p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Bauran Pemasaran Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Ujungberung Bandung Caesar Octoviandy Purba; Lisa Nurhaliza; Septiana Dwi Putrianti
Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 10 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis pelaksanaan Bauran Pemasaran Produk Tabungan Emas yang sudah dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Ujungberung, menganalisis kendala/tantangan bauran pemasaran di PT Pegadaian Kantor Cabang Ujungberung dan menyusun rekomendasi Strategi Pemasaran dalam mengatasi kendala internal dan tantangan eksternal dalam proses pemasaran produk tabungan emas di PT Pegadaian Kantor Cabang Ujungberung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah pemimpin Cabang PT Pegadaian Ujungberung, Marketing PT Pegadaian Cabang Ujungberung dan Nasabah Produk Tabungan Emas Kantor Cabang Ujungberung Bandung. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Bauran Pemasaran 7P. Hasil penelitian ini adalah Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Ujungberung adalah dengan menggunakan konsep segmenting, targeting, dan positioning, serta juga bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang-orang, proses dan fasilitas pendukung
Model Aplikasi E-Litbang di Lingkup Pemerintah Kota Bandung Pratama Noor Apria; Septiana Dwi Putrianti; Abdul Rahman
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v2i2.23

Abstract

The problems of a city, especially the city of Bandung have developed so complex that conventional solutions are often no longer able to catch up with the speed of growth of problems, more innovative solutions (Smart City) are needed to solve city problems, ICT (Information and Communication Technology) is one alternative solutions that have very high innovative potential to solve various urban challenges. One solutive idea to solve problems in the city of Bandung, is by presenting the Bandung Smart City Policy, where this Policy contains programs and directions from the Government of the City of Bandung to change the habits and lifestyle of the Bandung City People who were traditional and tend to be stiff in their daily lives, becoming more modern mindset one step further by promoting the digitalization of information and communication technology in running the wheels of people's daily lives. One of the supporting media for the Bandung Smart City Policy is innovation. Application Model of E-Litbang is presented as a media for monitoring and evaluating all innovation products, how long the level of use of an innovation product, how far the level of understanding of supporting human resources and the community of an innovation product, how good the quality of an innovation product, and how many benefits are generated from an innovation product for wide audience.
REFORMASI KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI MELALUI KOMPENSASI FINANSIAL PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL Septiana Dwiputrianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.526 KB)

Abstract

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla menetapkan sembilan agenda nasional (Nawacita), diantaranya adalah meningkatkan produktifitas dan daya saing global bagi rakyat Indonesia. Kinerja pegawai di lingkungan pemerintah menjadi sorotan publik, termasuk pada perguruan tinggi negeri (PTN). Penelitian dilakukan untuk menganalisis reformasi kinerja pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dalam mendukung visi-misi organisasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif-eksplanatori, menghubungkan dan menguji dua variabel atau lebih. Responden dilibatkan dalam penelitian sebanyak 69 pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS, yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan studi pustaka. Temuan menunjukkan kompensasi finansial tidak menjamin kepuasan pegawai dan berdampak terhadap kinerja. Rekomendasi penelitian ini: (1) Manajemen kinerja diutamakan berdasarkan prestasi kerja, dapat berupa bonus/insentif sesuai dengan prestasi pegawai; (2) Penghargaan non-financial prestasi kinerja dapat berupa beasiswa dan dana bantuan pendidikan dan pelatihan dalam maupun luar negeri yang menunjang kompetensi pegawai sesuai kebutuhan kinerja organisasi; (3) Membangun pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur beasiswa baik dalam dan luar negeri sebaiknya bentuk tugas belajar, bukan ijin belajar; (4) Terprogramnya metode konsultasi, coaching dan mentoring antara pegawai dan pimpinan untuk meningkatkan kinerja; (5) Mengevaluasi pengukuran dan penilaian kinerja pegawai yang objektif; (6) kompensasi yang adil dan efektif mendorong kinerja organisasi. Kata Kunci: reformasi kinerja, kompensasi, kinerja pegawai, daya saing global, perguruan tinggi negeri (PTN).
MENGAPA ANGGARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG PENDIDIKANPT POS INDONESIA BANDUNG BELUM OPTIMAL? Septiana Dwi Putrianti; Jajang Suherman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.72

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengapa anggaran Corporate Social Responsibility(CSR)pada Bidang pendidikan Divisi Bina Lingkungan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung tidak optimal. Artikel ini juga membahas pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan CSR bidang pendidikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui kemanfaatan CSR bagi masyarakat, khususnya pengembangan profesionalisme guru Sekolah Dasar Pertiwi, Pemerintah dan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero).Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi, dokumen dan wawancara kepada informan baik dari pengelola CSR di PT Post Giro, pihak penerima CSR, masyarakat dan pihak-pihak yang merasakan manfaat CSR. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan anggaran CSR bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Divisi Bina Lingkungan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) belum seluruhnya efektif. Beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu rencana anggaran CSR tidak mempertimbangan adanya kenaikan barang, tidak adanya pemisahan anggaran antara anggaran untuk diberikan kepada masyarakat dan anggaran operasional, belum ada Standard Operating Procedure (SOP)dalam pelaksanaan anggaran CSR bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah perlu melibatkan masyarakat, perlu ada pendampingan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kegiatan CSR bidang pendidikan, perludibangun komunikasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan, Masyarakat dan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) terhadap pelaksanaan CSR.
EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RUBINI KABUPATEN PONTIANAK Septiana Dwi Putrianti; Bambang Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.80

Abstract

Jamkesmas merupakan program nasional untuk melayani masyarakat miskin dalam hal kesehatan. Permasalahan penelitian evaluasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Kabupaten Pontianak mengalami kendala yaitu kouta Jamkesmas belum memenuhi seluruh masyarakat miskin, kurangnya fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga kesehatan. Tujuan penelitian bagaimana evaluasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. rubini Kabupaten Pontianak. Indikator tujuan penelitian adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas jaminan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik dan instrumen pengumpulan data wawancara mendalam dengan semi terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Prosedur pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan data reduction, data display dan conclusion drawing/verifivation. Hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Kabupaten Pontianak yaitu efektifitas evaluasi kebijakan jamkesmas kebijakan belum semua warga tidak mampu menerima akses pelayanan kesehatan dan Efisiensi anggaran jamkesmasda ke BPJS belum maksimal karena biaya unit perjiwa meningkat dan belum menimalisir kuota jamkesmasda ke BPJS
PENGELOLAAN ASET PERALATAN BERAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI Septiana Dwi Putrianti; Aprianus Zendrato
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.93

Abstract

Pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli hingga saat ini belum terinventarisasi secara utuh. Selain itu, status kepemilikan aset peralatan berat hingga saat ini belum jelas. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan penyewaan aset peralatan berat nyatanya belum mampu menghasilkan retribusi daerah secara optimal. Bahkan pelaksanaan penilaian aset dan sistim informasi manajemen aset (SIMA) pada pengelolaan aset peralatan berat belum terlaksana sama sekali. Artikel ini menganalisis pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian. Manajemen aset peralatan berat yang terdiri dari lima aspek, yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan sistem informasi manajemen aset menjadi konsep dasar dan pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset peralatan berat yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi teknis aparatur, keterbatasan anggaran, adanya indikasi penyelewengan pengadaan aset, prosedur penyewaan peralatan berat yang tidak jelas, tarif retribusi yang rendah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
ANALISIS SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.249

Abstract

Tax is one of the main state revenues that is important for governmental operation and developments. Hotel tax in Karimun Regency had implemented self-assessment system, which tax payers calculate their own tax payment, andreport. The purpose of this article is to analyse the implementation of self-assessment system in enhancing the compliance of hotel tax payers in Karimun Regency. Moreover, the study also assessing factors influencing the willingness of tax payers to pay tax. A qualitative-descriptive research method employed with collection data from participatory observation, interviews, and documents.This study found that the implementation of self-assessment system of hotel tax has not yet been applied properly. It could be seen from tax payers who didn't understand on the regional government regulation on self-assessment system.This is due to the lack of information from the government. Moreover, it found that tax payers also intentionally ignored to pay the tax, had low honesty and discipline in filling the form of self assessment.
Public Sector Auditing Reform and Accountability in Indonesia Theory, Concept, Practice and Implementation in Public Policy and Administrative Sciences Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.259

Abstract

Pepatah bangsa kita mengungkap suatuwisdom dengan untaian kata “sejarah adalahguru terbaik” bagi setiap anak bangsa atau punsuatu institusi untuk bisa turut memberi warnadan makna positif bagi capaian kinerjaperjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuanbangsa dalam bernegara. Sejarah peradabanbangsa kita dan bangsa-bangsa lain jugamemberi pelajaran bahwa “guru terbaik” adalahperkembangan ilmu pengetahuan danpenerapannya secara tepat dan proporsionaldalam menjawab kompleksitas dan dinamikapermasalahan dan tantangan sejarah yangdihadapi dalam kurun waktu tertentu. Padahemat saya muatan kedua kalimat itu,merupakan pesan dari buku yang secara santuntidak diungkap oleh penulisnya, Ibu Dr.Septiana Dwiputrianti, berjudul: Public SectorAuditing Reform and Accountability in Indonesia,Theory, Concept, Practice and Implementation inPublic Policy and Administrative Science.Penulis buku tersebut mengungkap secaraapik lembaran sejarah kehadiran, aktivitas, dankinerja BPK sebagai lembaga tinggi negara yangberperan dalam melakukan auditing dan dapatturut mempengaruhi terwujudnya publicaccountability, melalui laporan auditnya sendiriyang secara analitis dilakukan melalui duapendekatan pemeriksaan, yaitu financial andperformance audit. Kurun waktu sejarah audityang penulis cermati meliputi dua era sejarahsepanjang Indonesia Merdeka, yaitu EraSebelum Reformasi Audit (1945-2000); dan EraSesudah Reformasi Audit, 2001-2009; diperkayadengan gambaran singkat sejarah auditingjaman kolonial Belanda.Kesadaran akan pentingnya auditing bagitegaknya akuntabilitas penyelenggaraan negaradan pembangunan Indonesia, bukan saja tampakdari eksisnya BPK dengan peran danaktivitasnya sebagai lembaga audit eksternalyang sudah ditetapkan dalam lima konstitusiyang pernah berlaku1, tetapi juga dari eksisnyalembaga dan berkembangnya praktik auditinternal, tergambar secara sistematis dariperkembangan kedua era sejarah auditing padabuku ini. Namun tampak disadari bahwategaknya pemerintahan yang bersih danterwujudnya penyelenggaraan pemerintahanyang baik tidak hanya tergantung padaberdirinya lembaga-lembaga audit. Sebabdisamping adanya kejelasan lingkup dan salinghubungan tugas antara lembaga audit internaldan eksternal, masih diperlukan berbagaipersyaratan lain bagi terselenggaranya audityang baik dan pengawasan yang efektif.Pertanyaan yang timbul terkait denganterselenggaranya audit yang baik adalah:apakah persyaratan-persyaratan untuk itu eksis(dipenuhi) dalam sistem dan proses auditings e l ama s e j a r ah Indone s i a Me rde k a ?Permasalahan terebut dijawab penulis denganmeneliti dan mengungkap aspek-aspek auditingpada kedua kurun waktu sejarah audit secaralngkap dan rinci, termasuk evolusi kelembagaanaudit dan evaluasi informasi laporan hasil audit,standar audit yang digunakan, serta etika danintegritas yang melekat dalam sistemkelembagaan dan perilaku para auditor yangberperan di dalamnya. Selain itu mendapatkanperhatian pula perkembangan faktor humancapital, ketersediaan anggaran, dan perantehnologi informasi dan komunikasi (ICT) dalamproses dan pelaporan kinerja auditing; serta
COMMUNICATION AND CONSULTATION MODELS FOR FOLLOWING UP AUDIT REPORTS OF INDONESIAN PUBLIC AUDITING1 Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.281

Abstract

Paska desentralisasi pemerintahan yang demokratis di era reformasi ini, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah menjadi sangatlah signifikan.Pemeriksaan yang objektif dan credibel menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan sebagai kriteria suatu kualitas laporan hasil pemeriksaan. Salah satu ukuran keberhasilan dari hasil laporan pemeriksaan adalah efektifitas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kualitas informasi dan komunikasi adalah salah satu faktor kunci agar laporan hasil pemeriksaan itu. Adapun hasil pemeriksaan yang sudah dipublikasikan menjadi sangat penting untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh anggota DPR/DPRD (Legislative), pemerintah (Executive) dan publik (salah satunya adalah media)untuk mendorong terciptanya check and balances untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Kajian menemukan adanya keterbatasan dari anggota DPR/DPRD dalam memahami hasil laporan pemeriksaan. Disamping itu, rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh investigators (kejaksaan, kepolisian dan KPK) untuk hasil temuanyang berindikasikan kriminalitas dan korupsi. Dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih efektif dan mewujudkan tindak lanjut hasil rekomendasi/pemeriksaan yang lebih tinggi, disampaikan dua rekomendasi, yaitu (1) model pelayanan komunikasi dan konsultasi serta diskusi antara BPK kepada para anggota DPR/DPRD, serta (2) model komunikasi dan kerjasama BPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk hasil pemeriksaan berindikasikan krimalitas dan korupsi.
ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) TERHADAP EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.309

Abstract

This study aims to find out the effect of the application of performance-based budgeting to performance budgeting  manager at the Centre for Education and Training Ministry of Home Affairs, Bandung Regional. The variables in thisstudy are the application of performance-based budgeting as an independent variable (X) and budget management performance as the dependent variable (Y). The dimensions of the indicators of variable X include the preparation phase(X1), the ratification stage (X2), the implementation phase (X3), reporting and evaluation phase (X4). While the indicators of variable Y include the dimensions of the level of efficiency (Y1), the level of effectiveness (Y2), and levels ofaccountability (Y3). The research method used is explanative research method because it intends to investigate the effect of one variable to another variable. The sampling technique used is saturated by the number of sampling techniques sample of 38 respondents. Data collection techniques are the study of literature and field research consisting of distributing questionnaires and interviews. The results shows that the application of performance-based budgeting and performance management budget is included in the Good category. Stages of preparation, ratification, implementation, reporting and evaluation of a positive effect on the level of efficiency, effectiveness, and level of accountability. It can be concluded that the application of variable performance-based budgeting has a positive effect on the performance variable budget manager at the Center for Education and Training Ministry of Interior Regional Bandung. The authors provide recommendations for improving the performance of the budget manager, by doing socialization regulations and guidelines on budget preparation and m Increasing the effectiveness of supervision and control of budget execution is managed by the managing budgets and doing so type of expenditure should consider the composition of several types of shopping and p Need to involvement of both the head and the head of the field to describe the activities and types of budgets that have been proposed by each section.