Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL CENDEKIA HUKUM JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan YUSTISI WAJAH HUKUM Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Civic Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum
Ali Imran Nasution
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023 Guswara, Arrafi Bima; Nasution, Ali Imran
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7844

Abstract

This research aims to examine the repairing Law no 11 of 2020 concerning Job Creation by issuance of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Questioning the constitutionality of Law no. 6 of 2023 after Constitutional Court Decision no. 54/2023. Constitutional Court Decision No. 91/2020 decides Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation as Conditionally Unconstitutional and mandates law makers to improve it with meaningful community participation. The government took action to the decision by issuing Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation. Constitutional Court Decision No. 54/2023 states the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation fits on UUD NRI 1945. Even though the Constitutional Court's decision is final and binding, it is considered to harm substantive justice in society. The research method applied is normative juridical research with a statutory approach and a case approach supported by primary and secondary legal materials which are then managed qualitatively. Previous research analyzed the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision no. 91/PUU-XVIII/2020, but this research analyzes the dynamics of the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and 54/PUU-XXI/2023. The results obtained from this research are, the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation which was subsequently enacted into Law no. 6 of 2023, againts Counstitutional Court Decision No. 91/2020, had requirement to provide meaningful participation, and was enacted into law when it no longer had any operational power. Constitutionality; Job Creation; Unconstitutional ConditionsPenelitian ini bertujuan untuk menilik perbaikan Undang-Undang Ciptaker terdahulu dengan menerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Menyoal dinamika konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memutus UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dan mengamanatkan pemerintah untuk memperbaikinya dengan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pemerintah melaksanakan putusan tersebut dengan memilih menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibandingkan dengan membentuk undang-undang. Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 menyatakan Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun Putusan MK bersifat final and binding tetapi dinilai mencederai keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang didukung bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikelola secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, tidak sejalan dengan amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mensyaratkan keberadaan partisipasi masyarakat secara bermakna, dan ditetapkan menjadi undang-undang saat sudah tidak memiliki daya laku.
PROBLEMATIKA PENGGANTIAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA Nasution, Ali Imran; Ahmad Reihan Thoriq
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/4vq3rk68

Abstract

This study aims to analyze the legal problems concerning the replacement of a candidate pair or one of the candidates for regional head who passes away within 30 and 29 days prior to election day. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the death of a candidate pair or one of the candidates for regional head, occurring with a one-day difference between 30 and 29 days before election day, results in the loss of the right of political parties or coalitions to nominate a replacement candidate. Therefore, it is necessary to amend Article 54 of Law No. 10 of 2016 to establish a single deadline for the nomination of replacement candidates, in order to ensure legal certainty and the continuity of regional head elections.
Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Jasmine, Tajna Putri; Raditya, Muhammad Rafi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Abstract

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.
Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman Winriadirahman, Prameswara; Iqbal, Ahmad; Nasution, Ali Imran; Arini, Dita Rosalia; Tsirwiyati, Dwi Najah; Manuel, Elkristi Ferdinan; Nurkhaerani, Ema; Rahman, Faqih Zuhdi; Wahyudi, Slamet Tri; Rakhmi, Wendy Budiati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v%vi%i.37838

Abstract

Abstrak Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi dan menyerupai fenomena “gunung es” karena banyak peristiwa tidak terungkap. Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan  terhadap anak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan mendorong keberanian untuk melaporkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen sekolah dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang aman guna mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, pada 23 Januari 2025 yang diikuti oleh 35 peserta didik. Metode yang digunakan melalui metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kekerasan terhadap anak yang disampaikan, yang terlihat dari peserta didik yang menjawab kuis pada akhir kegiatan. Kata kunci: kekerasan terhadap anak; satuan pendidikan; partispatif dan kolaboratif. Abstract The 2023 data from the National Commission for Child Protection indicate that violence in educational units remains a serious concern and continues to reflect an “iceberg phenomenon,” in which many cases go unreported. In response to this situation, a community service program was conducted to improve students’ understanding of the prevention and handling of child violence within the framework of Indonesian law, to encourage them to speak up and report child violence, and to strengthen the school’s commitment to providing a safe and accessible reporting mechanism in order to foster a child-friendly learning environment. The activity took place at Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, on January 23, 2025, and was attended by 35 students. The program used a participatory and collaborative method through group discussions. The results of the activity indicated an improvement in students’ understanding of the issues discussed, as reflected in the quiz at the end of the session. Keywords: child violence; educational institutions; participatory and collaborative.
Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State Muhammad Fauzan; Ali Imran Nasution
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1003

Abstract

The position of the President in the presidential system places the President's function as head of state and head of government. The unification of those functions doesn’t negate the differences in the President’s functions as head of state and head of government. This affects the President's authority in issuing decrees. The absence of such affirmation creates legal uncertainty over the resolution of the President's decision, especially the President's decision as head of state. The formulation of the problem raised is 1) how is the model of the using Presidential Decrees in terms of the President’s function as head of state and head of government; and 2) how is the competence of State Administrative Court in adjudicating Presidential Decree as head of state. The research method used normative juridical with a statutory and contextual approach. The results show there are different models of using Presidential Decrees in his position as chief of state and chief of government. Then, the President's decision regarding his position as chief of state becomes a necessity to be differentiated with following elements, First, the President issued it in his capacity as head of state, Second, the President did not have beslissing in issuing it, Third, the decision was issued by the President based on his authority obtained by attribution from the Constitution
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Reihan Thoriq Alfarissa, Tiara Anni Alvionita Simanjuntak Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dian Khoreanita Pratiwi Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Faqih Zuhdi Rahman Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Guswara, Arrafi Bima Hindira DPS, Ratna Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Jasmine, Tajna Putri Manggala, Bayu Suryadi Muhammad fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Rafi Raditya Puspitarini, Nabilah Raditya, Muhammad Rafi Rahmat Bijak Setiawan Sapii Rahmat Bijak Setiawan Sapii Raihan, Muhammad Rakhmi, Wendy Budiati Rianda Dirkareshza Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Sugiono, Heru Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Tasya Darosyifa Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Winriadirahman, Prameswara Yoan Dwi Pratama Yusuf Eko Nahuddin Zhafirah, Alya Putri Zhafran, Dhafin Zulfahmi, Mohammad