Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.339

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Konstitusi JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Lex Scientia Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Konstitusi DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Reformasi Hukum JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Journal of Islamic Law Studies Tirtayasa Journal of International Law Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services

Mellisa Towadi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Author-ID : 4143169

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck: The Legal Protection of The Leato Underwater Site / Japanese Cargo Wreck Puluhulawa , Jufryanto; Towadi , Mellisa; Swarianata , Vifi
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Namun realitasnya, belum ada produk hukum yang menata prosedur penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian yaitu mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Kegunaan penelitian memberikan kepastian hukum. Hasil kajian, realitasnya melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensinya. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk menata aktivitas hukum ke arah yang lebih baik dan kontributif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali. Kesimpulan, memiliki Regulasi hukum guna optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sekaligus memaksimalkan potensinya pariwisatanya. Model regulasi dapat menjadikan menjadikan U.S.A.T Liberty di Tulamben, Bali sebagai percontohan penerapan regulasi prosedur menyelam pada situs bawah air. Sekaligus pengelolaannya dibidang pariwisata.

Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita Reynaldi Usman; Zamroni Abdussamad; Mellisa Towadi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian seperti pencabutan izin, detensi, dan deportasi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, data kasus, serta wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, birokrasi yang rumit, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui TIMPORA. Pendekatan humanis juga penting agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan penguatan koordinasi guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih responsif dan berkeadilan

Legal Standing of the Organization of Islamic Cooperation for Indonesian Migrant Worker Towadi, Mellisa; Supriyanto, Agustinus
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 2 No. 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.22891

This research aims to analyze the extent to which the role, the tendency, the influence of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to protect Indonesian migrant workers in that member states. The analysis was carried out uses a juridical normative method, and resulted in that OIC to the protection of Indonesian migrant workers confirmed has a strong capacity to solve migrant workers' problems among its member states. In this case implementation of the employment policies issued by the OIC are a form of empowerment resources migrant workers through indirect protection (through education, training, dissemination, research, and development) that has prospects good enough for Indonesia to protect migrant workers although not significant.

Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia Rifka Riani Loleh; Mutia Cherawaty Thalib; Mellisa Towadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1732

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan sistem otentifikasi dokumen yang efisien, aman, dan diakui lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, urgensi, tantangan, serta prospek implementasi Cyber Notary dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan seperti UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum, implementasi Cyber Notary masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat. Namun demikian, prospek penguatannya sangat besar dalam mempercepat layanan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap legalitas dokumen asing, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis menuju modernisasi kenotariatan digital di Indonesia.

The Effectiveness of Restitution Rights for Child Victims of Domestic Violence in Indonesia under the CRC Dehi, Amelia Putri; Towadi, Mellisa
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2929

This study discusses the effectiveness of the implementation of restitution rights for children who are victims of domestic violence (DV) in Indonesia within the framework of the Convention on the Rights of the Child. Restitution, as a form of victim's rights recovery, is explicitly regulated in various national laws and regulations, yet its implementation still faces significant challenges on the ground. The research method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach, through analysis of regulations, legal doctrines, and case studies of court rulings. The results of the study indicate that restitution plays a vital role in the physical, psychological, and social recovery of children who are victims of DV, while also emphasizing the responsibility of perpetrators for their actions. However, the implementation of restitution rights is still hindered by a lack of understanding among law enforcement officials, bureaucratic complexities, insufficient victim support, and obstacles faced by perpetrators in fulfilling their payment obligations. To address these issues, strengthening regulations, improving the capacity of officials, optimizing the role of child protection institutions, and fostering cross-sector collaboration are necessary to ensure that restitution rights become an integral part of the protection and recovery of child victims of DV in Indonesia.

Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk Penguatan Perlindungan Korban Latili, Nurlin; Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad; Towadi, Mellisa
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.225

This study aims to analyze the legal and non-legal obstacles in handling pornography cases at the Boalemo Police Headquarters and formulate a solution to strengthen victim protection. The main questions answered are how legal, technical, and social obstacles affect the effectiveness of handling pornography cases, and what solutions can be implemented to improve victim protection comprehensively. The research method used is empirical juridical with observation techniques, in-depth interviews with investigators, victims, and related parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. The data is analyzed qualitatively by linking the legal and social aspects of the case. The research method used is empirical legal research with techniques of observation, in-depth interviews with investigators, victims, and relevant parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. Data is analyzed qualitatively by linking field findings to victim protection theory and applicable legal provisions. The results of the study indicate that the Boalemo Police have enforced the law against perpetrators of pornography in a procedural manner, maintaining the confidentiality of identities and providing psychological assistance to victims. However, victim protection is still dominated by a repressive approach and is not yet optimal in terms of psychological, social, and economic recovery. The main obstacles found include regulatory disharmony between the Pornography Law and the ITE Law, limited digital forensic facilities, weak inter-agency coordination, low legal and digital literacy among the public, and social stigma towards victims. The findings emphasize the importance of strengthening inter-agency coordination, legal education and digital literacy, as well as developing an integrated victim support system. This study recommends strengthening integrated service units, enhancing the capacity of cyber law human resources, harmonizing technical regulations, and providing preventive education to the public. These findings are expected to serve as a reference for the development of more adaptive and responsive policies and law enforcement practices in protecting victims of digital crimes at both the regional and national levels.

The Use of Digital Evidence in Law Enforcement Efforts in Human Trafficking Cases Djamadi, Noval; W. Badu, Lisnawaty; Towadi, Mellisa
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.33365

This study aims to determine the efforts of law enforcement in using digital evidence to prove human trafficking cases in Indonesia. This study is a normative study analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement efforts in utilizing digital evidence include digital data seizures, electronic communication tracking, digital financial transaction analysis, and the involvement of digital forensic experts in authenticating evidence submitted to the court. Although the national legal framework, such as the ITE Law and Law Number 21 of 2007, has recognized the validity of digital evidence, its implementation in the field still faces various obstacles both in terms of technical, regulatory, and human resources. Law enforcement officers still need to increase their capacity in handling digital evidence professionally and proportionally

Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah TOWADI, Mellisa; PAUWENI, Apriyanto A.J; MANDJO, Julius T.
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipingan

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo Syahrul Ramadhan Ayuba; Nirwan Junus; Melisa Towadi
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age determined by the Marriage Law No. 1 of 1974 which explains the age at which a person can enter into marriage, namely 19 year old men and 16 year old women. The purpose of this study is to find out about early marriage, the factors that cause early marriage, the impact of early marriage, and the community's view of early marriage. To find out the overall and more in-depth problems, in this study a qualitative approach was used which is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. Then the data is analyzed systematically so as to obtain in-depth answers about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. From the results of this study it was found that the factors that cause early marriage are different from the past. The main factors behind early marriage in Gorontalo City are promiscuity among adolescents which causes adultery, economic factors, education, arranged marriages, and social factors. Early marriage has an impact on psychology, social, economy, health and education. Community views differ on early marriage, namely positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.

Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations Bajrektarevic, Anis H.; Pati, Umi Khaerah; Towadi, Mellisa; Pratama, Anugrah Muhtarom
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The implementation of GDPR and PSD2 in the EU as well as the PSD2 alignment with GDPR, encourage central banks in various countries including Indonesia to immediately implement an open banking system that also prioritizes privacy data protection. The PDP bill principle of explicit consent must be applied in open banking financial transactions that in Indonesia as stated in the National Standard Open API Payment (SNAP) 2021 (a Technical Standards and Governance Guideline). However, there are some fundamental differences regulated in PSD2 when compared to SNAP which will hinder Indonesia's adequate GDPR. This research is normative research with statutory approach and comparative approach. The results showed that there are some fundamental differences between PSD2 and SNAP, including the parties involved, data portability and the concept of re-consent or re-confirmation which are not regulated in SNAP but regulated in PSD2, for the concept of sensitive data payment, neither SNAP nor PSD2 provide the specific concept, both define it broadly.

Co-Authors Abdul Rezal Antukai Agustinus Supriyanto Ananda Putri S. Maksum Anis Bajrektarevic Anis H. Bajrektarevic Anizha, Siti Noor Apriyanto A.J. Pauweni Bajrektarevic, Anis H. Bugaeva, Anna Sergeevna Čović, Ana Dehi, Amelia Putri Deu, Farhan Dian Ekawaty Ismail Djamadi, Noval Echan Adam Fence M Wantu Firman Muntaqo Indah Intania Daud Islamiati M. Umar Iza Rumesten RS, Iza Jhon Paris Pasaribu Jufryanto Puluhulawa Juldin Latama Laras Firman Harun Latili, Nurlin Lidwina Savira Nurulhaq Lisnawaty W. Badu Mandjo, Julius T. Moh. Ali Moh. R. U. Puluhulawa Mohammad Syauqi Pakaya Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUHAMMAD SHOLEH Mustapa, Iqbal Mutia Cherawaty Thalib NGA, Pham Thanh Nirwan Junus Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Panigoro, Putri Panjaitan, Saut Parulian Pati, Umi Khaerah Pratama, Anugrah Muhtarom Puluhulawa, Moh. Rusdyanto U Reynaldi Alfrido Kurniawan Reynaldi Usman Rifka Riani Loleh Rifka Tunanga Rivera, Kevin M. Rumawi Rumawi Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad Sardjana Orba Manullang Sari, Liani Sarlin Hiola Savira Nurulhaq, Lidwina Siti Asifa Tahir Siti Sariroh Supianto Supianto Supratman Supratman, Supratman Suwito Suwito Syahrul Ramadhan Ayuba T. Mandjo, Julius Udiyo Basuki Udiyo Basuki Vifi Swarianata Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yoga Yuniadi Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu Zhakilla Salsabilla Rizky Imani Pulubuhu

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search