Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.793

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Udayana Journal of Law and Culture

Anak Agung Ngurah Wirasila

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 418860

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 86 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) PADA WARUNG MAKAN DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ayu Agung Manik Maharani; A.A Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.755 KB)

Penulisan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pembangunan nasional dimana tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum maka kewajiban untuk pengusaha yaitu wajib dalam melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja karena dapat menunjang produktivitas dalam bekerja. Penelitian ini dilakukan di Warung Makan Sari Ganetri, setiap pekerja berhak mendapatkan rasa aman dalam melakukan pekerjaan sehingga hubungan kerja dalam berjalan dengan baik. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di warung makan sari ganetri dan apa upaya yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah pemeriksaan kesehatan pada saat penerimaan bagi calon tenaga kerja untuk mengetahui apakah calon tenaga kerja tersebut sesuai dengan pekerjaan tersebut, baik secara fisik maupun mental, perusahaan akan memperbaiki fasilitas perusahaan yang ada. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) Anak Agung Gde Krisnantara Putra; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta pengaturan perjudian jenis toto gelap (togel) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjudian diatur dalam Buku II tentang Kejahatan yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan perjudian sebagai kejahatan karena dipandang sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat apalagi bila perbuatan judi itu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian sosial, sehingga disebut perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perjudian terdiri dari kegiatan berbentuk permainan bersifat menghibur untuk mengisi waktu luang, terdapat faktor spekulatif, serta adanya pertaruhan berupa uang ataupun benda berharga lainnya. Delik kesopanan yang dikenakan terhadap perbuatan berjudi diatur dalam KUHPidana yaitu Pasal 303 dan 303 bis sekaligus sebagai pondasi pengaturan mengenai penertiban perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Terdapat pertentangan mengenai istilah penertiban, sebab implikasi dari kata penertiban adalah perbuatan mengatur atau menata tetapi pada kenyataannya seperti mendapatkan perkecualian bila telah mendapatkan izin dari instansi berwenang sehingga tidak termasuk dalam golongan Kejahatan. This study aims to explain the types of criminal acts based on the Criminal Code along with the regulation of lottery type gambling in Law number 7 of 1974 concerning Gambling Control. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The conclusion of this paper is that gambling is regulated in Book II on Crime, namely in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code which qualifies gambling as a crime because it is seen as an act that disturbs the public, especially if the gambling act does not obtain permission from the authorities in this is the Ministry of Social Affairs, so it is called an unlawful act. The elements of gambling consist of activities in the form of games that are entertaining to fill spare time, there are speculative factors, as well as bets in the form of money or other valuable objects. The offense of decency imposed on the act of gambling is regulated in the Criminal Code, namely Articles 303 and 303 bis as well as the foundation for regulating gambling based on Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. There is a conflict regarding the term control, because the implication of the word control is the act of regulating or arranging but in reality it is like getting an exception if you have obtained permission from the competent authority so that it is not included in the crime class.

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DI INDONESIA Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan serta sanksi yang diperoleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia. Jenis metode penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam menganalisa studi ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni terdapat kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP), serta didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemalsuan surat, bahan sekunder buku hukum dan artikel hukum terkait pemalsuan, dan bahan lainnya yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyusunan data yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menyususn secara sistematis kalimat yang ada agar mudah dipahami. Hasil dari studi menunjukan bahwa tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat secara khusus belum diatur KUHP, tetapi kejahatn berupa pemalsuat surat secara umum diatur dalam Buku II BAB XII tentang pemalsuan surat tepatnya Pasal 263 ayat (1), sehingga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sehat diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara. This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the regulations and sanctions imposed by the perpetrator in committing the criminal act of falsifying Certificate of health in Indonesia. The type of normative legal research method is the method used in analyzing this study using a statutory approach, namely that there is a vague norm in the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code), and is supported by primary legal material in the form of regulations that apply and are related to forgery. letters, secondary material from legal books and legal articles related to forgery, and other materials, namely the Big Indonesian Dictionary and Black's Law Dictionary which were obtained through literature studies. The compilation of the data obtained uses qualitative analysis techniques by systematically arranging existing sentences so that they are implemented easily. The results of the study show that the criminal act of falsifying health certificates has not specifically been regulated by the Criminal Code, but the crime in the form of letter forgery is generally regulated in Book II Chapter XII concerning letter forgery, to be precise, Article 263 paragraph (1), so that the criminal sanction for the criminal of the certificate forgery healthy is threatened with a maximum sentence of 6 (six) years in prison.

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH BALI I Putu Diof Adi Pramana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor anak menjadi kurir dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian khususnya daerah Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fakta (The Fact Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar terjadi, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak berprofesi sebagai kurir narkotika. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan merupakan faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika di daerah Bali. Upaya penanggulan pihak kepolisian daerah Bali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkotika, melakukan sweeping, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkotika. The purpose of this study was to determine the factors of children being couriers and the prevention efforts of the police, especially the Bali area. The method used in this research is empirical research. The approach used is the fact approach (The Fact Approach), which is an approach that is carried out by looking at events that actually happened, or the approach by conducting field studies of causal factors and efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse in which children work as narcotics couriers. The results obtained from this study are economic factors, environmental factors, family factors, trial and error factors and factors that cause children to become narcotics couriers in Bali. The efforts to overcome the Bali regional police by conducting socialization and counseling activities related to narcotics, conducting sweeping, and distributing brochures about the dangers of narcotics.

TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA DALAM ASURANSI MOBIL Ni Putu Mas Della Krista Winanda; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Karya tulis ini membahas mengenai Tanggung jawaban PT Asuransi Astra Buana dalam Asuransi Mobil. Tujuannya untuk mengetahui tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap mobil yang mengalami kerusakan dan memahami pengaturan proses pembayaran klaim asuransi di PT Asuransi Astra Buana. Dilihat dari jenis penelitian normatif yang diteliti dalam perundang-undangan dan norma. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Asuransi Astra Buana harus tanggung jawab kepada pihak tertanggung yang telah mengikuti asuransi mobil disebabkan sudah terikat dalam perjanjian yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan tanggung jawab kepada tertanggung apabila dalam pelaksanaan ganti rugi penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan tersebut, tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penaggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan, tertanggung wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prosedur melalui tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pengisian formulir harus benar dan jujur karena jika melakukan kesalahan sedikit saja maka pengajuan klaim kemungkinan besar akan dibatalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan pengganti rugian dalam polis. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penanggung, Asuransi

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA I Putu Indra Yoga Abimaniu; I Ketut Mertha; A.A.Ngr Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.319 KB)

Today narcotics in Indonesia has been spread, it can be seen at this time inIndonesia not only as a place of narcotics but it has become a place for manufacture ofnarcotics. To prevent this crime, the government has been released a lot of an Act toregulate narcotics and now has been used that is Act 35 in 2009. In this Act there is apunishment that causes polemic that is Death penalty, this polemics said that the deathpenalty is contrary to the Constitution of 1945 and there are say that the death penaltystill need to be implemented to give a deterrent effect on drug abuser. From the problemhence the authors make minithesis with the title "Dead Penalty For Narcotics Abuser inIndonesia".

EKSEKUSI DAN PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Ni Putu Theresa Putri Nusantara; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.163 KB)

Hidup di era globalisasi sekarang ini ada banyak kebutuhan yang sangat besar dan juga meningkat bagi dunia usaha maupun perseorangan ini perlu diperhatikan dan juga diimbangi dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang jelas yang mengatur mengenai lembaga jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah pengertian fidusia dan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu fidusia maupun jaminan fidusia,eksekusi jaminan fidusia, cara pendaftaran jaminan fidusia dan juga kepastian hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative, dimana pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam tulisan ini ada 3 yaitu, pertama jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Kedua, Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketiga, Pendaftaran Fidusia ini dilakukan langsung oleh penerima fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakilkan dalam pelaksanaan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata kunci : eksekusi, pendaftaran, jaminan, fidusia

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN Ni Nyoman Putri Satrianingsih; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.086 KB)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli dibawah tangan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah pengalihan hak atas tanah tidak terjadi tetapi perjanjian jual beli tersebut tetap sah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, jual beli dibawah tangan, wanprestasi.

PENGATURAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 Ketut Wira Bhuana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan penyalahgunaan narkotika bedasarkan Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Undang–Undang ini disamping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika, juga dikenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian rehabilitasi terutama bagi pengonsumsi narkotika. Undang–Undang ini menggunakan pendekatan “Humanistik” dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai–nilai hukum yang berlaku. Ketentuan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahgunaan narkotika yakni bedasarkan golongan I, II, dan III. Penyalahgunaan narkotika golongan I akan di kenakan penjara maksimal 4 tahun, penyalahgunaan narkotika golongan II akan dikenakan penjara maksimal 2 tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III akan dikenakan penjara maksimal 1 tahun. Jika penyalahguna narkotika terbukti benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. In this article, it discusses the regulation of drug abusers based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Ownership aims to be used by oneself called abusers, while its ownership aims to be disseminated by selling it in order to get a profit called a dealer. How is the regulation of narcotics abuse based on Law 35 of 2009 What are the criminal provisions for narcotics abuse in Law No. 35 of 2009. The results of the journal discussion show that The regulation of narcotics abuse is based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, in which in this Law, in addition to the imposition of criminal sanctions or penal policies in the form of punishment for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse and narcotics trafficking, there is also a non-penal policy or social policy in the form of rehabilitation, especially for narcotics users. This law uses a "Humanistic" approach and the use of criminal sanctions, not only meaning that the punishment imposed on the offender must be in accordance with the prevailing legal values. Criminal provisions for narcotics abuse are in Law No. 35 of 2009, namely the abuse of narcotics can be given a prison sentence for narcotics abuse, namely based on groups I, II, and III. Class I narcotics abuse will be subject to a maximum imprisonment of 4 years, class II narcotics abuse will be subject to a maximum of 2 years imprisonment, and class III narcotics abuse will be subject to a maximum of 1 year imprisonment. And narcotics abuse is proven true or not proven true as a victim of narcotics abuse, mandatory medical rehabilitation and social rehabilitation.

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA JUAL BELI ONLINE Ni Putu Trisna Widyantari; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.66 KB)

Belanja online kini menjadi salah satu trend di semua kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan remaja hingga dewasa lebih tertarik membeli barang di situs belanja online karena dirasa lebih mudah, praktis dan menghemat waktu. Namun disamping kemudahan tersebut ternyata tidak jarang membawa permasalahan bagi konsumen. Salah satunya ialah barang atau produk yang mereka beli tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat yang gemar berbelanja secara online. Mengenai fenomena tersebut penelitian ini memberikan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap produk yang tidak sesuai dengan apa yang diminati konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut haknya kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris dengan berpedoman pada pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaku usaha online dalam melakukan kegiatan bisnis online tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya yang telah disebutkan pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta pelaksanaan ganti kerugian tidak terlaksanakan sesauai Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999. Sehingga konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui Pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan kedua belah pihak. Kata kunci : Ganti rugi, pelaku usaha, jual beli online

Co-Authors Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya Amalia Rani Anak Agung Bagus Whisnu Perdana Anak Agung Gde Krisnantara Putra Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Boni Purba Desak Ayu Lila Astuti Desintha Paramitha Dewa Ayu Illa Shintya Devi Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani Dewa Gde Ary Wicaksana Diah Ratna Sari Hariyanto Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna Eriska Kurniati Sitio Evi Paullia Wati Febrio junus Petrobas Abia Gde Made Swardhana Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari Gusti Agung Darna Dewi Gusti Ayu Cindy Permata Sari I Dewa Gede Suparta Bonantara I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri I Gusti Agung Gede Asmara Putra I Gusti Ayu Agung Manik Maharani I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Eka Saputra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Adi Medhyana Putra I Made Adyana Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wirayuda Kusuma I Nengah Arya Sedana Yoga I Noman Tri Sukma Yogantara I Putu Aditya Wibawa I Putu Asajania I Putu Diof Adi Pramana I Putu Indra Yoga Abimaniu I Putu Wisnu Nugraha I Putu Yoga Ari Permana Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya Ida Wayan Dharma Punia Atmaja Jana Takácová Josua Harahap Kadek Bintang Claudia Kadek Medina Puspita Devi Karnadi, Komang Ketut Dama Arioka Ketut Inten Wiryani Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Wira Bhuana Komang Ema Kurnia Dewi Komang Ritha Sudewi Komang Trisna Priyanda Kuwat Kuwat Lidya Permata Dewi Luh Mia Ayu Pratiwi Mitha Sanjaya, Kadek Jovan Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti Ni Ketut Andari Febijayanti Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Nyoman Putri Satrianingsih Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti Ni Putu Mas Della Krista Winanda Ni Putu Sri Yunita Sari Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Putu Trisna Widyantari Ni Wayan Diana Ariantari Nyoman Ananda Try Saputra Pande Nyoman Mega Suryadarma Penggalang Daud Yoop Sanger PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU Purnamasari, Dewa Ayu Dwi Putu Ari Sujaneka Putu Ayu Alfania Kristyanti Rinanda Basitha Sagung Putri M. E. Purwani Sarita Wika Silvia Eka Fitania Sri Rahmi Syahruddin Valentina, Komang Tria Setyana Yeremia Toga Sinaga Yudik Putra Yundari, Yundari Yutika Tri Bhuana Dewi

Title

Found 86 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 86 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 86 Documents
Search