Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Analisis Perbandingan Metode Empiris dan Metode Mekanistik Dalam Perancangan Landasan Bandar Udara : Studi Kasus Bandar Udara Kertajati – Majalengka Anis, Muhammad
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 28 No. 6 (2016): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v28i6.306

Abstract

Metode desain perkerasan landasan bandar udara dibagi menjadi dua, yaitu metode empiris dan metode mekanistik. Terdapat pergeseran dalam sistematika mendesain landasan, dari semula yaitu metode empiris, menjadi sekarang ini yaitu metode mekanistik. Perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh dari pergeseran tersebut terhadap desain landasan bandar udara - bandar udara di Indonesia, begitu juga pengaruh pergeseran tersebut terhadap perhitungan nilai PCN (Pavement Classification Number). Metode empiris dilakukan perhitungan berdasarkan metode FAA (Federal Aviation Adminstration) dengan dokumen 150/5320-6D dan metode mekanistik berdasarkan dokumen 150/5320-6E yang diaplikasikan dengan program komputer FAARFIELD (Federal Aviation Adminstration Rigid and Flexible Iterative Layer Design), sedangkan kajian perhitungan nilai PCN dengan metode teoritis atau metode ICAO (International Civil Aviation Organitation) dan dengan program komputer COMFAA berdasarkan dokumen AC 150/5335-5C. Kajian banding terhadap parameter desain yaitu tebal perkerasan dan biaya, analisis sensitivitas dan perhitungan PCN yang menghasilkan kriteria, pelayanan nilai PCN terhadap ACN (Aircraft Classification Number) dan pelayanan nilai modul pesawat. Metode empiris adalah surface oriented sedangkan metode mekanistik adalah base oriented. Berdasarkan analisis sensitivitas pada desain perkerasan baru, baik dengan metode empiris maupun metode mekanistik, struktur perkerasan metode mekanistik lebih tipis, dengan penumpang yang diangkut dengan pesawat modul 200 (kelas pesawat 5) dari pada dengan pesawat modul 350 (kelas pesawat 6). Nilai PCN, yang dihitung dengan program COMFAA lebih besar nilai nya dari pada yang dihitung dengan Metode ICAO.
PENGUNGKAPAN KEUANGAN PERKARA SECARA MEMADAI DALAM LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERADILAN Anis, Muhammad
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.2.2013.277-290

Abstract

Legal fees are collected and maintained by Supreme Court and the courts underneath it so far still an issue related to the management of accounting and reporting. Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan and Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya In these rules have arranged that legal fees in the court aggregately were published periodically and managed effectively, efficiently, transparency and stored in a note upon the financial report of the supreme court. Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008, report of legal fees has been running well but not yet shown in the financial statements of the institution. The legal fees become important information that must be reported in in the financial statementsas a form of accountability upon a fee levied and to or received from third party. Keywords: court fees, adequatedisclosure
THE PROBLEMS OF COURT SERVICES TYPES AND TARIFF BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 53 OF 2008 Anis, Muhammad
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.1.2019.84-105

Abstract

The administration of judiciary is a form of state obligation as the fulfillment of civil rights for citizens. Various efforts in improving the quality of court services is continue to be encouraged through a modern judiciary with the development of information system technology, a necessity in the era of globalization. In addition, there is a paradigm shift in public services from traditional model to modern, efficient, effective and transparent public service. This was marked by changes in the form of services from manual performance models to information system automation and digitalization. The general practice of fulfilling public demands for government services continues to evolve rapidly following a series of measures (optimal), while the ability and capacity of service providers in meeting the demands of services of the developing community are slower follows the calculation series. As a result, there is a gap that requires continuous improvement through service innovation that requires sufficient funding. At present, the main government funding sources from the taxation sector are no longer able to cover all state expenditures. The trend of state income from the two sectors of state revenue, namely the tax and non-tax sectors in the last five years shows that the income from the tax sector continues to increase, while the Non-Tax State Revenue (PNBP) sector is relatively declining. Moreover, the provision of public services is endeavored to be free of charge. In judicial services, optimization of PNBP is based on the principle of administering justice (simple, fast and low cost) which has been regulated through Government Regulation Number 53 of 2008. The instructions for implementing government regulations have not been able to fully accommodate the activities and activities of case services, resulting in internal policies letter of the Secretary of the Republic of Indonesia No.268/SEK/01/V/2010 Regarding Time Remaining Cases and Case Fee Giro Services. Thus, it will be examined whether the demand deposit services and the remaining down-payment cases are the performance of the judiciary and whether it is possible for the Ministries/Institutions to self-determine through internal policies on the types of charges and non-PNBP tariffs set by PP No. 53 of 2008.
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PERAN BUMDES ASSINGKERUKENGNGE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Ismail, Andi Reni Anggraeni; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) are business entities whose management is managed directly by the government and village communities, which aims to improve the welfare of the people, in order to improve the economy and the original income of the village (PAD). This study aims to determine the extent of the role of BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village, Bone Regency in improving the village economy based on the perspective of siyasah syar'iyyah. The research methods used are field research with syar'i, juridical, and sociological approaches. The results showed that BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village has played a very good role in order to increase the Village's Original Income and has contributed to the economic improvement of the people of Mallari Village. The existence of BUMDes is considered very helpful, especially capital loan facilities prepared with relatively easy conditions, so the role of BUMDes Assingkerukengnge is very helpful in efforts to improve the economy of rural communities.
PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH MR, Resky Rahmadani; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abandoned children and the poor are still social problems that require proper attention and treatment. The purpose of the study was to find out how the responsibility of the Bantaeng Regency Government is to handle the poor and abandoned children from the perspective of siyasah syar'iyyah. This research is a qualitative research with a juridical approach and syar'i theology. The results showed that the responsibility of the Social, Labor, and Transmigration Office of Bantaeng Regency in the care of the poor and abandoned children was carried out through mentoring, stimulant, education and financial assistance programs which began with accurate data collection. The program is quite effective despite obstacles, especially limited human resources and budget availability. Poverty alleviation and all social problems are closely related to the mission of Islamic teachings as rahmatan lil alamin, so that all efforts made by the government in principle are in accordance with the principles of benefit in the concept of siyasah syar'iyyah.
PERAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Miftah, Muhammad Ariel; Sastrawati, Nila; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the extent of the role of the Working Group Party in increasing community political participation in Bone Regency in the perspective of siyasah syar'iyyah with juridical and normative syar'i approaches. Various efforts have been made by the Working Group Party in increasing people's political participation, such as building good political communication, encouraging the people of Bone to participate in every election momentum. Obstacles that affect the increase in political participation of the community in Bone Regency include the minimal cost of political parties, public apathy towards political activities, and political education to the community that has not been maximally pursued by various stakeholders. In Siyasah Dusturiyah's view, community involvement in government, including those carried out by political parties, is part of the application of the principle of deliberation.
Humanistic Leadership for Organizational Learning Capability: Integration of Maqashid Syariah and Knowledge Management Nurcahyo, Satria Avianda; Anis, Muhammad; Thoha, Anis Malik
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol. 26 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ihya.26.2.22936

Abstract

This research aims to explore the application of humanistic leadership within the Ministry of Religion, Semarang Regency, particularly in how it enhances organizational learning capability (OLC) through the perspectives of Maqasid Syariah and knowledge management.Humanistic leadership emphasizes human values, interpersonal relationships, and self-development within organizations. This study explores how humanistic leadership can improve OLC through the perspectives of Maqasid Syariah and knowledge management. Using a qualitative method with in-depth interviews, data was collected from employees regarding their perceptions and experiences with humanistic leadership, Maqasid Syariah principles, and knowledge management practices. Thematic analysis identified patterns in the application of these principles in the work environment. Findings indicate that humanistic leadership significantly fosters a work atmosphere conducive to learning and innovation. The incorporation of Maqasid Syariah values, like spiritual and intellectual well-being, supports an ethical and inclusive organizational culture. Additionally, effective knowledge management practices, such as documentation and knowledge sharing, reinforce OLC by motivating and engaging employees in continuous learning. This research underscores the importance of integrating humanistic leadership with Maqasid Syariah and knowledge management in organizational development strategies. The Ministry of Religion can leverage these findings to enhance employee performance and capability, promoting the achievement of organizational goals more sustainably.
SEJARAH DAN IMPLIKASI POLITIS PENERIMAAN ISLAM DI SINJAI Anis, Muhammad
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 6 No 1 (2014): Volume 6 Nomor 1 Juni 2014
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v6i1.120

Abstract

Sejarah penerimaan Islam di Sulawesi Selatan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial politik hubungan antar kerajaan yang eksis saat itu. Penerimaan Islam secara top down; dari penguasa ke rakyat umum, menyebabkan perubahan tatanan pelaksanaan kekuasaan;pemerintahan. Tak terkecuali di Sinjai, implikasi penerimaan Islam penguasa dan rakyat umum, menyebabkan kultur baru dalam tatanan sosial politik, yakni kultur islami dengan berbagai status sosial lembaga atau individu. Status tersebut memiliki fungsi di tengah-tengah masyarakat, yang sifatnya dapat disebut sebagai pelayanan spiritual.