Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL CENDEKIA HUKUM JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan YUSTISI WAJAH HUKUM Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Civic Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum
Ali Imran Nasution
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zulfahmi, Mohammad; Zhafran, Dhafin; Nasution, Ali Imran
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22290

Abstract

Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Di mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa konsekuensi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah kini dilaksanakan secara langsung. Pilkada secara langsung ini sudah terlaksana semenjak tahun 2005, berdasarkan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada peraturan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan cara demokratis. Jika diperhatikan lebih dalam, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak mengharuskan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selain itu pemaknaan daerah bersifat khusus sebenarnya dan seharusnya sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010. Di sisi lain, tidak adanya penjelasan rinci dan jelas tentang hak asal usul dan kebutuhan yang spesifik pada wilayah IKN, yang membuat Otoritas IKN begitu beragam dalam bentuk dan administrasi pemerintahannya sehingga menjadi problematika dalam penyusunan dan penyelenggaraannya
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Surahmad, Surahmad; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad; Zaifa, Gilang Abi; Azzahra, Kesya Fadhilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 5, No 1 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v5i1.4418

Abstract

AbstrakPengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaskanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaskanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.AbstractThis community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.
Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State Muhammad Fauzan; Ali Imran Nasution
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1003

Abstract

The position of the President in the presidential system places the President's function as head of state and head of government. The unification of those functions doesn’t negate the differences in the President’s functions as head of state and head of government. This affects the President's authority in issuing decrees. The absence of such affirmation creates legal uncertainty over the resolution of the President's decision, especially the President's decision as head of state. The formulation of the problem raised is 1) how is the model of the using Presidential Decrees in terms of the President’s function as head of state and head of government; and 2) how is the competence of State Administrative Court in adjudicating Presidential Decree as head of state. The research method used normative juridical with a statutory and contextual approach. The results show there are different models of using Presidential Decrees in his position as chief of state and chief of government. Then, the President's decision regarding his position as chief of state becomes a necessity to be differentiated with following elements, First, the President issued it in his capacity as head of state, Second, the President did not have beslissing in issuing it, Third, the decision was issued by the President based on his authority obtained by attribution from the Constitution
FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.121

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT DEPOK Suprima; Sugiono, Heru; Nasution, Ali Imran
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9351

Abstract

Jumlah perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Depok bersifat naik turun, pada Tahun 2019 menuju Tahun 2020 dalam keadaan naik. Untuk mencegah kenaikan pada Tahun 2021, penulis hendak melakukan penelitian sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai urgensi sosialisasi hukum waris islam bagi masyarakat depok. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, penulis menemukan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Depok. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan pemahaman ini harus terus berlangsung bahkan meluas sampai Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia, sehingga angka sengketa kewarisan Islam dapat berkurang.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT DEPOK Suprima; Sugiono, Heru; Nasution, Ali Imran
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9351

Abstract

Jumlah perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Depok bersifat naik turun, pada Tahun 2019 menuju Tahun 2020 dalam keadaan naik. Untuk mencegah kenaikan pada Tahun 2021, penulis hendak melakukan penelitian sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai urgensi sosialisasi hukum waris islam bagi masyarakat depok. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, penulis menemukan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Depok. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan pemahaman ini harus terus berlangsung bahkan meluas sampai Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia, sehingga angka sengketa kewarisan Islam dapat berkurang.
Menakar Aktualisasi Hak Partisipasi Anak melalui Pelibatan Anak dalam Law-Making Process Mitigasi Iklim Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Simanjuntak, Anni Alvionita; Puspitarini, Nabilah; Ferdianty, Shavina Putri
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1724

Abstract

Children’s right of participation legitimized in national and international instruments. It is giving children right be hear, to express their views and opinios in matters affecting them significantly, such as the climate crisis. However, exercising this rights still faces various obstacles. This study will describe an analysis of restrictions on children's participation as obstacles to fulfilling children's rights in the law-making process to assuring child involvement can be implemented. As a normative research, this study will examine legal literature materials. The finding shows that children's participation in the policy-making process is faced with the assumption of adults who use age and maturity as benchmarks. This is not in line with the meaning in the Convention on the Rights of the Child which has legally provided legal certainty for children to have the right to participate and make decisions without limiting them solely by age. The Convention only states that children are given the right to participate with a weight that is appropriate for the child. Therefore, policy makers should be able to provide a broader interpretation to children so that these restrictions do not become obstacles. It is necessary to take into account the perspectives of children and uphold the best interests of the child premise to achieve intergenerational equity as a whole.
Relevansi Peran Kementerian Koordinator dalam Sistem Presidensial: Studi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Sistem Pemerintahan Indonesia: The Relevance of the Role of the Coordinating Ministry in the Presidential System: A Comparative Study and Policy Recommendations for the Indonesian Government System Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Thoriq, Ahmad Reihan
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.351

Abstract

This paper aims to analyze the relevance of the Coordinating Ministry in carrying out the functions of synchronization and coordination among state ministries in the administration of government in Indonesia, and to compare it with practices in several countries that adopt a Presidential system. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the Coordinating Ministry plays a strategic role in maintaining policy coherence among ministries. However, overlapping authority with other ministries that also possess coordinative functions, coupled with the relatively large number of Coordinating Ministers, has the potential to hinder government effectiveness if not managed properly. A comparative study with Presidential countries such as the United States, the Philippines, Brazil, and South Korea suggests that governmental coordination can be carried out more efficiently by a single office or specialized institution. Therefore, this study recommends a reduction in the number of Coordinating Ministers in Indonesia and the strengthening of a single strategic coordinating institution under the President, as well as the possibility for the Vice President to assume a coordinating role when directly mandated by the President.
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023 Guswara, Arrafi Bima; Nasution, Ali Imran
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7844

Abstract

This research aims to examine the repairing Law no 11 of 2020 concerning Job Creation by issuance of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Questioning the constitutionality of Law no. 6 of 2023 after Constitutional Court Decision no. 54/2023. Constitutional Court Decision No. 91/2020 decides Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation as Conditionally Unconstitutional and mandates law makers to improve it with meaningful community participation. The government took action to the decision by issuing Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation. Constitutional Court Decision No. 54/2023 states the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation fits on UUD NRI 1945. Even though the Constitutional Court's decision is final and binding, it is considered to harm substantive justice in society. The research method applied is normative juridical research with a statutory approach and a case approach supported by primary and secondary legal materials which are then managed qualitatively. Previous research analyzed the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision no. 91/PUU-XVIII/2020, but this research analyzes the dynamics of the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and 54/PUU-XXI/2023. The results obtained from this research are, the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation which was subsequently enacted into Law no. 6 of 2023, againts Counstitutional Court Decision No. 91/2020, had requirement to provide meaningful participation, and was enacted into law when it no longer had any operational power. Constitutionality; Job Creation; Unconstitutional ConditionsPenelitian ini bertujuan untuk menilik perbaikan Undang-Undang Ciptaker terdahulu dengan menerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Menyoal dinamika konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memutus UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dan mengamanatkan pemerintah untuk memperbaikinya dengan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pemerintah melaksanakan putusan tersebut dengan memilih menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibandingkan dengan membentuk undang-undang. Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 menyatakan Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun Putusan MK bersifat final and binding tetapi dinilai mencederai keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang didukung bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikelola secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, tidak sejalan dengan amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mensyaratkan keberadaan partisipasi masyarakat secara bermakna, dan ditetapkan menjadi undang-undang saat sudah tidak memiliki daya laku.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Reihan Thoriq Alfarissa, Tiara Anni Alvionita Simanjuntak Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dian Khoreanita Pratiwi Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Faqih Zuhdi Rahman Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Gilang Abi Zaifa Guswara, Arrafi Bima Hindira DPS, Ratna Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Jasmine, Tajna Putri Manggala, Bayu Suryadi Muhammad fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Rafi Raditya Puspitarini, Nabilah Raditya, Muhammad Rafi Rahmat Bijak Setiawan Sapii Rahmat Bijak Setiawan Sapii Raihan, Muhammad Rakhmi, Wendy Budiati Rianda Dirkareshza Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Sugiono, Heru Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Tasya Darosyifa Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Winriadirahman, Prameswara Yoan Dwi Pratama Yusuf Eko Nahuddin Zhafirah, Alya Putri Zhafran, Dhafin Zulfahmi, Mohammad