Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.482
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Kertha Semaya Jurnal Cakrawala Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL CENDEKIA HUKUM JCES (Journal of Character Education Society) WAJAH HUKUM Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Civic Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Esensi Hukum Jurnal Supremasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Perspektif Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum
Ali Imran Nasution
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Davilla Prawidya Azaria; Ali Imran Nasution; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Tajna Putri Jasmine; Muhammad Rafi Raditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Abstract

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.
Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ali Imran Nasution; Rahmat Bijak Setiawan Sapii
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Abstract

Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menangguhkan keberlakuannya melalui Judicial Review. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa data faktual yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa konsep meaningful participation secara normatif menghendaki perluasan hak masyarakat dalam berpartisipasi pada pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat. Melalui penerapan konsep tersebut produk peraturan perundang-undangan akan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta mendapatkan legitimasi masyarakat. Sehingga dalam memastikan hal tersebut diperlukannya pengaturan mengenai konsep meaningful participation pada undang-undang.
Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Alfarissa, Tiara
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7666

Abstract

One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.
INDIGENOUS PEOPLE ENVIRONMENTAL RIGHTS VULNERABILITY TO CARBON TRADING MECHANISM: A LESSON LEARNED FOR INDONESIA Azaria, Davilla Prawidya; Dirkareshza, Rianda; Nasution, Ali Imran
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.30953

Abstract

Developed countries are strictly obligated to reduce carbon emissions due to their industrial activities, contributing to a major concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This paper aims to provide a basic overview of carbon reduction provisions under Kyoto Protocol and climate change frameworksdevelopment through the years. Practically in developing countries, its provision requires funding and transferring technology schemes by developed countries. The carbon markets emerged from Clean Development Mechanism (CDM) as a so-called eco-friendly project which potentially turns into a new form of capitalism in developing countries along with a tendency to depend on funding and transferring technology itself. Indigenous people are targeted groups directly affected by CDM projects and often neglect their fundamental rights. State is obligated to provide a forum for indigenous people to participate in the level of socializing, consultation, and law-making process of CDM as its nature being the most vulnerable group. Keywords: Carbon trade; climate change; environmental rights; indigenous people
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran; Hadi, Syamsul; Azaria, Davilla Prawidya; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i1.17771

Abstract

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang bejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan Google Form. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using Google Form. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI DAERAH DITINJAU BERDASARKAN STATUS JALAN Fauzan, Muhammad; Manggala, Bayu Suryadi; Nasution, Ali Imran
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9366

Abstract

Jalanan merupakan suatu pengantar yang dimana dinamikanya mempermudah pengguna jalan dan terhindarnya dari hal yang membawa pada kecelakaan dan seringkali terjadi kerusakan. Beberapa kasus kerusakan jalan sering terjadi kelambatan pemerintah di dalam meresponnya. Rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap jalanan yang rusak ditinjau dengan status pengelolaan jalan; dan 2) bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon kesenjangan kewenangan atas jalanan yang rusak di daerah. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam memperbaiki jalanan rusak yang merupakan ranahnya dengan ditambah kewenangan penindaklanjutan sementara atas jalan nasional. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penindaklanjutan jalanan yang rusak baik jalan nasional maupun jalan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cara mendirikan atau membangun suatu sistem satu pintu dalam hal pelaporan atas jalanan yang rusak tersebut.
Pemanfaatan Lahan Sempit dengan Penanaman Hidroponik untuk Peningkatan Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Jagakarsa Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Simanjuntak, Anni Alvionita; Zaifa, Gilang Abi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2023): November
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jpm.v8i2.9217

Abstract

One of the major problems of urban people has been a need for more knowledge about utilizing narrow spaces around houses to increase green open spaces (Ruang Terbuka Hijau or RTH). People must be able to utilize limited land to the best of their abilities in order to benefit the community themselves. This community service activity aims to educate the community about optimizing limited and narrow land to increase the number of green open spaces using hydroponic methods in the Ciganjur area, Jagakarsa. The implementation method of this activity consists of three stages: preparation, execution, and implementation. The results showed, which involved 20 participants from the group of women involved in PKK and the community in general in Ciganjur, Jagakarsa, provide education and skills to the community regarding the utilization of narrow land with hydroponic methods to increase the number of green open spaces and improving the environment quality as well. Participants in the activity also acquire skills in applying hydroponic planting methods for using limited spaces.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Nasution, Ali Imran; Pratiwi, Dian Khoreanita
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.848

Abstract

Limbah infeksius Covid-19 yang tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Beberapa regulasi yang ada, diantaranya UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 telah memberikan pedoman cara mengelola sampah dan/atau limbah, baik itu dari rumah tangga ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara pengelolaan yang benar sehingga limbah yang seharusnya ditangani dengan cara khusus justru bercampur dengan limbah rumah tangga. Sehingga, diperlukan adanya aturan hukum mengenai kewajiban pengelolaan limbah infeksius Covid-19 disertai sanksi pidana, sanksi administrasi dan penambahan fasilitas pengelolaan limbah. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah infeksius Covid-19 dapat diwujudkan jika terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah infeksisus Covid-19 yang aman. Covid-19 infectious waste that is not handled properly is feared to become a new source of transmission of Covid-19. Several existing regulations, including the PPLH Law, the Waste Management Law, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.56/Menlhk-Setjen/2015 have provided guidelines on how to manage waste or waste, both from households and facilities. Health services. Statutory regulations must carry out the management of Covid-19 infectious waste. Still, the public needs to know how to manage it properly, so waste that should be handled specially is mixed with household waste. Thus, it is necessary to have legal regulations regarding the obligation to manage Covid-19 infectious waste accompanied by criminal sanctions, administrative sanctions, and additional waste management facilities. Finally, law enforcement against perpetrators of contamination of Covid-19 infectious waste can be realized if there is a good cooperative relationship between the community and the government, one of which is the government providing safe disposal sites for Covid-19 infectious waste.
Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 Raihan, Muhammad; Nasution, Ali Imran
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3024

Abstract

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada periode Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Wacana penyelenggaraan Pemilu serentak kembali akan digelar pada tahun 2024 dan pada saat yang bersamaan muncul diskursus tentang model keserentakan Pemilu. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan 6 (enam) model Pemilu serentak yang konstitusional agar dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara Pemilu. Berdasarkan model keserentakan Pemilu 2024 yang telah dipilih, Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Mengingat seluruh rangkaian acara Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun yang sama, apakah model keserentakan Pemilu tahun 2024 merupakan pilihan yang ideal dalam melaksanakan Pemilu serentak dan bagaimana beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun sengketa hasil Pilkada. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui model keserentakan Pemilu yang ideal dan mengetahui beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemillu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pemilu serentak yang lebih ideal adalah dengan memisahkan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu tingkat lokal. Model Pemilu serentak 2024 akan menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, seperti beban waktu, beban perkara yang masuk, dan beban Sumber Daya Manusia yang menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak.
KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERPILIHAN CALON ANGGOTA DPR RI MELALUI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA Zhafirah, Alya Putri; Nasution, Ali Imran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p07

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kewenangan dari partai politik terhadap calon anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu melalui sistem proporsional terbuka. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik masih memiliki wewenang dalam melakukan pemberhentian keanggotaan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah terpilih secara langsung oleh rakyat. Partai politik bisa memberhentikan apabila terdapat syarat dan bukti yang jelas. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam kenyataannya calon anggota DPR terpilih yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas diperlukan upaya hukum agar mendapat kepastian hukum dan keadilan yang jelas. The purpose of this study is to examine the authority from political parties to candidates for prospective members of DPR who are elected in the genera election through the Open-List Proportional System. This study uses a normative legal method with a statute approach, conceptual approach and study cases. The study shows that political parties still have the authority to terminate the Prospective Members The House Of Representatives who have been directly elected by the people. Political parties can dismiss them if there are clear conditions and evidence. Refers to Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2011 Concerning Political Parties and Article 426 Paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 Concerning Electoral. In reality, elected the Prospective Members of The DPR who are dismissed without clear reasons legal action is required to obtain clear legal certainty and justice.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Reihan Thoriq Alfarissa, Tiara Anni Alvionita Simanjuntak Azzahra, Kesya Fadhilah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dian Khoreanita Pratiwi Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Faqih Zuhdi Rahman Ferdianty, Shavina Putri Gilang Abi Zaifa Guswara, Arrafi Bima Hindira DPS, Ratna Iqbal, Ahmad Manggala, Bayu Suryadi Marsal, Irsyaf Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Rafi Raditya Nurkhaerani, Ema Puspitarini, Nabilah Rahmat Bijak Setiawan Sapii Rahmat Bijak Setiawan Sapii Raihan, Muhammad Rakhmi, Wendy Budiati Rianda Dirkareshza Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Sugiono, Heru Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syamsul Hadi Tajna Putri Jasmine Tasya Darosyifa Taupiqqurrahman Thoriq, Ahmad Reihan Winriadirahman, Prameswara Yoan Dwi Pratama Yusuf Eko Nahuddin Zhafirah, Alya Putri Zhafran, Dhafin Zulfahmi, Mohammad