Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Militansi Kader PKS Dalam Pemenangan Politik Pada Pemilu Legislatif 2009 Dan 2014 Di Lampung Triono, Triono; Kartini, Dede Sri; Sulaeman, Affan
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3166

Abstract

Keberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan
Peran KPK Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Solihah, Ratnia; Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i2.7764

Abstract

Wabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi  membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat & berbagai daerah. Melalui  metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.  
Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah Hutasuhut, Ullynta Mona; Zuhraini, Zuhraini; Hermanto, Agus; Triono, Triono
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v2i2.12961

Abstract

The local government of Bandar Lampung City has enacted Regional Regulation Number 1 of 2018 on Community Harmony and Public Order with the aim of creating a peaceful and orderly environment, especially for the people of Bandar Lampung. The government faces numerous challenges in addressing societal issues, such as the presence of informal businesses or street vendors (PKL) that disrupt public order, comfort, and the city's aesthetics. These vendors use public spaces like sidewalks meant for pedestrians, parking areas, and roadside areas for their businesses, causing disorder, traffic congestion, and littering due to waste disposal. This research is descriptive in nature, using qualitative methods. The findings indicate that the government has not been able to establish firm policies for implementing sanctions and providing guidance to the community and street vendors to achieve benefits without causing harm to any party. Therefore, the effectiveness of implementing Regional Regulation Number 1 of 2018 on Community Harmony and Public Order in Bandar Lampung City can be observed as functioning well. From a siyāsah dusturiyyāh perspective, the government has not been able to formulate clear policies to achieve benefits without causing harm to any party, as explained in the fiqh principles that all matters concerning the Muslim community should lead to what is good.
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Muin, Fathul; Triono, Triono; Santoso, Rudi; Edi, Relit Nur; Fikri, Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.33625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena perkawinan beda agama sering meninggalkan polemik di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi hukum. Penelitian menggunakan metode pustaka, sifatnya deskriptif analitis menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder. Riset ini menyimpulkan bahwa SEMA menjadi petunjuk bagi hakim sekaligus untuk memutus polemik di kalangan hakim dan masyarakat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga berperan dalam pencegahan pernikahan beda agama dan sejalan dengan ajaran agama yang sesungguhnya memerintahkan setiap pemeluknya menikah dengan pria maupun wanita yang seagama. Oleh sebab itu ketika marak terjadinya penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari peradilan sesungguhnya hal itu bisa diakhiri dengan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara perkawinan terlebih dahulu menggunakan asas formal yakni hukum perkawinan, bukan menggunakan hukum lain yakni hukum administrasi kependudukan.
SEMINAR NASIONAL PEREKONOMIAN “QRIS SEBAGAI INOVASI DIGITAL SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA” Saputra, Nopa Dwi; Triono, Triono; Rama, Kris Suspon; Murdini, Lia Aseptin; Laitsi, Mu’awiyatu Al
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.24755

Abstract

QRIS (QR Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran yang berbasis shared delivery channel yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai berbasis kode. Penggunaan QRIS belum sepenuhnya dipahami oleh semua kalangan, khususnya penggiat UMKM di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Hal tersebut yang mendasari Tim PKM ITMS sehingga mengadakan kegiatan Seminar Nasional Perekonomian dengan tema Qris Sebagai Inovasi Digital Sistem Pembayaran Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim PKM dari Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera yang terdiri atas 5 orang dosen dan menghadirkan 3 Narasumber. Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) Overview/ Pengenalan Teknologi QRIS; 2) Keunggulan QRIS; dan 3) Cara Bertransaksi Menggunakan QRIS. Dalam pelaksanaannya, TIM PKM ITMS menggunakan beberapa metode penyampaian, yaitu: 1) metode ceramah, digunakan untuk menjelaskan materi teoritis, dan 2) metode demonstrasi, digunakan dengan mempraktikkan secara langsung bagaimana cara menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran elektronik, dan 3) metode tanya jawab, dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kepada Narasumber jika ada materi yang belum dipahami.
PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN ZIS SEBAGAI MODERASI Triono, Triono; Nurhadi, Bayu
At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 02 (2025): December
Publisher : Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55799/tawazun.v13i02.449

Abstract

This study aims to determine whether population growth and employment opportunities influence the open unemployment rate in Central Java during 2019–2023, with ZIS serving as a moderating variable. This study uses a quantitative approach with secondary data. The analytical technique applied is multiple regression using EViews 12 software. The sample in this study includes the entire population. The results show that population growth, employment opportunities, and ZIS simultaneously and significantly affect the open unemployment rate. Population growth has a negative and significant effect on the open unemployment rate, while employment opportunities have a positive and significant effect. Furthermore, ZIS is found to moderate the relationship between population growth, employment opportunities, and the open unemployment rate.