Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.255

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Forum Teknik Sipil Jurnal Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Undana Warta Penelitian Perhubungan

I Made Udiana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 446950

Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation

Published : 80 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ida Ayu Made Indah Lestari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak apa sajakah yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan Hukum Pekerja rumah tangga diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dimana Pekerja Rumah Tangga memiliki kedudukan yang sama dengan Pekerja/Buruh dalam UU ini. Adapun hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan diantaranya meliputi, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak perlindungan wanita, hakuntuk memilih pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang sesuai.

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN KADALUWARSA Gek Ega Prabandini; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.881 KB)

Tulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa” yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 terkait dengan penjualan produk kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli produk tersebut adalah batal demi hukum. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 143.

IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG, BANYUWANGI Anak Agung Dicky Arianto; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.8 KB)

Tulisan ini berjudul Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Aktivitas penyeberangan dalam lalu lintas laut menggunakan kapal sebagai alat transportasinya dan sudah seharusnya pengikatan kendaraan (lashing) dilakukan agar pemilik kendaraan merasa aman dalam aktivitas penyeberangan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah; 1) Apakah kendala-kendala yang dihadapi GAPASDAP terkait dengan kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi?; 2) Bagaimana pengawasan pengikatan kendaraan (lashing) pada kapal angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, dikarenakan belum berlaku secara maksimal antara peraturan dengan penerapannya dilapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah kendala yang dihadapi GAPASDAP dalam melaksanakan pengikatan kendaraan diantaranya biaya, tenaga kerja, jarak yang pendek dan waktu yang singkat dan pengawasan yang kurang dari pengawas.

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA OLEH PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO) SURABAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Putu Gde Aditya Wangsa; I Made Udiana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Mendapatkan upah merupakan salah satu tujuan utama dari seseorang bekerja. Upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja agar hidupnya sejahtera. Namun masalah pengupahan pekerja masih menjadi problematika hingga sampai saat ini. Seperti yang terjadi di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya yang masih sering terlambat dalam membayar upah pekerjanya. Ditahun 2018, keterlambatan engupahan pekerjanya terjadi 2 (dua) kali yaitu dibulan Januari dan Juni. Keterlambatan pembayaran upah pekerja ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Permasalahan yang diangkat yaitu faktor penyebab terjadinya keterlambatan upah pekerja dan pelaksanaan sanksi hukum dengan berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang – Undangan, serta melalui teknik wawancara. Hasil dari pembahasan umusan masalah ini diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran upah di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya adalah faktor ekonomis, dimana arus kas keuangan yang masuk pada perusahaan tidak mencapai target keuangan yang ditentukan sebelumnya. Keuangan perusahaan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pengupahan pekerja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan demi keberlangsungan perusahaan. Sanksi hukum yang dapat diterima oleh perusahaan yaitu Sanksi Denda. Tetapi karena Sanksi Denda tidak terimplementasi dengan baik di perusahaan, maka perusahaanselanjutnya dapat dikenakan Sanksi Adminitratif. Selama ini tidak ada sanksi administratif yang dikenakan terhadap PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya, dikarenakan pengenaan sanksi hukum ini didasarkan pada adanya pengaduan.kata Kunci : Pekerja, Sanksi Hukum, Upah

PELAKSANAAN PASAL 106 UNDUNG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI MERCURE RESORT SANUR BALI Andi Lukman Hakim; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.29 KB)

Makalah ini berjudul “Pelaksanaan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mercure Resort Sanur Bali”. Makalah inimenggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan.Bagaimana ketentutan kewajiban pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartitbagi setiap perusahaan sesuai amanat pasal 106 tersebut dapat dilaksanakanberdasarkan aturan hukum yang ada secara harmonis. Untuk memberikan manfaatyang positif bagi terciptanya suasana kerja dan hubungan kerja yang kondusif sertadapat menjadi salah satu wadah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antarapekerja dan pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan semangat pembentukan LKSBipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,dan berkeadilan di setiap perusahaan.

UPAYA BANK DALAM PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH I Made Jaya Nugraha; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.032 KB)

Penulisan ini berjudul “Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah” tujuannya agar mengetahui bagaimana upaya bank dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Kesimpulan penulisan ini adalah bank memiliki dua cara dalam menyelesaikan kredit bersmasalah yaitu dengan penyelamatan dan penyelesaian. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan melalui alternative yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Sedangkan dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA Made Nikita Novia Kusumantari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.127 KB)

Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.

PEMENUHAN HAK CUTI HAMIL TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA INNER GLOW SPA I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.718 KB)

Pertumbuhan industri pariwisata yang semakin meningkat banyak menyerap pekerja perempuan sehingga pemenuhan hak-hak dasar pekerja perempuan harus dilindungi serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Bekerja dengan orang lain didasarkan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan kewajiban kedua belah pihak. Ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain ini menunjukan adanya hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan antara bawahan dan atasan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pihak Inner Glow Spa dalam pemenuhan hak cuti hamil terhadap pekerja perempuan belum diberikan sepenuhnya. Pekerja yang sedang menjalani hak cuti hamil seharusnya mendapatkan waktu istirahat dan upah penuh yang sesuai dengan peraturan perundang, jika tidak dipenuhi akan terjadi perselisihan hak karena apa yang menjadi hak pekerja tidak dilaksanakan oleh pihak Inner Glow Spa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya hak cuti hamil pada Inner Glow Spa adalah perjanjian kerja tersebut batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada. Selain itu pihak Inner Glow Spa dapat diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pekerja Perempuan, Perjanjian Kerja, Hak Cuti Hamil

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEMBERI KERJA KARENA FORCE MAJEURE Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra; I Made Udiana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.195 KB)

Jurnal yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure” membahas mengenai kesesuaian pengaturan terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena Force Majeure di Indonesia dengan perlindungan hukum yang ideal dan konsekuensi yuridis pengaturan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena Force Majeure. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menujukan bahwa terkait perlindungan hukum pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena Force Majeure telah tercermin pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun agar tercipta suatu hukum positif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK haruslah ada pengaturan yang lebih jelas tentang pemberian hak-hak terhadap pekerja nantinya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA/BURUH PADA PT. TEA KIRANA DENPASAR Ida Ayu Krisna Kartika Dewi; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana Denpasar. Latar belakang pada jurnal ini adalah tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja karena dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Perlindungan tersebut merupakan Hak Asasi yang wajib dipenuhi perusahaan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat, khususnya pada PT Tea Kirana Denpasar. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di PT Tea Kirana, Jalan Sarigading, Denpasar. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja belum berjalan dengan maksimal karena masih ada saja pekerja yang melanggar aturan pada saat melangsungkan pekerjaan. Pemberian hak pekerja oleh perusahaan berupa jaminan sosial belum sepenuhnya diberikan oleh pengusaha, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tea Kirana Denpasar. Kata kunci : Perlindungan Hukum, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, perusahaan.

Co-Authors A.A Ngr Bagus Surya Arditha A.A. Istri Prami Yunita A.A. Sg Istri Karina Prabasari Adena Nurkhaliza Adoe, Jonathan Akhila Rayintama, I Gde Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Bagus Baskara Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Anak Agung Putu Krisna Putra Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Andi Hidayat Rizal Andi Kumalawati Andi Lukman Hakim Anissa Aulia Ayuning Sasmitha Margana Bere, Flavianus Cahyanto, Muhammad Reza Calvin Smith Houtsman Sitinjak Dantje A. T. Sina Dara, Harlando Ha'e Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Widya Sari Feranika Anggasari Jayanti Finna Wulandari Gandi Silaban Gede Adhitya Ariawan Gede Bayu Wicaksana Gede Dicka Prasminda Gede Fajar Aryesha Wiguna Gek Ega Prabandini Gusti Ketut Alfionita Hangge, Elsy E. I Dewa Ayu Dila Pariutami I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P I Gede Gumiar Eka Redana I Gede Surya Prayoga I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya I Ketut Agus Surya Opriyana I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I KETUT WESTRA I Made Aditia Warmadewa I Made Dedy Priyanto I Made Dwi Anugrah Putra I Made Jaya Nugraha I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Yuda Wiguna I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra I Putu Aris Udiana Putra I Putu Budi Arta Yama I Wayan Angga Prawira I Wayan Novy Purwanto Ida Ayu Krisna Kartika Dewi Ida Ayu Made Indah Lestari Ida Ayu Shintyani Brahmisiwi Ida Bagus Ketut Agastya Indah Dwi Rahmawati Indriana Nodwita Sari Jerry Ary Murti Ketut Nurcahya Gita Kobi Wayan Kariarta Leda, Gracia Kasih Cintana Lempadeli, David Rival Luh Gede Pebby Gitasari Luh Putu Suciarini Made Aditya Ambara Made Nadya Pradnya Sari Made Nikita Novia Kusumantari Made Subawa Marwanto Marwanto Melani, Maria Agustina Henny Michael Johan Mowoka Ngakan Putu Surya Negara Ni Ketut Sri Utari Ni Made Srinitha Themaswari Ni Nyoman Trisnawati Nifu, Lidwina Lidya Orchita, Ida Ayu Putu Gde Aditya Wangsa R. A. Retno Murni Remi Dita, Adi Yavael Suatra Putrawan Tri M. W. Sir Utama, Andi Agung Wahyu Wilhelmus Bunganaen Yohanes Usfunan

Title

Found 80 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 80 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 80 Documents
Search