Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL CENDEKIA HUKUM JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan YUSTISI WAJAH HUKUM Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Civic Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum
Ali Imran Nasution
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ali Imran Nasution; Rahmat Bijak Setiawan Sapii
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Abstract

Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menangguhkan keberlakuannya melalui Judicial Review. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa data faktual yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa konsep meaningful participation secara normatif menghendaki perluasan hak masyarakat dalam berpartisipasi pada pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat. Melalui penerapan konsep tersebut produk peraturan perundang-undangan akan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta mendapatkan legitimasi masyarakat. Sehingga dalam memastikan hal tersebut diperlukannya pengaturan mengenai konsep meaningful participation pada undang-undang.
Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Alfarissa, Tiara
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7666

Abstract

One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran; Hadi, Syamsul; Azaria, Davilla Prawidya; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i1.17771

Abstract

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang bejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan Google Form. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using Google Form. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI DAERAH DITINJAU BERDASARKAN STATUS JALAN Fauzan, Muhammad; Manggala, Bayu Suryadi; Nasution, Ali Imran
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9366

Abstract

Jalanan merupakan suatu pengantar yang dimana dinamikanya mempermudah pengguna jalan dan terhindarnya dari hal yang membawa pada kecelakaan dan seringkali terjadi kerusakan. Beberapa kasus kerusakan jalan sering terjadi kelambatan pemerintah di dalam meresponnya. Rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap jalanan yang rusak ditinjau dengan status pengelolaan jalan; dan 2) bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon kesenjangan kewenangan atas jalanan yang rusak di daerah. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam memperbaiki jalanan rusak yang merupakan ranahnya dengan ditambah kewenangan penindaklanjutan sementara atas jalan nasional. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penindaklanjutan jalanan yang rusak baik jalan nasional maupun jalan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cara mendirikan atau membangun suatu sistem satu pintu dalam hal pelaporan atas jalanan yang rusak tersebut.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Nasution, Ali Imran; Pratiwi, Dian Khoreanita
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.848

Abstract

Limbah infeksius Covid-19 yang tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Beberapa regulasi yang ada, diantaranya UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 telah memberikan pedoman cara mengelola sampah dan/atau limbah, baik itu dari rumah tangga ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara pengelolaan yang benar sehingga limbah yang seharusnya ditangani dengan cara khusus justru bercampur dengan limbah rumah tangga. Sehingga, diperlukan adanya aturan hukum mengenai kewajiban pengelolaan limbah infeksius Covid-19 disertai sanksi pidana, sanksi administrasi dan penambahan fasilitas pengelolaan limbah. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah infeksius Covid-19 dapat diwujudkan jika terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah infeksisus Covid-19 yang aman. Covid-19 infectious waste that is not handled properly is feared to become a new source of transmission of Covid-19. Several existing regulations, including the PPLH Law, the Waste Management Law, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.56/Menlhk-Setjen/2015 have provided guidelines on how to manage waste or waste, both from households and facilities. Health services. Statutory regulations must carry out the management of Covid-19 infectious waste. Still, the public needs to know how to manage it properly, so waste that should be handled specially is mixed with household waste. Thus, it is necessary to have legal regulations regarding the obligation to manage Covid-19 infectious waste accompanied by criminal sanctions, administrative sanctions, and additional waste management facilities. Finally, law enforcement against perpetrators of contamination of Covid-19 infectious waste can be realized if there is a good cooperative relationship between the community and the government, one of which is the government providing safe disposal sites for Covid-19 infectious waste.
Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 Raihan, Muhammad; Nasution, Ali Imran
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3024

Abstract

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada periode Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Wacana penyelenggaraan Pemilu serentak kembali akan digelar pada tahun 2024 dan pada saat yang bersamaan muncul diskursus tentang model keserentakan Pemilu. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan 6 (enam) model Pemilu serentak yang konstitusional agar dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara Pemilu. Berdasarkan model keserentakan Pemilu 2024 yang telah dipilih, Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Mengingat seluruh rangkaian acara Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun yang sama, apakah model keserentakan Pemilu tahun 2024 merupakan pilihan yang ideal dalam melaksanakan Pemilu serentak dan bagaimana beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun sengketa hasil Pilkada. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui model keserentakan Pemilu yang ideal dan mengetahui beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemillu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pemilu serentak yang lebih ideal adalah dengan memisahkan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu tingkat lokal. Model Pemilu serentak 2024 akan menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, seperti beban waktu, beban perkara yang masuk, dan beban Sumber Daya Manusia yang menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak.
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Alfarissa, Tiara; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Fauzan, Muhammad
Jurnal Civic Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v8i2.27700

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.
Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.756 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.21

Abstract

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id
PENGEMBANGAN DESA PESISI DENGAN IMPLEMENTASI METODE EKONOMI SIRKULAR MELALUI PERATURAN DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs Dirkareshza, Rianda; Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hindira DPS, Ratna
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.4166

Abstract

As a village located on the coast, Pabean Udik Village has many problems which are covered in environmental hygiene aspects. This Community Service contains an environmental framework in supporting the circular economy concept, given the increasing interest of practitioners and theorists in the circular economy. The method of implementing this Community Service uses the Preparatory Stage which includes the process of field visits, handling priority issues and data collection and needs analysis followed by the Implementation Phase with Hearings, Compilation of Village Regulations and Peer Review. The results of the draft Village Regulations that had been prepared by the Service Team have been received by the Head of the Udik Customs Village which is expected to be resolved to become a legal umbrella as an effort to resolve the problem of disposing of garbage. the results of observations during the activity show that the importance of knowledge of the surrounding community about the importance of environmental cleanliness interspersed with qualified technology, especially through legal arrangements for payments related to bank waste. It is hoped that this service activity can be continued in the following year so that people can understand the importance of environmental cleanliness with the existence of a legal umbrella.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Reihan Thoriq Alfarissa, Tiara Anni Alvionita Simanjuntak Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dian Khoreanita Pratiwi Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Faqih Zuhdi Rahman Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Gilang Abi Zaifa Guswara, Arrafi Bima Hindira DPS, Ratna Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Jasmine, Tajna Putri Manggala, Bayu Suryadi Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Rafi Raditya Puspitarini, Nabilah Raditya, Muhammad Rafi Rahmat Bijak Setiawan Sapii Rahmat Bijak Setiawan Sapii Raihan, Muhammad Rakhmi, Wendy Budiati Rianda Dirkareshza Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Sugiono, Heru Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Tasya Darosyifa Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Winriadirahman, Prameswara Yoan Dwi Pratama Yusuf Eko Nahuddin Zhafirah, Alya Putri Zhafran, Dhafin Zulfahmi, Mohammad