Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Gorontalo Fitria Mangkat; Lucyane Djaafar; Udin Hamim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10850

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji eksistensi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang sesuai dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum meliputi melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas terkait sebagai upaya pemberian perlindungan hukum serta melakukan mediasi atau fasilitasi terhadap korban. Selanjutnya, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Faktor tersebut termasuk penolakan korban terhadap tindakan tegas terhadap pelaku oleh pihak kepolisian, di mana korban seringkali meminta untuk menarik laporannya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama dan kesadaran korban untuk menjaga proses perlindungan hukum agar lebih efektif. Hasil penelitian juga menyoroti perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung korban untuk tidak menarik laporannya. Dengan demikian, langkah-langkah seperti meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, lebih rutinnya kegiatan kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan P3A dan Dinas Sosial, serta peningkatan ketersediaan fasilitas perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat membantu menangani permasalahan ini secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo Fitri Astuti Buhang; Udin Hamim; Lucyane Djaafar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang) Wahyudin Buheli; Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan jenis penelitian, yaitu kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya keseriusan dari pemerintah dan tim penertiban serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat lainnya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pemahaman implementor terkait kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peningkatan keseriusan pemerintah dan tim penertiban dalam menjalankan aturan, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga penyesuaian terhadap faktor-faktor penghambat seperti anggaran dan pemahaman implementor agar kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal sesuai tujuan aslinya.
Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Smpn 4 Gorontalo Yusuf, Yurinda; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16253

Abstract

Corruption is a serious issue in Indonesia, with wide-ranging impacts across various sectors. According to data from Transparency International, Indonesia ranks 96th out of 180 of the most corrupt countries. To address this issue, since December 2018, the Corruption Eradication Commission (KPK), in collaboration with the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), has integrated anti-corruption education into the national curriculum. As a follow-up, the Government of Gorontalo City issued Mayor Regulation Number 37 of 2019 on the Implementation of Anti-Corruption Education, which mandates the implementation of such education at all educational levels. This study aims to (1) Analyze the implementation of Article 6 of Mayor Regulation Number 37 of 2019 at SMP Negeri 4 Gorontalo, and (2) Identify the factors hindering the implementation of the regulation. The research employs a descriptive qualitative method. The findings indicate that the implementation of Article 6 has not been effective. The obstacles identified include: (a) Ineffective communication, particularly in delivering information; (b) Limited resources, especially due to the varying character of the school community, leading to discipline issues; (c) Lack of initiative from policy implementers to seek additional information; and (d) Bureaucratic structures that do not align with Article 6 of the Mayor Regulation, resulting in suboptimal implementation of anti-corruption education policies at SMP Negeri 4 Gorontalo.
Dampak Bermain Game Online Free Fire Terhadap Kepribadian Sosial Anak-Anak Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Rahman, Riski; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16256

Abstract

Research to determine the impact of playing free fire online games on social personality in children in Lahumbo Village, Tilamuta District, Boalemo Regency. This study uses a descriptive research type with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Lahumbo Village, Tilamuta District, Boalemo Regency, with data sources obtained from several informants such as village officials, parents, and children in Lahumbo Village. Data collection was carried out using observation, interview and documentation methods. Researchers act as information diggers with the aim of obtaining data sources, both primary and secondary. The results of this study explain that the impact of online games on most children in Lahumbo Village has many negative impacts and minimal positive impacts on the sustainability and social institutions of the community, especially children in Lahumbo Village. As a result, many complaints arise from parents who complain about bad attitudes towards their children, such as often being disobedient, lazy to go to school, often going out of the house and not wanting to help their parents at home. Conditions like this are very common among children, because the impact of online games is very real and has a negative impact on society, even though the existence of online games can also be a positive thing if parents pay attention and supervise them, considering that not only a few gamers are able to achieve success in playing games. then the government's efforts made to prevent the impact of online games on children in this case there are two efforts, namely preventive and repressive efforts. This action is taken to minimize the impact of online games, because the increasing popularity of online games can no longer be denied that the impacts caused are not only positive impacts but also more prominent negative impacts from online games. Therefore, by combining preventive and repressive efforts, the government is trying to create a safer environment for children to interact with online games.