Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kosmik Hukum

PENDAFTARAN MEREK DAGANG MAKANAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS Suyadi Suyadi
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.733

Abstract

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan dan menjaga terjadinya persaingan usaha. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengkaji tentang bekerjanya Undang–Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan kendala yang ditemui pelaku usaha selama proses pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan data dilapangan pelaksanaan pendaftaran merek dagang terdaftar Makanan Tradisional bagipelakuusaha di kabupatenBanyumasdilaksanakandengantiga model yaitu :(1)MurnimenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001(2)SebagianmenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 tahun 2001 dan (3) MenolakmenggunakanHukum Negara YaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001.Kendala yang dihadapipelakuusahadalampendaftaranMerekDagangTerdaftarMakananTradisiona adalah birokrasi yang lama, Disperindagkoptidakmendukungpelakuusahakecilmenengahdalampengalokasiantransaksipemasaran, masihberlakunya perbedaanpemberianpelayananantarapelakuusaha yang bonafiddenganpelakuusahakecil,biayapendaftaranyang cukup tinggi, dan kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha karena kurangnya komunikasi hukum. Kata Kunci: Merk Dagang dan Makanan Tradisional
PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MELAMIN IMPOR CHINA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMA Suyadi Suyadi; Hendro Puntoadji
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.778

Abstract

Akibat globalisasi ekonomi perdagangan dan pasar bebas, permasalahan yang dihadapi konsumen semakin komplek.Lebih dari itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan ke tengah pasar baik produk dalam negeri maupun luar negeri (baran import). Lahirnya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan dengan mendasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dlakukan oleh pihak lain. Produk wadah makanan dan minuman yang berbahan melamin dan dijual murah diklaim mengandung bahan kimia urea formaldehyde. Bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, karena jika terkena panas dapat langsung mengeluarkan zar formalin yang melebihi ambang batas kesehatan. Produk ini biasa disebut dengan melamin palsu dan banyak diimpor dari negeri China. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) terhadap produk melamin impor China khususnya di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen dan Melamin Impor
PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONA Suyadi Suyadi
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.789

Abstract

Tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk pengembangan sistem ekonomi berdasarkan syariah. Perbankan syariah tidak mendasarkan kegiatan operasionalnya pada bunga yang sudah dipatok besarnya dalam persentase tertentu melainkan berdasarkan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola dana nasabah yang disimpan di bank. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil dengan perbandingan keuntungan yang akan didapatkan baik oleh pihak nasabah atau pihak bank. Daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan positif perkembangan perbankan syariah ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia. Kata kunci: perbankan syaria dan sistem perekonomian