Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Udayana Journal of Law and Culture
Anak Agung Ngurah Wirasila
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
AKIBAT HUKUM ATAS KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEMENTARA DALAM MENJALANKANTUGASNYA SELAKU KEPALA DAERAH Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.207 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai akibat hukum kebijakanyangdikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementarab dalam menjalankan tugasnya selakukepala daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara dalam Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah, dan juga menganalisis implikasi hukum atas kebijakanyang dikeluarkanoleh pejabat pelaksana tugas sementara dalam menjalankan tugasnya selaku kepaladaerah. Tulisan ini merupakan penelitianhukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan kepala daerah depeniti
Addressing Global and National Concerns into Local Actions: Reflecting Customary Institution’s Involvement in Combating Drug Abuses Anak Agung Ngurah Wirasila; Jana Takácová
Udayana Journal of Law and Culture Vol 3 No 1 (2019): Contemporizing Cultural Elements
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.615 KB) | DOI: 10.24843/UJLC.2019.v03.i01.p02

Abstract

The massive movement of transnational drug-dealers has now been approaching society at the lowest level. This article is aimed at exploring how customary institution in Bali-Indonesia, namely desa pakraman (customary village) is involved in any efforts of combating drug abuse, as a complementary means of the official measures taken by Indonesian agencies that responsible for this matter. It is legal research that inquiries relevant legal documents. Besides, it discovers customary village leaders opinion by using informant interview questionnaires as well as impression obtained from direct observation. This paper discovers that there have been many customary villages modified their customary rule by incorporating the norms on prohibition of the use and sale of narcotics as well as adopted customary sanction to be imposed on those who violate it. This article also suggests that the involvement of customary institution may be used as a lesson learned regarding how the non-state actors, especially a community-based institution, may play a role to support the government in the eradication of drug abuses and crimes.
KRIMINALISASI PENGGUNAAN SEL PUNCA EMBRIONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Anak Agung Bagus Whisnu Perdana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p5

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengangkat rumusan masalah mengenai, bagaimana permasalahan hukum terhadap penggunaan sel punca embrionik di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum terhadap pengaturan larangan penggunaan sel punca embrionik di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yaitu berupa hukum normative dengan tujuan menganalisis adanya kekosongan norma hukum dalam pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan sel punca embrionik di negara indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan sel punca embrionik di Indonesia secara yuridis bertentangan dengan berbagai aturan perundang-undangan di negara indonesia seperti UU NRI 1945, UU Kesehatan dan KODEKI, selain itu negara lain yang melarang penggunaan sel punca embrionik di dunia adalah Amerika dan Jerman. Adapun perbedaan larangan penggunaan sel punca embrionik di Indonesia, Amerika dan Jerman, yaitu di Amerika dan Jerman penyalahgunaan sel punca embrionik diancam dengan sanksi pidana tetapi di Indonesia penggunaan sel punca embrionik hanya dijatuhkan sanksi administratif dan di negara Indonesia taka da aturan secara jelas hukum yang mengatur terkait penelitian sel punca embrionik sedangkan amerika dan jerman telah jelas mengatur hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibentuk suatu peraturan perundangan – undangan dengan mengatur penggunaan sel punca embrionik sebagai tindak pidana. Kata Kunci : Kriminalisasi, Penyalahgunaan, Sel Punca Embrionik. ABSTRACT The purpose of this study is to raise the formulations of a problem regrading. How the legal problems with the used of embryonics stem cell on Indonesia and how the law compares to the regulation prohibiting that use an embryonic stems cell on various countries. The research methods use on this studi is a nonnative legal research method that aims to analyze an absence of legas norm of the regulation criminal sanctions against embryonic stem cell abuse in Indonesia. The use of the embriyonic stem cell in Indonesia legally is contrary to various law and regulation on Indonesia such as the NRI Act of 1945, the Health Act and KODEKI, other than that others country that prohibit the use an embryonic stem cels on the world are the United State and Germany. The difference on the ban that use of embryonic stem cells in Indonesia, America and Germany, namely in the United State and Germany are abuse of embryonic stem cells is threatened with criminal sanctions but in Indonesia the use of embrionyc stem cell are only imposed by administrative sanctions and in Indonesia there is no clear legal rule governing research related embryonic stem cells while the United state and Germany have clearly managed it. To overcome this problem, it is necessary to estabilised a statutory regulation by regulating the use embryonic stem cells as a criminal offense. Key Words : Criminalization, Misuse, Embryonic Stem Cells.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA Penggalang Daud Yoop Sanger; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.97 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i07.p02

Abstract

Kejahatan yang melibatkan kekuatan dan kekerasan mengalami pergeseran di mana dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan adanya kasus-kasus dan jajak pendapat terkait perkosaan terhadap laki-laki. Akan tetapi, pandangan atas laki-laki menghambat korban perkosaan terhadap laki-laki bersuara. Hukum sebagai pemberi keadilan dan kepastian seharusnya bisa berdiri di atas pandnagan tersebut, sehingga laki-laki korban perkosaan mendapat haknya secara penuh. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diusung dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perkosaan atas laki-laki di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada kekosongan norma di dalam hukum pidana di Indonesia, karena Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perkosaan hanya melibatkan perempuan sebagai korbannya, sehingga pembahruan hukum pidana perlu dijadikan urgensi agar laki-laki korban perkosaan mendapatkan perlindungan. Crimes involving force and violence underwent a shift where in social life there were cases and opinion polls related to the rape of men. However, the stigma against men prevents victims of rape against men from speaking out. The law as a giver of justice and certainty should be able to stand above this stigma, so that male victims of rape get their full rights. Based on this, the problem that is carried out in this article is how to regulate criminal law related to rape of Indonesia. This research used normative research method through the types of statutory approaches, case approaches, and comparisons. The results of this study found that there is a norm vacuum that occurs in Indonesian criminal law, because in the Article 285 of the Criminal Code which regulates rape only involves women as victims, so that criminal law reform needs to be made urgency so that male rape victims get protection.
SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DENGAN KEJAKSAAN Ni Ketut Andari Febijayanti; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p04

Abstract

Sasaran dalam pengkajian ini memiliki maksud untuk memahami apa saja tugas pokok dan fungsi kepolisian serta kejaksaan dalam proses perkara pidana di Indonesia sudah sesuai terhadap doktrin-doktrin dan upaya mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana apakah kepolisian dan kejaksaan sudah berperan maksimal, sesuai dengan alur koordinasi antarnya dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan melihat sinerginitas kepolisian dengan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dapat disimpulkan perlu adanya sistem koordinasi antar kelembagaan terutama kepolisaan dan kejaksaan yang sangat kuat dalam sistem peradilan pidana agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penyelidikan suatu perkara sehingga dalam hal ini mampu mencapai hasil yang maksimal. The objective of this study is to understand what the main duties and functions of the police and prosecutors in the criminal case process in Indonesia are in accordance with the doctrines and efforts to create synergy in the criminal justice system whether the police and the prosecutor's office have played a maximum role, in accordance with the coordination flow between them. and meaningful to the criminal justice system. This research uses normative legal research methods, normative legal research is research that uses methods related to legal norms contained in legislation and court decisions by looking at the synergy between the police and the prosecutor's office in the criminal justice system. So it can be concluded that there is a need for a very strong inter-institutional coordination system, especially the police and prosecutors in the criminal justice system so that later there will be no overlap in the investigation of a case so that in this case it is able to achieve maximum results.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN FITUR LIVE STREAMING SEBAGAI WADAH PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p14

Abstract

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap penyalahgunaan media sosial khususnya melalui fitur live streaming yang digunakan sebagai wadah penyebaran konten pornografi dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) berupa penelurusan bahan hukum. Dalam karya tulis ini meneliti tentang kekosongan norma dalam penyiaran dalam sosial media yang belum terdapat hukum khusus yang mengatur penggunaannya. Namun dalam pertanggungjawaban pelaku terhadap penyalahgunaan fitur live streaming, masih dapat dikenai dengan undang-undang lain yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 282 KUHP. ABSTRACT The writing of this paper aims to be able to find out criminal legal liability, against the misuse of social media, especially through the live streaming feature which is used as a forum for the distribution of pornographic content from the perspective of the applicable law in the State of Indonesia. This study uses a normative writing method, using library research techniques in the form of tracing legal materials. This paper examines the void of norms in broadcasting in social media for which there is no specific law governing its use. However, the perpetrator's accountability for the misuse of the live streaming feature can still be subject to other relevant laws, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, then Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Information and Electronic Transactions. and Article 282 of the Criminal Code.
Co-Authors Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya Amalia Rani Anak Agung Bagus Whisnu Perdana Anak Agung Gde Krisnantara Putra Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Boni Purba Desak Ayu Lila Astuti Desintha Paramitha Dewa Ayu Illa Shintya Devi Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani Dewa Gde Ary Wicaksana Diah Ratna Sari Hariyanto Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna Eriska Kurniati Sitio Evi Paullia Wati Febrio junus Petrobas Abia Gde Made Swardhana Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari Gusti Agung Darna Dewi Gusti Ayu Cindy Permata Sari I Dewa Gede Suparta Bonantara I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri I Gusti Agung Gede Asmara Putra I Gusti Ayu Agung Manik Maharani I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Eka Saputra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Adi Medhyana Putra I Made Adyana Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wirayuda Kusuma I Nengah Arya Sedana Yoga I Noman Tri Sukma Yogantara I Putu Aditya Wibawa I Putu Asajania I Putu Diof Adi Pramana I Putu Indra Yoga Abimaniu I Putu Wisnu Nugraha I Putu Yoga Ari Permana Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya Ida Wayan Dharma Punia Atmaja Jana Takácová Josua Harahap Kadek Bintang Claudia Kadek Medina Puspita Devi Karnadi, Komang Ketut Dama Arioka Ketut Inten Wiryani Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Wira Bhuana Komang Ema Kurnia Dewi Komang Ritha Sudewi Komang Trisna Priyanda Kuwat Kuwat Lidya Permata Dewi Luh Mia Ayu Pratiwi Mitha Sanjaya, Kadek Jovan Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti Ni Ketut Andari Febijayanti Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Nyoman Putri Satrianingsih Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti Ni Putu Mas Della Krista Winanda Ni Putu Sri Yunita Sari Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Putu Trisna Widyantari Ni Wayan Diana Ariantari Nyoman Ananda Try Saputra Pande Nyoman Mega Suryadarma Penggalang Daud Yoop Sanger PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU Purnamasari, Dewa Ayu Dwi Putu Ari Sujaneka Putu Ayu Alfania Kristyanti Rinanda Basitha Sagung Putri M. E. Purwani Sarita Wika Silvia Eka Fitania Sri Rahmi Syahruddin Valentina, Komang Tria Setyana Yeremia Toga Sinaga Yudik Putra Yundari, Yundari Yutika Tri Bhuana Dewi