Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020-2023) Wulandari, Yeny; Khusumasari, Riza; Subandi, Yeyen
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i2.1031

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Hathras, India khususnya kasta Dalit merupakan sebuah isu yang berasal dari adanya diskriminasi kasta, ketidakadilan sosial, dan patriariki. Kasus kekerasaan seksual terhadap perempuan kasta Dalit di Hathras menyoroti adanya kerentanan diskriminasi gender dan kasta. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisa bagaimana Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalit di Hathras (2020-2023). Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian dengan pendekatan Case Study Resarch (Studi Kasus) Hathras melalui pemberitaan media yang relevan, serta penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip CEDAW, yakni non diskriminasi, kewajiban negara yang sudah diratifikasi oleh India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa India telah gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW. Kegagalan India dalam mengimplementasikan CEDAW didasarkan pada adanya kelas-kelas sosial yang sangat melekat di kehidupan masyarakat. Kelas sosial di India tidak dapat dihilangkan karena kelas sosial telah menjadi bagian dari masyarakat dan merupakan warisan nenek moyang. Studi ini menguraikan ketidakefektifan CEDAW di India.
Peran Perempuan Pada Tradisi “Kompolan” Madura Dalam Membentuk Ulang Konstruksi Sosial Melalui Lensa Feminisme Multikultural Annahar, Na’imullah; Bustamil, Fahrur Rozi; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1101

Abstract

Tradisi Kompolan di Madura merupakan forum keagamaan dan sosial yang didominasi oleh partisipasi perempuan dan dijalankan secara turun-temurun. Lebih dari sekadar aktivitas spiritual, Kompolan menjadi ruang sosial yang memperkuat solidaritas, memperluas pengetahuan keagamaan, serta membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perempuan Madura mengambil peran aktif dalam tradisi Kompolan sebagai strategi kultural dalam membentuk ulang konstruksi sosial tentang peran gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi pustaka, serta dianalisis melalui lensa feminisme multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Madura melalui tradisi Kompolan tidak hanya mereproduksi nilai-nilai religius, tetapi juga menciptakan ruang agensi, pendidikan non-formal, dan penguatan peran sosial tanpa harus bertentangan dengan norma budaya yang ada. Dalam konteks feminisme multikultural, tradisi ini membuktikan bahwa perempuan mampu membangun perubahan sosial dari dalam struktur tradisi dan komunitas lokal mereka. Kompolan menjadi bukti bahwa perjuangan perempuan tidak selalu harus berlangsung dalam konflik dengan budaya, tetapi justru dapat berjalan seiring melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis lokalitas.
Perempuan Dalam Budaya Patrilineal di Nusa Tenggara Timur Menurut Teori The Second Sex Simone de Beauvoir Riangtobi, Yohana Damiana Uto; Andim, Wensensiana Yasinta; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1102

Abstract

Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam sistem sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya melalui praktik belis dalam tradisi perkawinan, telah memperkuat ketimpangan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Tradisi ini tidak hanya membatasi peran sosial perempuan, tetapi juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap mereka. Berdasarkan perspektif teori The Second Sex dari Simone de Beauvoir, perempuan diposisikan sebagai “yang lain” dalam konstruksi sosial laki-laki, di mana keberadaan mereka didefinisikan bukan sebagai subjek yang otonom, melainkan sebagai objek milik laki-laki setelah pembayaran belis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana konstruksi budaya patrilineal di NTT membentuk pengalaman ketidakadilan yang dialami perempuan, termasuk dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi seksual, dan kekerasan rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik belis yang semula dimaksudkan sebagai simbol persatuan antar keluarga, mengalami pergeseran makna menjadi alat dominasi patriarkal yang melegitimasi kontrol laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan lembaga adat dalam merevitalisasi makna belis serta menegakkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Upaya kolektif ini penting guna membangun tatanan sosial yang lebih adil dan setara di tengah masyarakat patrilineal.
Perempuan Papua Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia dan Diplomasi Akar Rumput Sebagai Bagian dari Studi Hubungan Internasional Rumpumbo, Darwin Mezhak Loduwik; Cornellisen, Palmer Wilibald Beking; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1105

Abstract

Penelitian ini membahas peran perempuan Papua dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan diplomasi akar rumput, yang selama ini sering kali terabaikan dalam kajian utama hubungan internasional. Dengan metode pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menelusuri bagaimana struktur patriarki, hambatan politik, serta marginalisasi historis berpengaruh terhadap partisipasi perempuan Papua dalam ruang publik, termasuk dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perdamaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berada dalam tekanan struktural dan kultural, perempuan Papua membangun gerakan resistensi yang berakar pada komunitas lokal, menggunakan pendekatan diplomasi akar rumput dan solidaritas lintas aktor. Penelitian ini juga mengkaji kontribusi tokoh-tokoh feminis seperti Gayatri Spivak, Chandra Talpade Mohanty, dan bell hooks dalam membingkai perlawanan perempuan sebagai bagian dari narasi global tentang keadilan gender dan hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya mengakui dan memasukkan pengalaman serta suara perempuan Papua sebagai bagian dari agenda hubungan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Rezim Bashar Al-Assad Pada Tahun 2022-2024 Balqis, Isha; Alam, Muhammad Dipo; Taneo, Vivy Marlianti; Mbali, Chyntya Damayanti Rambu; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1112

Abstract

Konflik berkelanjutan di Suriah telah menjadi penyebab krisis kemanusiaan terbesar pada abad ke-21. Dibawah kekuasaan rezim Bashar al-Assad, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan terus terjadi, meskipun stabilitas politik mulai tampak kondusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung selama pemerintahan rezim Bashar al-Assad selama kurun waktu 2022-2024. Fokus utama mencakup: (1) kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, (2) pembatasan serta kriminalisasi kebebasan berpendapat, (3) kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, dan (4) praktik kejahatan perang sebagai eskalasi konflik. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur berdasarkan laporan PBB, organisasi HAM dan media independen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan rezim Bashar al-Assad bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter internasional. Kajian ini mengingatkan pentingnya akuntabilitas internasional dalam menangani pelanggaran HAM yang sistematis oleh negara terhadap warganya sendiri.
Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Deforestasi Masif Dalam Proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan Tahun 2024 Veronika, Yosefina; Balawangga, Paulina Sriyati Magi; Wonda, Nadia Natasya; Nope, Lady Imelda; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1121

Abstract

Pengembangan wilayah pangan Melok di Papua selatan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran yang memiliki dampak serius pada lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi mengabaikan kemampuan beban lingkungan dan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Deforestasi di Papua telah dua kali lipat pada 2022-2023. Proyek ini akan berdampak pada peningkatan jejak karbon dan menimbulkan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Penggunaan intensif pupuk dan pestisida juga dapat mencemari air dan tanah dan aliran target kerusakan. Kegagalan proyek makanan sebelumnya sering disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik nasional, mengabaikan hak -hak asli ke negara itu dan mengarah ke politik yang tidak memenuhi kondisi sosial dan budaya lokal. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) memainkan peran aktif dalam penelitian, dokumentasi, dan pengacara untuk melindungi hak -hak asli dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan Melok. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian penting dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh nomor hukum 39 sejak 1999 sehubungan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak -hak lingkungan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Walhi juga menjelaskan bahwa hak atas lingkungan mencakup hak -hak politik, seperti hak -hak pribumi atas informasi. Kerangka hukum lingkungan Indonesia sangat kuat, tetapi penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan investor sering merusak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penilaian komprehensif diperlukan untuk secara aktif memasukkan masyarakat lokal dan penegakan hukum yang ketat untuk menyeimbangkan pengembangan dan konservasi lingkungan di Melok.
Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023 Andim, Wensensiana Yasinta; Tokan, Anastasia E Andinny Goran; Riangtobi, Yohana Damiana Uto; Lape, Florentina Maria Iness Oematan; Gie, Verikson; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1124

Abstract

Pekerja migran Indonesia sering menjadi korban perdagangan manusia (TPPO), terutama di negara tujuan tanpa prosedur seperti Kamboja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2012, untuk menangani kasus-kasus TPPO terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia melalui peraturan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah menerapkan prinsip-prinsip konvensi dalam bentuk perlindungan hukum, advokasi, pemulangan, rehabilitasi, serta dukungan hukum bagi korban TPPO. Meskipun Kamboja belum meratifikasi Konvensi 1990, upaya perlindungan tetap dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama diplomatik, koordinasi dengan KBRI Phnom Penh, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan pekerja migran secara lebih terintegrasi, preventif, dan responsif di masa mendatang.
Peran Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan Stakeholder Dalam Aksi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing (OA) Tahun 2021 – 2022 Fadhlurrahman, Dzaky; Amini, Diansari Solihah; Wiratma, Harits Dwi; Nuswantoro, Bagus Subekti; Subandi, Yeyen
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, September 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i3.1119

Abstract

Meningkatnya globalisasi dan mobilitas manusia telah mendorong pertumbuhan jumlah orang asing (OA) di berbagai wilayah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Kerja sama antara Bakesbangpol dan para stakeholder yang tergabung dalam tim kerja (pokja) menjadi kunci efektivitas dalam pengelolaan serta pengawasan terhadap OA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan bentuk kerja sama antara Bakesbangpol DIY dan stakeholder dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan orang asing pada tahun 2021–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan studi pustaka dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan sumber daring. Hasil studi menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan mencakup berbagai aspek, tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak pada dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pengawasan orang asing secara menyeluruh guna menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah DIY.
UPAYA PENYELESAIAN POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG) DI INDONESIA Nethan, Ariel; Ikhtiarin, Ananda Dewin; Agustin, Viola Marsela; Yuel, Maria Veri Diana Baun; Subandi, Yeyen; Nuswantoro, Bagus Subekti
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v6i2.3612

Abstract

The issue of gender equality is an important study in international relations. In Indonesia itself, the issue of gender equality is still rife. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) is an initial draft of the government's efforts to enforce gender equality and justice in Indonesia, and this draft law still requires input from the public. RUU KKG has received various responses from the public, ranging from supportive responses to responses against the bill. RUU KKG has urgency considering that in Indonesia there are still frequent acts of gender discrimination, especially against women. This study aims to provide information about the polemics that occur in the Draft Law on Gender Equality and Justice in Indonesia. This study uses a qualitative method in the form of descriptive analysis techniques. The analysis of this research uses a conceptual approach. The result of this research is that information was found regarding the presence of the RUU KKG in Indonesia which later reaped many pros and cons and became a polemic. The polemic of  RUU KKG  was then based on those who said they were pro on the grounds of the positive influence brought by the RUU KKG and those who were against it, especially the Muslim group, on the grounds that there were articles in RUU KKG that contradicted religion. This polemic of the RUU KKG  certainly requires an integrative negotiation effort to find a resolution that can be agreed upon by various parties.  
Peran PT. Trakindo Utama Tembagapura di Kuala Kencana Mimika Papua Dalam Menciptakan Pendidikan Berkualitas dan Tenaga Kerja Masa Depan Melalui Program Corporate Citizenship “The Pillar of Education” Tahun 2022-2024 Korwa, Ana Marsbin; Nuswantoro, Bagus Subekti; Amini, Diansari Solihah; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 10 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i10.1260

Abstract

PT Trakindo Utama merupakan perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak 1970 sebagai distributor resmi Caterpillar di Indonesia dan bergerak dalam penyediaan solusi alat berat untuk sektor pertambangan, konstruksi, kehutanan, agrikultur, serta kelautan. Selain berfokus pada bisnis inti, perusahaan ini juga konsisten mengembangkan program tanggung jawab sosial melalui inisiatif Corporate Citizenship dengan pilar utama di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PT Trakindo Utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan tenaga kerja masa depan yang lebih kompetitif melalui program “The Pillar of Education.” Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selama pelaksanaan magang di PT Trakindo Utama Kuala Kencana, Mimika, Papua. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui program CSR mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membangun kesiapan tenaga kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pendidikan PT Trakindo Utama berperan penting dalam meningkatkan kompetensi siswa, mengaitkan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan dengan skala nasional seperti PT Trakindo Utama, dapat menjadi model efektif dalam memperkuat pembangunan pendidikan berkualitas dan menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di Indonesia.
Co-Authors Achmad Nurmandi Adrian Roderica Fachrawa Adrianus Juan Sebastio Agustin, Viola Marsela Alam, Muhammad Dipo Alisyamsujen, Maulana Amirunnaufal, Mohamad Ananda Dewin Ikhtiarin Ananda Dewin Ikhtiarin Andim, Wensensiana Yasinta Anggraini, Ine Annahar, Na’imullah Anora, Esti Theda Aprianti, Yesi Tri Ardha Restu Fauzi R Ariani, Rahayu Cahya Ariel Nethan Ariel Nethan Arif Hidayat Ayu Munandar Alam Azijah, Izattul Babuno, Renny Novalin Bagus Subekti Nuswantoro Balawangga, Paulina Sriyati Magi Balqis, Isha Bengan, Rosa Raimona Ina Bernadetha Nadeak Bintang, Karin Natasya Pamela Bustamil, Fahrur Rozi Cornellisen, Palmer Wilibald Beking Damayanti, Elok Devi Maryati Cahyaningsih Diansari Solihah Amini Duisa, Hawind Nada Putri Eclesia, Ketrina Antonia Fadhlurrahman, Dzaky Fahrizal, Roni Fangohoi, Anastasia Fathinah, Azzah Gie, Verikson Hady Sofyan Hargen, Dionisius Hartanto, Andrie Husain, Faisal Ida Rosita Ida Rosita Ikhtiarin, Ananda Dewin Imsawati, Auny Vidiyan Joys Merry Gaite Jubba, Hasse Jupita Fatma Sari Kaka, Agrenia Susanti Ketrina Antonia Eclesia Khalizah, Sri Nur Khusumasari, Riza Killet, Mai Delfia Klerista, Telma Kokomakingi, Honorius Kia Korbaffo, Yohanes Fresh Putra Korwa, Ana Marsbin Kurnia Santi Lape, Florentina Maria Iness Oematan Lilosona, Niel Segah Anugrah Mahuze, Alfelyus Babu Manalu, Santa Elisabeth Maria Henderlina Bau Maria Veri Diana B.Y Maria Veri Diana Baun Yue Maria Veri Diana Baun Yuel Maria Veri Diana Baun Yuel Maria Vianey Gunu Gokok Marselina Endah Hiswati Mbali, Chyntya Damayanti Rambu Mohamad Amirunnaufal Mohammad Diqi Muhammad Nuryadin Ash-Shabirin Nauyagir, Jenny Ivana Nethan, Ariel Nila Sari Nope, Lady Imelda Nufninu, Jian Aleyska Nur Annisa Nurgiyanti, Tanti Nurgiyanti, Tanty Nurwantoro, Bagus Subekti Nuswantoro, Bagus Subekti Orocomnal, Alfonsina Melissa Pamungkas, Putra Galang Akbar Pitaloka, Zuria Pote, Eunike Irene Purwaningsih, Titin Rahayu, Lilik Puja Rahmawati, Sherly Widya Ramadani, Nuri Salsa Bella Ramdhoni, Dimas Renleeuw, Jihad Riangtobi, Yohana Damiana Uto Riswandi, Riswandi Riswandi Rohmawati, Aninda Wulan Rosalinda Rosalinda Rosalinda Rosalinda Rumpumbo, Darwin Mezhak Loduwik Sepry Bertus Wahyu Rahaldy Simeon Berakmans Lasol Solly Aryza Subekti, Bagus Tamimi, Bintang Nurmaharani Taneo, Vivy Marlianti Tanti Nurgiyani Tanti Nurgiyanti Tanti Nurgiyanti Thahany, Bilqis Salsabila Tokan, Anastasia E Andinny Goran Tri Hastuti Nur Rochima Tri Septa Nurhantoro, Tri Septa Utami, Cahyaning Bhakti Veronika, Yosefina Villia, Loveryna Gustri Viola Marsela Agustin Viola Marsela Agustin Vironika, Vira Vitria Wiratma, Harits Dwi Wonda, Nadia Natasya Wulandari, Yeny Yanti, Eka Riski Yuel, Maria Veri Diana Baun Yuyun Fajar Nur Prihatin Zuly Qodir