Claim Missing Document
Check
Articles

Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mohamad Firman Aziz; Achmad Irwan Hamzani; Fajar Dian Aryani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110

Abstract

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam  menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31678

Abstract

The implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition, namely: the planning stage, the preparation stage, the implementation stage and the stage of handing over the results of land acquisition. However, in reality there is construction implementation prior to the four stages of land acquisition. An example is the construction of the Tefmo Dam in South Central Timor Regency and the construction of the Tefmo Dam in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The problem examined in this study is how the implementation stages of construction development in land acquisition for public purposes and what are the legal consequences for the implementation of construction development that precedes the stages of land acquisition. The method used in this research is normative juridical. The results of this study provide an answer that the implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition. This is carried out as a form of legal protection for the community regarding their land rights. Then, the legal consequence of the construction that was carried out prior to the land acquisition stage was that the National Land Agency could not carry out an inventory and identification and the Land Assessment Team could not carry out an assessment of land objects because the land objects had been evicted and flattened, so that compensation could not be carried out. Therefore, the National Land Agency and related agencies need to coordinate to make a work map, there needs to be law enforcement and the government must find a solution with all its efforts so that the community receives compensation.Keywords: Construction Development; Land Acquisition; Legal Consequences AbstrakPelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah, yaitu: tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pelaksanaan pembangunan kontruksi mendahului keempat tahapan pengadaan tanah. Sebagai contoh adalah pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Bendungan Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pembangunan kontruksi yang mendahului tahapan pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat akan hak atas tanahnya. Kemudian, akibat hukum dari Pembangunan kontruksi yang dilaksanakan mendahului tahapan pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta Tim Penilai Pertanahan tidak dapat melakukan penilaian atas objek tanah karena objek tanah telah digusur dan rata, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait perlu berkoordinasi membuat peta kerja, perlu adanya penegakan hukum dan Pemerintah Harus mencarikan solusi dengan segala upaya agar masyarakat menerima ganti kerugian.Kata Kunci: Pembangunan Kontruksi; Pengadaan Tanah; Akibat Hukum
Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation Havis Aravik; Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31166

Abstract

This article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fikih
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia Sammah Fatichah; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114

Abstract

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan 
Review of the Political Direction of National Legal Development Law Achmad Irwan Hamzani; Kanti Rahayu; Tani Haryadi; Nur Khasanah; Havis Aravik
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i2.20352

Abstract

The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation. The scope of national legal development is not only through legislation. There is the functionalization of the law that lives in society. The purpose of the research describes the political urgency of law in the development of national law and reviews the political direction of national law development law. This research uses a philosophical approach, namely to examine the law from the ideal side in the form of an idea of the direction of national law politics in the future. The results of this study show that the politics of law is necessary to provide direction in the development of national law. Each country has a legal political direction whose role as the basic policy of state organizers to determine the direction, shape, and content of the law to be established. Legal politics as a strategy of the formation process, as well as the implementation of laws based on the national legal system to achieve the goals and ideals of the state. The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation.Keywords: The Political Direction of Law; The Development of National Law; The Living Law Tinjauan Arah Politik Undang-Undang Pembangunan Hukum Nasional AbstrakArah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi. Cakupan pembangunan hukum nasional sebenarnya tidak hanya melalui legislasi. Ada fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan penelitian mendeskripsikan urgensi politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, dan mereview arah politik hukum hukum pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu mengkaji hukum dari sisi ideal berupa gagasan arah politk hukum nasional ke depan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum sangat diperlukan guna memberikan arah dalam pembangunan hukum nasional. Setiap negara memiliki arah politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum sebagai strategi proses pembentukan, serta pelaksanaan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi.Kata Kunci: Arah Politik Hukum; Pembangunan Hukum Nasional; The Living Law Обзор политической направленности национального закона о правовом развитии  Аннотация:Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного. На самом деле, развитие национального права осуществляется не только через законодательство. Существует действующий закон, который живет в обществе. Цель исследования - описать актуальность правовой политики в развитии национального права и рассмотреть направление правовой политики в развитии национального права. В данном исследовании используется философский подход, который рассматривает право с идеальной стороны в виде идей политического направления национального права в будущем. Результаты этого исследования показывают, что правовая политика необходима для определения направления развития национального права. В каждой стране существует правовое политическое направление, роль которого заключается в том, чтобы руководствоваться государственной администрацией в качестве основной политики по определению направления, формы и содержания закона, который должен быть сформирован. Правовая политика как стратегия процесса формирования и реализации закона основана на национальной правовой системе для достижения целей и идеалов государства. Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного.Ключевые Слова: Направление Правовой Политики; Развитие Национального Права; Живое Право
Reconstruction of The Concept Of Islamic Education; Weighing Offers Syed Muhammad Nuquib Al-Attas Nur Khasanah; Havis Aravik; Achmad Irwan Hamzani
Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 3 No 2 (2023): Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53649/symfonia.v3i2.56

Abstract

Muhammad Naguib Attas' educational thinking is unique because apart from being based on the values contained in Islam, he also understands the development of Islamic education through linguistic analysis. The concept of Islamic education is widely discussed, but it is not an old topic that is worth discussing. The development of the times is becoming more rapid day by day, especially in the context of liberalization and secularization of modern ideological currents, so scientists' thoughts need to be integrated with current educational concepts. Sayyid Naquib Al-Attas was an Indonesian Muslim scientist whose ideas made a significant contribution to Islamic education. The approach to this research uses a qualitative approach, with the type of library research. The data sources for the research were obtained from journals related to research, books, and electronic media. The results of this research show that Islamic education is the equivalent of the term al-ta'dib which according to him is suitable to be used as a term in Islamic education because the concept of ta'dib was what the Prophet Muhammad taught his people in the past.
The Value of Character Education: Study of Strengthening Al-Quran Literacy Culture for the Young Generation in the Disruptive Era 5.0 Dwi Noviani; Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani; Havis Aravik
Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 4 No 1 (2024): Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53649/symfonia.v4i1.93

Abstract

This research aims to instill the values of character education in strengthening the Al-Quran literacy culture for teenagers at State Vocational Schools in Palembang City. This research uses a pedagogical, historical, and sociological approach where research data comes from primary data and secondary data is obtained from literature or reference books and documents as supporting data. The researchers themselves were the key instruments, and they then developed new instruments, namely observation guidelines, interview guidelines, and documentation. All three are used to collect data in the field. For this research, two main factors play a very important role in strengthening the results of the data analysis study, namely supporting factors and inhibiting factors. The results of this research show that the values of character education in strengthening Al-Qur'an literacy culture implemented at State Vocational Schools in Palembang City are still very low, even though there are 15-minute recitation, tadarrus, and kultum movements held every Friday, but This is caused by the lack of time allocated for implementing Al-Qur'an literacy culture, students are still unable to read the Al-Qur'an and do not have full awareness of implementing the Al-Qur'an literacy culture program, so its implementation is not optimal. The character values instilled in students are religion, honesty, responsibility, discipline, and caring.
Religious Moderation in the Islamic Education System in Indonesia Khasanah, Nur; Irwan Hamzani, Achmad; Aravik, Havis
QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol 15 No 1 (2023): Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Program Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/qalamuna.v15i1.4115

Abstract

This research aims to describe the concept of religious moderation, examine religious moderation in Islamic education, and examine models of religious moderation practice in Indonesia. This research uses a phenomenological approach. The type of research includes library research. The data used is secondary data sourced from documents. Data collection techniques were carried out through online searches. Next, the data was analyzed using an interactive analysis model. This research shows that religious moderation is a tolerant religious attitude. The main principle of moderation is finding a middle point characterized by tolerance. Religious moderation in Islamic education is the concept of moderate Islamic education, which places more emphasis on substantive teaching aspects. Islamic material puts forward teachings that bring benefits and soothe humanity. Teaching a moderate understanding of Islam in educational institutions is mandatory for all educational institutions. The practice model of religious moderation in Islamic education has been practiced in several institutions in Indonesia, both educational and non-educational institutions, through training. Some elements implemented are an inclusive curriculum, inter-religious dialogue, respect for diversity, and prevention of radicalism. Religious moderation is a religious attitude that respects differences. Religious moderation in Islamic education emphasizes substantive teachings. The practice model of religious moderation in Islamic education has been practiced in educational and non-educational institutions.
PEMIKIRAN PENDIDIKAN PROGRESIF ABDUL MUNIR MULKHAN PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM NUR KHASANAH; HAVIS ARAVIK; ACHMAD IRWAN HAMZANI
Raudhah - Proud To Be Professional مجلد 7 عدد 1 (2022): Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah-JUNI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48094/raudhah.v7i1.156

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemikiran pendidikan progresif Abdul Munir Mulkhan Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran pendidikan progresif Abdul Munir Mulkhan Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Metode yang dipakai adalah kualitatif yang mendasarkan data pada sumber pustaka yakni karya-karya Abdul Munir Mulkhan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan cara menemukan kebenaran sehingga menjadi manusia seutuhnya. Abdul Munir Mulkhan menawarkan konsep pendidikan progresif yang bervisi pembebasan dan nilai kritis dengan penekanan pada aspek kecerdasan, moralitas, dan profesionalitas, memiliki self leadership, self-direction dan self-motivation. Dengan kesemuanya itu diharapkan pendidikan menghasilkan kecerdasan kecerdasan makrifat (Makrifat Quotient) sebuah kecerdasan yang mampu menciptakan dan membentuk peserta didik menjadi insan kamil, insan kaffah, dan mampu menjadi khalifah Allah.
Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought Havis Aravik; Achmad Irwan Hamzani; Ahmad Tohir
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i2.408

Abstract

This article discusses Islamic law from a historical perspective; a critical study of Josep Schacht's thought. To know more deeply about Islamic law from a historical perspective based on the thoughts of Josep Schacht. The method used is library research with data sources sourced from books by Joseph Schacht, an Introduction to Islamic Law, and The Origin of Muhammadan Jurisprudence. All data collected was verified and analyzed using content analysis. The results show that the source of Islamic law according to Schacht through a social history approach is not a set of revealed norms, but rather a historical phenomenon that is closely related to the social setting. So, Islamic law was formed as a result of the process of historical development. Schacht's idea is a very constructive idea for the progress of Islam, if this idea is seen selectively, innovatively, and proportionally rather than being attacked blindly without seeing the truth in it. Although of course, other parts are not in line with Islamic teachings.