Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Implikasi Program Food Estate dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial di Desa Tahai Baru Handayani, Iva; Norcahyono, Norcahyono; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2429

Abstract

Program Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor pertanian dengan skala besar. Implikasi program ini dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial memiliki beberapa aspek yang signifikan. Pertama, melalui peningkatan produksi pangan, program ini memberikan akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas, sehingga mengurangi kekhawatiran terkait kebutuhan pangan sehari-hari. Kedua, dengan adanya peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga, program ini membantu mengurangi beban keuangan dan konflik dalam keluarga, serta memperkuat ikatan antara pasangan suami-istri. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan akses yang lebih baik memberikan keluarga milenial akses yang mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Keempat, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian, keluarga dapat mengoptimalkan potensi pertanian mereka, memperkuat kerjasama dalam keluarga, dan meningkatkan hasil panen. Terakhir, program ini juga mendorong kesadaran lingkungan dan praktik pertanian yang berkelanjutan, yang memberikan kontribusi pada pembentukan keluarga yang peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, Program Food Estate di Desa Tahai Baru memiliki implikasi yang positif dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial dengan mengurangi ketidakpastian pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, memperbaiki akses layanan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong kesadaran lingkungan.
Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963 Arisman, Arisman; Harmanto, Adi; Ariyadi, Ariyadi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2428

Abstract

Ulama klasik dan konvensional tidak mensyaratkan perempuan janda yang memiliki anak yatim sebagai syarat mutlak keabsahan berpoligami. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Syahrur, ulama kontemporer, yang menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan perempuan janda yang memiliki anak yatim. Pendapat Syahrur ini, jika dilihat selayang pandang, menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak yang masih berlaku hingga dewasa ini. Sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam tubuh Peraturan Perkawinan Irak dan bagaimana ushul fikih memandang keakuratan konsep poligami Syahrur tersebut merupakan persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan penelitian berjenis library research dan metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami Syahrur, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam ijtihad Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam ushul fikih. Sedangkan kesesuaiannya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.
Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan Jariah, Ainun; Ariyadi, Ariyadi; Riyanti, Nova
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2867

Abstract

Hutan adat di Kalimantan Tengah sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata danĀ  bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat tersebut. Perlu membentuk kebijakan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningktan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.