Claim Missing Document
Check
Articles

Pendampingan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Kudus melaui Mediasi dari Mediator Nonhakim Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/mjlm.v5i2.10872

Abstract

The community service activities carried out at the Kudus Religious Court aim to make the members of the Kudus community whose marriages cause problems that lead to divorce proceedings. Before the divorce decision is handed down by the Religious Court Judge, mediation must be carried out by the mediator at the Kudus Religious Court so that it can be agreed that no divorce will occur. The mediator who will mediate the parties who will file for divorce can come from a Judge Mediator or a Non-Judge Mediator.  This service accompanies the disputing parties when mediation is carried out by a non-judge mediator. This is done because there are still many disputing parties who cannot be mediated successfully so that divorce is still ongoing.  The failure of Non-Judge Mediators in the Religious Courts in reconciling the disputing parties (husband and wife) is mostly due to the egos of each one which is difficult to understand the importance of marriage, so that many still end in divorce. Because of these conditions, there is still a need for socialization about marriage in general.
PENDAMPINGAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Suparnyo, Suparnyo; Wibawa, Iskandar; Suliyono, Aris
Jurnal Abdimas Indonesia Vol 8, No 1 (2026): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jai.v8i1.3185

Abstract

Tata tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme rapat, proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Di Kabupaten Kudus, proses penyusunan tata tertib menghadapi berbagai kendala. Melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan DPRD, dilakukan serangkaian kegiatan berupa kajian regulasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan asistensi teknis dalam penyusunan tata tertib. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, serta tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian hasil fasilitasi, disimpulkan tiga hasil utama, yaitu: pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam alat kelengkapan DPRD disetujui; kedua, usul penambahan ayat pada Pasal 54 tidak disetujui karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018; dan ketiga, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib diundangkan dalam Berita Daerah. Pendampingan ini menghasilkan tata tertib yang sah dan implementatif sekaligus memperkuat profesionalitas serta integritas DPRD dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah.