Articles
<![CDATA[PRO DAN KONTRA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ) ]]>
<![CDATA[I Ketut Eka Saputra]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati merupakan hukuman paling berat, yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Dalam hal penerapan hukuman mati ini, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Maka permasalahan yang diteliti yaitu apakah pidana mati terhadap tindak pidana narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pidana mati atau yang sering disebut dengan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengankualifikasi kejahatan karena di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD1945. Berdasarkan kasus tindak pidana narkotika, maka unsur-unsur pertimbangan hakim di dalam penjatuhan pidana mati terhadap kasus ini telah terpenuhi, dimulai dari pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA DI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam UU Informasi dan Teknologi Elektronik terdapat kekosongan norma dimana peraturan tersebut tidak mengatur mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindakan penggunaan data pribadi seseorang tanpa ijin. UU Informasi dan Teknologi Elektronik hanya dapat menjadi dasar seseorang mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Adapun permasalahan yang dianalisis dalam jurnal ilmiah ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai perlindungan identitas seseorang yang terkait dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan terhadap sanksi penyebaran identitas anak sebagai korban di masa mendatang. Penulisan menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam hal terjadinya kekosongan norma, UU Sistem Peradilan Anak dapat dijadikan alternatif bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran publikasi terhadap identitas anak di media cetak maupun media elektronik. Di masa mendatang pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum, tidak hanya melalui UU Sistem Peradilan Anak saja akan tetapi juga di dalam peraturan – peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi kekosongan norma. Secara yuridis pengaturan mengenai informasi melalui media elektronik yang menyangkut identitas seseorang telah diatur di dalam UU Informasi dan Teknologi Elektronik meskipun belum ada pengaturan mengenai sanksi. Pemerintah diharapkan segera melakukan tinjauan kembali bagi UU Informasi dan Transaksi Elektronik agar peraturan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada lagi kekosongan norma . Kata kunci: perlindungan hukum, identitas anak, anak korban, informasi elektronik]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sri Rahmi Syahruddin]]>;
<![CDATA[Gde Made Swardhana]]>;
<![CDATA[A A Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia. Tindak pidana dibidang transplantasi organ merupakan salah satu permasalahan kriminalitas yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan ini disertai penipuan dan bahkan terkadang paksaan dengan menggunakan kekerasan sehingga melanggar hukum yang berlaku. Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini adalah untuk melihat pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana dibidang transplantasi organ di Indonesia dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dibidang transplantasi yang mana diharapkan dapat menjamin terpenuhinya keamanan dan hak-hak dari korban tindak pidana dibidang transplantasi organ serta dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Tindak Pidana, Transplantasi, Organ Tubuh Manusia]]>
<![CDATA[PERANAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIDE) DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Rinanda Basitha]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Wirasila]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang juga membongkar kejahatan. Keberadaan saksi mahkota tentu sangat berperan dalam pembuktian di persidangan pada penyelesaian berbagai tindak pidana salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan untuk mengambil barang orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti kerap menimbulkan permasalahan. Kekuatan penggunaan saksi mahkota dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan dalam praktiknya. Perlu diketahui juga kendala-kendala, akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota (Kroongetuide), sehingga penggunaan saksi mahkota dapat efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang sifat penulisannya deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan saksi mahkota tersebut tidak lepas dari kekuatan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan saksi mahkota juga tidak lepas dari ketentuan atau norma hukum untuk memberikan perlindungan agar saksi mahkota tidak terjerat dengan keterangannya sendiri karena jika berbohong maka akan dikenakan pasal sumpah palsu. Dalam penggunaan saksi mahkota tidak ditemukan adanya hambatan atau kendala karena saksi mahkota tersebut ditahan dalam wilayah yang sama dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Upaya hukum terhadap penggunaan saksi mahkota merupakan suatu dasar yang dimana mekanisme kerjanya berdasarkan sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan sehingga tujuan dari peradilan pidana dapat terwujud dengan adil.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Agung Brahmandya]]>;
<![CDATA[A. A. Ngr. Wirasila]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parwata]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prevention and control of violence in society is increasing. Including violence against women has historically been known, but the incident has not been placed as Legal Social Problem. If there is violence in the domestic sphere is always resolved with penal Code of Criminal Law. Examined from the perspective of the normative with the enactment of Law No. 23 Year 2004 on the elimination of violence in the home is an umbrella law for victims of domestic violence. There are several arguments why women as victims of domestic violence need legal protection (protection of human rights or) compensation (restitution, compensation, security / social welfare benefits).]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) YANG BERKEDOK TABUH RAH DI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sri Yunita Sari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tabuh rah merupakan sebuah tradisi sakral di Bali, namun kenyataannya seringkali tradisi ini dijadikan kedok perjudian sabung ayam atau tajen. Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor apa yang menyebabkan tabuh rah dijadikan kedok perjudian sabung ayam bila ditinjau dari kriminologi serta akibat hukumnya. Tujuannya yaitu untuk menganalisis faktor penyebab serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum perjudian sabung ayam. Metode penelitian empiris dengan pengamatan dan wawancara digunakan dalam karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari Pendekatan Sosiologi Modern dan Teori Asosiasi Deferensial dalam kriminologi yang kemudian dilihat dari kenyataannya di lapangan faktor penyebabnya dilatarbelakangi oleh faktor psikologi, ekonomi, penegak hukum, lingkungan, dan desa pakraman. Akibat hukum perjudian sabung ayam mengakibatkan salah satu fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tidak berjalan efektif karena masih marak terjadi perjudian sabung ayam dan bagi pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis, atau Pasal 544 KUHPidana. Kesimpulannya perjudian sabung ayam dengan kedok tabuh rah dapat diatasi apabila adanya persamaan persepsi dari masyarakat maupun pihak terkait bahwa tabuh rah tidak boleh dinodai dengan perjudian. Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Perjudian Sabung Ayam (Tajen), Tabuh Rah]]>
<![CDATA[HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KASUS PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Yeremia Toga Sinaga]]>;
<![CDATA[Gde Made Swardhana]]>;
<![CDATA[A.A. Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Menurut isi Pasal 1 ayat (1) KUHAP tertulis bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang –undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pernyataan ini, polisi merupakan salah satu pelaku penegak hukum dituntut agar bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kejadian yang terjadi di masa lampau, seperti kasus pembunuhan yang rentang waktu kejadiannya sudah lama semakin sukar diungkapkan kebenarannya sehingga penyidik membutuhkan suatu cara khusus dalam mengungkap kebenaran atas kejadian –kejadian tersebut. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Polresta Denpasar. (2) Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menangani hambatan pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan di wilayah Polresta Denpasar.Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan tidak terlepas dari ketidakcocokan keterangan saksi dan tersangka, barang bukti yang belum ditemukan dan keamanan di TKP pada saat rekonstruksi. Upaya penanggulangan terbagi atas 2 hal, yakni koordinasi internal, yaitu menyiapkan personil yang memadai di TKP dan koordinasi eksternal, yakni memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya rekonstruksi. Kata Kunci: Rekonstruksi, Penghambat, Upaya]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Pande Nyoman Mega Suryadarma]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Buleleng merupakan kabupaten yang sedang berkembang. Seiring itu, penyalahguna narkotika juga mengalami perkembangan. Lapas Kelas II B Singaraja merupakan bentuk nyata dari pemerintah yang ikut serta dalam menanggulangi permasalahan narkotika yang dilaksanakan di dalam Lapas. Penanggulangan narkotika ini memunculkan permasalahan mengenai bagaimana upaya penanggulangan peredaran peredaran narkotika di Lapas dan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penanggulangantersebut, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut sangat perlu dilakukan suatu penelitian.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data dari tempat penelitian.1Upaya penanggulangan narkotika di Lapas Kelas II B Singaraja menggunakan tiga upaya. Upaya pre-emtif yang dilakukan pada bidang pembinaan dan juga melalui rehabilitasi. Upaya Preventif yang dilakukan pada bidang keamanan dan tata tertib. Upaya represif dilakukan dengan menitikberatkan kepada petugas intelijen pemasyarakatan didalam menggali informasi terhadap narapidana penyalahguna narkotika. Faktor-faktor yang mendukung yaitu Undang-undang yang jelas, kerjasama baik dengan instansi terkait. Faktor-faktor yang menghambat seperti sarana prasarana yang tidak memadai, dan kurang maksimalnya kinerja petugas. Untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut pihak Lapas telah melakukan kerjasama dengan instansi lainnya, dan mempromosikan hasil karya narapidana kepada masyarakat. Kata Kunci: Penanggulangan, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online ]]>
<![CDATA[Boni Purba]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p05
<![CDATA[The purpose of this paper is to determine what legal substance will be used when processing criminal acts of online buying and selling fraud. The focus of analysis in this paper is Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code. It is feared that the articles will cause obscure norms to the elements in them. The research method used is Normative, namely research that uses a statutory approach in accordance with the problems in this journal. After analyzing Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code, the results obtained are that the two articles regulate different things but there are identical things that the two articles have. The two articles have one thing in common, namely causing harm to others. However, the formulation of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law does not require an element of "benefiting oneself or others" as stipulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud. Article 28 paragraph (1) of the ITE Law regulates consumer losses in online buying and selling transactions caused by fake news, while Article 378 of the Criminal Code regulates fraud. This can be overcome by applying the principle or legal doctrine of lex specialis derogate legi generalis. This is because article 28 paragraph (1) of the ITE Law has more specific element characteristics compared to Article 378 of the Criminal Code in the context of punishment for online fraud crimes, it can be said that article 28 paragraph (1) of the ITE Law is lex specialis derogat legi generalis from article 378 Criminal Code. Key Words: Buy and sell Fraud, Crime.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA ]]>
<![CDATA[Ketut Inten Wiryani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dewasa ini pelaku tindak pidana berasal dari berbagai kalangan, salah satunya dilakukan oleh seorang yang telah lanjut usia. Seorang yang telah lanjut usia termasuk dalam kategori kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Karya ilmiah ini akan membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia serta alternatif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di masa mendatang. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan normatif berdasarkan undang-undang serta bahan hukum lainnya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidanya, seorang yang sudah lanjut usia membutuhkan perlakuan yang khusus. Tidak relevan jika bentuk pertanggungjawaban pidana seorang yang telah lanjut usia disamakan dengan seorang yang masih muda dan sehat. Kondisi fisik seseorang perlu dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana, guna terwujud fungsi pemidanaan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia. Alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah diupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam hal tindak pidana ringan, diberikan sanksi tindakan berupa pembinaan. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya. Kata Kunci : alternatif, pidana, lanjut usia]]>
