusing on feminist values and Marxist literary criticism, research on the specific educational arena of feminism in Indonesia is limited. Aims: This study aims to analyze the Indonesian feminism education arena as presented in "Sarinah," using a qualitative methodology, including literature review and event interpretation. Results: The analysis identifies four key aspects: the third phase of civilization evolution, the role of intelligence, motivations of Indonesian feminism, and external influences such as society, family, and education systems. Novelty: The study highlights the distinctiveness of feminism education in Indonesia by focusing on local cultural values. Implications: The research emphasizes integrating cultural and traditional values in feminism education to promote gender equality. It calls for empowering women, recognizing their equal capabilities to men, and eliminating discrimination based on gender, class, or ethnicity. Highlights: Cultural Relevance: Emphasizes aligning feminism education with Indonesian cultural values. Key Factors: Identifies intelligence, motivation, and societal influences in the education arena. Empowerment: Highlights the need to empower women and address barriers to gender equality. Keywords: Pendidikan Feminisme, Arena, Adat, Budaya Nusantara
Analisis Perumusan Kebijakan Berdasarkan Bukti dari Pengembangan Lumpur Lapindo sebagai Destinasi Wisata Gelap di Kabupaten Sidoarjo Bambang Kusbandrijo; Masadib Akmal Vyandri; Rizkya Dwijayanti
Society Vol 13 No 1 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i1.768

Abstract

The Lapindo Mud Disaster has the potential to be developed into a dark tourism destination. This study aims to provide information and evidence for the formulation of policies and models to support the development of Lapindo as a dark tourism site. The analysis employs Creswell and Poth’s spiral analysis. The findings indicate that external factor components—competition, government policy, leadership, and finance—remain weak. Additionally, supply factor components, particularly the development of Lapindo as a dark tourism area, have not been addressed due to the absence of a specific dark tourism policy. Field evidence suggests that Lapindo has the potential to become a dark tourism destination, as it attracts many visitors, yet its sustainability remains uncertain. Therefore, an evidence-based policy must be formulated through a bottom-up, collaborative stakeholder approach. This study utilizes the Gunn & Var model to analyze field data, revealing that existing policies are still broad, top-down in nature, and fail to address the specific needs of dark tourism development. The proposed model enhances the Gunn & Var framework by incorporating a stakeholder synergy indicator, which emphasizes collaboration among five key actors in the formulation, implementation, and evaluation of policies, all under the leadership of regional authorities.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 – 2025: STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO Wimpi Aulia Ananta; Bambang Kusbandrijo; Rizakya Dwijayanti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2849

Abstract

Penyandang tunagrahita merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam menggunakan hak pilihnya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan aksesibilitas bagi pemilih tunagrahita dalam Pemilu 2024–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi pemilu, pendampingan oleh keluarga dan Rumah Harapan Mulya, pendataan pemilih, serta koordinasi antara KPU Kabupaten Ponorogo, pemerintah desa, dan lembaga pendamping. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antar lembaga, dukungan keluarga, dan peran aktif Rumah Harapan Mulya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita serta belum tersedianya pendamping khusus bagi pemilih tunagrahita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL USIA PRODUKTIF: STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO Anggi Fatikaningrum; Bambang Kusbandrijo; Rizkya Dwijayanti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2867

Abstract

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam memperoleh pelayanan publik dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo diketahui memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan administratif dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (purpose), pengarahan (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas intelektual, layanan dokumen kependudukan, dan pendekatan langsung kepada keluarga. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui Rumah Harapan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukungnya antara lain keberadaan Rumah Harapan, dukungan keluarga, komitmen pemerintah desa, dan peran pendamping. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, dan perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta pengembangan program yang lebih sesuai bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat.
Efektivitas Tata Kelola Surat-Menyurat dan Arsip dalam Menunjang Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Sosial Kota Surabaya. Elysia Irma Fransiska; Bambang Kusbandrijo
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10562

Abstract

Archives play an important role in supporting the effectiveness of organizational administration, particularly within government institutions. This study aims to examine the management of correspondence and archives at the Surabaya Social Service Office. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that correspondence management has been carried out through several stages, including receipt, recording, disposition, and distribution of letters. Archive management is conducted through the classification, storage, and maintenance of documents to ensure easy retrieval when needed. Although the management of correspondence and archives has generally been implemented effectively, several challenges remain, including document accumulation, limited human resources with archival expertise, and the suboptimal implementation of archive digitization. Therefore, efforts are needed to improve staff competencies, provide adequate facilities and infrastructure, and implement a digital archiving system to enhance administrative effectiveness at the Surabaya Social Service Office.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR MIGAS DI JAWA TIMUR (THE ANALYSIS OF COMMUNITY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION OF THE OIL AND GASSECTOR IN EAST JAVA) Bambang Kusbandrijo
Jurnal Borneo Administrator Vol. 10 No. 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1685.225 KB) | DOI: 10.24258/jba.v10i3.179

Abstract

As stated by the Act of Oil and Gas, exploring companies are obliged to perform a community development. These companies, however, instead of bring the prosperity for the society, they reduce the opportunity for the people on making a living since there are no more job oportunities, resulting in the rate of poverty increasing. Based on this matter, this study aims to answer: why the community development is necessary, and how the implementation of the community development can be executed effectively, efficiently and right on target. The study is performed by using the descriptive-qualitative method. Result reveals that the content of the policy is contrary to the spirit of good governance and good corporate governance. The recovery cost affects to the low fund of the community development, the implementation of the community development is not yet structured, and the society's prosperity deteriorates. The “given” policy formulation, in which foreign needs to be involved, implicates the state authorization in a fragile condition so that the state is not able to preserve the defense and the sovereignty of energy. Instead, it marginalizes and divides the local communities.Keyword: community development, good governance, good corporate governanceBerdasarkan UU Migas, perusahaan eksplorasi wajib melaksanakan community development.  Hadirnya perusahaan justru menciptakan kemiskinan baru karena masyarakat kehilangan sumber nafkah hidup dan tidak adanya lapangan pekerjaan baru. Bertolak dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab: mengapa community development harus dilaksanakan, dan bagaimana model pelaksanaan community development yang efektif-efisien tetap target dan tepat sasaran?  Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan bertentangan dengan semangat good governance dan good corporate governance, recovery cost berdampak pada rendahnya dana community development, pelaksanaan community development belum terstruktur, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Perumusan kebijakan“given”,  didalamnya terdapat kepentingan asing, berimplikasi pada rapuhnya kekuasaan negara untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi. Pelaksanaan kebijakan justru memarginalkan dan mendeferensiasikan masyarakat lokal. Model implementasi community development mengacu pada konstitusi Negara, dengan menerapkan teori New Public Services, Good Governance, dan Good Corporate Governance, yang mengasumsikan perlunya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan optimal untuk kesejahteraan rakyat. Semua pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat aktif baik pada perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, good governance, good corporate governance
PARTISIPATIF PLANNING PADA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI DALEGAN GRESIK Banun Prabawanti; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2534

Abstract

Peneliti ini membahas Partisipatif Planning Pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik, Pantai Dalegan menawarkan studi kasus yang sempurna tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat, di mana objek wisata dikelola langsung oleh Pemerintah Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan oleh investor swasta atau pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meneliti model ini penting untuk memahami bagaimana aset wisata dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Wisata Pantai Dalegan Grsik. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Partisipatif Planning pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengembangan kawasan wisata masih belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif, berdasarkan variabel teori Sherry Arnstein, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya pelibatan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih rendah.Pengelola pantai, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat, namun mekanisme partisipasi yang terstruktur belum sepenuhnya diterapkan.
Adaptive Governance and Agile Leadership in Street-Level Bureaucracy: Subsidy Implementation Effectiveness Bambang Kusbandrijo
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/brxr5h80

Abstract

This study aims to examine the implementation of social subsidy policies in Sidoarjo Regency by analyzing the interaction between governance capacity, collaborative governance, and agility, with a particular focus on the role of street-level bureaucrats and agile leadership. The research employs a qualitative descriptive approach, conducted in Waru sub-district, covering Tambaksawah, Tambakrejo, and Tropodo villages. Informants include subsidy recipients, households entitled to but not receiving subsidies (12 respondents), local NGOs (3), street-level bureaucrats (6), and journalists (2). Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and document analysis, and triangulated for validity. Analysis follows the interactive qualitative model proposed by Creswell and Poth, including data organization, coding, thematic development, and interpretive analysis. Findings indicate that subsidy implementation faces challenges in accurate targeting, distribution quality of non-cash transfers, and adaptive utilization of cash subsidies by households. Street-level bureaucrats’ discretion and agile leadership emerge as critical factors bridging policy design and practical implementation, influencing public perception of government presence. The study contributes to the development of an adaptive governance model in public administration, highlighting the dual vulnerability of cash and non-cash subsidies and the necessity of contextualized, flexible, and responsive governance strategies.
STREET-LEVEL GOVERNANCE DYNAMICS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL (MBG) IN INDONESIA: DISCRETION, COPING, AND SERVICE QUALITY Bambang Kusbandrijo
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2026): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v8i2.11163

Abstract

This study examined how a populist-designed national school feeding program is translated into practice through complex bureaucratic structures and street-level governance processes. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis within a specific school setting. This study applied street-level bureaucracy theory to explain how frontline actors mediate between formal policy mandates and situational realities. The findings indicated that performance-driven administrative pressures and fragmented inter-organizational coordination shift operational burdened onto schools, expanding the scope of discretion for teachers and school administrators. Frontline actors employed coping practices such as procedural simplification and task prioritization to maintain service delivery under constraints. While these adaptive mechanisms stabilized implementation in the short term, they also reshaped the substance of policies and contribute to variations in service quality, food safety risks, and disruptions to educational processes. This study demonstrated that implementation outcomes are co-produced through the interaction of structural conditions, professional norms, and local judgments. Theoretically, this study incorporates street-level discretion, governance fragmentation, and populist policy formulation into a mediated governance framework. While in practically sense, this study emphasizes the necessity of coordinating policy goals with institutional support for frontline actors, qualitative safeguards, and coordination ability.
Co-Authors Abdul Manaf Achluddin Ibnu Rochim Achluddin Ibnu Rochim Achluddin Ibnu Rochim, Achluddin Ibnu Adi Soesiantoro Ahmad Nurefendi Fradana Ahmad Nurefendi Pradana Aldi Ramadani Allya Tsamarah Yunifar Andriyanto Andriyanto Anggaeny Puspaningtyas Anggi Fatikaningrum Anggraeny Puspaningtyas Anisah Fatihatus Anjani, Shafa Jihan Arief Setyawan Astutiek , Dwi Aswin Febrianto, Aswin Ati, Norbertus Darius Avina, Rizky Bahij Berliana Kusuma Dewi Banun Prabawanti Chairil Akbar, Putra Chayradafia, Sumardan Mandala Desi Ratna Sari, Desi Ratna Devi Christina, Dhea Dimung, Oktavia Triany Dito Firmansyah Rosidi Djoko Widodo Dwi Astutiek Dwi Hardaningtyas Eddy Wahyudi Edi Dwi Riyanto Elysia Irma Fransiska Endro Tjahjono Eureka Ratna Nirmala Hadiyatullah, Afifah Hartono, Supri Hermanus Ama Raya, Hermanus Ama Hibatur Rahman ibnu rochim, Achluddin Idwar, Widya Arzetiya Indah Murti, Indah Jihan Nabilah Adinda Putri Joko Susanto Joko Widodo Kendry Widiyanto KHOIRUN NISAK Lilis Rahmadhanti Mahlita Fibry Wachidah Martini, Renanda Yulio Putri Masadib Akmal Vyandri Masadib Akmal Vyandri Mawarni, Astrid Dian Meiliana, Riesa Mohammad Iqbal Syahriar Mulyati, Diana Juni Nadhifah Dwi Lestari Ni Putu Tirka Widanti Novaria, Rachmawati Nuksmengtyas, Ratih Nurmiati Nurmiati Nyoman Suwarta Octavia Fransiska Olimpius Kurniawan Pradana, Ahmad Nurefendi Pratiwi, Soffanah Dina prayoga, Akbar Puspita Buana Putri, Stevany Puspitasari, Cindy Puspitasari, Erika Aprilia Puteri Anggraini Oktavianty Rachmanto, Tito Ratna Wulandari Reno Affrian Rivai Ahmad Rizakya Dwijayanti Rizkya Dwijayanti Royan Khusnul Arief Rudy Handoko Rusmin Sheila Nanda Aprilia Siswantoro, Tri Yudi Sri Andayani Subargo, Yopi Lutfi Sukma Ari Ragil Putri, Sukma Ari sukristyanto, Agus Susana Hindaria Talitha Zitha Vasthi Tamahdur Jahro Fajariyyah Thenu, Anastasya Priskila Priskila Elisabeth Thenu Tita Dwi Agustin Tri Budhi Susilowati Tri Yulianti, Tri V. Rudi Handoko Wahyudi, Eddy Widiyanto, Kendry Wimpi Aulia Ananta Yerin Audri Asmono Yoke Veranda, Yoke Yopi Lutfi Subargo Yudiana, Tjetjep