Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN DESA ADAT CANGGU DALAM MENERTIBKAN TAXI LIAR DI KAWASAN WISATA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Resyana, Ni Kadek Ana; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Di Desa Adat Canggu memang melarang adanya taxi liar untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu karena taxi liar tidak memliki ijin dalam beroprasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Desa Adat Canggu dalam menertibkan taxi liar dengan cara memberikan teguran kepada oknum taxi liar. Dan upaya yang dilakukan Desa Adat Canggu adalah menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai taxi liar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan razia terhadap operasional taxi liar sehingga Upaya hukum dalam mencegah taxi liar dari Desa Adat Canggu kiranya dapat memperluas pengawasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR KENDARAAN SEPEDA MOTOR PEDAGANG RONGSOKAN BERMUATAN LEBIH DI JALAN WR SUPRATMAN DENPASAR Divani , Ade Arya; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportation is a form of movement carried out by humans or goods from one place to another by using a vehicle driven by humans themselves or machines. Many problems occur in the field of road and goods transportation. One case of violations in road transportation, namely overloaded vehicles, also known as ODOL (over dimension overload), still occurs frequently on a national scale. There are many articles that regulate traffic and road transportation in Law Number 22 of 2009. One of the articles that is in the spotlight in the background of this research problem is Article 307 concerning violations of overloading public transportation, which reads: Any person who drives a motorized vehicle who does not comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions as referred to in Article 169 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah).
Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption Wedha, Yogi Yasa; I Made Hendra wijaya; Hudali Mukti; Turymshayeva , Arida
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.486

Abstract

Corruption is significantly influenced by conflicts of interest in a variety of industries. Indonesia has implemented a variety of regulations to prevent corruption and conflicts of interest. Nevertheless, its implementation continues to encounter a variety of obstacles. This investigation aims to evaluate the intricacy of policies that regulate conflicts of interest and corruption and investigate strategies that can enhance the efficacy of corruption prevention and eradication in Indonesia. The research method employed is normative juridical, incorporating a conceptual approach, legislation, and comparative studies with Kazakhstan, which has a more stringent anti-corruption legal system. The study's findings indicate that Indonesia has implemented numerous regulations prohibiting corruption and conflicts of interest. However, there is a lack of transparency in decision-making, poor law enforcement, weak coordination between institutions, and disharmony between regulations. In contrast, Kazakhstan implements more stringent sanctions, centralized institutions, and regulations. A comprehensive approach to the prevention of conflicts of interest and malfeasance necessitates the optimization of legal substance, legal structure, and legal culture. The following strategies must be implemented: the development of clear regulations, the enforcement of stringent laws, the enhancement of transparency and accountability, and the protection of whistleblowers. To guarantee transparency, integrity, and pure governance in Indonesia, it is imperative to implement more comprehensive policy reforms that are not solely based on legal requirements but also consider social and cultural factors.
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.
Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery Wedha, Yogi Yasa; Wijaya, Made Hendra; Apriliani, Kadek
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21484

Abstract

Asset confiscation as an effort to recover state financial losses due to corruption crimes in Indonesia still faces substantial challenges. The legal framework stipulated in the Criminal Procedure Code limits confiscation only for evidentiary purposes in the judicial process, these restrictions impact the non-optimal recovery of state financial losses. This research aims to analyze the regulatory and technical substance obstacles in the implementation of asset confiscation and develop a progressive legal strategy based on the theory of justice. This research is normative juridical research that integrates John Rawls' theory of justice, Richard A. Posner's Economic Analysis of Law Theory, and Lawrence Friedman's legal system theory and the theory of legal expediency as an analytical knife as a consideration to provide recommendations for reform of special confiscation arrangements for corruption crimes. The results show that the gap between the Criminal Procedure Code and the Corruption Eradication Law worsens the effectiveness of asset confiscation, especially at the investigation stage. The expansion of objects that can be seized and the Non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach are identified as potential solutions that are more efficient and fair in overcoming this obstacle. The proposed strategy includes expanding the scope of confiscation and harmonizing regulations between KUHAP and the Law on the Eradication of Corruption. This research confirms the importance of legal reform to improve the efficiency of recovering state losses due to corruption while strengthening a fair and beneficial legal system. The strategy of expanding asset confiscation arrangements has urgency in efforts to recover....
IMPLEMENTASI HUKUM TUKAR GULING TANAH ADAT DENGAN TANAH PERORANGAN DI DESA ADAT BATUBAYAN I Wayan Andre Wijana; Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya konflik di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam Masyarakat. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan dan Bagaimana tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Ilmu Hukum Empiris metodologi penelitian Ilmu Empiris isu hukumnya adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan praktek lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan melalui musyawarah. Musyawarah ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial, administratif, moral, dan profesional.
The Effectiveness of Virtual Reality-Based Balinese Gamelan Selonding (Gambling) Music On Anxiety And Blood Pressure In The Elderly A.A Bagus Suryantara; Wina Sani, Ari; Made Hendra Wijaya, I
International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP) Vol. 5 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijhp.v5i4.450

Abstract

Aging brings with it the consequence of an increase in various cardiovascular diseases, one of which is hypertension. Long-term use of antihypertensive drugs can cause various side effects, one of which is mental changes, thus non-pharmacological therapies such as music therapy are needed. There are many types of music therapy that can be applied, one of which is traditional music (gamelan). There are inconsistencies in previous research, so a combination of Balinese gamelan selonding music therapy with VR or Virtual Reality is needed. VR has become one of the leading innovations in the field of health and wellness, especially in the context of therapy and rehabilitation. The purpose of this study is to determine the effectiveness of VR-based Balinese gamelan selonding music therapy in reducing anxiety and blood pressure in the elderly with hypertension. The research method uses a quasi-experimental pre-post control group design. The sampling technique is purposive sampling according to inclusion and exclusion criteria. The instruments in this study used an anxiety questionnaire, tensimeter, MP3/handphone, earphones and a VR Box. The results of this study show that the provision of VR-based Balinese gamelan selonding music therapy can reduce anxiety and blood pressure in the elderly.
LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK Setiadewi, Kadek; Hendra Wijaya, I Made
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23446

Abstract

Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik sebagai perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Comunication Technology) sebagai tuntutan terhadap peran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaad dewasa ini Akta notaris yang menggunakan cyber notarytidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan cyber notary tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdata
Legal Morality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Based on Pancasila Wijaya, Made Hendra; Subawa, I Made; Palguna, I Dewa Gede; Astariyani, Ni Luh Gede; Sumadi, I Putu Sudarma
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i9.10863

Abstract

Pancasila, as the source of legal morality of Indonesia, is used as the primary benchmark by Judges of the Constitutional Court in providing decision. The paper at hand explains that the constitutional court decision Number 90/PUU-XXI/2023 has moral weaknesses related to legal behaviour derived from Pancasila, specifically, First: Constitutional Court Decision had led to conflict and arising different views that potentially might cause disruption to Indonesia nation entity. Second: Constitutional Court Decision does not fully align with the Wisdom in Deliberation principle contained in the Fourth Principle of Pancasila. Third: Constitutional Court Judgment does not satisfy the sense of justice for Indonesian People. This paper employs a normative research method with a conceptual approach and a value-based approach.
Existence Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 Concerning Governance of Bali Fermented and or Distilled Beverages Wedha, Yogi Yasa; Wijaya, I Made Hendra; Artajaya, I Wayan Eka; Permadi, Putu Lantika Oka
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11493

Abstract

This research discusses the issue of the existence of gubernatorial regulations Bali No. 1 of 2020 concerning the Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, what is the Legal Certainty and Benefits. The aim of the research is to see to what extent the existence of Bali Gubernatorial Regulation No. 1 of 2020 can regulate the issue of governance of Balinese fermented and/or distilled drinks and whether this regulation can provide legal protection, legal certainty and benefits as expected. The problem that will be discussed is related to the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks Efficacy and Benefits for the people of Bali. Normative legal research methods with a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The research results show that the Governor based on his authority and function can issue Governor regulations, but materially, the substance regulated therein cannot conflict with the substance that has been regulated in the statutory regulations above. This study shows that the substances regulated in PERGUB1/2020 is contrary to the above regulations (PERPRES 74/2013) therefore, based on the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Gubernatorial Regulation No. 1/2020 cannot normatively be enforced as a product of binding statutory regulations, thus its existence cannot provide legal protection and benefits for the community.