p-Index From 2021 - 2026
5.688
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Mengenai Pekerja Pensiun Sebagai Investor Perusahaan Publik Melalui Program Management / Employee Stock Option Program (MESOP) Bagi Pengurus Serikat Pekerja di Kabupaten Karawang Holyness N. Singadimedja; Ema Rahmawati; Rai Mantili; Agus Pratiwi
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 2, No 3 (2022): PADMA
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v2i3.23711

Abstract

Pekerja pensiun yang telah mengikuti Program MESOP atau ESOP merupakan investor pada perusahaannya, sehingga pekerja masih terikat pada perusahaan walaupun hubungan kerjanya telah berakahir. Melalui program kepemilikan saham bagi pekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja, program ini penting untuk disosialisasikan bahwa tambahan kesejahteraan tetap melekat kepada pekerja pensiun selama tabungan sahamnya tetap dimiliki / tidak dilepaskan / dijual kepada pihak ketiga , sehingga program MESOP ini membuat pekerja memiliki investasi yang dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini akan memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Ekonomi dan Sosial bagi Pekerja Pensiun sebagai investor perusahaan public melalui Program MESOP yang dilaksankan oleh Tim Pengabdian Kepada Mayarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terbuka dan terarah dengan sasaran seluruh Pengurus Serikat Pekerja di kabupaten Karawang, yang terdiri dari 4 Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten karawang, sehingga dapat memahami, membuat dan menjalankan program MESOP untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja aktif dan pekerja pensiun.Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus serikat pekerja bahwa tambahan kesejahteraan yang didapatkan pekerja melalui program MESOP dapat terus dinikmati pekerja walaupun pekerja telah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan, karena pekerja pensiun yang memiliki tabungan saham sebagai investor yang kedudukannya sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan publik.Kata Kunci: Pekerja Pensiun, Kepemilikan Saham Pekerja, Kesejahteraan Pekerja Retired workers who have participated in the MESOP or ESOP Program are investors in their companies, so workers are still bound to the company even though their employment relationship has ended. Through the share ownership program for workers, it can create a harmonious relationship between companies and workers, this program is important to socialize that additional welfare remains attached to retired workers as long as their stock savings are still owned / not released / sold to third parties, so this MESOP program makes workers have investment that can provide additional welfare for workers and their families. In this community service, it will provide socialization regarding Economic and Social Protection for Retired Workers as investors in public companies through the MESOP Program which is carried out by the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Padjadjaran University.The method used in this activity is an open and targeted discussion with the target of all the Management of Trade Unions in Karawang district, which consists of 4 unions in Karawang Regency, so that they can understand, create and run the MESOP program to improve the welfare of active workers and retired workers. The results of this Community Service Activity can provide additional knowledge and understanding for trade union officials that the additional welfare obtained by workers through the MESOP program can continue to be enjoyed by workers even though workers have retired and are no longer working in the company, because retired workers who have stock savings are investors who have the same position as other shareholders in a public company.Keywords: Retired Workers, Employee Share Ownership, Employee Welfare
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA Anita Afriana; Ema Rahmawati; Rai Mantili; sherly Ayuna Putri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1078

Abstract

ABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif. ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
KONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS PROSEDURE DI INDONESIA Anita Afriana; Rai Mantili; Ema Rahmawati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.2

Abstract

AbstractThe development of buying and selling both conventional and online transactions has an impact on the need for effective dispute resolution when there is a loss to consumers. Fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution is needed to speed up the way the dispute is resolved. This article is part of the results of fundamental research conducted in a normative juridical method. The results showed that consumer dispute resolution in the court with a small claim value was not balanced with the mechanism of proceedings in the court, while the power of the decision through BPSK resolution was not final and binding. Small Claims Procedures are solutions that integrate informal and formal mechanisms as one of the concrete steps to achieve legal certainty in resolving consumer disputes in Indonesia.             AbstrakPerkembangan jual beli baik transaksi secara konvensional maupun online berdampak pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadinya kerugian pada konsumen. Penyelesaian sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diperlukan dengan mempercepat cara penyelesaian sengketa. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian fundamental yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan nilai gugatan yang kecil tidak seimbang dengan mekanisme beracara di pengadilan, sementara itu penyelesaian melalui BPSK kekuatan putusannya tidak bersifat final and binding. Small Claims Procedures merupakan solusi yang memadukan mekanisme informal dan formal sebagai salah satu langkah konkret dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas Fiona Chrisanta; Nyulistiowati Suryanti; Ema Rahmawati
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.451

Abstract

The deed of incorporation of a company serves as the identity of the company because it contains the articles of association and other information which is of course related to the establishment of the company, as well as its organs. However, over time, irresponsible parties often abuse the process of establishing and/or amending these laws. The purpose of this research is to look at and evaluate the regulations regarding the accountability of a director as the majority shareholder who abuses their authority over the procedure for amending the articles of association without an EGMS. This research uses normative juridical. The results to be aimed at are knowing the accountability of the directors as the majority shareholder for changes to the company's management structure without holding an EGMS and implementation of the Limited Liability Company Law regulations for changes to the company's management composition.
Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Rafika Annisa Sari; Ema Rahmawati; Deviana Yuanitasari
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.994

Abstract

Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk meningkatan kinerja dan eksistensi perusahaan. Untuk menjadi anggota direksi dan dewan komisaris telah diatur syarat dan tata cara pengangkatannya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ditentukan kembali syarat keberlanjutan yang bersifat wajib dipenuhi oleh para pemangku jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bentuk tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar kewajiban untuk memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dampak hukum dari perbuatan para pihak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini anggota direksi dan dewan komisaris suatu Perusahaan Pembiayaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai organ dan sumber daya dalam keberlangsungan aktivitas Perseroan, melainkan juga wajib untuk memenuhi syarat keberlanjutan yang diatur oleh Pasal 66 POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan Pangihutan, Kaiji Natanael; Abubakar, Lastuti; Rahmawati, Ema
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4059

Abstract

The trustee is the party responsible for assisting the implementation of bond issuance and transactions in the capital market. In the implementation of bond issuance, the role of the trustee is crucial in creating legal protection for bondholders. The purpose of this study is to clearly understand the duties and responsibilities of the trustee towards bondholders as well as the legal protection rights possessed by bondholders if the trustee commits acts of negligence under capital market law. The results showed that the trustee must make compensation as a form of legal protection to bondholders in accordance with the regulations contained in the laws and regulations in the field of capital market and bondholders who feel aggrieved can ask the trustee for compensation by means of consensus deliberation or dispute resolution at an alternative dispute resolution institution established by the Service Authority Finance (OJK). Bondholders can also prove to court because the losses suffered are the result of the negligence of the trustee who represents them in a bond issuance process.
SINTESIS DAN KARAKTERISASI PANI/Fe3O4 MENGGUNAKAN Fe3O4 DARI PASIR BESI GUNUNG GALUNGGUNG JAWA BARAT: Kata Kunci: PANI/Fe3O4, Band gap, Semikonduktor Rahmawati, Ema; Putri, Nugrahani Primary
Inovasi Fisika Indonesia Vol. 13 No. 2 (2024): Vol 13 No 2
Publisher : Prodi Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ifi.v13n2.p45-50

Abstract

Abstrak Pasir besi dari letusan gunung berapi memiliki kandungan magnetik Fe3O4 yang tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan sebagai penyerap gelombang, bahan elektroda dan lain sebagainya. Akan tetapi Fe3O4 memiliki sifat listrik yang kurang baik, sehingga perlu diberi tambahan bahan polimer yang dapat memperbaiki sifat listriknya. Bahan polimer tersebut salah satunya adalah polianilin (PANI). Polianilin merupakan bahan polimer yang memiliki sifat fisik dan kimia yang unik, terutama sifat listriknya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui struktur kristal, ukuran kristal dan energi band gap dari PANI/Fe3O4. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis sifat listrik PANI/ Fe3O4. Pembuatan PANI/Fe3O4 dilakukan menggunakan metode polimerisasi in-situ. Untuk mengetahui fasa struktur kristal dan ukuran kristal dilakukan karakterisasi menggunakan XRD. Sedangkan untuk mengetahui sifat listrik PANI/Fe3O4 dilakukan karakterisasi dengan spektrofotometer Uv-Vis. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa Fe3O4 memiliki struktur kristal terbentuk kubik dengan rata-rata ukuran kristal 15.40 nm, selain itu didapatkan nilai bandgap PANI sebesar 2.9 eV dan PANI/Fe3O4 sebesar 2.56 eV. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa PANI/Fe3O4 merupakan bahan semikonduktor karena berada pada rentang 0.3-4 eV. Kata Kunci: PANI/Fe3O4, Band gap, Semikonduktor Abstract Iron sand from volcanic eruptions has a high magnetic content of Fe3O4 so that it has good economic value and can be used as a wave absorber, electrode material and so on. However, Fe3O4 has poor electrical properties, so it needs to be given additional polymeric materials that can improve its electrical properties. One of these polymeric materials is polyaniline (PANI). Polyaniline is a polymer material that has unique physical and chemical properties, especially its electrical properties. The purpose of this research is to determine the crystal structure, crystal size and band gap energy of PANI/Fe3O4. This research was conducted with the aim of analyzing the electrical properties of PANI/Fe3O4. PANI/Fe3O4 was prepared using in-situ polymerization method. To determine the phase of crystal structure and crystal size, characterization was done using XRD. Meanwhile, the electrical properties of PANI/Fe3O4 were characterized by Uv-Vis spectrophotometer. The characterization results show that Fe3O4 has a cubic crystal structure with an average crystal size of 15.40 nm, in addition to the PANI bandgap value of 2.9 eV and PANI/Fe3O4 of 2.56 eV. Based on the results, it can be seen that PANI/Fe3O4 is a semiconductor material because it is in the range of 0.3-4 eV. Keywords: PANI/Fe3O4, Band gap, Semiconductor
The Effect Of Service Quality And Room Rates On Customer Satisfaction At Reddoorz Near Botani Square Mall Bogor Hotel Kusumaningrum, Anisa Putri; Pradini, Gagih; Chandra, Muliyadi; Rahmawati, Ema; Kasmin
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS) Vol. 3 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : CV ODIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59889/ijembis.v3i3.203

Abstract

This study aims to determine how much influence the quality of service and room rates on customer satisfaction at Reddoorz Near Botani Square Mall Bogor Hotel. As well as to answer the formulation of problems regarding service quality and room rates to consumer satisfaction. The research method used is a descriptive and verification method with a sample of 100 people. Testing of research instruments uses validity and reliability tests. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, multiple correlation, coefficient of determination and using SPSS Statistical tools Research results identified that Service Quality and Room Price have an influence on customer satisfaction Reddoorz Near Botani Square Mall Bogor Hotel
The Establishment of State-Owned-Holding-Company: A State's Controlling Rights Perspective Based on Radbruch's Theory Disyon, Huta; Gultom, Elisatris; Rahmawati, Ema
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.6995

Abstract

The constitutional basis for the state's role in implementing the national economy is Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mandate of Article 33 of the 1945 Constitution regarding the State's Controlling Rights, one of which is realized through the existence of state-owned enterprises (“SOEs”) as one of the business actors in the economy. The expansion of the global economy necessitates the improvement of SOEs, and the government's strategic policy choice is establishing a state-owned holding company (“SOHC”) to strengthen value and efficiency. This research aims to determine how the state's controlling rights in the SOHC scheme relate to three basic legal values identified by Gustav Radbruch, namely justice, certainty, and benefits. Through normative juridical research methods, the approach taken is a conceptual approach and a statutory approach, conducted by researching theory or doctrine and relevant laws and regulations, including Supreme Court and Constitutional Court decisions. The results of this study show that the establishment of a SOHC has, in theory, met Gustav Radbruch's legal objectives of justice, certainty, and benefits. State's controlling rights must be widely understood with authority to formulate policies and actions for regulation, control, management, and supervision. In the management function, state control in the SOHC structure can be protected through special share ownership by the state. However, state control based on a sense of social justice, legal certainty, and benefit-oriented must still respect the principles of GCG in SOEs and do not mean monopolizing all national economic activities.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEPAILITAN MANAJER INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PASAR MODAL Diva Davina, Nathania; Gultom, Elisatris; Rahmawati, Ema
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.23757

Abstract

Investasi merupakan salah satu cara untuk melindungi nilai tabungan dari kemungkinan penyusutan akibat inflasi sekaligus untuk memperoleh keuntungan. Reksadana merupakan alternatif investasi dengan risiko yang relatif lebih rendah. Meskipun reksadana memiliki risiko yang relatif lebih rendah, reksadana tetap memiliki risiko investasi, antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko jenis portofolio efek yang diinvestasikan oleh manajer investasi, dan risiko ketidakpatuhan manajer investasi dalam mengelola dan memasarkan produk. Risiko ini memicu masalah seperti gagal bayar yang kerap menimpa manajer investasi. Masalah ini muncul akibat kesalahan manajer investasi dalam memasarkan produk yang menjanjikan fixed return dalam jumlah tertentu dan nilai portofolio yang terpengaruh oleh risiko pasar menyebabkan portofolio tidak laku. Akibatnya, investor yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap manajer investasi. Kepailitan manajer investasi tentu akan merugikan investor. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana yang mengalami kerugian dalam hal terjadi kepailitan manajer investasi dan tanggung jawab manajer investasi atas kerugian investor reksadana yang ditinjau berdasarkan Hukum Kepailitan dan Hukum Pasar Modal Indonesia.
Co-Authors Aam Suryamah Abubakar, Lastuti Adinda, Fadhel Arjuna Adzdzakiy, Muhammad M. Afriana, Anita Agus Pratiwi Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustiyani, Dian F. Alamanda, Cut NC. Andri Wardiana, Andri Anita Afriana Anita Afriana Are, Robert La Asep Syaiful Bahri, Asep Syaiful Asyifa, Isnaini Z. Bambang Suseno Bambang Sutiyoso Chandra, Muliyadi Damayanti, Elok Deviana Yuanitasari Dewi Rokhmah Dharmayanthi, Anik B. Dhian Anggraini, Fera Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elisatris Gultom Elly Nurus Shakinah Eman Suparman Ezzerouali, Souad Fajar Pradapa, Sri Yulianto Fera Dhian Anggraini Fibriani, Azzania Fidel, Yohanes Fiona Chrisanta Gagih Pradini Galih Dani Septiyan Rahayu Haikal Yushendri, Muhammad Hamzah, Rosyidi Hendratono, Tonny Hetharie, Yosia Holyness Nurdin Singadimedja Holyness Singadimeja Husna, Anisatul Ihalau, John JOI Iryanto, Syam B. Isis Ikhwansyah Karsona , H. Agus Mulya Karsona, H. Agus Mulya Kartika Eka Pertiwi Kasmin Khoiron Khoiron Kris Cahyani Ermawati Kusumaningrum, Anisa Putri Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Linda Rachmainy Mantili, Rai Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD BAKRI Nasrulloh, Mukh F. Ndaru Prasastono Ningrum, Ratih A. Noviastuti, Nina Nugrahani Primary Putri Nugroho, Herjuno A. Nyulistiowati Suryanti Pangihutan, Kaiji Natanael Pertiwi, Hana Febrianti Pradini, Gagih Prasastono, Ndaru Prasetyoputri, Anggia Putri, Fraya Anggraini Putri, Rahmi Adriani Rachman, Rifky W. Rafika Annisa Sari Rahmaniah, Rahmaniah Rahmawati, Diah Ayu Rai Mantili Rai Mantili Ratnawati, Indah Raysa Mayasonda Ridwan Arifin Ristandi, Ryan B. Robiani, Rini Saputra, Sugiyono Sativa, Alvira R. Setiawan, Muhammad Vikri Sherly Ayuna Putri Soerjati , Enni Sony Heru Priyanto Soplantila, Valentino Dinatra Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sugiarto S Suntari, Yustia Trianto, Rachmad Rizky Wisnuwardhani, Popi H. Woodward, John Wulandari, Ari S. Yanthi, Nova D. Yushendri , Muhammad Haikal