Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.28
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Kertha Semaya Jurnal Cakrawala Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL CENDEKIA HUKUM JCES (Journal of Character Education Society) YUSTISI WAJAH HUKUM Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Civic Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum
Ali Imran Nasution
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Alfarissa, Tiara; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Fauzan, Muhammad
Jurnal Civic Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v8i2.27700

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.
Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.756 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.21

Abstract

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id
PENGEMBANGAN DESA PESISI DENGAN IMPLEMENTASI METODE EKONOMI SIRKULAR MELALUI PERATURAN DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs Dirkareshza, Rianda; Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hindira DPS, Ratna
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.4166

Abstract

As a village located on the coast, Pabean Udik Village has many problems which are covered in environmental hygiene aspects. This Community Service contains an environmental framework in supporting the circular economy concept, given the increasing interest of practitioners and theorists in the circular economy. The method of implementing this Community Service uses the Preparatory Stage which includes the process of field visits, handling priority issues and data collection and needs analysis followed by the Implementation Phase with Hearings, Compilation of Village Regulations and Peer Review. The results of the draft Village Regulations that had been prepared by the Service Team have been received by the Head of the Udik Customs Village which is expected to be resolved to become a legal umbrella as an effort to resolve the problem of disposing of garbage. the results of observations during the activity show that the importance of knowledge of the surrounding community about the importance of environmental cleanliness interspersed with qualified technology, especially through legal arrangements for payments related to bank waste. It is hoped that this service activity can be continued in the following year so that people can understand the importance of environmental cleanliness with the existence of a legal umbrella.
Analisis Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zulfahmi, Mohammad; Zhafran, Dhafin; Nasution, Ali Imran
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22290

Abstract

Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Di mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa konsekuensi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah kini dilaksanakan secara langsung. Pilkada secara langsung ini sudah terlaksana semenjak tahun 2005, berdasarkan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada peraturan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan cara demokratis. Jika diperhatikan lebih dalam, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak mengharuskan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selain itu pemaknaan daerah bersifat khusus sebenarnya dan seharusnya sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010. Di sisi lain, tidak adanya penjelasan rinci dan jelas tentang hak asal usul dan kebutuhan yang spesifik pada wilayah IKN, yang membuat Otoritas IKN begitu beragam dalam bentuk dan administrasi pemerintahannya sehingga menjadi problematika dalam penyusunan dan penyelenggaraannya
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Surahmad, Surahmad; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad; Zaifa, Gilang Abi; Azzahra, Kesya Fadhilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 5, No 1 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v5i1.4418

Abstract

AbstrakPengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaskanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaskanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.AbstractThis community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.
Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State Muhammad Fauzan; Ali Imran Nasution
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1003

Abstract

The position of the President in the presidential system places the President's function as head of state and head of government. The unification of those functions doesn’t negate the differences in the President’s functions as head of state and head of government. This affects the President's authority in issuing decrees. The absence of such affirmation creates legal uncertainty over the resolution of the President's decision, especially the President's decision as head of state. The formulation of the problem raised is 1) how is the model of the using Presidential Decrees in terms of the President’s function as head of state and head of government; and 2) how is the competence of State Administrative Court in adjudicating Presidential Decree as head of state. The research method used normative juridical with a statutory and contextual approach. The results show there are different models of using Presidential Decrees in his position as chief of state and chief of government. Then, the President's decision regarding his position as chief of state becomes a necessity to be differentiated with following elements, First, the President issued it in his capacity as head of state, Second, the President did not have beslissing in issuing it, Third, the decision was issued by the President based on his authority obtained by attribution from the Constitution
FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.121

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT DEPOK Suprima; Sugiono, Heru; Nasution, Ali Imran
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9351

Abstract

Jumlah perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Depok bersifat naik turun, pada Tahun 2019 menuju Tahun 2020 dalam keadaan naik. Untuk mencegah kenaikan pada Tahun 2021, penulis hendak melakukan penelitian sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai urgensi sosialisasi hukum waris islam bagi masyarakat depok. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, penulis menemukan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Depok. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan pemahaman ini harus terus berlangsung bahkan meluas sampai Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia, sehingga angka sengketa kewarisan Islam dapat berkurang.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT DEPOK Suprima; Sugiono, Heru; Nasution, Ali Imran
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9351

Abstract

Jumlah perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Depok bersifat naik turun, pada Tahun 2019 menuju Tahun 2020 dalam keadaan naik. Untuk mencegah kenaikan pada Tahun 2021, penulis hendak melakukan penelitian sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai urgensi sosialisasi hukum waris islam bagi masyarakat depok. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, penulis menemukan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Depok. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan pemahaman ini harus terus berlangsung bahkan meluas sampai Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia, sehingga angka sengketa kewarisan Islam dapat berkurang.
Menakar Aktualisasi Hak Partisipasi Anak melalui Pelibatan Anak dalam Law-Making Process Mitigasi Iklim Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Simanjuntak, Anni Alvionita; Puspitarini, Nabilah; Ferdianty, Shavina Putri
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1724

Abstract

Children’s right of participation legitimized in national and international instruments. It is giving children right be hear, to express their views and opinios in matters affecting them significantly, such as the climate crisis. However, exercising this rights still faces various obstacles. This study will describe an analysis of restrictions on children's participation as obstacles to fulfilling children's rights in the law-making process to assuring child involvement can be implemented. As a normative research, this study will examine legal literature materials. The finding shows that children's participation in the policy-making process is faced with the assumption of adults who use age and maturity as benchmarks. This is not in line with the meaning in the Convention on the Rights of the Child which has legally provided legal certainty for children to have the right to participate and make decisions without limiting them solely by age. The Convention only states that children are given the right to participate with a weight that is appropriate for the child. Therefore, policy makers should be able to provide a broader interpretation to children so that these restrictions do not become obstacles. It is necessary to take into account the perspectives of children and uphold the best interests of the child premise to achieve intergenerational equity as a whole.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Reihan Thoriq Alfarissa, Tiara Anni Alvionita Simanjuntak Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dian Khoreanita Pratiwi Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Faqih Zuhdi Rahman Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Guswara, Arrafi Bima Hindira DPS, Ratna Iqbal, Ahmad Jasmine, Tajna Putri Manggala, Bayu Suryadi Marsal, Irsyaf Muhammad fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Rafi Raditya Puspitarini, Nabilah Raditya, Muhammad Rafi Rahmat Bijak Setiawan Sapii Rahmat Bijak Setiawan Sapii Raihan, Muhammad Rakhmi, Wendy Budiati Rianda Dirkareshza Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Sugiono, Heru Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Tasya Darosyifa Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Winriadirahman, Prameswara Yoan Dwi Pratama Yusuf Eko Nahuddin Zhafirah, Alya Putri Zhafran, Dhafin Zulfahmi, Mohammad