Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : GLOBAL INSIGHT JOURNAL

LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS) Lay Yang Moy; Ardli Johan Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.173 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i1.755

Abstract

ABSTRACT Prolonged military conflict between the government of Myanmar and Rohingya ethnicity has affected to the neighboring countries, particularly Southeast Asia. Indonesia is one of those affected by exodus of Rohingya ethnicity refugees to Southeast Asia in May 2015. Boats of the refugee exodus tottering in the middle of the sea after left by people smuggler were finally stranded in the Strait of Malacca. The coming of the refugees was rejected by three countries including Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Army increased their surveillance and dispelled the boats from entering to sovereignty territory of the Republic of Indonesia, however, the community of Aceh who uphold the Human Right values, felt a pity with condition of the refugees and immediately gave a help and bought them to the land. After were criticized by local and international people due to their refusal to the refugees from Myanmar, finally the three countries made a consultation meeting. Indonesia and Malaysia stated to welcome the refugees of Rohingya ethnicity for one year. This research was aimed at analyzing change of Indonesian stance toward the coming of Rohingya ethnicity refugees from Myanmar in the middle of May 2015. The change of Indonesian stance from rejecting the coming of Rohingya ethnicity with many reasons to accept them for a year was the main problem of study in this research. The problem was analyzed by using qualitative descriptive method with constructivism paradigm as the argument basis and was strengthen by concept of refugees and Human Right values (HAM). Based on the finding of this research, it is concluded that the change of Indonesian stance from refusing to be accepting the Rohingya ethnicity refugees was due to insistence of local and international people as well as Indonesian identity as a country upholding Human Right values. Keyword: Indonesia, refugees, Rohingya ethnicity, Human Right values.     ABSTRAK Kehadiran gelombang pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka ke wilayah Asia Tenggara, menimbulkan polemik. Kapal-kapal eksodus para pengungsi etnis Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut setelah ditinggalkan oleh para penyelundup manusia, terdampar di perairan dekat Selat Malaka. Kehadiran para pengungsi tersebut ditolak oleh tiga negara : Indonesia, Malaysia dan Thailand. TNI meningkatkan pengawasan dan menghalau kapal-kapal para pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan RI, namun masyarakat Aceh merasa iba melihat kondisi para pengungsi dan segera membawa para pengungsi ke darat. Setelah mendapat kecaman dari lokal dan internasional karena menolak para pengungsi asal Myanmar tersebut, akhirnya Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung para pengungsi asal Rohingya selama satu tahun. Penelitian ini menelaah perubahan sikap Indonesia yang semula menolak dengan berbagai alasan, akhirnya bersedia menampung para pengungsi etnis Rohingya selama satu tahun. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sebagai dasar argumen dan diperkuat dengan konsep pengungsi (refugees). Berdasarkan  temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan sikap Indonesia yang akhirnya bersedia menerima para pengungsi etnis Rohingya dikarenakan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM. Kata Kunci : Indonesia, pengungsi, etnis Rohingya, identitas, norma HAM.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA KE TIMUR TENGAH PADA TAHUN 2015 Maria Dhiu; Ardli Johan Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v6i2.4766

Abstract

ABSTRACTThe Existance of Indonesian Workers in the Middle East, is very beneficial in terms of foreign exchange earnings. Despite the high rate of remittances generated, the Indonesian government must also implement a moratorium on migrant workers sending policies to the Middle East in 2015, which is feared that this could cause a reduction in the amount of remittances, secifically for the Middle East region. Here, the writer will discuss in dept why the government should carry out the moratorium policy of migrant workers to the Middle East in 2015, while the gorvernment  also know that the existance of the overseas migrant workers woud benefit economically. The writer see that, as the main actor, the state is obliged to provide protection for all its citizens whwrever they are.Keywords: Indonesia Workers, Moratorium, National Interest, Protecting Citizens. ABSTRAKKeberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah, sangatlah menguntungkan dalam hal pendapatan devisa. Dibalik tingginya angka remitansi yang dihasilkan, namun pemerintah Indonesia juga harus menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah Tahun 2015, yang mana kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan jumlah remitansi, secara khusus untuk kawasan Timur Tengah. Di sini, penulis akan membahas secara mendalam mengapa pemerintah harus melakukan kebijakan moratorius TKI ke Timur tengah Tahun 2015, sedangkan pemerintah juga tahu bahwa keberadaan TKI luar negeri tentu memberi keuntungan secara ekonomi. Penulis menggunakan sudut pandang realisme, dengan memakai teori kepentingan nasional, sehingga akan dibahas secara  mendalam terkait permasalahan yang ada. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat bahwa, sebagai aktor utama, negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya di mana pun berada.Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Moratorium, Kepentingan Nasional, Melindungi Warga Negara.
Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM Dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019 Nur Rahmawati; Ardli Johan Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i1.5950

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangaan  perempuan Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2016-2019. Namun di tengah upaya-upaya yang dilakukan, nyatanya pemerintah Indonesia juga memerlukan adanya sebuah elemen kerjasama dari sebuah lembaga ataupun organisasi, yang diharapkan mampu membantu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menjalin kerjasama bersama Internastional Organization for Migration (IOM). Karena mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang tidak hanya terjadi didalam negara tetapi telah melintasi batas negara. IOM tidak hanya memenuhi kebutuhan bantuan yang berkaitan dengan fisik, namun juga menjamin dan memelihara lingkungan tempat tinggal yang terjamin kebersihan, keamanan hingga kenyamanan nya. Pemerintah Indonesia dan IOM sudah sama-sama melakukan upaya dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia ke Timur Tengah tersebut, namun bukan berarti upaya tersebut menjamin akan berkurangnya masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.Kata Kunci: Indonesia, Perdagangan Orang, Internastional Organization for Migration (IOM), Timur Tengah.  ABSTRACTThis research analyzes the role of the Indonesian government in dealing with the problem of trafficking of Indonesian women to the Middle East in 2016-2019. However, in the midst of the efforts made, in fact, the Indonesian government also needs an element of cooperation from an institution or organization, which is expected to be able to assist the government's efforts to overcome the problem of trafficking in women that occurs in Indonesia, one of the government's efforts is to collaborate with international partners. Organization for Migration (IOM). Because considering that the case is an organized transnational crime that does not only occur within the state but has crossed national bordersIOM not only meets physical assistance needs, but also guarantees and maintains a living environment that is guaranteed cleanliness, safety and comfort. The Indonesian government and IOM have both made efforts to address the problem of trafficking in women that occurred in Indonesia to the Middle East, but this does not mean that these efforts will reduce the problem of trafficking in persons that occurs in Indonesia. Keywords: Indonesia, Human Trafficking, International Organization for Migration (IOM), Middle East