Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Udayana Journal of Law and Culture
Anak Agung Ngurah Wirasila
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN Desak Ayu Lila Astuti; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.807 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi oleh perkembangan hukum yang berhubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi sebagai sarana untuk melakukan transaksi melalui internet (e-commerce). Transaksi melalui media elektronik dilakukan melalui penawaran dengan menggunakan media elektronik baik melalui website, e-mail, atau cara lainnya. Keadaan ini seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai macam akibat hukum yang menimbulkan kerugian para pihak khususnya konsumen. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi e-commerce dalam hal terjadinya kerugian. Hasil dari pada pembahasan ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna transaksi e-commerce dalam hal terjadinya kerugian diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Namun peraturan di Indonesia belum dapat secara khusus mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi e-commerce, sehingga diharapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik lebih mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi e-commerce. Kata kunci :Perlindungan Hukum, e-commerce, Konsumen, Kerugian
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK UPAYA MEDIS TRANSPLANTASI ORGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.475 KB)

Abstract

Semakin majunya teknologi maka semakin berkembangnya pula metode penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan seperti transplantasi organ. Meskipun ditunjang oleh alat dan teknologi yang canggih, kemungkinan malpraktek dalam upaya transplantasi organ dapat terjadi. Belum adanya tolak ukur terjadinya malpraktek medis, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan telah terjadinya malpraktek. Paper ini mengambil judul tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan masalah dalam makalah ini ialah aspek hukum kesehatan terkait transplantasi organ dan pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan.Penulisan makalah ini menggunakan metode normatif yaitu menguraikan permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji kekaburan norma mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ.Terkait transplantasi organ diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Kesehatan. Sedangkan malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidanaadalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan.
LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) PERSERO TERBATAS DALAM KEGIATAN BISNIS Kadek Medina Puspita Devi; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.901 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan yang belum memiki izin usaha. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Namun kenyataannya masih banyak usaha/ perusahaan yang tidak/belum memiliki izin usaha sehingga keadaan ini seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai macam akibat hukum yang memungkinkan kerugian bagi para pihak bersangkutan. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan PT ( Perseroan Terbatas ) wajib mendaftarkan perusahaannya dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha bilamana tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha. Hasil daripada pembahasan ini menemukan bahwa izin daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengingat pentingnya izin tersebut maka usaha/perusahaan harus melengkapi izin tersebut sebelum membuat suatu usaha, karena sudah sangat jelas akan ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Kata Kunci: Legalitas, Perusahaan, Usaha
ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP Putu Ari Sujaneka; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.85 KB)

Abstract

Perzinahan saat ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma dan kaedah yang menurun mengakibatkan perbuatan yang dulunya tercela kini menjadi perbuatan yang biasa. Tujuan dari penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perzinahan dalam perspektif KUHP. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis KUHP mengenai pengaturannya tentang perzinahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan peraturan tertulis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu dibutuhkan tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, yang nantinya akan mengarah pada pembaharuan hukum pidana, khususnya pada perbuatan perzinahan dalam KUHP.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN VERBAL DI INDONESIA Putu Ayu Alfania Kristyanti; Diah Ratna Sari Hariyanto; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.618 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p07

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu guna memberikan analisis serta kajian pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia saat ini, dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia masa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji kekosongan norma dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia. Hasil studi menunjukan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia belum diatur secara khusus, artinya terjadi kekosongan norma dan dalam pemidanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu KUHP, Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diharapkan mampu mengatur secara khusus baik pemidanaan maupun perlindungan terhadap korban. The purpose of this research is to provide an analysis and study of the punishment of verbal harassers in Indonesia today, and the convictions of the perpetrators of verbal abuse in Indonesia in the future. Writing scientific journals uses normative legal research methods through the approach of statutory regulations, namely examining the vacuum of norms in the punishment of verbal harassers in Indonesia. The results of the study show that the punishment of verbal harassers in Indonesia has not been specifically regulated, meaning that there is a vacuum of norms and the punishment is still using the related regulations, namely the Criminal Code, Articles 29-38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the regulation of the punishment of verbal abuse perpetrators in the future, it has been regulated in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), which is expected to be able to specifically regulate both conviction and protection of victims.
Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Kadek Bintang Claudia; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan terhadap pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta penggunaan sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yang berfokus pada norma konflik serta kekaburan norma terhadap Pasal 4, Pasal 54, serta Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa Penerapan pasal-pasal terkait penyalahguna dan pecandu narkotika menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk penggolongan apa yang dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu, aturan terkait pecandu narkotika juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, perlu diperjelas peraturan tentang kategori pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menghindari multitafsir. Penyalahgunaan Narkotika semestinya hanya menerima sanksi tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebab penyalahguna Narkotika merupakan korban sekaligus pasien yang patut memperoleh perawatan dan/atau pengobatan untuk pulih. Kata Kunci: Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the position of narcotics users according to Law No. 35 of 2009 on Narcotics as well as the use of sanctions for narcotics crimes in Indonesia. The method used is normative research method that focuses on conflict norms as well as blurring of norms against Article 4, Article 54, and Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. Conceptual approach, legislation, and comparison. The results showed that the application of articles related to abusers and narcotics addicts raises many questions, including the classification of what a person can say as a narcotics addict. In addition, the rules related to narcotics addicts also cause confusion and multi-interpretation, especially in determining the category between addicts and narcotic abusers. Therefore, it is necessary to clarify the regulations on the category of addicts and narcotic abusers to avoid multi-interpretation. Narcotic Abuse should only receive sanctions in the form of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, because narcotic abusers are victims as well as patients who deserve treatment and/or treatment to recover. Key Words: Keywords: Narcotics, Abusers, Rehabilitation.
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia I Gusti Agung Gede Asmara Putra; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan budaya yang beraneka ragam, kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental membuat orang-orang dibeberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir dimana salah satunya adalah ilmu santet. Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan santet dikalangan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang konsep delik santet menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan delik santet di masa mendatang dalam RUU-KUHP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan mistis datur dalam Pasal 545 KUHP sampai Pasal 547 KUHP. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap delik santet menjadi agenda tarik ulur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet telah dikonsepkan dalam Rancangan KUHP dari tahun 1993 hingga tahun 2019 dengan mengalami beberapa perubahan. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Delik Santet, Pembaharuan Hukum Pidana Abstract This research is entitled Juridical Review of the Offense of Santet in the Perspective of Criminal Law Reform in Indonesia. Indonesia is a country that is well known for its diverse cultures, spiritual life in Indonesia is very thick, making people in several regions have the belief or even the ability to see magical things or study magic, one of which is known with witchcraft. To minimize the occurrence of witchcraft in the community, and prevent the occurrence of vigilante actions against someone accused of witchcraft, it is necessary to have a criminal law policy against witchcraft. And criminal law policy has an important role because the Criminal Code we adopted from the Dutch colonialism does not regulate the problem. witchcraft. The purpose of this research is to find out about the concept of witchcraft offenses according to positive law in Indonesia and to find out the arrangements for witchcraft offenses in the future in the Draft Criminal Code. The research method used in this research is normative legal research method or also known as doctrinal legal research which is sourced from literature law. In the provisions of criminal law in Indonesia, the criminalization of mystical acts is stipulated in Article 545 of the Criminal Code to Article 547 of the Criminal Code. In the development of criminal law reform, the criminalization of witchcraft offenses has become a tug-of-war agenda in the Draft Criminal Code. Criminal provisions regarding witchcraft have been drafted in the Draft Criminal Code from 1993 to 2019 with several changes. Keywords: Judicial Review, Offense of Santet, Criminal Law Reform
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR WALIKOTA DENPASAR Dewa Gde Ary Wicaksana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.521 KB)

Abstract

Pemerintah Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melihat paparan asap rokok yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan KTR serta untuk mengetahui efektifitas ketersediaan ruang KTR dan Kawasan Rokok di Kantor Walikota Denpasar, yang dimana penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang KTR di Kantor Walikota Denpasar yang dimana mengacu pada unsur larangan setiap orang/badan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR masih belum terlaksana pada kantin 1 dan kantin 2 yang masih adanya orang/badan menjual rokok, membeli serta merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR. KTR di Kantor Walikota Denpasar sudah cukup memadai dimana di setiap titik-titik sudah terpasang logo KTR. Kawasan Rokok yang tersedia belum efektif karena ukuran Kawasan Rokok yang kecil serta hanya ada satu Kawasan Rokok di Kantor Walikota Denpasar. Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Hukum
Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dps Tentang Pembunuhan Oleh Anak Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan jurnal ini dibuat adalah untuk membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian tersebut dilakukan dengan menelusuri dan meneliti bahan pustaka, serta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bilamana seorang anak dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam peradilan anak dan bagaimana pertanggungjawaban seorang anak bilamana sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana pembunuhan. Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Pidana ABSTRACT The purpose of this journal was to discuss how criminal liability for a child who commits a crime of murder with the intention and purpose to examine more about legal certainty for a child facing the law. In the creation of this journal using normative legal research methods, where the research is carried out by tracing and researching library materials, and by using a statutory and comparative approach. The results of this study showed when a child can be used as a defendant in the juvenile court and how accountability of a child when as a perpetrator in a crime of murder. Keywords: Child, Murder, Criminal
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapati akibat pelaku Tindak Pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku akan tindak pidana yang diakibatkan pengaruh atas minuman beralkohol berlandaskan KUHP. Metode penulisan penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah metode yang bersifat empiris. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat baik wanita ataupun pria, dari usia anak hingga lanjut usia. Tindak kejahatan tersebut dapat terjadi baik secara sadar atau secara tidak sadar oleh pelaku. kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar oleh para pelaku biasanya dengan dipengaruhi oleh minuman keras/beralkohol. Alkohol memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada umumnya, namun dapat mengkhawatirkan lingkungan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang ditumbulkan bukan saja memabukkan tetapi juga kematian bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan akan membuat seseorang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir, gangguan dalam merasakan dan gangguan dalam berperilaku. Penyalahgunaan minuman beralkohol pada saat ini cukup marak di masyarakat dan terus menerus meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan perkelahian, perbuatan asusila, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Menyangkut yang berkenaan dengan suatu pertanggungjawaban atas pidana, oleh karena hal tersebutlah, tidak dapat dipisahkan dengan suatu tindakan pidana. Dikarenakan tindak pidana terjadi apabila ditemuinya suatu pertanggungjawaban akan pidana tersebut., sebaliknya, definisi akan pertangungjawaban tersebut merupakan manifestasi dari bentuk akan keterkaitannya akan hukum, melainkan pula, perihal akan nilai kesusilaan yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Kata Kunci: akibat, minuman beralkohol, pertanggungjawaban pidana ABSTRACT The purpose of this research is to find out the consequences of the perpetrator of a crime caused by the influence of alcoholic drinks and how the criminal responsibility towards a perpetrator for a crime caused by the influence of alcoholic beverages based on the Criminal Code. The research writing method used by the author is an empirical method. Crime can be carried out by various groups of people both women or men, from the age of children and elderly. These crimes can happen either consciously or unconsciously by the perpetrator, crimes committed unconsciously by the perpetrators are usually by alcoholic drinks. Alcohol has a close relationship with society in general, but it can cause woryying for the community environment due to the impact it causes. Alcoholic drinks that are consumed in excess will cause a person to experience distrubances in the function of thingking, disturbances in feeling and disturbances in behaviour. The abuse of alcoholic drinks is currently quite prevalent in society and continues to increase every year which results in fights, immoral acts, murders, domestic violence (KDRT) and so forth. With regard to criminal liability, because of this, it cannot be separated from a criminal act. Because a criminal act occurs when an accountability for the crime is met, on the contrary, the definition of responsibility is a manifestation of the form of its relationship to law, but also about the value of morality that is commonly used by the community on a daily basis. Key Word: effect, alcoholic beverages, criminal liability
Co-Authors Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya Amalia Rani Anak Agung Bagus Whisnu Perdana Anak Agung Gde Krisnantara Putra Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Boni Purba Desak Ayu Lila Astuti Desintha Paramitha Dewa Ayu Illa Shintya Devi Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani Dewa Gde Ary Wicaksana Diah Ratna Sari Hariyanto Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna Eriska Kurniati Sitio Evi Paullia Wati Febrio junus Petrobas Abia Gde Made Swardhana Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari Gusti Agung Darna Dewi Gusti Ayu Cindy Permata Sari I Dewa Gede Suparta Bonantara I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri I Gusti Agung Gede Asmara Putra I Gusti Ayu Agung Manik Maharani I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Eka Saputra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Adi Medhyana Putra I Made Adyana Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wirayuda Kusuma I Nengah Arya Sedana Yoga I Noman Tri Sukma Yogantara I Putu Aditya Wibawa I Putu Asajania I Putu Diof Adi Pramana I Putu Indra Yoga Abimaniu I Putu Wisnu Nugraha I Putu Yoga Ari Permana Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya Ida Wayan Dharma Punia Atmaja Jana Takácová Josua Harahap Kadek Bintang Claudia Kadek Medina Puspita Devi Karnadi, Komang Ketut Dama Arioka Ketut Inten Wiryani Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Wira Bhuana Komang Ema Kurnia Dewi Komang Ritha Sudewi Komang Trisna Priyanda Kuwat Kuwat Lidya Permata Dewi Luh Mia Ayu Pratiwi Mitha Sanjaya, Kadek Jovan Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti Ni Ketut Andari Febijayanti Ni Luh Intan Ayu Megawati Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Nyoman Putri Satrianingsih Ni Putu Ayu Wahyu Wijayanti Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti Ni Putu Mas Della Krista Winanda Ni Putu Sri Yunita Sari Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Putu Trisna Widyantari Ni Wayan Diana Ariantari Nyoman Ananda Try Saputra Pande Nyoman Mega Suryadarma Penggalang Daud Yoop Sanger PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU Purnamasari, Dewa Ayu Dwi Putu Ari Sujaneka Putu Ayu Alfania Kristyanti Rinanda Basitha Sagung Putri M. E. Purwani Sarita Wika Silvia Eka Fitania Sri Rahmi Syahruddin Valentina, Komang Tria Setyana Yeremia Toga Sinaga Yudik Putra Yundari, Yundari Yutika Tri Bhuana Dewi