Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.49
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vyavahara Duta Kerta Dyatmika JHCLS Jurnal Hukum Saraswati East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Seminar Nasional Aplikasi Iptek (SINAPTEK) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Made Hendra Wijaya
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMERDAYAAN PARA PETERNAK ULAT MAGGOT DIMASA PANDEMI COVID-19 Made Hendra Wijaya; I Made Sastra Wibawa; I Made Yoga Pratama
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 3 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.201 KB) | DOI: 10.36733/jadma.v3i1.4563

Abstract

Sejak munculnya suatu pandemi yang dinamakan pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ini menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan, seperti permasalahan perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Pandemi ini menyebabkan gelombang PHK yang besar dari berbagai sektor seperti yang dialami oleh salah satu dari warga masyarakat yang tinggal di salah satu wilayah provinsi Bali lebih tepatnya disuatu desa yang dinamakan Desa Bresela. Desa Bresela terletak di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Payangan, Provinsi Bali. Dilihat dari potensi wilayah desa Bresela dan sekitarnya yang banyak warganya yang memiliki ternak ayam sehingga salah satu warga masyarakat tersebut mempunyai suatu ide untuk mendirikan suatu kelompok UMKM yang bergerak dibidang pemerdayaan ulat maggot sebagai pakan ternak pengganti untuk menekan biaya pakan jadi. Ulat maggot ini bisa dikembangbiakan dengan sistem tumpeng sari dimana ulat maggot ini ditempatkan di bawah kandang ayam yang nantinya kotoran ayam tersebut akan di serap oleh ulat maggot ini dan nantinya ulat maggot ini ketika sudah waktunya panen akan diberikan ke ayam tersebut.
KONSEP THE WELFARE STATE DALAM TATA KELOLA PEDAGANG PINGGIR JALAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Ida Bagus Gede Subawa; I Made Hendra Wijaya; Anak Agung Adi Lestari; Ngurah Galang Jayadhifa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian dari perkembangan globalisasi yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa, dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional rill yang dicapai satu negara, perkembangan perekonomian bangsa terasa sangat sulit memenuhi suatu pendapatan nasional yang memiliki rasio yang tinggi, ini merupakan suatu dampak akibatkan pandemic yang di akibatkan oleh virus covid-19, kejatuhan sistem perekonomian yang diakibatkan pandemic covid-19 ini memaksa individu harus berpikir cepat untuk mempertahankan kehidupannya baik itu dari segi fisik maupun segi materiil, hal ini tercermin banyaknya angka pedagang kaki lima yang mendadak memenuhi badan badan jalan utama, melalui konsep negara kesejahteraan suatu sistem hukum yang ada harus memiliki suatu kemanfaatan bagi masyarakat luas sementara mengingat turunnya sistem perekonomian Indonesia yang menuntut masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga apakah sistem tata kelola pedagang pinggir jalan dapat di abaikan sementara ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
PKM KELOMPOK USAHA OLAHAN KACANG UNTUK OLEH-OLEH KHAS BALI Ni Made Dwi Puspitawati; I Made Hendra Wijaya; Ida Ayu Putu Utami Paramita
Seminar Nasional Aplikasi Iptek (SINAPTEK) Vol 1 (2018): PROSIDING SINAPTEK
Publisher : LPPM Universitas Dhyana Pura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1789.066 KB)

Abstract

ABSTRAKKacang Disco Kecak Mama dan Kacang Surya Bali merupakan bisnis yang bergerak di bidang olahan kacang terutama untuk oleh oleh Khas Bali. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok usaha ini yaitu mengenai kebutuhan alat produksi, kontrak kerja, perhitungan stok dan sistem pemasaran yang masih konvensional. Metode yang dilakukan antara lain metode pendampingan dilakukan saat pemberian alat produksi, menerapkan sistem manajemen stok yang baik, dan penerapan promosi melalui media sosial, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kontrak kerja dengan karyawan. Selanjutnya metode diskusi dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, dan metode keberlanjutan bertujuan memantau kegiatan di lapangan agar tetap dapat dilanjutkan oleh mitra PKM. Dari pelaksanaan pengabdian ini, mitra dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi, mengefisiensikan waktu dan mampu membuat kacang lebih bersih, kering dan tahan lama, serta lebih higienis. Selain itu pemasaran melalui media sosial diharapkan dapat meningkatkan penjualan.Kata kunci: kacang, kualitas, oleh-oleh khas bali ABSTRACT Kacang Disco Kecak Mama and Kacang Surya Bali are a business that is engaged in the processing of nuts, especially for the Balinese Souvenirs. The problems faced by this business group are about the need for production equipment, employment contracts, stock calculations and a conventional marketing system. The methods carried out include mentoring methods when giving production equipment, implementing a good stock management system, and implementing promotions through social media, as well as increasing awareness of the importance of employment contracts with employees. Furthermore, the discussion method is carried out to solve existing problems, and the sustainability method aims to monitor activities in the field so that it can continue with PKM partners. From the implementation of this program, partners can increase production capacity and quality, make time efficient and able to make beans cleaner, drier and longer lasting, and more hygienic. In addition marketing through social media is expected to increase sales.Keywords: peanut, quality, Balinese souvenirs
EFEKTIVITAS PERMENKOMINFO NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK Farid Priyo Handoko; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The intellectual development of mankind has brought about great changes that have helped human civilization become more advanced. Along with the advancement of the world of information and communication technology in the digital 4.0 era, Indonesia, as the country with the largest internet users, has also been named the country with the largest VPN downloader in the world. The purpose of this study is to determine the effectiveness of blocking negatively charged internet sites and the effectiveness of preventive efforts in overcoming VPN abuse to open government-blocked sites at the Denpasar City Informatics and Statistics Communication Office. Based on the results of research in the field, it can be stated that Permenkominfo No. 19 of 2014 concerning handling negatively charged Internet sites implemented in Denpasar City is still not effective enough to be implemented.
BAGAIMANA MENGGUNAKAN TEORI LEGAL SISTEM DALAM MENGHARMONISASIKAN DESA WISATA DENGAN PERLINDUNGAN ALAM DI BALI Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8818

Abstract

Pembahasan dalam artikel ini mengenai menggunakan teori legal system dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali, yang bertujuan menemukan metode dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan keberadaan pelestarian lingkungan alam di Bali, dikarenakan tidak banyak yang membahas mengenai harmonisasi antara keberadaan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, namun pembahasan ini sangatlah menarik dengan semakin populernya perkembangan desa wisata di Bali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teori legal sistem sebagai pendekatan dengan cara menganalisis harmonisasi struktur hukumnya yang berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan antara lembaga yang mengatur pariwisata dengan lembaga yang mengatur pelestarian lingkungan dan pengelola desa wisata, menganalisis harmonisasi substansi hukum yang berkaitan dengan pengaturan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, menganalisis harmonisasi budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan dan nilai-niai masyarakat.
PERAN DESA ADAT CANGGU DALAM MENERTIBKAN TAXI LIAR DI KAWASAN WISATA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Resyana, Ni Kadek Ana; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Di Desa Adat Canggu memang melarang adanya taxi liar untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu karena taxi liar tidak memliki ijin dalam beroprasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Desa Adat Canggu dalam menertibkan taxi liar dengan cara memberikan teguran kepada oknum taxi liar. Dan upaya yang dilakukan Desa Adat Canggu adalah menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai taxi liar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan razia terhadap operasional taxi liar sehingga Upaya hukum dalam mencegah taxi liar dari Desa Adat Canggu kiranya dapat memperluas pengawasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR KENDARAAN SEPEDA MOTOR PEDAGANG RONGSOKAN BERMUATAN LEBIH DI JALAN WR SUPRATMAN DENPASAR Divani , Ade Arya; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportation is a form of movement carried out by humans or goods from one place to another by using a vehicle driven by humans themselves or machines. Many problems occur in the field of road and goods transportation. One case of violations in road transportation, namely overloaded vehicles, also known as ODOL (over dimension overload), still occurs frequently on a national scale. There are many articles that regulate traffic and road transportation in Law Number 22 of 2009. One of the articles that is in the spotlight in the background of this research problem is Article 307 concerning violations of overloading public transportation, which reads: Any person who drives a motorized vehicle who does not comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions as referred to in Article 169 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah).
Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption Wedha, Yogi Yasa; I Made Hendra wijaya; Hudali Mukti; Turymshayeva , Arida
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.486

Abstract

Corruption is significantly influenced by conflicts of interest in a variety of industries. Indonesia has implemented a variety of regulations to prevent corruption and conflicts of interest. Nevertheless, its implementation continues to encounter a variety of obstacles. This investigation aims to evaluate the intricacy of policies that regulate conflicts of interest and corruption and investigate strategies that can enhance the efficacy of corruption prevention and eradication in Indonesia. The research method employed is normative juridical, incorporating a conceptual approach, legislation, and comparative studies with Kazakhstan, which has a more stringent anti-corruption legal system. The study's findings indicate that Indonesia has implemented numerous regulations prohibiting corruption and conflicts of interest. However, there is a lack of transparency in decision-making, poor law enforcement, weak coordination between institutions, and disharmony between regulations. In contrast, Kazakhstan implements more stringent sanctions, centralized institutions, and regulations. A comprehensive approach to the prevention of conflicts of interest and malfeasance necessitates the optimization of legal substance, legal structure, and legal culture. The following strategies must be implemented: the development of clear regulations, the enforcement of stringent laws, the enhancement of transparency and accountability, and the protection of whistleblowers. To guarantee transparency, integrity, and pure governance in Indonesia, it is imperative to implement more comprehensive policy reforms that are not solely based on legal requirements but also consider social and cultural factors.
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.
Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery: Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara Wedha, Yogi Yasa; Wijaya, Made Hendra; Apriliani, Kadek
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21484

Abstract

Asset confiscation as an effort to recover state financial losses due to corruption crimes in Indonesia still faces substantial challenges. The legal framework stipulated in the Criminal Procedure Code limits confiscation only for evidentiary purposes in the judicial process, these restrictions impact the non-optimal recovery of state financial losses. This research aims to analyze the regulatory and technical substance obstacles in the implementation of asset confiscation and develop a progressive legal strategy based on the theory of justice. This research is normative juridical research that integrates John Rawls' theory of justice, Richard A. Posner's Economic Analysis of Law Theory, and Lawrence Friedman's legal system theory and the theory of legal expediency as an analytical knife as a consideration to provide recommendations for reform of special confiscation arrangements for corruption crimes. The results show that the gap between the Criminal Procedure Code and the Corruption Eradication Law worsens the effectiveness of asset confiscation, especially at the investigation stage. The expansion of objects that can be seized and the Non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach are identified as potential solutions that are more efficient and fair in overcoming this obstacle. The proposed strategy includes expanding the scope of confiscation and harmonizing regulations between KUHAP and the Law on the Eradication of Corruption. This research confirms the importance of legal reform to improve the efficiency of recovering state losses due to corruption while strengthening a fair and beneficial legal system. The strategy of expanding asset confiscation arrangements has urgency in efforts to recover....
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Adi Lestari Anak Agung Adi Lestari Dennis Santoso Ratu Dewa Gede Agung Gana Kumara Dewa Gede Edi Praditha Divani , Ade Arya Farid Priyo Handoko Febe Rosiana Hudali Mukti I Dewa Gede Palguna I Gede Prema Arya Dharmayasa I GUSTI AYU ARI AGUNG I Made Sastra Wibawa I MADE SUBAWA I Made Wisnata Putra I Made Yoga Pratama I Putu Indra Widia Kumara I Wayan Andre Wijana I Wayan Eka Artajaya I Wayan Gde Wiryawan I WAYAN NADI SUMANTA I WAYAN NADI SUMANTA I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wiasta IDA AYU AGUNG APSARI IDA AYU AGUNG APSARI Ida Ayu Putu Utami Paramita Ida Ayu Putu Utami Paramita Ida Bagus Gede Subawa Ida Bagus Gede Subawa Jaya Dhifa, Ngurah Galang Jaya, I Made Asmara Kadek Apriliani Kadek Krismayanti Kadek Krismayanti Komang Sutrisni Lestari, AA Adi Mohd Shafiee Bin Hamzah Ngurah Galang Jaya Dhifa Ngurah Galang Jayadhifa Ni Kadek Yunia Permata Sari Ni Komang Sutrisni Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Dwi Puspitawati Ni Nyoman Manik Gita Asrita Nyoman Ayu Juliana Dewi Permadi, Putu Lantika Oka Putu Gd. Bayu Suta Pratama Putu Gd. Bayu Suta Pratama Putu San Saniago PUTU SEKARWANGI SARASWATI Resyana, Ni Kadek Ana Ria Koesoemawati Salsabila, Unik Hanifah Setiadewi, Kadek Subawa, Ida Bagus Gede Sudiatmika, I Putu Bagus Merling Sumadi, I Putu Sudarma Syamsiar, Syamsiar Turymshayeva , Arida Wiswasta, I Gusti Ngurah Alit Yogi Yasa Wedha