Articles
<![CDATA[Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sammah Fatichah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Kus Rizkianto]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114
<![CDATA[Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan ]]>
<![CDATA[Sayyid Mahmud Taleghani's Economic Thinking Contribution To The Development of The Contemporary Islamic Economy ]]>
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>
<![CDATA[ Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol 8 No 2 (2023): Islamic Banking:Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah - Februari 20 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36908/isbank.v8i2.696
<![CDATA[This article discusses the contribution of Sayyed Mahmud Teleghani's economic thought to the development of contemporary Islamic economics. To know and understand the contribution of Sayyed Mahmud Teleghani's economic thought to the development of contemporary Islamic economics. The data used are primary data taken from Teleghani's works and secondary data from various documents obtained both online and offline and analyzed descriptively. The results of this article show that as one of the important figures in the Iqtishad school, teleghani transmits many of his economic ideas which play an important role in the development of contemporary Islamic economics. One of the important concepts is about humans as economic actors whereas Teleghani believes that humans have internal principles in the form of a desire for wealth and external impulses that are strongly influenced by the environment and economy. Therefore, three major thoughts become the focus of the economy, namely, property and ownership, freedom, and circulation of money. To achieve harmony, the state must play an important role, especially in decision making and the allocation of resources, the role of the state, prohibiting usury and optimizing zakat, as well as allocating well the concepts of production, distribution, and consumption.]]>
<![CDATA[Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation ]]>
<![CDATA[Havis Aravik]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31166
<![CDATA[This article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fikih]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam ]]>
<![CDATA[Aulia Febriana]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Moh. Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 3 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.716 KB)
|
DOI: 10.36908/jimpa.v3i1.160
<![CDATA[Pelaksanaan wakaf bagi umat Islam merupakan hal yang wajar dilakukan khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan wakaf. Regulasi wakaf Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur dalam Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan regulasi wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam, dan mengkaji persamaan dan perbedaan pelaksanaan wakaf di kedua negara tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data secara online, dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang komprehensif di Undang-undang Wakaf. Wakaf dikembangkan oleh BWI, sebuah badang yang khusus mengembangkan wakaf. Pengaturan wakaf di Brunei Darussalam diatur dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Wakaf dikembangkan oleh MUIB selaku pemegang amanah tunggal. BWI di Indonesia memiliki tugas untuk membina nadzir, mengelola harta benda wakaf, memberhentikan nadzir. Sedangkan di Brunei Darussalam, MUIB bertugas untuk mengelola harta benda wakaf. MUIB juga bertugas untuk mengeluarkan sertifikat halal serta mengatur pihak yang berkawin.]]>
<![CDATA[Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Candrika Arivia Apriliani]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Muhammad Wildan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 3 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.771 KB)
|
DOI: 10.36908/jimpa.v3i1.161
<![CDATA[Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang bekerja secara peer-to-peer. Penggunaan aset kripto di Indonesia hanya sebatas komoditas yang dapat diperdagangkan bukan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimana mata uang yang sah digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Legalitas aset kripto sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana legalitas dari transaksi aset kripto menurut pandangan Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan normatif yang berangkat dari metode penelitian studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdahulu dengan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam sama sekali tidak menghambat adanya kemajuan teknologi yang saat ini terbilang berkembang seperti cryptocurrency. Legalitas penggunaan transaksi aset kripto dalam pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur gharar seperti tidak memiliki wujud fisik dan tingkat volatilitasnya yang tinggi dengan harga yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati khimar (judi). Namun jika bisa dibuktikan syarat sil’ah secara syar’i seperti adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli, maka sah diperjualbelikan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Bha'iq Roza Rakhmatullah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31678
<![CDATA[The implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition, namely: the planning stage, the preparation stage, the implementation stage and the stage of handing over the results of land acquisition. However, in reality there is construction implementation prior to the four stages of land acquisition. An example is the construction of the Tefmo Dam in South Central Timor Regency and the construction of the Tefmo Dam in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The problem examined in this study is how the implementation stages of construction development in land acquisition for public purposes and what are the legal consequences for the implementation of construction development that precedes the stages of land acquisition. The method used in this research is normative juridical. The results of this study provide an answer that the implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition. This is carried out as a form of legal protection for the community regarding their land rights. Then, the legal consequence of the construction that was carried out prior to the land acquisition stage was that the National Land Agency could not carry out an inventory and identification and the Land Assessment Team could not carry out an assessment of land objects because the land objects had been evicted and flattened, so that compensation could not be carried out. Therefore, the National Land Agency and related agencies need to coordinate to make a work map, there needs to be law enforcement and the government must find a solution with all its efforts so that the community receives compensation.Keywords: Construction Development; Land Acquisition; Legal Consequences AbstrakPelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah, yaitu: tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pelaksanaan pembangunan kontruksi mendahului keempat tahapan pengadaan tanah. Sebagai contoh adalah pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Bendungan Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pembangunan kontruksi yang mendahului tahapan pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat akan hak atas tanahnya. Kemudian, akibat hukum dari Pembangunan kontruksi yang dilaksanakan mendahului tahapan pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta Tim Penilai Pertanahan tidak dapat melakukan penilaian atas objek tanah karena objek tanah telah digusur dan rata, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait perlu berkoordinasi membuat peta kerja, perlu adanya penegakan hukum dan Pemerintah Harus mencarikan solusi dengan segala upaya agar masyarakat menerima ganti kerugian.Kata Kunci: Pembangunan Kontruksi; Pengadaan Tanah; Akibat Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH GANTI RUGI PENGADAAN TANAH ]]>
<![CDATA[Bha'iq Roza Rakhmatullah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>;
<![CDATA[Evy Indriasari]]>;
<![CDATA[Zamzam Muhammad Fuad]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114
<![CDATA[Sebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi . Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah, Ganti Rugi, Adil ]]>
<![CDATA[Analysis of Law Enforcement Problems Related to Crime of Environmental Degradation Caused by Corporations in Indonesia ]]>
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Moh. Taufik]]>;
<![CDATA[Mukhidin Mukhidin]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 11, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v11i1.29127
<![CDATA[Corporations are part of industrialization that destroys the environment. Air pollution has damaged the environment. Criminal action against corporations for destroying the environment must provide a sense of justice. This study intends to examine the obstacles in the handling of corporate crime which are the cause of environmental damage and how to deal with a corporate crime based on the value of justice. In this research, a philosophical approach was taken, namely the study of a case in terms of the ideal in the future. The results of the study found that there were obstacles in the handling of criminal cases of environmental destruction, such as those related to regional policies on investment, strong backing, and compensation which then eliminated criminal cases. The handling of criminal acts of environmental destruction by corporations is regulated in the Environmental Law. Accountability, in this case, is carried out by the Business Entity and the person in charge of the business entity. Crime can be applied to the management and owner of a Corporation business entity. Crime is needed for Corporations destroying the environment based on justic.]]>
<![CDATA[Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara ]]>
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hikmatuna Vol 2 No 2 (2016): HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.122 KB)
|
DOI: 10.28918/hikmatuna.v2i2.962
<![CDATA[Field Islamic law the most widely replaced by Western law as a result of colonization in the Islamic world is criminal law. Islamic criminal law applied in sultanates Archipelago formally by the judiciary until disallowed by the Dutch colonists. Name of the legal institutions vary. The books of the law which is like a book referenced Simbur Cahaya in Palembang, Serat Angger-angger Suryangalam and Serat Suryangalam in Demak. The struggle between Islamic law inall fields, customary law and western law in the realm of academia and the history of its existence took place since the colonial period. Not a few legal experts view as if not knowing the existence of Islamic law inIndonesia. There are also views it as a subsystem of customary law. Colonial experience led to a strong spirit of the superiority of western law. Manyformer colonies even accidentally transplanted the law through the admissions process and acculturation.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[Bha'iq Roza Rakhmatullah]]>;
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>;
<![CDATA[Evy Indriasari]]>;
<![CDATA[Zamzam Muhammad Fuad]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114
<![CDATA[Prior to the implementation of the awarding of compensation to land rights interns, a compensation deliberation procedure was carried out. In the implementation of compensation deliberations, the chief executor of land acquisition will convey the results of the assessment of the value of compensation carried out by the Land Appraisal Team (Appraisal). In the compensation deliberations, the entitled party who has not been issued only provides a way to submit an objection to the District Court. The formulation of the problem in this study is how to take legal action against land rights owners against compensation value violence and how to realize legal protection for fair land rights owners in the implementation of compensation deliberations. The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is library law research that is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study are legal remedies that can be taken by owners of land rights against compensation value violence, namely by submitting objections to the local district court and to fulfill legal protection of the rights of landowners and realize a sense of justice, preferably in the implementation of compensation deliberations, owners of land rights are given the right to enforce coercion in order to reach consensus on the results of the Land Assessment Team's assessment (Appraisal) and other legal remedies are needed for landowners who refuse large compensation. Suggestions in this study are that it is necessary to carry out revisions to laws and regulations regarding land acquisition and it is necessary to increase socialization to the community regarding event activities in the implementation of compensation deliberations, including also providing assistance to people who reject the results in the implementation of compensation deliberations.Keywords: Deliberation; Compensation; Fair AbstrakSebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi. Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah; Ganti Rugi; Adil]]>
