Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.005
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PERSPEKTIF Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Indonesian Journal of Environment and Disaster Jurnal Cendekia Ilmiah
Herlina Juni Risma Saragih
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict
Penerapan Keselamatan Pelayaran pada Fast Boat di Pelabuhan Sanur dalam Menunjang Keamanan Maritim Nur Habibatus Sholichah; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Bayu Asih Yulianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4760

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Fastboat, Maritim, Pelayaran Abstract Sailing safety is one of the things that is prioritized in using sea transportation. Not only land transportation that must be considered. However, if an individual wants to use a sea vehicle, then shipping safety must also be considered. The purpose of this paper is to analyze the implementation of shipping safety on fast boats at the port of Sanur in supporting maritime security. The writing of this article uses a qualitative type. The data used are primary data and secondary data. The results of the research conducted are that the use of fast boats must be considered related to shipping safety. There are various examples, the application of safety when using fastboats to support maritime security including always being careful when driving, not joking, paying attention when someone experiences motion sickness, drinking ginger, not recommended for pregnant women, always providing life jackets, paying attention to the weather, choosing a position comfortable sitting, and so on. The tourists at Sanur Harbor explained that they were more relaxed when using a fast boat compared to walking leisurely on the beach. Keywords: Fastboat, Maritime, Shipping
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security
Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim Chehafni Damanik; Panji Suwarno; Bayu Asih; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4763

Abstract

Abstrak Kebijakan Pertahanan Indonesia Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia , ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Peran dari Lembaga Pemerintah dalam Pengamanan Pulau Terluar sangatlah penting. Dalam mencapai mencapai tujuan yang lebih maksimal, dengan mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI AL dan kementerian dan lembaga pemerintahan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah maritim. Permasalahan yang sering kerap muncul di wilayah pulau-pulau terluar sagat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah dan lembaga terkait.. Salah satunya adalah Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai. Peran satgas TNI AL dalam pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada tulisan ini, peneliti akan membahas di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau pulau terluar yang ada di indonesia tidak akan lepas lagi dari NKRI apabila kekayaan alam dan kemanan di pulau terluar dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman, maka akan memudahkan bagi satgas TNI AL untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar. Kata Kunci: Pengamanan Pulau Terluar, Pertahanan, Kedaulatan, Keamanan Maritim.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Optimalisasi Perawatan Rubber Seal Tutup Palka Guna Melancarkan Proses Kegiatan Bongkar Muat Agar Terciptanya Keselamatan Pelayaran di MV. Tanto Terima Teguh Prasetyo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Budiman Djoko Said
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4766

Abstract

Abstrak Semua pengguna jasa transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pelayaran, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, Dalam kegiatan perawatan kapal bermuatan curah, perawatan rubber seal sangatlah penting karena digunakan untuk menutup palka dan melindungi muatan yang berada di dalamnya dari berbagai macam bahaya dan air laut. Pada dasarnya perawatan bertujuan untuk menjaga agar kondisi muatan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga tidak menghambat dalam proses persiapan bongkar muat, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek lain seperti biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam atau air laut masuk kedalam muatan kering yang berisi gandum,jagung dll adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Kata Kunci: Keselamatan, Rubber Seal Abstract All users of sea transportation services in Indonesia, especially and in the world of shipping, always prioritize safety and security issues. In maintenance activities for bulk-loaded ships, maintenance of rubber seals is very important because they are used to close holds and protect the cargo inside from various kinds of hazards and sea ​​water. Basically maintenance aims to keep the cargo in good condition and ready for use so that it does not hinder the loading and unloading preparation process, which is then followed by other aspects such as affordable costs, speed and timeliness, as well as convenience aspects. The occurrence of ship accidents such as sinking or seawater entering bulk cargo containing wheat, corn etc. is a problem related to the safety and security of sea transportation. Maritime safety and security here, is the main policy that must get priority on shipping in supporting the smooth sea transportation of Indonesia as an archipelagic country. Indonesia has sovereignty over the entire Indonesian sea area, so that the sea has a significant role both for uniting the nation and for the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: Safety, Rubber Seal
Peran TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Dian Ayu; Muhammad Adham Pradhana; Yulian Tri Saptono; Herlina Juni Risma Saragih; I Gede Sumertha KY; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4781

Abstract

Abstrak Perkembangan globalisasi yang meliputi keterbukaan ekonomi hingga mobilitas barang dan orang telah memberikan tantangan bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Potensi pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat telah terkenal di kancah internasional, hal ini tentu memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya ialah peningkatan pendapatan negara melalui pariwisata, investasi asing, bertambahnya insentif bagi pelaku usaha wilayah setempat dan diharapkan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga terdapat dampak negatif yaitu semakin besar mobilitas bagi orang asing yang memasuki wilayah Nusa Tenggara Barat dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sesuai dengan Pasal 69 UU Keimigrasian Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis deskriptif kualitatif. Data didapat melalui wawancara atau diskusi interaktif saat kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran TIMPORA sangat penting dalam pengawasan warga negara asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat, beberapa upaya yang dilakukan ialah dengan melaksanakan operasi gabungan khusus dan insidentil, Rapat Koordinasi TIMPORA, bersama FORKOPIMDA melaksanakan himbauan-himbauan dalam rangka sinergi antar stakeholder, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Kata Kunci: TIMPORA, Pencegahan Konflik, Warga Negara Asing, Nusa Tenggara Barat, Keamanan Nasional. Abstract The development of globalization, which includes economic openness and the mobility of goods and people, has presented challenges for all countries in the world, including Indonesia. The potential of tourism, particularly in West Nusa Tenggara, has become well-known internationally, which has had both positive and negative impacts. The positive impact includes an increase in the country's revenue through tourism, foreign investment, and incentives for local business actors, which is expected to improve the welfare of the community in the future. However, there are also negative impacts, such as the potential for conflicts due to the increasing mobility of foreigners entering West Nusa Tenggara. In accordance with Article 69 of the 2011 Immigration Law, the basis for the formation of TIMPORA (Immigration Supervision Team), the Minister of Law and Human Rights established a Foreigner Supervision Team to monitor the activities of foreigners in Indonesia, consisting of relevant government agencies at both central and regional levels. This study aims to determine the role of TIMPORA in preventing conflicts involving foreigners in West Nusa Tenggara to achieve national security. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive analysis design. Data was obtained through interviews or interactive discussions during Domestic Work Lectures and literature studies. The results show that the role of TIMPORA is very important in monitoring foreigners entering West Nusa Tenggara. Some of the efforts made include carrying out special and incidental joint operations, TIMPORA Coordination Meetings, working with FORKOPIMDA to disseminate information and promote synergy among stakeholders, as well as providing advice and recommendations to relevant government agencies and institutions regarding foreigner supervision. Keywords: TIMPORA, Conflict Prevention, Foreign Nationals, West Nusa Tenggara, National Security.
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Lesson Learned Dalam Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Fase Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 2018 Dede Saputra; Agus Wibowo; Christine S. Marnani; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Kusuma
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4788

Abstract

Abstract The meeting of these three plates causes areas in Indonesia to be vulnerable to earthquakes. Earthquake is a natural phenomenon that cannot be predicted when they will occur. The 2018 earthquake caused the North Lombok District Government to immediately make efforts to deal with the disaster. Improvement requires special attention during the emergency and post-disaster response periods, both from the central and regional governments as well as other parties, so that all residents can improve and be able to carry out their activities until they recover. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and document study. The purpose of this study is to make the earthquake event in North Lombok Regency in 2018 a Lesson Learn for all parties, especially in North Lombok district and in general for all Indonesian people so that a disaster-resilient community is formed that has an awareness of the potential disasters that will be faced to contribute to the condition national security. Keywords: Earthquake, Lesson Learned, Emergency Response Phase, Effort and Response. Abstrak Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah di Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya. Gempa bumi tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera melakukan upaya penanganan bencana tersebut. Pembenahan memerlukan perhatian khusus pada masa tanggap darurat dan pasca bencana, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun pihak lainnya, sehingga seluruh warga dapat berbenah dan mampu menjalankan aktivitas hingga pulih kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini menjadikan peristiwa gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 sebagai Lesson Learn bagi semua pihak khususnya di kabupaten Lombok Utara dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia agar terbentuk masyarakat tangguh bencana yang memiliki kesadaran akan potensi bencana yang akan dihadapi guna berkontribusi pada kondisi keamanan secara nasional. Kata Kunci: Gempabumi, Lesson Learned, Fase Tanggap Darurat, Upaya dan Respon.
Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto S.; Yulian Azhari; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4808

Abstract

Abstrak Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS. Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah. Abstract Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory. Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.
Co-Authors Achmed Sukendro Adela Oktavia Islami Adriyanto, Agus Agus Wibowo Ahmad Faris Fauzan Aini Nahdlia Puspita Akhir Yuliana Setianingrum Albubaroq, Hikmat Zakky Ali Rahmat Alif Hanugrah Insan Nanda Pratama Anwar Kurniadi Arifuddin Uksan Ary Randy Asep Supriatna Bagus Wahyu Hutomo Bambang Wahyudi Bayu Asih Bayu Asih Yulianto Bayu Setiawan Chalid Darmawan Charizatul Janna Asdi Putri Chehafni Damanik Christine Marnani Christine S. Marnani Christine Sri Marnani Clara Bilqis Florissa Daryono Dede Saputra Dewi Oktafia Eka Putri Dian Ayu Dimas Danur Cahya Dimas Raka Kurniawan Putra Djamarel Hermanto Djayeng Tirto S Djayeng Tirto S. Dwi Nugraheni Eka Siwi Nurhayati Erik Aprilian Donesia Ernalem Bangun Ernalem Bangun Ester Nataliana Fatihah Rizkiyah Ferdy Ieorocha Firman Setia Budi Gita Prissandi Grace Carolina Heridadi Heridadi Heridadi Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana I Gede Sumertha I Gede Sumertha Kusuma Yanca I Gede Sumertha KY Ichsan Malik Jeihany Anggrilla Safarani Kananita Saras Anggitadewi Kusuma Kusuma Kusuma Lasmono Legowo, Endro Lilik Kurniawan M Andrian Putra Pratama M Dastin Meta Swandana Marjanuddin Ali Sidik Marsetio Marsetio Moch Yurianto Moh Agus Priono Muhamad Rizal Aria Sandy Muhammad Adham Pradhana Muhammad Amiruddin Muhammad Fajar Romdhon Muhammad Surya Bhaskara Nasution Ramdhani Nini Aryanti Novia Ayu Rizky Nur Habibatus Sholichah Nurul Fatin Muhardika Mansyur Nurul Mutmainnah Jamil Nurul Purwaningdyah Dharmastuti Onggo Cahyo Wibowo Panji Suwarno Prima Aris Wardhani Provid Ariantoko Pujo Widodo Purwanto Purwanto Purwantoro, Susilo Adi R. Fajar Grahananto Rachmat Setiawibawa Rahma Agun Aulal Muna Rajasains E. Ras, Abdul Rivai Relycia Solihin Reza Mahendra Ridha Ayu Rachmawati Rifan Apriantara Rudiyanto Rudiyanto Said, Budiman Djoko Sakinatunnafsih Anna Salsa Firdausiah Salsabila Cherish Okcavia Sarpono Sartika Khairani Siregar Shelvy Nujuliyani Sigit Purwanto Sovian Aritonang Subiyanto, Adi Sugimin Pranoto Syamsul Maarif Tati Barus Teguh Prasetyo Trismadi Uly Maria Ulfah Utama, Anang Puji Vania Amelia Annava Widodo Widodo Widodo Wilopo Wilopo Wirandita Gagat Widyatmoko Wiranto, Surya Yanoveryarto Setio Putro Yogi Priastanto Yulian Tri Saptono Yusnaldi Yusnaldi Yusnaldi, Yusnaldi