Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH MR, Resky Rahmadani; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abandoned children and the poor are still social problems that require proper attention and treatment. The purpose of the study was to find out how the responsibility of the Bantaeng Regency Government is to handle the poor and abandoned children from the perspective of siyasah syar'iyyah. This research is a qualitative research with a juridical approach and syar'i theology. The results showed that the responsibility of the Social, Labor, and Transmigration Office of Bantaeng Regency in the care of the poor and abandoned children was carried out through mentoring, stimulant, education and financial assistance programs which began with accurate data collection. The program is quite effective despite obstacles, especially limited human resources and budget availability. Poverty alleviation and all social problems are closely related to the mission of Islamic teachings as rahmatan lil alamin, so that all efforts made by the government in principle are in accordance with the principles of benefit in the concept of siyasah syar'iyyah.
PERAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Miftah, Muhammad Ariel; Sastrawati, Nila; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the extent of the role of the Working Group Party in increasing community political participation in Bone Regency in the perspective of siyasah syar'iyyah with juridical and normative syar'i approaches. Various efforts have been made by the Working Group Party in increasing people's political participation, such as building good political communication, encouraging the people of Bone to participate in every election momentum. Obstacles that affect the increase in political participation of the community in Bone Regency include the minimal cost of political parties, public apathy towards political activities, and political education to the community that has not been maximally pursued by various stakeholders. In Siyasah Dusturiyah's view, community involvement in government, including those carried out by political parties, is part of the application of the principle of deliberation.
Humanistic Leadership for Organizational Learning Capability: Integration of Maqashid Syariah and Knowledge Management Nurcahyo, Satria Avianda; Anis, Muhammad; Thoha, Anis Malik
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol. 26 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ihya.26.2.22936

Abstract

This research aims to explore the application of humanistic leadership within the Ministry of Religion, Semarang Regency, particularly in how it enhances organizational learning capability (OLC) through the perspectives of Maqasid Syariah and knowledge management.Humanistic leadership emphasizes human values, interpersonal relationships, and self-development within organizations. This study explores how humanistic leadership can improve OLC through the perspectives of Maqasid Syariah and knowledge management. Using a qualitative method with in-depth interviews, data was collected from employees regarding their perceptions and experiences with humanistic leadership, Maqasid Syariah principles, and knowledge management practices. Thematic analysis identified patterns in the application of these principles in the work environment. Findings indicate that humanistic leadership significantly fosters a work atmosphere conducive to learning and innovation. The incorporation of Maqasid Syariah values, like spiritual and intellectual well-being, supports an ethical and inclusive organizational culture. Additionally, effective knowledge management practices, such as documentation and knowledge sharing, reinforce OLC by motivating and engaging employees in continuous learning. This research underscores the importance of integrating humanistic leadership with Maqasid Syariah and knowledge management in organizational development strategies. The Ministry of Religion can leverage these findings to enhance employee performance and capability, promoting the achievement of organizational goals more sustainably.
SEJARAH DAN IMPLIKASI POLITIS PENERIMAAN ISLAM DI SINJAI Anis, Muhammad
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 6 No 1 (2014): Volume 6 Nomor 1 Juni 2014
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v6i1.120

Abstract

Sejarah penerimaan Islam di Sulawesi Selatan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial politik hubungan antar kerajaan yang eksis saat itu. Penerimaan Islam secara top down; dari penguasa ke rakyat umum, menyebabkan perubahan tatanan pelaksanaan kekuasaan;pemerintahan. Tak terkecuali di Sinjai, implikasi penerimaan Islam penguasa dan rakyat umum, menyebabkan kultur baru dalam tatanan sosial politik, yakni kultur islami dengan berbagai status sosial lembaga atau individu. Status tersebut memiliki fungsi di tengah-tengah masyarakat, yang sifatnya dapat disebut sebagai pelayanan spiritual.
TUJUAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF HADIS NABI SAW Anis, Muhammad
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 6 No 2 (2014): Volume 6 Nomor 2 Desember 2014
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v6i2.168

Abstract

Orientalis jika ditinjau dari segi telaah epistemologis, maka “pure Science” atau agama sebagai obyek penelitian merupakan landasan yang dilakukan Barat (Orientalis) dalam mengkaji Islam dengan menggunkan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan historisme, pendekatan fenomenologi, dan Pendekatan teologi. Orientalis Jika ditinjau dari segi telaah aksiologis, maka dibalik kajian mereka terhadap Islam ada motivasi atau tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Motivasi tersebut adalah Motivasi agama yaitu Penyebaran agama Kristen, Motivasi imperialisme yaitu menguasai dunia timur atau Islam meliputi kekayaan alamnya (bisnis) dan pengaruh politiknya, dan motivasi ilmiah yaitu mengkaji Islam dengan melihat Islam sebagai obyek studi ilmiah. Orientalis juga bisa dikenali melalui Obyek kajian mereka, yaitu Orientalis yang mengkaji al-Qur’an dan orientalis yang mengkaji Hadis, sorotan analisis mereka lebih tertuju pada sejarah kodifikasinya dan fakta-fakta sejarah yang dianggap menyertai teks tersebut, tanpa memperhatikan esensi dan praktek kaum muslimin. Eksistensi hasil penelitian, kajian, dan analisi para orientalis menimbulkan reaksi yang berbeda pula bagi “kaum intelektual Muslim”, ada yang menentang dan ada pula netral walaupun mereka tahu bahwa banyak kesimpulan orientalis tidak benar. Yang jelas mereka mengkaji Islam dengan memakai Metodedologi, hemat penulis inilah bagian terpenting yang perlu ditangkap oleh kaum terpelajar muslim.
POTRET PENDIDIKAN MASA DINASTI UMAYYAH Anis, Muhammad
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 7 No 1 (2015): Volume 7 Nomor 1 Juni 2015
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v7i1.185

Abstract

Sejarah pendidikan Islam pada hakekatnya sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Periodesasi sejarah pendidikan Islam selalu selaras dengan periodesasi sejarah Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha menguraikan secara global tentang potret pendidikan Islam masa dynasty Umayyah melalui tiga rumusan masalah yaitu: pola-pola pendidikan pada masa Dinasti Umayyah; tokoh-tokoh pendidikan pada masa itu, dan bentuk lembaga pendidikan pada masa itu dengan menggunakan pendekatan sejarah. Hasil dari ketiga rumusan tersebut menunjukkan bahwa Pola Pendidikan pada masa ini adalah menggunakan sistem desentrasi. Beberapa tokoh ulama-ulama termasyhur yang mewakili kota-kota Islam pada masa itu antara lain : Abdullah bin Umar di Makah, Abdullah bin Mas’ud di Kufah, Abdullah bin Abbas di Makah, dan Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash di Mesir. Madrasah atau lembaga pendidikan yang telah dibangun pada masa itu adalah Madrasah Makah, Madrasah Madinah, Madrasah Bashrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik (Damaskus), dan Madrasah Fustat di Mesir.
PERKEMBANGAN POLITIK MASA AL-KHULAFA AL-RASYIDUN Anis, Muhammad
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 8 No 1 (2016): Volume 8 Nomor 1 Juni 2016
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v8i1.204

Abstract

Al-khulafa al-rasyidun merupakan pemimpin Islam dari kalangan sahabat, pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang dipilih, maka sahabat yang lain berhak untuk memberikan bai’at (sumpah setia) pada calon yang terpilih tersebut. Perjalanan empat khalifah akhirnya di pimpin oleh Abu Bakar as- Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin ‘Affan, dan Ali bin Abi Thali
Pengaruh Norma Subjektif dan Pengetahuan Yadan bi Yadin Terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi Emas Digital di Indonesia Karisma Alam, Muhammad; Anis, Muhammad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2725

Abstract

Penelitian sebelumnya menjelaskan efek tekanan sosial atau norma subjektif (SN) pada niat investasi atau transaksi jual beli emas secara digital dalam islam. Oleh karena itu, penelitian ini membahas seberapa besar efek masyarakat terkait pengetahuan tentang yadan bi yadin mempengaruhi norma subjektif dalam minat masyarakat berinvestasi emas digital. Norma subjektif (SN) mempengaruhi persepsi kebermanfaatan atau perceived usefulness (PU) dan kemudahaan pengunaan atau perceived ease of use (PEU) tetapi dikarenakan pengaruh dari pengetahuan yadan bi yadin (YY) maka masyarakat tidak mempunyai intensi atau intention to use (INT) untuk berinvestasi emas digital. Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal sampel karena sebagian besar didominasi oleh kaum milenial. Persepsi generasi yang lainnya mungkin akan berbeda. Harapannya masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim mengetahui syariat islam yang sesuai Al-Quran dan sunnah terkait jual beli emas digital. Ini mungkin melemahkan efek PU pada INT. SN sebagai faktor sosial juga memiliki efek yang kuat pada INT. Sebagai implikasi praktis, makalah ini menyarankan pemerintah dan komunitas muslim untuk bersama sama untuk mengembangkan, mengatur model bisnis yang lebih mematuhi syariah terkait jual beli emas serta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Jurnal ini berkontribusi pada literatur yadan bi yadin sebagai syarat dalam syariat islam didalam jual beli emas digital