Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Perang Israel dan Iran Terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Ni Nyoman Manik Gita Asrita; I Made Hendra Wijaya; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12710

Abstract

Pada bulan Juni 2025 yang lalu, Israel melakukan serangan militer yang disebut sebagai serangan preventif untuk menghancurkan instalasi nuklir Iran dan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, namun hingga saat ini masih belum ada bukti konkrit yang menyatakan bahwa Iran benar-benar membuat senjata nuklir tersebut. Dimana terdapat perjanjian Internasional yang mengatur terkait dasar tatanan program nuklir global yang bernama The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Penelitian ini menggunakan metode socio-legal, dengan pendekatan kualitatif dan bersumber dari sumber kepustakaan, yang akan membahas bagaimana dinamika konflik antara Iran-Israel hingga implikasinya terhadap tatanan perjanjian NPT. Dapat disimpulkan, telah terjadinya asimetri kedaulatan nuklir antara Israel-Iran. Dimana kapabilitas nuklir milik Israel tidak dipertanyakan atau dipermasalahkan, serta, standar ganda telah terjadi dengan bebasnya negara-negara yang tidak menandatangani NPT, dimana Iran mendapat tekanan secara global akibat program nuklirnya. Hal demikian tentu saja akan menimbulkan efek domino proliferasi berupa erosi kepercayaan terhadap NPT. Sehingga negara-negara merasa tidak percaya lagi terhadap perjanjian nuklir tersebut, hingga berujung pada denunsiasi dan perpecahan rezim
Prasasti Jaka Tebel Kedis: Sebuah Kompas Sebagai Alat Ukur Aturan Desa Kedis Febe Rosiana; I Wayan Wahyu Wira Udytama; Yogi Yasa Wedha; Made Hendra Wijaya; Dennis Santoso Ratu
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12713

Abstract

Desa Kedis, yang terletak di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki kekayaan alam dan tradisi yang unik, termasuk sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai sumber hukum tertulis kuno yang berfungsi sebagai "kompas" atau tolok ukur bagi pemahaman dan implementasi aturan desa (awig-awig) di Desa Kedis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan fokus pada analisis isi Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai bahan hukum primer, serta literatur hukum adat dan penelitian terkait sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengidentifikasi norma-norma hukum yang tercantum dalam prasasti, termasuk ketentuan mengenai kepemimpinan desa, pembagian tugas dalam upacara adat, dan tata cara pelaksanaan ritual keagamaan. Analisis komparatif antara norma dalam prasasti dan awig-awig modern Desa Kedis mengungkapkan adanya kesinambungan dan adaptasi nilai-nilai hukum seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prasasti Jaka Tebel Kedis tidak hanya merupakan catatan sejarah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum mendasar yang relevan untuk memahami akar tradisi hukum adat Desa Kedis dan berpotensi untuk revitalisasi nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer
A HUMANISTIC MODEL FOR PUBLIC ORDER MANAGEMENT IN DENPASAR CITY Subawa, Ida Bagus Gede; Wijaya, I Made Hendra; Lestari, AA Adi; Jaya Dhifa, Ngurah Galang
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4131

Abstract

Indonesia’s COVlD-19 first cinfirmed case was found in March 2020 and continued to increase until September 2020. As the number of cases increased, the government applied a Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to help minimize additional cases. With the implementation of the UN policy by the government, many have lost income from various sectors whose livelihoods depend on their daily income. The disruption of economic activity due to the lockdown policy to contain the spread of the virus has led to the closure and bankruptcy among many companies, resulting in a massive reduction in the number of workers and layoffs, especially in the sectors most affected by the pandemic. Many workers who are laid off make people lose their source of livelihood, forcing them to be more creative in order to struggle. One of them is the improvised street merchants, where the car is used as a selling space, which helps people in terms of economic turnover. However, selling on the roadside without a permit is an offence. The municipal police (Satpol PP) need to discipline the street merchants since they violate the Regional Regulation No. 1/2015 concerning Public Order. This regulation has been violated by many merchants and thus, it needs to be brought back into order. Keywords:  Fostering, street merchants