Fitriliana Fitriliana
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sriwijaya University, Jl. Raya Palembang Prabumulih Km32, Ogan Ilir Sumatera Selatan 30662

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN BULLYING DI KALANGAN SEKOLAH SMKN 1 SABANG Fitriliana, Fitriliana; Suri, Murnia; Asyura, Finaul; Lisnawati, Lisnawati; Hayati, Salwa
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perundungan atau Bullying yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Perundungan atau Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. Bullying merupakn bentuk prilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Maka dari itu dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban Bullying. Didalam bermasyarakat kita melihat bahwa masih banyak kasus Bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. tindakan dapat mengakibatkan depresi, penurunan prestasi akademik. Tujuan penelitian Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan Bullying di sekolah, dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru yang terlibat dalam menangani kasus kasus bullying. Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Sekolah SMKN 1 Sabang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.Kata Kunci: Perlindungan, BullyingBullying or Bullying is familiar to the public. Bullying is a form of violence that occurs among teenagers. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt a person or group verbally, physically or psychologically. Therefore, support from the family is really needed by victims of bullying. In society we see that there are still many cases of bullying that occur in schools. Actions can result in depression, decreased academic performance. The aim of the research is to find out what factors cause bullying to occur in schools, and to find out what obstacles are faced by teachers involved in handling bullying cases. In this research, field research is a direct research object at SMKN 1 Sabang School using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed.Keywords: Protection, Bullying
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK SOSIALISASI PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI BAGI KALANGAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA Azirah, Azirah; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya memastikan kesuksesan Pemilu dan terciptanya demokrasi yang damai, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi pemilih pemula dalam penggunaan media sosial. Peran aktif dan partisipasi pemilih pemula sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, peran akademisi melalui pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam menyukseskan pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan KKN tematik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula di Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh. Metode edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi dengan menggunakan brosur. Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi pemilih pemula. Hasil dari edukasi ini cukup signifikan dalam membentuk generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan pengetahuan yang cukup, kesadaran politik yang tinggi, dan sikap yang mandiri, pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pemilu, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap generasi pemilih pemula siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan politik mereka.KataKunci: Edukasi, Media Sosial, Pemilih pemula In an effort to ensure the success of the elections and the creation of peaceful democracy, one approach that can be taken is educating beginner voters on the use of social media. The active role and participation of first-time voters are crucial for the progress of the Indonesian nation. In this regard, the role of academics through community service is very important in ensuring the success of the elections. This community service activity is carried out through thematic community service projects. The goal is to enhance the understanding of beginner voters in University Of Ubudiyah Indonesia,Banda Aceh City. The educational method is implemented through socialization using brochures. This socialization is very beneficial and provides new insights for beginner voters. The results of this education are significant in shaping a generation of intelligent, critical, and responsible voters. With sufficient knowledge, high political awareness, and an independent attitude, beginner voters can participate actively and effectively in elections, thereby contributing to a better and higher quality democratic process. Continuous education is essential to ensure that each new generation of voters is prepared to face the challenges and responsibilities in their political lives.Keywords: Education, Social Medial, beginner voters
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak.  Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan restorative justice dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pemidanaan kepada pelaku.Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, Restorative Justice.This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties.  Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator.Keywords ; Mediator, Criminal Action, Restorative Justice. 
STRATEGI EFEKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Suri, Murnia; Lisnawati, Lisnawati; Asyura, Finaul; Susanna, Eva; Samaniyah, Siti; Sandea, Sandea
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan anti korupsi di Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan langkah penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademis yang bersih. Penelitian ini mengidentifikasi strategi efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yang meliputi integrasi peningkatan kesadaran Hukum mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus dan untuk mengetahui Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran Hukum dalam efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dari hasil penelitian  diketahui bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas. penguatan program pendidikan anti korupsi di universitas sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi.Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran HukumAnti-corruption education at Ubudiyah University Indonesia is an important step in shaping student character and creating a clean academic environment. This research identifies effective strategies for implementing anti-corruption education which includes the integration of increasing legal awareness regarding corruption issues. This education helps them understand the impact of corruption and the importance of integrity in various aspects of life, including in the world of work. Students begin to understand the impact of corruption not only on society, but also on their personal development and the environment around them. The aim of the research is to determine students' perceptions of anti-corruption education implemented on campus and to find out what strategies can be implemented to increase legal awareness in the effectiveness of anti-corruption education in tertiary institutions. In this research, field research (Field Research), namely the direct research object among students at Ubudiyah University, Indonesia using a qualitative approach, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. From the research results, it is known that students' active participation in anti-corruption educational activities can increase their legal awareness of the dangers of corruption and the importance of integrity. strengthening anti-corruption education programs at universities as an effort to create a generation that is aware of the law and committed to anti-corruption values.Keywords: Strategy, Anti-Corruption Education, Legal Awareness
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati; Kesumawati, Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Lisnawati, Lisnawati; Suri, Murnia; Kesumawati, Kesumawati; M. Hafiz, M. Hafiz
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber-sumber hukum acara pidana memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia ataupun sumber-sumber hukum acara pidana merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang semester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dipahami secara umum oleh mayoritas responden, pemahaman terhadap sumber hukum lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam literasi hukum yang perlu ditanggapi melalui metode pembelajaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti moot court, klinik hukum, dan forum diskusi terbimbing terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman tersebut. Dengan demikian, pengembangan metode pengajaran hukum acara pidana yang lebih aktif dan aplikatif menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik hukum yang sesungguhnya.Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswa Hukum, Hukum Acara Pidana
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA Fadhli, Zawil; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Pradana, Hasyimi; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Rahmi, Elda Maisy; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA Pradana, Hasyimi; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Fadhli, Zawil; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.