Articles
<![CDATA[PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASSET DESA DI DESA JEKEK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Ute Ch. Nasution]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Doan Widhiandono]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 2 No 03 (2022): Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Organisasi publik pada semua level yang didalam termasuk Pemerintahan Desa meupakan organisasi yang dituntut untuk mampu menjalankan kebijakan- kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Upaya mengimplementasikan tuntutan di antara dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan atas kekayaan (assets). Pengelolaan asset desa ini dilakukan melalui inventarisasi pada semua kekayaan yang dimiliki desa secara benar. Dengan dijalankannya pengelolaan, maka organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh desa. Dengan bekal pengetahuan atas potensi yang dimilikinya ini organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan potensi tersebut. Pengelolaan asset desa landaskan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah]]>
<![CDATA[PENGABDIAN PADA PROGRAM KLAMPID SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Fahrur Rozi]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 2 No 06 (2022): PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Klampid ini adalah sebuah gagasan yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Tujuan adanya Program Klampid untuk mempermudah pengurusan yang dulunya pelayanan dilakukan secara manual serta datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu dilaksanakan melalui kegiatan daring warga tidak harus meluangkan waktunya untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Kecamatan atau Kelurahan terdekat dengan tujuan mengantri di loket pelayanan. Adapun tujuan dari pelaku untuk mengetahui bagaimana Program Klampid mampu mewujudkan pelayanan prima di masa pandemi covid-19.Untuk hasil dari pengabdian tersebut, Pemerintah Kecamatan Bubutan memberikan pelayanan dengan sangat baik karena mampu melaksanakan standar pelayanan klampid bagi masyarakat di masa pandemi.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 : Studi Pada Pulo Tegalsari RW 07 RT 10 Surabaya ]]>
<![CDATA[Ade Daoed Saputra]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masuknya Covid 19 ke Indonesia dan ditambah dengan kebijakan PSBB membuat kerusakan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan peraturan Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai keuangan kebijakan penangan Negara serta stabilitas system keuangan untuk mengatasi pademi Covid 19 yang tujuannya mengurangi dampak akibat Covid 19 dalam berbagai sektor, sektor ekonomi salah satunya. Selain itu juga, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang kebijakan bantuan langsung tunai No. 54/HUK/2020 mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial sembako dalam penanggulan dampak Covid 19. Peneliti berusaha mengetahui evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai di Pulo Tegalsari. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn. Metode yang di gunakan di penelitian ialah metode kualitatif deskriptif. Bedasarka hasil penelitian yang di lakukan peneliti evaluasi kebijakan BLT yang dilakukan melalui enam indikator terbukti tidak semuanya sesuia dengan hasil yang di inginkan pemerintah meskipun terdapat banyak dampak positif yang diterima masyarakat namun kebijakan BLT dirasa masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek terutama indikator perataan dan ketepatan sasaran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA DI DESA BENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Zulfia Rahma Firdausa]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penggunaan dana desa dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menarik kesimpulan terhadap implementasi penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada lokasi penelitian juga akan dilakukan pengumpulan maupun penghimpunan data dan informasi yang akurat dan spesifik terkait masalah. Sehingga akan didapatkan hasil yang akurat. Pemilihan lokasi ini berdasar pada masalah yang akan diteliti dan sumber data penelitian. Fokus dari penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Komunikasi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dan pencapaian dari implementasi kebijakan kebijakan. Struktur Birokrasi yang ada dalam desa Bendo sudah tertata, standar operasional prosedur juga dilaksanakan dengan baik, garis kooedinasi dari atas kebawah seperti pemerintah daerah → pemerintah kabupaten/kota→ pemerintah tingkat kecamatan → pemerintah desa → masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Masyarakat di Desa Detusoko Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Yoachim Rivaldo Watu Raka]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Putra Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58540/jipsi.v1i4.130
<![CDATA[Tourism development is currently starting to become one of the leading programs in regional development. Tourism development is expected to be able to contribute to the receipt of regional original data collection and create regional cultural jobs. one of the Ende districts that has tourism potential is in the Detusoko sub-district. The tourism potential of Detusoko Village is a type of natural, cultural and artistic tourism of the Detusoko people with their uniqueness and character. One of the possible attractions of Detusoko Village is nature tourism, with mountains, hot springs, and rice fields surrounding Detusoko Village. In addition to nature tourism, there are cultural tours that introduce cultural elements and community customs. If managed properly, this cultural tourism area will make a significant contribution to Detusoko Village. This cultural tourism can be known from the location and cultural activities of Detusoko Village. B. Traditional houses and dances. Detusoko Tourism Village is one of the tourist villages in East Nusa Tenggara (NTT), namely Detusoko District, Ende Regency with a population of 211 heads of households, 758 residents with 362 male spirits and 396 female residents. This is a table of the population of the village of Detusoko.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ]]>
<![CDATA[Dimas Ardi Pranata]]>;
<![CDATA[Arief Darmawan]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 9: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v3i9.2435
<![CDATA[Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa ( Studi Pada Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Salah satu Strategi Pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayananan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu perlu dilakuakan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelakasanaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagai dari dana ADD untuk pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa dan BPD sehingga pengguanaan ADD tidak sesuai dengan peruntukanya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA ]]>
<![CDATA[Satriyo Cahyo Utomo]]>;
<![CDATA[Arief Darmawan]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 9: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v3i9.2436
<![CDATA[Manajemen kinerja adalah suatu tindakan berurutan yang diawali dengan suatu perencanaan kinerja, peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan evaluasi dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja dengan menciptakan visi misi dan pendekatan strategis sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan oganisasi yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen kinerja untuk menciptakan konteks dimana staff bisa bekerja secara produktif dan efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output mereka. Komponen manajemen kinerja yang diterapkan Dinas Kependudukan dan catataan Sipil Kota Surabaya meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluai akuntabiiltas kinerja internal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 2 (dua) fokus penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi manajemen kinerja administrasi kependudukan sebagai strategi peningkatan mutu sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2) Apa saja faktor penghambat dalam implementasi manajemen kinerja administrasi kependudukan sebagai strategi peningkatan mutu sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bersumber komponen manajemen kinerja yang mengcakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan review akuntabiitas kinerja sudah terlaksan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam perolehan hasil evaluasi yang mencapai 93,66 yang artianya bahwa manajemen kinerja Disdukcapil Kota Surabaya termasuk kategori AA (memuaskan sekali) serta terdapat 2 faktor penghambat dalam penerapan manajemen yaitu belum menginterpretasikan beberapa elemen evaluasi kinerja, keuntungan menerapkan manajemen kinerja tidak dipahami oleh bawahan karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya praktik tersebut yang dimana penerapan manaejemen kinerja merupakan keberhasilan dari organisasi]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi E-Lapor (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Rena Eprilly Widodo]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Endang Indartuti]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 5 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Technology that has developed today can be a source of information from all media using internet networks easily favored by the community. The information obtained is faster, more accurate and can be used wherever technology arises, some problems are encountered by the community so that a program or policy is needed that can solve the problems they face. The solution can be from the community itself or the government that supports to improve the quality of public services, there needs to be increased efficiency and transparency. The purpose of this study is to measure how the quality of the implementation of the E-Report application in East Java with the improvement of public services implemented by the East Java Provincial Communication and Information Office. In this study using qualitative research type descriptive method and the type of data collection used is by conducting interviews, direct observation, and documentation. Measurement indicators use Zeithahaml and Parasuraman &; Berry theory which are indicators of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The result is that there are still indicators that have not met and make it less run optimally, obstacles such as lack of human resources, this complaint application still has weaknesses that make the community still unfamiliar due to lack of socialization between districts and sub-districts, lack of response and follow-up of complaints that make complaints slow by regional officials.]]>
<![CDATA[ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Yafie Amaratus Sania]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian kali ini berfokus pada analisis implementasi etika pelayanan administrasi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh peneliti dan dokumentasi. Penganalisisan data berupa pengerucutan data, pemaparan data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori etika oleh Mertins Jr pada Maani (2010). Terdapat empat poin penting yang menjadi faktor terlaksananya implementasi etika dalam bidang pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini adalah persamaan atau kesetaraan, keadilan, loyalitas atau kesetiaan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dalam hal ini adalah implementasi etika di bidang pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya telah dalam melaksanakan implementasinya dengan memenuhi 4 indikator yang dikemukakan oleh teori Mertins Jr dalam Maani (2010) tersebut.]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MENGENAI PROGRAM JARIMU AWASI PEMILU MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO) ]]>
<![CDATA[Theresia Arcell Arinjani Marsudi]]>;
<![CDATA[Endang Indartuti]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pertukaran informasi terkait eksploitasi SARA, kampanye mengandung ujaran kebencian, dan dapat mengurangi resiko penyebaran berita hoax dengan penanganan yang cepat karena segala sesuatu yang diupload dan dilaporkan pada forum “Jarimu Awasi Pemilu” langsung terhubung oleh Bawaslu RI. Diluncurkannya program “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan strategi Bawaslu untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu mengetahui komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu” kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sidoarjo. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa diluncurkannya program “Jarimu Awasi Pemilu” sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menetapkan tiga sasaran utama dalam memberikan sosialisasi terkait “Jarimu Awasi Pemilu” yakni (1) Pemuda Milenial, (2) Masyarakat Peduli Pemilu (Pemilik Kepentingan), (3) Masyarakat yang Paham Teknologi. Dengan menggunakan media (1) Akun resmi Bawaslu Sidoarjo, (2) Gerakan seribu status melalui WhatsApp (3) Posko Jarimu Awasi Pemilu. Ketiga hal tersebut menjadi saluran media dalam melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo untuk sosialisasi terkait implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu”. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yakni komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengenai implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu” tidak dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi implementasi program berhasil jika hanya dilihat dari sudut pandang jajaran Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Jika dilihat dari sisi masyarakat komunikasi program “Jarimu Awasi Pemilu” yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo tidak memiliki pengaruh kepada masyarakat, yang berarti Bawaslu Sidoarjo gagal dalam mensosialisasikan program “Jarimu Awasi Pemilu.]]>
