Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.831
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan Unram Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Jurnal Suara Keadilan ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Sharia and Legal Science Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) COSMOS Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat
Sudaryat Sudaryat, Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Perlindungan Hukum Reverse-Engineering Terhadap Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Sabila Rusyana, Alya; Damian, Eddy; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1367

Abstract

Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) mengatur bahwa praktik rekayasa balik atau secara internasional dikenal sebagai reverse engineering dikecualikan dari pelanggaran atas rahasia dagang. Pengaturan dalam UU Rahasia Dagang yang menjadi dasar utama perlindungan hukum kekayaan intelektual rahasia dagang di Indonesia masih dirumuskan secara sederhana, ketika di sisi lain perkembangan kegiatan ekonomi semakin kompleks dan kemajuan inovasi dalam perdagangan tetap harus didukung. Seiring dengan itu, praktik reverse engineering rawan menjadi dalih bagi praktik bisnis yang bertentangan dan melukai hak kekayaan intelektual rahasia dagang yang datang dari pengaturannya yang masih sederhana dan dapat dimaknai secara luas. Melalui penelitian ini ditinjau mengenai adanya kebutuhan pembaharuan hukum dengan berlandaskan pada pendekatan teori dan prinsip-prinsip relevan sehingga tercipta pembangunan hukum yang dapat mengakomodir keseimbangan antara praktik bisnis yang jujur dan kemajuan dalam inovasi perdagangan.
Implikasi Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Simamora, Ricoriady; Ratna Permata, Rika; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1407

Abstract

Merek sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk yang ada di pasaran. Untuk dapat memperoleh pelindungan, suatu merek harus dilakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran merek terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu merek tersebut tidak boleh merupakan kata umum. Namun dalam faktanya banyak merek yang merupakan kata umum yang lolos pemeriksaan dan terdaftar sebagai merek. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan merek yang merupakan kata umum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang merupakan kata umum tidak dapat untuk dimonopoli dan dikuasai secara perorangan karena merupakan public domain dan bertentangan dengan Pasal 20 huruf f UU MIG serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPs dan Paris Convention. Terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pendaftaran merek yang merupakan kata umum berdasarkan UU MIG yaitu dapat dilakukan pembatalan atau penghapusan merek
DISCREPANCIES IN THE APPLICATION OF BANKRUPTCY LAW IN AUCTION PRACTICES BY SECURED CREDITORS: LESSONS FROM DECISION No. 15/2023/PN.Niaga.Smg Maharani, Anindita; Suryanti, Nyulistiowati; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7540

Abstract

The execution of collateral by secured creditors is a special right regulated under Article 59 paragraph (1) UU 37/2004, which stipulates that execution may only be carried out no later than two months after the insolvency period begins. However, violations of this provision frequently occur, creating legal uncertainty for bankrupt debtors. This study aims to analyze the judicial considerations in Commercial Court Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg concerning the determination of the insolvency period and the execution of collateral by secured creditors. Using a normative juridical approach, this research emphasizes secondary data obtained through literature study, analyzed qualitatively. The results show that executions conducted after the insolvency period violate Article 59 paragraph (1) and may constitute an unlawful act. Bankrupt debtors have the right to pursue further legal remedies such as cassation and judicial review. Strengthening regulations and technical guidelines is needed to enhance legal certainty and protection in bankruptcy practice.Keywords: Bankruptcy, Collateral Execution, Insolvency Period
PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI Sudaryat, Sudaryat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standar ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain.
Penerapan Prinsip Keseimbangan Antara Kebebasan Berbicara dan Perlindungan Terhadap Ujaran Kebencian di Ruang Digital Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian menjadi dua nilai yang seringkali berhadapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di ruang digital, khususnya dalam konteks media sosial dan platform daring. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kombinasi antara analisis normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku, studi kasus implementasi kebijakan oleh platform media sosial utama, dan pemetaan pandangan masyarakat terhadap isu tersebut melalui survei dan wawancara. . Hasil penelitian menyoroti kompleksitas dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di ruang digital. Terdapat tantangan terkait definisi ujaran kebencian, penegakan hukum yang konsisten, dan dampak terhadap keberagaman pendapat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di era digital. Implikasi temuan ini dapat membantu perumusan kebijakan, pembaharuan hukum, dan pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola konflik nilai-nilai tersebut di ruang digital, guna mendukung perkembangan masyarakat yang inklusif dan aman secara online
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas atas Terjadinya Pelanggaran Kewajiban Lock-Up Saham dalam Proses IPO di Pasar Modal Indonesia Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10702

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sahKata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock-Up
PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI Sudaryat, Sudaryat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standar ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain.
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Alexander Samosir, Tony Richard; Perwira, Indra; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak fundamental seluruh warga negara Indonesia, namun implementasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kendala geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi arah hukum dan kebijakan kesehatan Pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan kerangka reflektif-kritis, menggabungkan analisis regulasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tersebut belum terwujud secara maksimal akibat kendala digitalisasi, masalah demografis, dan geografis, serta keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi, integrasi sistem informasi kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital Ester Gurning, Teresia; Ratna Permata, Rika; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107

Abstract

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.
The Legal Aspects Fulfillment of Tax Responsibilities for Micro and Small Enterprises Established as Individual Company Rachman, Aditya; Sudaryat, Sudaryat; Cahyadini, Amelia
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3192

Abstract

An Individual Company is a new legal entity intended for Micro and Small Enterprise (MSE) actors to obtain legal entity status. However, based on the taxation perspective, establishing an Individual Company raises the consequence of tax imposition on one party that is substantially the same entity, namely MSEs as Individuals and Individual Companies as Legal Entities. This study intends to examine the taxation responsibility attached to the Individual Company as a law entity so taxpayers can carry out their tax obligations. The study method used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications and qualitative juridical data analysis. The results of this study indicate that MSE actors who establish themselves as Individual Companies are given Corporate Taxpayer status with all its legal consequences. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) needs to make adjustments and relax the Rights and Obligations of Corporate Taxpayers in the form of Individual Companies so that the tax self-assessment system is still implemented effectively, easily, and efficiently for taxpayers so that it has an impact on legal certainty and increases the level of taxpayer compliance.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Aditya Rachman, Aditya Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Alexander Samosir, Tony Richard Alya Sabila Rusyana Amelia Cahyadini Amri Jahi Ardiansyah, Erpan Aria Wirajuna Bainal Munthaha, Alif Basyra, Tiara Putri Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Christina Marintan, Gabriella Cindi Elvina Azarine david ronaldo Devina Monic Ritonga Eddy Damian Eddy Damian Elisatris Gultom Eryani, Susi Ester Gurning, Teresia Hania Arvalia Hanif, Muhammad Fauzan Helza Nova Lita Indra Perwira, Indra Josephine Josephine, Josephine Jozu Kenjiro Samudra Kartika Eka Pertiwi Lastuti Abubakar Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mikhdar, Nabila Syifa Mochamad Arya Gunawan Nadya Hanifah Nasruddin Khalil Harahap Nyulistiowati Suryanti Prabowo Tjitropranoto Renny Supriyatni Bachro Ricoriady Simamora Rika Ratna Permata Rika Ratna Permata Rivelino, Reyhan Ronaldo, David Sabila Rusyana, Alya Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Sasya Rida Amanda Simamora, Ricoriady Ulkhaq, M Rifqy Dhiya