Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Gema Wiralodra Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung Indonesian Journal of Law and Economics Review Mendapo: Journal of Administrative Law El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Ipso Jure
Tri Setiady, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA BERUPA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU Fahmi Rifal Marpaung, Moch; Maman Suherman, Ade; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4726-4738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami Kepastian Hukum Terhadap Bank selaku kreditur  dalam penggunaan hak cipta berupa konten youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit dan penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan kepastian hukum bagi perbangkan dalam penggunaan hak cipta konten Youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. belum adanya kepastian hukum yang sepenuhnya menjamin kreditur dalam perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian karena secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hak ekonomi dari hak cipta dapat menjadi objek jaminan utang karena sifat dari hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dibebankan dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUHC. Sehingga diterbitkanlah UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksana untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan utang melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur atas hak cipta konten YouTube berupa hak cipta yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, serta objek jaminan yang diberikan nasabah dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi serta eksekusi yang dilakukan melalui titel eksekutoria
ANALISIS KESENJANGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPARITAS PUTUSAN SENGKETA MEREK MS GLOW DAN PS GLOW DI INDONESIA Hasiholan Gultom, Kalvin; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4776-4786

Abstract

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow menjadi salah satu kasus paling menonjol dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia karena mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menjamin kepastian bagi pelaku usaha. Kasus ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesamaan merek dapat menimbulkan disparitas putusan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepastian hukum dalam putusan sengketa merek MS Glow dan PS Glow serta menilai dampak inkonsistensi putusan terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis terhadap peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan kajian ilmiah terkait hukum merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepastian hukum belum terlaksana secara konsisten, terlihat dari perbedaan interpretasi hakim dalam menilai unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”. Ketidaksamaan tafsir ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan. Melalui analisis kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, ditemukan perlunya pedoman yudisial dan parameter pembuktian yang seragam untuk menegakkan prinsip kepastian hukum secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum merek agar dapat menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN SKETSA PADA TUGU SELAMAT DATANG YANG DILAKUKAN OLEH GRAND MALL INDONESIA Slana Muslim, Heru; Maman Suherman, Ade; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4739-4748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami yang Perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia mendorong lahirnya berbagai karya cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Karya cipta tersebut memperoleh perlindungan hukum melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Namun, maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum masih lemah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya Alm. Henk Ngantung oleh PT. Grand Indonesia. Sketsa tersebut telah diakui sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memiliki sertifikat hak cipta resmi. Penggunaan sketsa tersebut sebagai logo tanpa izin dari pemegang hak cipta dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan secara materiil dan moral. Penelitian ini membahas urgensi penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya perlindungan hak cipta atas karya sketsa serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan bagi pencipta. Diharapkan penegakan hukum yang lebih tegas dapat mendorong perlindungan yang optimal terhadap hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
IMPLEMENTASI ASURANSI USAHA TANI PADI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DI KABUPATEN KARAWANG AKIBAT BENCANA BANJIR Tahir, Erdin; Setiady, Tri; Fadhilah, Meita
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.399

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Rice Farming Insurance Programme (AUTP) in Karawang Regency as part of the legal protection provided by the government. Karawang Regency is known as a rice-producing area and a national granary that has significantly contributed to the national rice supply. However, geographically, Karawang Regency is relatively low-lying and susceptible to flooding, where a portion of the rice fields experiences inundation during the rainy season, resulting in crop failure (puso). Consequently, the AUTP programme is highly beneficial for farmers in managing risks and losses. This research employs an empirical normative legal methodology, focusing on the analysis of legal norms as well as their application and implementation. The findings indicate that the AUTP programme in Karawang Regency serves as legal protection for farmers against the risks of crop failure due to flood disasters. From 2020 to 2024, the local government allocated a budget of IDR 3.203.843.040 for the AUTP programme, with claims made for 1.914,96 hectares and a total indemnity paid amounting to IDR 11.492.160.000. Furthermore, in 2024, the local government of Karawang Regency allocated IDR 1.440.000.000 in the regional budget for 40.000 hectares of rice fields within the AUTP programme. Keywords: Crop failure; Floods; Insurance; Legal Protection.
KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN SENGKETA ARI BIAS VS AGNEZ MO DALAM PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH Prakoso, Andrianto Dwi; Setiady, Tri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63227

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hak kekayaan intelektual pada sektor musik nasional dengan menelaah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” pada suatu pertunjukan komersial. Strategi pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang mengombinasikan kajian terhadap regulasi, teori, serta analisis atas putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penafsiran tekstual yang menjadikan penyanyi sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti., sedangkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban tersebut berada pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial. Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan Mahkamah Agung lebih mendekati prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi penafsiran antar lembaga peradilan serta penguatan peran LMKN sebagai pusat pengelolaan royalti. Secara keseluruhan, meskipun kerangka normatif hak cipta di Indonesia telah memadai, implementasinya masih perlu diperkuat agar sejalan dengan dinamika industri musik dan tujuan hukum yang ideal. Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Royalti music.   Abstract This study examines the enforcement of intellectual property rights in the national music sector by reviewing the dispute between Ari Bias and Agnez Mo regarding the use of the song “Bilang Saja” in a commercial performance. The approach used is a normative legal one, combining a review of regulations and theory with an analysis of court decisions. The results of the study show a discrepancy between the provisions of Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 and their application in the settlement of cases in court. In this case, the Central Jakarta Commercial Court provided a textual interpretation that made the singer the party responsible for paying royalties, while the Supreme Court overturned the ruling and emphasized that the obligation lies with the concert organizer as the party that derives commercial benefits. Reviewed through Gustav Radbruch's theory of legal purpose, the Supreme Court's consideration is closer to the principles of justice, certainty, and benefit. This study emphasizes the importance of harmonizing interpretations between judicial institutions and strengthening the role of LMKN as a royalty management center. Overall, although the normative framework of copyright in Indonesia is adequate, its implementation still needs to be strengthened to keep pace with the dynamics of the music industry and ideal legal objectives. Keywords: Copyright, Legal Certainty, Music Royalties.
Business Transportation Policy in Indonesia within the Framework of Social Justice in the Digital Era Faizin, Moh; Setiady, Tri; Sembiring , Adil; Armeta, Zhelin
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1483

Abstract

General Background: The rapid expansion of online transportation in Indonesia has transformed the transportation business landscape in the digital era, creating regulatory coexistence between conventional and application-based services. Specific Background: Despite the issuance of Ministerial Regulations governing non-route passenger transport and special rental transport, disparities persist between conventional transportation and online transportation regarding licensing, vehicle standardization, company status, and driver employment relationships. Knowledge Gap: Previous legal studies have discussed consumer protection, driver responsibility, and policy dynamics, yet none have examined Indonesian transportation business policy comprehensively through the framework of John Rawls’ theory of justice, particularly concerning distributive justice and legal equality between online and conventional sectors. Aims: This study analyzes Indonesian transportation policy within a justice-based framework by comparing regulatory structures for conventional and online transport and evaluating them using Rawls’ principles of justice as fairness. Results: The findings reveal structural legal inequality, including differences in driving licence requirements, unequal regulatory burdens, and the classification of application companies as technology firms rather than transportation companies, resulting in limited legal protection for online drivers. Comparative analysis with Singapore and Malaysia demonstrates more balanced regulatory models. Novelty: This research offers a normative juridical evaluation of transportation regulation grounded explicitly in Rawlsian justice theory, linking licensing disparity and company status to principles of equal basic liberties and the difference principle. Implications: Policy reconstruction through the forthcoming Online Transportation Bill is necessary to harmonize licensing, clarify corporate legal status, and secure equitable legal protection for drivers within Indonesia’s rule of law framework. Highlights: Regulatory asymmetry exists between conventional operators and application-based services in licensing and operational standards. Technology-company classification limits corporate obligations toward drivers within the gig-based partnership model. Comparative ASEAN frameworks demonstrate more balanced governance structures for point-to-point transport services. Keywords: Justice as Fairness, Online Transportation, Legal Equality.
Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Persecution Based on Criminal Theory (Study of Decision Number 96/Pid.B/2018/PN.Kwg) Lesmana, Rikal; Maman, Ade; Setiady, Tri
Ipso Jure Vol. 1 No. 12 (2025): Ipso Jure - January
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/bkravr35

Abstract

This study examines criminal liability and judicial considerations in cases of persecution in Indonesia, focusing on Decision Number 96/Pid.B/2018/PN.Kwg. Using a normative juridical approach, it analyzes relevant legal provisions, particularly Articles 49 and 351 of the Indonesian Criminal Code. The case involves Nurhidayat, who assaulted the victim, Fahrul, during a dispute over motorcycle credit repayment. The research investigates the form of criminal responsibility for the crime of persecution and the judge's reasoning in sentencing the defendant. The findings show that the Karawang District Court's decision did not fully align with justice and legal certainty principles. Nurhidayat was sentenced to three years in prison, despite mitigating factors such as his remorse, cooperative attitude, and role as the family’s breadwinner. The study concludes that the court’s decision did not adequately consider the juridical and non-juridical aspects, resulting in a sense of injustice for both the victim and the defendant. This research recommends that judges, when determining sanctions, should consider the proportionality of the crime and account for all aspects of justice. This would ensure that decisions better reflect fairness and provide clearer legal certainty, aligning with the principles of justice, legal certainty, and the protection of citizens' rights in the criminal justice system.
Criminological Review of Premeditated Murder Perpetrators (Based on Personality Theory: Case of KH. Mochamad Tarma Hantono, Karawang) Tiawardana, Triadi; Maman`, Ade; Setiady, Tri
Ipso Jure Vol. 1 No. 12 (2025): Ipso Jure - January
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/5njvyb31

Abstract

This paper discusses the criminological review of premeditated murder perpetrators based on personality characteristic theory, focusing on the case of KH. Mochamad Tarma Hantono and associates in Karawang. The study aims to explore the factors that lead individuals to commit premeditated murder in connection with personality theory and to analyze the criminal liability of the perpetrators. The research adopts a normative juridical method, utilizing literature and secondary data to examine relevant regulations and scholarly works. The study finds that factors influencing the commission of premeditated murder can be categorized into internal and external elements. Internal factors include motivation, urgency, economic needs, intelligence, age, and gender. External factors involve education, social environment, employment, and community security vulnerabilities. These aspects are examined through Article 340 of the Criminal Code, which stipulates penalties for premeditated murder, such as the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for up to 20 years. The analysis reveals that personality characteristics, including structural and dynamic differences between criminals and non-criminals, play a significant role in understanding premeditated murder. Additionally, criminal psychological theories suggest the importance of behavioral prediction and the distinction among various types of criminals. The research concludes that premeditated murder is influenced by a combination of personality traits and external factors, and perpetrators are legally accountable under the provisions of criminal law.
THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING LEGAL PROTECTION AND CRIMINAL LIABILITY IN THE CASE OF CUSTOMER FUND EMBEZZLEMENT (STUDY OF DECISION NO.107/PID.B/2022/PN.PIN) Fakhira, Cut Tsania; Indrahayati, Aloysia; Fadhilah, Meita; Setiady, Tri
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.27196

Abstract

Banking institutions function as financial intermediaries that channel funds from surplus units to deficit units, and their existence is highly dependent on the principle of trust.One of the most serious challenges faced by banks is the embezzlementofcustomerfundsby internal actors, sometimes using forged documents. This issue is exemplified in Decision No. 107/Pid.B/2022/PN.Pin, which highlights weaknesses in internal banking supervision, causing significant customer losses and undermining the stability of the national financial system. Normatively, embezzlement is regulated under Articles 372 and 374 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and specifically addressed in Article 49 paragraph (1) of Law No. 10 of1998on Banking, which imposes criminal sanctions on bank officials or employees who abuse their authority.
Co-Authors Abas, Muhamad Ade Maman Suherman Ahmad Zulfikar Anan, Moh. Shofi Ansari , Teuku Syahrul Ansari, Teuku Syahrul Ariani, Taufiqoh Bina Armeta, Zhelin Astawa, I Ketut Azizah, Faiqah Nur Budi Santoso, Imam Dadi Firmansyah, Aceng Damiri, Damiri Danambar, Maria Cristienza Fadhilah, Meita Fahmi Rifal Marpaung, Moch Faizin, Moh Fakhira, Cut Tsania Fauziah, Kania Esfandiari Febianti, Pepe Fitrianna, Wiwit Tasya Hanafiah, Yohan Hariyadi, Nazla Shafira Hasanah, Aulia Fatin Nur Hasanah, Dewi Agustin Hasiholan Gultom, Kalvin Herlambang, Embang Indrahayati, Aloysia Irawan, Andry Iswari, Benny Jemadu, Yustinus Jasrin Merin Kartika, Andri Ketut Astawa, I Lesmana, Rikal Lestari, Rr. Winarti Pudji Lidnan, Zulfan Maman Suherman, Ade Maman, Ade Maman`, Ade Mariza, Siska Maulina, Yulia Putri Maysaroh, Maysaroh Muhamad Abas Muhammad Yunus Nopianti, Wike Nurainiyah, Nilam Nurliawan, Alvianda Oktadiana, Viri Prakoso, Andrianto Dwi Putri, Laura Aprilia Salidja, Suhaendi Santoso, Imam Budi Sembiring , Adil Siti Sumartini, Siti Slana Muslim, Heru Suprianto, Yusup Syamil, Muhammad Irsyad Tahir, Erdin Taufik Hidayat Tiawardana, Triadi Triyunarti, Wiwin Wiguna, Adhi Gani