p-Index From 2021 - 2026
5.688
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

THE EFFORT OF TB CADRE IN THE IMPROVING OF THE SUCCESS OF TB THERAPY AND REDUCING SIDE EFFECTS OF ANTI TUBERCULOSIS DRUGS Dewi Rokhmah; Khoiron Khoiron; Elly Nurus Shakinah; Ema Rahmawati
UNEJ e-Proceeding 2016: Proceeding The 1st International Basic Science Conference
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumberjambe District is one of districts in Jember Regency, which become case-finding pouches for tuberculosis (TB). In order to tackle TB, Sumberjambe District has a community which called “Sayang TB Community”. The existence of community is able to increase the number of CDR of 28% in 2003 to 80% in 2011. In addition, cure rate is one indicator of the success of TB. To obtain healing, TB patients should consume Anti Tuberculosis Drugs (ATD) for 6 months. The side effects appear 2 weeks to 2 months after use of OAT, one of which is hepatotoxic. TB patients with hepatotoxicity requires a longer healing time. Supplementation herbal medicine made from turmeric, ginger and meniran in patients with TB is able to tackle hepatotoxic and speed healing. This research is a quantitative study with an experimental approach to determine the increase of knowledge TB cadre and patients who become members of “Sayang TB Community” by pre-test and post-test. The knowledge about the disease tuberculosis and processing skills to make herbal medicine made from turmeric, ginger and meniran as a food supplement in the treatment of TB. The results showed that there is an increased knowledge of participants, while the decline in the percentage of correct answers on the results of pre-test and post-test showed that the knowledge of trainees is still lacking. In addition there is a material that is difficult to understand by the participants.
The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice Holyness Singadimeja; Rai Mantili; Ema Rahmawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.872 KB)

Abstract

After a debtor is declared bankrupt by Commercial Court, the debtor loses the rights to control and to manage assets. Debtor’s assets is under the management of curator, under surveillance of supervisory judge. Curator has important role in bankruptcy process since curator shall manage and maintain entire bankruptcy assets. Curator is expected to maximize value of bankruptcy assets to fulfill all debt obligations. Article 74 of the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, stipulates that curator must submit report to supervisory judge regarding the condition of bankruptcy assets and perform it quarterly. The report is disclosed to the public. The Article 74 is provision for supervisory judge to oversee curator’s performance in debtor’s bankruptcy settlement. Bankruptcy report from curator to supervisory judge in the Commercial Court can provide legal certainty for parties. In good faith, curator carries out duties and authorities to enforce the law on bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The process of reporting debtors’ bankruptcy assets, in practice, is not carried out properly since there are no specific standards regarding the report. Further, there are no sanctions for violating curator. Consequently, the regulation cannot perform legal certainty. It is necessary to standardize reports and sanctions for violations because the report an important aspects of bankruptcy process for parties. Furthermore, curator’s responsibility to submit a report to supervisory judge is correlated to the principle of certainty in order to guarantee legal certainty as a principle of debt settlement. In Indonesia, the 1945 Constitution serves as a general ground; and the Law of Bankruptcy and Suspension of Payment functions as specific legal ground. If curator does not perform their duties properly, then they shall be responsible personally.AbstrakSetelah debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, sehingga segala pengurusan harta kekayaan debitor ada di bawah pengurusan kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena kurator harus mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap hak para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UUKPKPU, disebutkan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga bulan). Tujuan Pasal 74 UUKPKPU adalah agar hakim pengawas dapat mengetahui sampai mana kinerja kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit debitor. Adanya laporan pemberesan harta (boedel) pailit oleh kurator kepada hakim pengawas di Pengadilan Niaga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan itikad baik kurator menjalankan tugas dan kewenangannya guna penegakan hukum penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Proses laporan pemberesan harta pailit debitor dalam praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik mengingat tidak ada standar khusus mengenai laporan yang dimaksud dan tidak adanya sanksi bagi kurator yang melanggar, sehingga pengaturan mengenai kewajiban tersebut tidak dapat mewujudkan kepastian hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai standar laporan dan sanksi bagi pelanggarannya, mengingat pelaporan atas pemberesan harta pailit ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses kepailitan baik bagi debitor maupun bagi kreditor. Lebih lanjut lagi, tanggung jawab kurator mengenai laporan pemberesan harta pailit debitor kepada hakim pengawas dihubungkan dengan prinsip kepastian agar dapat menjamin kepastian hukum sebagai sarana penyelesaian utang piutang di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan umum dan UUKPKPU sebagai landasan khusus. Apabila Kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau lalai, maka dapat bertanggung jawab secara pribadi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a6
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Ema Rahmawati; Rai Mantili
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.599 KB)

Abstract

Jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang banyak berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan memiliki salah satu tugas penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan mengatur prosedur penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagai tindak lanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam POJK No. 1/2014 dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada. Lebih lanjut lagi, akan diuraikan pula Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan OJK untuk melaksanakan tugas dan peranannya dalam penyelesaian sengketa dibidangnya masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.Dispute Settlement Mechanism through Alternative Dispute Resolution Institution in the Sector of Financial Services AbstractFinancial service is one of the essential sectors in economic development of a country. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an independent institution which regulates and supervises the financial services sector and has its important role in providing consumer protection in financial services sector, i.e. by regulating the procedure of consumer complaint and dispute settlement in simple, prompt, and affordable manners. Following up such role, OJK issued Regulation 1/POJK.07/2014 regarding Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector. This article is intended to describe the concept of alternative dispute resolution as stipulated in Regulation of OJK No. 1/2014 in connection with the existing private dispute settlement system. Furthermore, this article also describes the institutions of alternative dispute resolution assigned by OJK to conduct their duty and role in dispute settlement for each respective sectors and its challenge to provide consumer protection in financial services sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2 
PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v2i2.1306

Abstract

ABSTRAKGugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara contradictoir disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut’ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.Kata kunci: Rekonvensi, Tergugat, Pengadilan AgamaABSTRACTDefendant (reconvention) is the privilege of the defendant to file a counter-claim against the plaintiff, including in the divorce (talaq) case in The Court of Islamic Religion. This article aims to describe in what subject matter the reconvention may be filed by the defendant (petitioner) on divorce/divorce petition in The Court of Islamic Religion associated with the Civil Procedure Code and regarding the attitude of Religious Court judges in giving consideration and decision related to the lawsuit of reconciliation in the case divorce lawsuit/petition of divorce. Reconvention may be filed for each case with the exception of Article 132a HIR. The research specification used in this research is an analytical descriptive that aims to obtain a comprehensive description of the Application of Defense (Reconvention) as the Privileges of the Defendant in the Practice of Divorce Case Examination (Talaq) in The Court of Islamic Religion. Based on the research, generally the divorce cases in The Court of Islamic Religion are disconnected contradictoir accompanied by reconvention lawsuit filed simultaneously with the answer. Reconvention relating to the livelihood sued for divorce is the livelihood of iddah, mut'ah, kiswah, maskan, custody of the children (hadhanah) as well as the cost of hadhanah, which between claims and reconciliation claims have close connexity. The attitude of Religious Court judges in deciding divorce cases (talaq) with the lawsuit of reconvention accompanied by various legal considerations.Keyword: Reconvention, Defendants, The Court of Islamic Religion
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA PENGADILAN NEGERI Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H., dan Nun Harrieti, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1867

Abstract

ABSTRAKSektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Penulisan ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.Kata kunci: Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri.ABSTRACTThe capital market sector is one of the financial services sectors that play an important role in national development. At present, there are many criticisms of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so that efforts to create an orderly and efficient capital market have not been optimally achieved. Dispute resolution through a district court is still rarely found, even though one of the judicial institutions that play a role in law enforcement is a district court. This writing based on normative juridical research, namely legal research on legal principles, legal regulations and the comparison of positive law inventory law, with a descriptive analysis approach. Withdrawal of conclusions from the results of research that has been collected is done by the method of qualitative normative analysis. Writing in this article will outline the role of the district court in the settlement of capital market disputes in practice and how the role of dispute resolution through the district court over the enforcement of capital market law in Indonesia.Keyword: Capital Market, Dispute Resolution, District Court.
PEMBAHARUAN KONTRAK ANTARA LEMBAGA JASA KEUANGAN DENGAN KONSUMENNYA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2014 Ema Rahmawati; Aam Suryamah
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v4i2.6455

Abstract

Based on the concept of regulation, dispute resolution in the financial services sector arising from consumer complaints must first be resolved internally at the relevant financial service institution which is more concerned with negotiation or deliberation settlement to reach consensus. Furthermore, if no complaint resolution agreement is reached, consumers and financial service institutions can resolve disputes, by way of resolution through LAPS in their respective financial services sectors or through the courts. The writing of this article is basically a research result that uses normative juridical research methods, namely legal research on the principles of law, the rule of law and the comparison of law with the method of analytical descriptive approach. The results of the study, the legal consequences of the implementation of the LAPS POJK include the need for an agreement (clause) for the selection of a dispute resolution mechanism, either an arbitration forum or other alternative dispute resolution in the event of a dispute or dispute in accordance with the LAPS POJK. Renewal of these contracts is ideal for supporting legal protection for consumers and financial service institutions and supporting renewal of contract law in Indonesia.
PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL: SUATU TINJAUAN ATAS PERKARA PERDATA TERKAIT TRANSAKSI REPO Ema Rahmawati; Lastuti Abubakar
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perkara perdata di pasar modal dapat terbilang jarang, karenanya perkara perdata yang ada perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktiknya dan peranannya terhadap pasar modal. Artikel ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas hukum, peraturan hukum, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa peranan penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya menegakkan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, bertujuan memulihkan dan menyelaraskan hukum, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di pasar modal serta melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik merugikan, demi terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri perkara REPO PT Hanson International Tbk. dinilai kurang sesuai karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian, sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati . Kata kunci: gugatan perdata; litigasi; pasar modal ; putusan pengadilan; REPO. ABSTRACT Capital market is financial service sector that holds important role in development. Stability of capital market in order, fair and eficient is required to support development. In the event of breach of civil law is occured, the settlement through litigation or alternative dispute resolution is necessary to be conducted. Litigation of capital market case is rarely found, accordingly, the practise of civil litigation case shall be analyzed to clearly conclude its role in capital market. This article is based on normative legal research method, using analitical descriptive method. The conclusion is made by using qualitative normative analitical method. Pursuan to teh analysis, it is concluded that, the role of settlement dispute of capital market is in an effort of law enforcement in the event of the breach of civil law is occured, to heal and accelerate its condition, and further, to create legal certainty for parties in capital market and to protect such parties from disadvantage practise to create the fair, orderly and eficient capital market. Further, the legal consideration brought by the Panel of Judges in the district court decision in REPO case of PT Hanson Internasional Tbk., is not appropriate since it has not consider the prevail regulation, legal principles and legal doctrine, especially in respect of structure of REPO, responsibilities of disputing parties and the requirement of a decision. Nevertheless, pursuant to the priciple of “res judicata pro veritate habetur”, any judge’s decision shall be considered approriate and shall be respected. Keywords: civil claim; litigation; capital market; court decision; REPO.
IMPLEMENTASI MODEL DISCOVERY LEARNING BERBASIS MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN EKOLOGIS SISWA SEKOLAH DASAR Ema Rahmawati; Galih Dani Septiyan Rahayu
COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education) Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : IKIP Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study was intended to increase the ecological intelligence of the cisintok class iv student based on media pictures in the implementation of the discovery learning model. Researchers applying the discovery learning model in class iv are expected to give students active, creative and enjoyable learning. As for picture media, it is necessary for students to make learning more interesting and to increase student study interest. The metedology used is a qualitative description with a class iv SDN cisintok subject, 2019/2020 year of 30 students. The research has the four components of planning, action, observation and reflection. The use of instruments is an observation sheet, an angkette sheet, an interview sheet. The data-analysis techniques in this study use qualitative descriptive techniques. This research's success indicator is that by increasing the student's ecological intelligence of garbage processing, 83 percent of the students achieve their assigned KKM. Results from this study showed that the use of media pictures with the discovery learning model proved to be able to increase the ecological intelligence of the west bandung district iv. Keywords: ecological intelligence, media images, garbage processing materials, the discovery learning model
KAJIAN TERHADAP RENCANA PENGATURAN DISGORGEMENT DALAM PASAR MODAL INDONESIA Raysa Mayasonda; Lastuti Abubakar; Ema Rahmawati
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.279

Abstract

Various kind of capital market violations show the characteristics of capital market violations that the loss is rarely realized by the investor. Currently, the regulation provides a way to resolve investor loss of capital market and the practice of resolving violations of the law in the capital market through the investor protection regulation is sometimes not satisfactory for the harmed investors. As a step to strengthen the law enforcement instruments, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) issued a Draft Regulation (RPOJK) on OJK regarding Disgorgement and Disgorgement Fund to facilitate investor’s legal protection against losses internally by itself. The purpose is to analyze the disgorgement mechanism regulation plan through the study of RPOJK so that it can be applied as a new settlement in the capital market and suitable with existing ways. The research method uses a normative juridical approach that is through the existing study of the rule of law that apply primary, secondary and tertiary legal materials, also from existing electronic literature. Based on the result of the study, it is concluded the plan of the disgorgement mechanism regulation as a form of refund through administrative mechanism is different from civil compensation and it can be applied as one of the investor’s legal protections because the form of the order in disgorgement as a refund is considered effective, proportional and can be preventive.
EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIA ARTICULATE STORYLINE DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 MALANG Ema Rahmawati
Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran Vol 17, No 8 (2022): Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran
Publisher : Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.482 KB)

Abstract

Abstrak:  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pre-eksperimental design.  Desain    penelitian    yang digunakan yaitu One-Group Pretest-Posttest Design  yaitu  eksperimen  yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Pada desain  ini menggunakan pretest  sebelum  diberi perlakuan. Dengan demikian,hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena       dapat membandingkan   keadaan   sebelum   perlakuan. Populasi    dalam    penelitian   ini   adalah   jumlah keseluruhan siswa kelas XI IPS SMAN 3 Malang, yaitu 408 yang mencangkup 12 kelas. Pengambilan sampel  yang digunakan adalah purposive rondom sampling  atau acak  karena terdiri dari 12 kelas dan yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini    adalah  kelas XI J3    yang    berjumlah 32 siswa. Berdasarkan hasil analisis data deskriptif menunjukkan   bahwa   rata-rata   hasil   belajar  keterampilan menulis cerpen sebelum  penerapan Media Articulate Storyline adalah 56.97 sedangkan rata-rata hasil belajar   keterampilan menulis cerpen setelah penerapan media Articulate Storyline adalah 90,16. peningkatan ketercapaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan uji N- gain Score menunjukkan bahwa, nilai rata-rata hasil observasi N-gain Score (penggunaan media Articulate Storyline) adalah 78,1 termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai N-gain score minimal 32,14 dan score maksimal 94,26. Hal ini membuktikan bahwa pada pembelajaran menulis cerpen menggunakan media Articulate Storyline ini siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimilikinya. Kata Kunci: Efektivitas, Media Articulate Storyline, Keterampilan Menulis Cerpen
Co-Authors Aam Suryamah Abubakar, Lastuti Adinda, Fadhel Arjuna Adzdzakiy, Muhammad M. Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustiyani, Dian F. Alamanda, Cut NC. Andri Wardiana, Andri Anita Afriana Anita Afriana Are, Robert La Asep Syaiful Bahri, Asep Syaiful Asyifa, Isnaini Z. Bambang Suseno Bambang Sutiyoso Chandra, Muliyadi Damayanti, Elok Deviana Yuanitasari Dewi Rokhmah Dharmayanthi, Anik B. Dhian Anggraini, Fera Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elisatris Gultom Elly Nurus Shakinah Eman Suparman Ezzerouali, Souad Fajar Pradapa, Sri Yulianto Fera Dhian Anggraini Fibriani, Azzania Fidel, Yohanes Fiona Chrisanta Gagih Pradini Galih Dani Septiyan Rahayu Haikal Yushendri, Muhammad Hamzah, Rosyidi Hendratono, Tonny Hetharie, Yosia Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Husna, Anisatul Ihalau, John JOI Iryanto, Syam B. Isis Ikhwansyah Karsona , H. Agus Mulya Karsona, H. Agus Mulya Kartika Eka Pertiwi Kasmin Khoiron Khoiron Kris Cahyani Ermawati Kusumaningrum, Anisa Putri Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Linda Rachmainy Mantili, Rai Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD BAKRI Nasrulloh, Mukh F. Ndaru Prasastono Ningrum, Ratih A. Noviastuti, Nina Nugrahani Primary Putri Nugroho, Herjuno A. Nyulistiowati Suryanti Pangihutan, Kaiji Natanael Pertiwi, Hana Febrianti Pradini, Gagih Prasastono, Ndaru Prasetyoputri, Anggia Putri, Fraya Anggraini Putri, Rahmi Adriani Rachman, Rifky W. Rafika Annisa Sari Rahmaniah, Rahmaniah Rahmawati, Diah Ayu Rai Mantili Rai Mantili Ratnawati, Indah Raysa Mayasonda Ridwan Arifin Ristandi, Ryan B. Robiani, Rini Saputra, Sugiyono Sativa, Alvira R. Setiawan, Muhammad Vikri Sherly Ayuna Putri Soerjati , Enni Sony Heru Priyanto Soplantila, Valentino Dinatra Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sugiarto S Suntari, Yustia Trianto, Rachmad Rizky Wisnuwardhani, Popi H. Woodward, John Wulandari, Ari S. Yanthi, Nova D. Yushendri , Muhammad Haikal