Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Jurisprudence Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal SASI Jurnal Jurisprudence
Ridwan
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Kepastian Hukum Atas Hak Ekonomi Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Musik Secara Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 Surya Harmoko; Ridwan; Musmuliadin
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8546

Abstract

Permasalahan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial masih menjadi isu penting dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Perbedaan penafsiran mengenai mekanisme perizinan, pembayaran royalti, dan hubungan hukum antara pencipta, pengguna komersial, serta lembaga pengelola royalti sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan penguatan terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu dengan memperjelas kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi dalam penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut juga mempertegas mekanisme perlindungan hak ekonomi melalui sistem perizinan dan pembayaran royalti yang lebih jelas. Selain itu, putusan ini memberikan pedoman bagi pengguna musik komersial, pencipta lagu, dan lembaga pengelola royalti dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Implikasi lainnya adalah meningkatnya perlindungan hukum dan jaminan keadilan bagi pencipta lagu dalam memperoleh manfaat ekonomi atas karya cipta yang dihasilkannya. Dengan demikian, putusan tersebut berkontribusi dalam mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
Ekosistem Manajemen Talenta Dalam Pengelolaan Pengembangan ASN yang Profesional di Kota Bima Miftahuddin Miftahuddin; Ridwan Ridwan; Musmuliadin Musmuliadin
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 3 (2026): Article in Press
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v9i3.5629

Abstract

The implementation of talent management is a juridical-strategic instrument to manifest a meritocracy system aimed at achieving the professionalism of the Civil Service Apparatus (ASN). This study aims to analyze regulatory readiness and the institutional policy design of the talent management ecosystem in developing a professional Civil Service Apparatus in Bima City. The research method used is empirical legal research (socio-juridical) focused on the Regional Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Bima City. Data collection was conducted through in-depth interviews with key bureaucratic actors, observations, and a study of civil service legal documents. The research findings indicate that as an initial achievement, the Bima City Government has laid the foundation for the merit system, earning a "Good" predicate and initiating a competence-based career profiling program for 495 civil servants. However, during implementation, this ecosystem faces several obstacles, namely the absence of comprehensive local regulations, unintegrated civil service information technology databases, a limited number of assessors, and resistance from conventional work culture. As a policy design recommendation, from a juridical perspective, the formulation of a holistic Bima Mayoral Regulation is required to synchronize the management of the talent pool, alongside the restructuring of BKPSDM into a Talent Development Center. This policy recommendation is expected to offer future implications in ensuring legal certainty, objectivity, and career fairness for the Civil Service Apparatus.
The Imposition of Penalties toward Drivers Transporting Timber Belonging to Business Actors (Study of Judge Decision Number 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI) Ridwan; Andriadin; Didik Irawansyah
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.750

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This article aimed to find out the legal facts in the case of transporting timber by the defendant (truck driver) (Judge Decision Study Number 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI) and to understand the basics of the judge’s considerations in imposing a criminal sentence on the driver of the timber carrier belonging to the business actor.  Methodology: Legal-normative, statutory, and conceptual approaches; types of data in the form of primary and secondary data. Results : First, the legal facts show that in the case of the defendant (truck driver) transporting timber, there was coercion by business actors on the defendant (truck driver), and even the process of arrest was carried out by the police, as stated in the Raba Bima District Court decision number 284/Pid.B/LH/2021/PN denotes illegal arrest and detention according to the applicable laws and regulations. Second, after careful consideration, the judge imposed a criminal sentence on the defendant (truck driver) because there was no error in personal on the defendant and the fulfillment of the elements of every person, intentional transport of timber as referred to in Law Number 18 of 2013 concerning prevention, eradication, and destruction of forests, and participation in committing criminal acts as referred to in Article 55, paragraph 1 of the Criminal Code. But in this case, the judge did not carefully examine, understand, and interpret the element of participation in committing a criminal act so the judge's decision was deemed wrong neither theoretically nor practically. Applications of this study: It is expected that this research will add insight and knowledge to the community if they experience a similar incident as the Raba Bima District Court Decision 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI. Additionally, this research is also expected to provide theoretically and practically benefits for law enforcement and the development of science and special research on aspects of criminal law. Novelty/Originalty of this study: From this research, no one has conducted a study specifically related to the judge's decision to punish the driver, in which the driver was coerced by the owner to transport his timber. Keywords: Criminal act; Judge’s Decision; Timber Transportation   ABSTRAK   Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fakta hukum dalam perkara pengangkutan kayu oleh terdakwa (supir truk) dalam Kajian Putusan Hakim Nomor 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI dan memahami dasar-dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi pengangkut kayu milik pelaku usaha.  Metodologi: Pendekatan hukum-normatif, perundang-undangan, dan konseptual dengan jenis data berupa data primer dan sekunder.  Hasil : Pertama, fakta hukum menunjukkan bahwa dalam hal terdakwa (supir truk) mengangkut kayu, terjadi pemaksaan pelaku usaha terhadap terdakwa. Bahkan proses penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 284/Pid.B/LH/2021/PN merupakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, setelah melalui pertimbangan yang matang, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa (sopir truk) karena tidak ada kesalahan pribadi pada terdakwa dan terpenuhinya unsur setiap orang, pengangkutan kayu dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan, pembasmian, dan perusakan hutan, serta ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun dalam hal ini hakim kurang teliti dalam mengkaji, memahami, dan menafsirkan unsur ikut serta melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim dianggap salah baik secara teoritis maupun praktis.  Aplikasi penelitian ini: Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat jika mengalami kejadian serupa seperti Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima 284/Pid.B/LH/2021/PN RBI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi penegakan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian khusus pada aspek hukum pidana.  Kebaruan/Orisinalitas: Dari penelitian ini, belum ada yang melakukan penelitian secara khusus terkait dengan putusan hakim yang menghukum pengemudi, dimana pengemudi dipaksa oleh pemilik untuk mengangkut kayunya.  Kata Kunci: Tindak Pidana; Putusan Hakim; Transportasi Kayu
Interpretation of Freedom of Expression in Public from the Perspective of Law, Democracy, and Human Rights M. Jasuli Ramadhan; Hajairin; Ridwan
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v5i3.4302

Abstract

Freedom of expression in public is a constitutional right and a fundamental right that occupies a central position in the building of a democratic rule of law. However, its implementation in Indonesia is still marked by tension between normative guarantees and widespread restrictive practices, especially since the public sphere shifted to the digital realm. This article aims to reinterpret the meaning of freedom of expression in public by weaving together three perspectives simultaneously: positive law, substantive democratic theory, and international human rights principles, an interdisciplinary approach rarely integrated in previous studies that tended to be partial to only one domain. This research uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach to international human rights norms, supported by an examination of the latest Constitutional Court decisions and the policies of the National Human Rights Commission. The results of the study indicate that the Indonesian legal framework, starting from Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution to Law Number 9 of 1998, has provided adequate textual guarantees, but the interpretation of the phrase limitation in various derivative regulations, especially the Electronic Information and Transactions Law, is still elastic and has the potential to be misused to silence legitimate criticism. The novelty of this research lies in the construction of a three-layer analytical framework, namely the constitutional layer, the deliberative democracy layer, and the international human rights limitation clause layer, which are used simultaneously to assess the legitimacy of each form of restriction on freedom of expression, in contrast to previous research which generally only highlights the criminal aspect or the human rights aspect separately. This article recommends a more precise reformulation of the norm of limitation, strengthening independent oversight of law enforcement in the digital space, and internalizing the Siracusa proportionality principle into Indonesian judicial practice as a strategic step to strengthen the consolidation of substantive democracy.
PERAN LEMBAGA ADAT SYARI’AH DONGGO (LASDO) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Yayansyah; Ridwan; Ihlas
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.707

Abstract

Penelitian ini membahas analisis restorative justice terhadap penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat Syari’ah Donggo (Lasdo) melalui mekanisme adat. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa oleh Lembaga Adat Syari’ah Donggo di Kecamatan Donggo dinilai belum sepenuhnya memadai dalam menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh pengabaian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Syari’ah Donggo (Lasdo) dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, serta bagaimana sinergitas yang terbangun antara lembaga tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ahli hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat yang digunakan oleh masyarakat adat Syari’ah Donggo melalui Lasdo pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice, seperti pemulihan hubungan sosial, dialog antar pihak, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta penyelesaian yang berorientasi pada keadilan komunal dan harmoni sosial. Mekanisme penyelesaian adat ini terbukti lebih diterima oleh masyarakat di Kecamatan Donggo karena bersifat partisipatif, fleksibel, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.
Co-Authors Absori Absori Ahamd Syaifil Iman Ahyadin Ahyadin Aidul Fitriciada Azhari Ainun Wulandari Ainun Wulandari Andriadin, Andriadin Arief Budiono Dea Zara Avila Didik Irawansyah Efendi Efendi Eva Putri Salsabilla Firdaus Firmanto, Taufik Gufran Gufran Gufran Sanusi Hajairin Ihlas Ihlas, Ihlas Ika Saputri Iksan Iksan Ilyas sarbini Irawansah, Didik Israjunna Junaidin Juniatih Juniatih Kasmar Khairul Amar Khudzaifah Dimyati M Amin M. Farhan Syauki M. Jasuli Ramadhan Miftahuddin Miftahuddin Muh Asad Imaduddin Muh. Yunan Putra Muhlis Muhlis Munir Munir Musmuliadin Musmuliadin Musmuliadin Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nur Husnul Khatimah Nuratika Nuruzzakiyah Salsabila Rizka Surya Harmoko Syamsuddin Warda said Wardah Yuspin Wirda Rohmah Yayansyah